Menjawab Pengakuan Salim Mengga

Wanda Indana    •    14 Agustus 2018 20:27 WIB
Menjawab Pengakuan Salim Mengga
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan. (ANTARA)

"Kebijakan pimpinan partai kita ini juga menggunakan standar ganda. Satu sisi kita disuruh tandatangan pakta integritas, pada sisi lain untuk membiayai aktivitas partai dia menempatkan orang-orangnya seperti di Banggar, Komisi V. Memang mereka tidak diperintah secara tertulis, tapi ada beban."



Demikian pengakuan mantan Anggota DPR-RI yang juga mantan kader Partai Demokrat, Mayor Jenderal (Purn.) Salim S. Mengga, yang membuat wajah Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan tampak kesal. Pengakuan itu disampaikan Salim saat Medcom Files menyambangi kediamannya di kawasan Kalibata, Rabu pagi, 25 Juli 2018. Menurutnya, banyaknya transaksi ilegal oknum-oknum anggota DPR sudah harus disuarakan. Dari periode ke periode, selalu ada bak membudaya.

Salim mengaku dia tak memiliki bukti keras, namun, dia mengetahuinya, bahkan menyaksikannya. Pula, kata Salim, transaksi gelap yang dilakoni di Gedung DPR memang tidak pernah menyisakan bukti.

Yang pasti, menurutnya, Partai Politik adalah institusi yang paling bertanggungjawab atas rusaknya mental oknum wakil rakyat. Sebab, banyak oknum anggota DPR yang hanya sibuk pepet kiri kanan, menjalankan transaksi gelap, demi kepentingan Parpolnya.

Dia pun blakblakan soal cara Parpol menempatkan kadernya di Komisi yang ada di DPR. Komisi yang diperkirakan bisa membuahkan uang besar, dibandrol oleh pengurus partai. 

"Jadi, kebijakan pimpinan partai kita ini juga menggunakan standar ganda. Satu sisi kita disuruh tandatangan pakta integritas, pada sisi lain untuk membiayai aktivitas partai dia menempatkan orang-orangnya seperti di Banggar, Komisi V. Memang mereka tidak diperintah secara tertulis, tapi ada beban," ucapnya.

Bahkan, Salim mengaku pernah menyaksikan sendiri transaksi itu. Seorang kader Partai Demokrat yang duduk di Badan Anggaran (Banggar), juga di Komisi V, harus membayar iuran tak resmi setiap tahunnya. "Waktu tahun 2012 dinaikkan lagi jadi Rp2 miliar pertahun. Kan gila ini."

Dia pun tampak yakin bahwa praktik ini tak hanya ada di Partai Demokrat. Beberapa partai lain juga melakukan hal serupa.

Belum lagi soal iuran. Salim mengatakan, di luar iuran wajib, dia dan kader Partai Demokrat lain yang menjadi Anggota DPR-RI kerap dimintai sumbangan untuk partai.

Setiap ada acara, biasanya dirinya dimintai Rp10 juta. Menjelang Pemilu dipotong lagi Rp20 juta, hingga kadang sisa gajinya sebagai Anggota DPR-RI tinggal Rp11,5 juta. Ya. Cukup untuk menggaji sopir dan kebutuhan hidup di Jakarta.

Hingga akhirnya, pada suatu hari Salim tampak kecewa, dan meminta kepada pengurus partai agar dirinya tidak diwajibkan memberi sumbangan ini-itu di luar iuran wajib.

"Saya bilang, kalau Anda mau dapat bantuan, itu lho ada yang lain, yang Anda kasih tugas di partai cari duit, dapat proyek. Jangan orang seperti saya. Saya hidup di sini andalkan gaji. Tidak ada sampingan. Jadi, kalau Bapak mau samakan saya dengan yang lain, yang dapat proyek setiap tahun sampai ratusam miliar, ya tidak adil," kata Salim mengulang percakapannya dengan pengurus Partai Demokrat.

Bahkan, Salim mengaku, pernah ada perintah untuk menyetor Rp1 miliar perorang. "Saya bilang, apa nggak salah? Sekarang anggota diperintahkan cari duit dengan cara (ilegal) seperti ini. Apa mau ketangkap? Saya bilang, kalau begini partai yang jadi rusak," tuturnya.

Jadi, menurutnya, inilah salah satu faktor yang mendorong para oknum anggota DPR melakukan transaksi-transaksi ilegal. "Meski saya juga tahu, yang masuk ke kantong sendiri lebih besar dibanding yang disetor ke partai."

Transaksi gelap itu muncul di sela-sela tugas dan wewenang DPR, baik soal legislasi, pengawasan, apalagi anggaran. Semua bisa 'dimainkan'.



Salim S. Mengga.

Jika benar seperti itu, tentu ini kabar buruk bagi Parpol. Sebab, dalam aturan yang berlaku di negeri ini, Parpol yang mendapatkan sumber dana dari hasil kejahatan, bisa dikenakan sanksi. Bahkan bisa berujung pembubaran. Inilah yang seharusnya membuat Parpol berhati-hati kala memetik upeti dari para kadernya.

Hal ini pula yang membuat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarief Hasan, buru-buru menglarifikasi pengakuan Salim.

Saat kami temui di kompleks Metro TV, Senin, 13 Agustus 2018, Syarief menolak bila partainya disebut tutup mata, apalagi memberi restu kepada kader yang melakukan tindakan korupsi.

Dia juga mengatakan tidak mungkin bila asal-usul iuran Anggota DPR Fraksi Demokrat yang masuk ke partai adalah hasil transaksi ilegal.

"Ya nggak mungkin dong. Kalau kita (Partai Demokrat) iuran-iuran yang masuk itu harus jelas. Memang jumlahnya tertentu, ada Rp5 juta, Rp10 juta, Rp25 juta. Itu dipotong dari gaji langsung, dari rekening," tegasnya. 

Syarief juga menganggap pengakuan Salim yang bukan lagi kader Partai Demokrat, tidak bisa dianggap sebagai kondisi internal Partai Demokrat.

"Itu (pengakuan Salim Mengga) pendapat, jadi jangan campur-baurkan antara pendapat dengan pengalaman. Karena sekarang dia sudah tidak lagi (Partai) Demokrat," tutup Syarief dengan nada tinggi.
 


(COK)