Gagal Fokus Reforma Agraria

Coki Lubis    •    29 Agustus 2016 13:06 WIB
Gagal Fokus Reforma Agraria
Pengunjuk rasa melakukan aksi teatrikal saat mengikuti unjuk rasa menolak kriminalisasi terhadap petani di depan Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur. (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejak awal dijalankannya refrorma agraria (land reform) berdasarkan UU Pokok Agraria (UUPA) 1960, konflik horizontal di pedesaan kerap terjadi. UU yang membatasi kepemilikan lahan lebih dari lima hektare itu bagus, redistribusi tanah kelebihan untuk petani penggarap itu juga bagus, tapi sayang objek program land reform tidak ditujukan pada perkebunan besar bekas perusahaan Belanda.



Hal ini diungkapkan Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) kepada metrotvnews.com, Rabu (24/8/2016) lalu. Sebaiknya, kata Iwan, saat dilangsungkan nasionalisasi aset-aset Belanda, HGU-HGU perkebunan Belanda lah yang dijadikan objek reforma agraria. "Land reform saat itu difokuskan ke tanah kelebihan maksimum di desa-desa yang dimiliki oleh pak kyai, oleh elit PNI, padahal itu bukan objek utamanya," ujarnya.

Seharusnya, ia melanjutkan, Perhutani meredistribusikan perkebunan besar bekas Belanda itu kepada petani gurem. Sesungguhnya kala itu tidak ada yang benar-benar tuan tanah di Indonesia. Berbeda dengan di Filipina, yang tuan tanahnya memiliki 10 ribu hektare, atau di Tiongkok, tuan tanahnya punya lahan puluhan ribu hektare.
"Nah, di Indonesia, seratus hektare sudah dianggap tuan tanah. Malah sepuluh atau dua puluh hektare saja juga dianggap tuan tanah," katanya.

Namun, Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang 10 ribu hektare atau perkebunan-perkebunan besar, tidak diganggu-gugat. Jadi, kesalahan reforma agraria saat itu tidak mengambil yang besar, justru mengadu yang kecil, yang dianggap tanah kelebihan. Ini tentu menjadi masalah.

Selanjutnya, perkebunan, hutan-hutan yang telah dinasionalisasi dijadikan perusahaan negara. Itu, kata Iwan, sesungguhnya melanggar UUD 45 pasal 33 dan UUPA, karena faktanya tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

"Kalau minyak, contohnya, bolehlah perusahaan negara. Bukannya perkebunan karet, teh, yang seharusnya diserahkan ke rakyat. Koperasi-koperasi rakyat lah yang seharusnya mengelola," ujarnya.

Kesalahan-kesalahan itu sampai hari ini masih dipertahankan. Perkebunan-perkebunan besar Belanda itu kini dikelola PT PN, perusahaan-perusahaan swasta, bahkan perusahaan asing. Padahal, perusahaan-perusahaan Belanda itu awalnya hadir dengan merampas tanah rakyat melalui peraturan-peraturan kolonialnya.

Jadi, cara membangun industri pertanian dan perkebunan Indonesia hari ini mengulang cara kolonial. "Terjadi persistensi terhadap struktur agraria warisan kolonial hingga hari ini, persistensi hubungan desa-kota dan industri serta pertanian yang semacam itu, polanya penghisapan manusia atas manusia," ujarnya.

 


(ADM)