Ratapan Demokrasi Indonesia

Coki Lubis    •    02 Januari 2017 20:23 WIB
Ratapan Demokrasi Indonesia
Pimpinan dan wakil 10 parpol mengibarkan bendera partainya secara bersamaan di Kantor KPUD Bali, Denpasar, Jumat (15/3/2013). FOTO ANTARA

Metrotvnews.com, Jakarta: Mau melihat pilkada asyik, tengoklah Jakarta. Asyik karena semua calon pemimpin DKI yang berlaga sama-sama menjaga jarak dengan partai politik, meski mereka maju bertarung dengan menumpang kendaraan parpol.
 
“Agus Yudhoyono, Basuki Tjahja Purnama dan Anies Baswedan adalah sosok yang tidak begitu terikat dengan parpol,” kata cendikiawan muslim Komarudin Hidayat dalam Focus Group Discussion (FGD) akhir tahun bertajuk Konsolidasi Demokrasi, yang digelar Media Group di Jakarta, Kamis (22/12/2016).
 
Menurut Komarudin, ketiga calon pemimpin itu memang pernah terlibat, tetapi bukan tokoh menonjol di kalangan parpol. Juga bukan pengurus. Ketiganya adalah sosok muda dan bervisi. Jadi, siapa pun yang menang, tentu ini mempermalukan parpol. “Ini harus jadi catatan.”
 
Parpol sebagai ujung tombak demokrasi dianggap gagal meberikan pendidikan politik di akar rumput. Walhasil, dalam arena demokrasi saat ini, parpol bukan lagi yang utama di mata masyarakat.
 
Dipandang miring
 
Sejak reformasi bergulir pada 1998, sudah sepuluh menteri masuk tahanan. Empat kepala lembaga tinggi negara dipenjara dan tiga pimpinan parpol dibui. Sembilan gubernur, ratusan bupati, serta anggota DPR kini menjadi penghuni lapas.
 
"Lalu parpol itu ngapain?" Komarudin bertanya.
 
Komarudin menduga, mendidik rakyat sudah tidak menjadi prioritas parpol. Mereka lebih giat mencari uang untuk biaya demokrasi. Dia mengatakan, kalau dalam demokrasi ada istilah massa mengambang (floating mass), kini justru partai yang mengambang.
 
"Ke bawah tidak punya akar, ke atas pun tidak menawarkan tokoh dan program," kata dia.
 
Yang ada, sambung dia, partai hanya sibuk menjelang pemilu. Lobi dan mencari dana ke mana-mana, termasuk duit APBN atau APBD. "Silakan dicek. Ini hipotesa atau dugaan saya," ujarnya.
 
Kotak kosong
 
Pilkada serentak boleh dibilang langkah maju dari demokrasi di Indonesia. Lantas selesai? Tidak. Sebab, di banyak daerah malah lahir fenomena kotak kosong alias pilkada dengan calon tunggal. Tanpa pesaing. Di Pati, Jawa Tengah, misalnya.
 
Menurut wartawan senior Saur Hutabarat, semula ada dua calon yang akan saling berhadapan, masing-masing bupati dan wakil bupati incumbent. Bupati diusung tujuh partai, sementara calon lawannya dijagokan oleh dua partai.



Tapi, simsalabim, jelang pendaftaran wakil bupati petahana tak bisa maju. Jumlah kursi dukungan DPRD untuknya tak cukup, karena satu dari dua partai yang semula mendukungnya membelot ke calon lawan. “Partai itu dibeli, baik dengan tanda kutip maupun tanpa tanda kutip," ucap Saur. “Si bupati incumbent akhirnya berhadapan dengan kotak kosong.”
 
Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Willy Aditya mengakui, parpol acap terjebak pada konsolidasi dalam ruang kekuasaan. Semua menjadi cair manakala satu partai punya jagoan yang sama dengan partai lainnya. Itu dahulu, soal program dan bagaimana menyejahterakan rakyat belakangan.
 
"Saat ini, orientasi publik kita kosong di dalam proses bagaimana kekuasaan dikompetisikan hingga etiknya, hukumnya ya kita abaikan," ujarnya.
 
Dikhianati
 
Model lobi parpol juga dinilai mencederai hati rakyat. Direktur CSIS Philips J. Vermonte mengatakan, boleh dikata sejak hari pertama, bahkan sampai beberapa jam setelah pencoblosan masyarakat bisa dikhianati. "Pagi ini kita coblos partai A karena enggak senang sama partai B, misalnya. Sore, begitu hasil pemilu ketahuan, partai A sama partai B salaman."
 
Jadi, menurut dia, sistem pemilu di negeri ini perlu diperbaiki. Kalau perlu aturannya yang bisa menimbulkan efek ketakutan terhadap parpol yang mengkhianati pemilih. "Mudah-mudahan 2019 tidak karena simultan,” kata Philips.
 
Komarudin menambahkan, parpol harus memperbaiki diri. Parpol harus berperan dalam memperbaiki demokrasi.
Dari kiri: Pakar ekonomi politik luar negeri UI Makmur Keliat, Peneliti LIPI Ikrar Nusa Bhakti, cendikiawan muslim Komaruddin Hidayat, pakar hukum tata negara Mahfud MD, dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo. MI
 
Budaya demokrasi
 
Parpol adalah wajah demokrasi. Jadi, kalau pamor parpol melorot di masyarakat, itu adalah kritik. "Di mana peranan parpol sebagai pendidik rakyat? Di mana peran parpol dalam penyelesaian konflik. Tidak ada!" kata Pengamat politik Ikrar Nusa Bhakti.
 
Ikrar sepakat demokrasi di Indonesia dibilang gagal. Budaya demokrasi di kalangan elite politik masih rendah. Dia mengatakan, hilangnya budaya demokrasi dapat diukur dengan cara sederhana, yaitu penggulingan pemerintahan. Dan, saat ini suara-suara seperti itu ada.
 
Baca: Makar, Layu Sebelum Berkembang
 
"Sekarang bukan hanya massa yang bisa digerakkan. Kaum elite pun bisa. Masyarakat digiring seperti domba,” kata Ikrar. “Bila dulu perpecahan di tubuh militer bisa berakhir di jurang perang saudara, saat ini perpecahan elite politik pun bisa membawa negara ini ke dalam perang saudara."
 
Itu tak boleh terjadi. Sebelum semuanya terlambat, Komarudin menimpali, parpol melakukan revitalisasi, rejuvenasi, dan redefinisi. "Mengambil perannya kembali dalam demokrasi," ucap Komarudin.
 
Dilema
 
Lebih jauh, Mantan Menteri Pertahanan Mahfud MD mengatakan, bila negeri ini gagal mengelola demokrasi, cepat atau lambat akan berhadapan dengan dua pilihan sulit. Yaitu, mempertahankan demokrasi atau mempertahankan integrasi.
 
"Keduanya bertentangan. Demokrasi itu ingin bebas, integrasi itu mengikat," kata Mahfud.
 
Dia mencontohkan dilema demokrasi di India. Tahun 1947, Pakistan memisahkan diri dari India dengan mengatasnamakan demokrasi. Salah satu alasannya, kata Mahfud, Pakistan kebanyakan Islam, sementara India mayoritas Hindu.
 
"Tahun 1971 giliran Bangladesh berpisah dari Pakistan. Anda bahasa Urdu, kami bahasa Bengali. Anda putih, bagus, kami hitam, begitu," ucap Mahfud. Gagal mengelola demokrasi berujung disintegrasi.
 
Jadi, kata Mahfud, bila tidak ingin terjebak pada dilema seperti itu, aktor-aktor demokrasi harus sadar diri. “Menengok kembali pada konsensus Pancasila.”
 
Baca: Kerikil SARA dalam Laju Demokrasi Indonesia

 


(ICH)