Dari Taman Siswa Hingga Kota Pelajar

Surya Perkasa    •    01 Agustus 2016 22:42 WIB
Dari Taman Siswa Hingga Kota Pelajar
Sejumlah siswa berlomba menyelesaikan pembuatan kolase raksasa dari tokoh pendidikan, Ki Hajar Dewantara dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2015. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)

Metrotvnews.com, Jakarta: Hubungan Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta-Indonesia memiliki menjadi sebuah sejarah yang sangat panjang. Catatan sejarah pun banyak menunjukkan betapa istimewanya Yogyakarta.
 
“Banyak catatan yang sejarah yang menunjukkan peran Yogyakarta dalam perjuangan saat dan pasca-kemerdekaan,” kata Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam kepada metrotvnews.com, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
 
Substansi istimewa Yogyakarta dan Indonesia sendiri, kata Asvi, bermula dari kontrak politik antara Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Puro Pakualaman dengan Soekarno. Indonesia yang menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, didukung secara formal oleh dua daerah tersebut lewat pernyataan dukungan ke pemerintahan Indonesia dua hari kemudian.
 
Dukungan ini kemudian dijawab oleh Presiden dengan menetapkan Kasultanan Nyayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Pakualaman sebagai daerah Istimewa dengan nama Yogyakarta. Penetapan yang dikenal dengan Piagam Penetapan Yogyakarta diserahkan pada hari yang sama, 19 Agustus 1945.
 
Lalu pada 20 agustus 1945, Sultan HB IX untuk kedua kalinya mengirim telegram kepada presiden dan wakil presiden. Dalam telegram tersebut secara tegas menyatakan, “sanggup berdiri di belakang pimpinan Paduka Yang Mulia”. Kasultanan dan Keadipatian kemudian mengeluarkan pernyataan perihal hal ini ke masyarakat Yogyakarta lewat Amanat 30 Oktober 1945 dan 5 Oktober 1945.
 
“Memang fakta sejarah dan hukum menyatakan, Yogyakarta secara ketatanegaraan pantas diberi keistimewaan. Karena dukungan ini kan berlangsung terus menerus dan tidak dilakukan oleh darah lain,” ucap Ahli Hukum Tata Negara Margarito Kamis saat berbincang dengan metrotvnews.com, Senin (1/8/2016).
 
Peran besar Yogyakarta yang berkontribusi tidak sedikit dalam terbentuknya Indonesia modern ini seharusnya juga tidak boleh melupakan fakta sejarah. Kesultanan yang memimpin Yogyakarta turut membantu pemerintah Indonesia di masa-masa sulit era 1945-1495.
 
“Sultan Hamengkubuwumo IX dan Adipati Pakualam VIII menyelamatkan Soekarno dan Hatta yang disasar Belanda saat Agresi Militer Belanda,” kata Sejarawan Universitas Indonesia Rusdi Husein kepada metrotvnews.com, Jumat (29/7/2016).
 
Hal ini gayung bersambut dengan usulan Wakil Presiden saat itu, Mohammad Hatta, untuk memimandahkan Ibukota negara ke Yogyakarta karena masalah keamanan. Peran Yogyakarta dan Kesultanan yang dipimpin Hamengkubuwono IX ini pun semakin besar dari masa ke masa.
 
Baca: Pengasuh Bayi Republik
 
Tantangan sistem monarki
 
Yogyakarta hingga kini masih sangat khas. Bahkan kekhasan Yogyakarta tak pernah lekang oleh waktu. Terutama sistem monarki kesultanan yang mampu bertahan hingga kini. Ditambah lagi, mampu terus berjalan beriringan bersama demokrasi yang dianut Indonesia.
 
Kesultanan yang berdiri di atas tanah Mataram ini, merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus dan diakui secara ketatanegaraan. Sultan di tanah Yogyakarta diberi kekuasaan atas pengelolaan DI Yogyakarta lewat berbagai aturan perundang-undangan khusus.  Diawali dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakart, hingga Undang-Undang nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
 
Perdebatan tentang demokratis tidaknya model monarki Yogyakarta sempat memunculkan polemik. Karena tak seperti daerah lain provinsi lain yang dipimpin Gubernur oleh gubernur terpilih, Gubernur Yogyakarta adalah Sultan yang ditetapkan oleh Presiden RI. Perdebatan ini sedikit banyak disebabkan oleh euforia pemilu, demokrasi, dan otonomi daerah pasca penetapan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 
Kontroversi ini juga sempat memanas saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan pernyataan terkait sistem monarki yang dinilai tak bakal selaras dengan konstitusi maupun nilai demokrasi. Pro dan kontra terkait hal ini pun muncul dan meramaikan topik pemberitaan kala itu. Namun, sejumlah kalangan turun menegaskan dukungannya terhadap status keistimewaan Yogyakarta dan siap referendum apabila diperlukan. Penetapan sultan sebagai gubernur merupakan tuntutan masyarakat di tengah gonjang-ganjing yang bergulir bahwa gubernur hendaknya dipilih secara demokratis.
 
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden SBY pada 27 November 2010. saat menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden. Agendanya, mendengarkan pemaparan dari Mendagri Gamawan Fauzi tentang perkembangan empat RUU yang akan segera dirampungkan oleh pemerintah, di antaranya RUU Keistimewaan DIY yang telah lama terbengkalai.



Kala itu, Ganjar Pranowo selaku anggota parlemen dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menyebut ungkapan Presiden ini adalah indikasi keinginan SBY untuk melaksanaan pilkada di DIY secara langsung, tidak seperti saat ini yang dilakukan penunjukan langsung kepada Sultan Yogyakarta. penetapan Gubernur DIY seperti yang berlangsung sampai saat ini adalah bagian dari kekhususan dan keragaman daerah, sebagaimana tertulis dalam pasal 18A ayat 1 UUD 1945. Kekhususan dan keragaman ini juga yang melandasi diberlakukannya hukum syariah di Aceh, otonomi khusus Papua, dan ditunjuknya Walikota di Provinsi DKI Jakarta. Pihak Istana melalui Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan dan Otonomi Daerah, Velix Wanggai, saat itu berupaya menjelaskan maksud pernyataan SBY. Menurut dia, SBY menghargai keistimewaan DIY. Dengan demikian, masyarakat diharapkan memaknai bentuk keistimewaan DIY tidak secara sempit pada rekrutmen kepala daerah semata.

Ia menjelaskan, pernyataan Presiden SBY tersebut perlu dimaknai sebagai upaya pengakuan dan penghormatan warisan tradisi, kekhususan, dan kebudayaan keraton dalam konteks demokrasi yang sedang dikonsolidasikan oleh pemerintah.

Pembahasan RUU Keistemawaan DIY pun berlanjut. Setelah melewati serangkaian proses yang cukup panjang, UU Keistimewaan DIY akhirnya ditetapkan pada 30 Agustus 2012.
 
“Tapi menurut saya sudah pas dengan dengan model UU yang ditetapkan sekarang. Yogyakarta itu bukan monarki absolut, di mana sultan itu memimpin sesuka dia. Sultan kan dipilih karena keinginan mayoritas rakyat Yogyakarta. Lagipula keistimewaan itu memang dimungkinkan dan tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945,” tutur Margarito.


 
Kota pendidikan

Peran Yogyakarta bagi Indonesia tidak terlepas dari kehadiran kelompok intelektual yang turut mempengaruhi semangat perjuangan. Salah satunya lewat kehadiran sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta.
 
“Itu memberi sumbangsih kepada Indonesia di kemudian hari,” ucap Peneliti Senior LIPI Asvi Warman Adam.
 
Taman Siswa sendiri awalnya diberi nama National Onderwijs Institut Taman Siswa atau “Lembaga Pendidikan Nasional Taman Siswa”. Lembaga ini merupakan realisasi gagasan Ki Hadjar Dewantara bersama teman-temannya dari paguyuban Sloso Kliwon.
 
Tokoh Taman Siswa yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, R.M. Sutomo Suryokusumo, R.M.H. Suryoputro, dan Ki Pronowidigdo, mengadakan pertemuan untuk menentukan sikap selanjutnya. Terutama untuk menemukan menyusun gaya pendidikan Taman Siswa, yang kehadirannya telah menimbulkan berbagai kritik. Baik dari kalangan pribumi maupun dari pemerintah kolonial.

Ki Hajar Dewantara
 
Pada tanggal 20-22 Oktober 1923 diadakan kongres yang salah satunya menyatakan Taman Siswa sebagai “Badan Wakaf” atau Institut Pendidikan independen, bebas dari pemerintah. Ini menjadi titik sejarah berdirinya sekolah swasta pertama bagi rakyat Indonesia.
 
Selain itu, kongres juga menyatakan prinsip-prinsip Taman Siswa yang memiliki sistem pendidikan nasional berdasar budaya bangsa Indonesia dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.
 
Yogyakarta juga menjadi tempat berdirinya Universitas Islam Indonesia (UII), perguruan tinggi swasta nasional tertua di Indonesia. UII yang semula bernama Sekolah Tinggi Islam (STI) didirikan di Jakarta pada hari Ahad tanggal 27 Rajab 1364 H  yang bertepatan dengan 8 Juli 1945 pada kalender masehi. Kampus STI tersebar dari Sleman hingga Yogyakarta.
 
Ide awal STI ini bermula dari sidang umum Masjoemi (Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia) yang dilaksanakan sekitar pertengahan 1945. Pertemuan itu dihadiri oleh beberapa tokoh politik terkemuka masa itu. Beberapa nama diantaranya yakni Mohammad Hatta, Mohammad Natsir, Mr Mohamad Roem, KH Wahid Hasjim. Salah satu keputusan dari pertemuan ini adalah pembentukan Sekolah Tinggi Islam (STI). Prof. KH. Abdul Kahar Muzakkir dipercaya sebagai pemimpin pertama STI.
 
STI kemudian berkembang menjadi sebuah universitas yang disebut Universitas Islam Indonesia (UII) sejak tanggal 3 November 1947. Penetapan STI menjadi UII dengan menggabungkan beberapa kampus ini, bertujuan untuk memenuhi permintaan akan sebuah pendidikan tinggi berbasis ajaran Islam.
 
Yogyakarta kemudian juga menjadi tempat berdirinya Universitas Gadjah Mada (UGM).  UGM bercikal bakal dari penggabungan dan pendirian kembali beragam balai pendidikan, sekolah tinggi, perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta, Klaten dan Surakarta.
 
Ini tidak terlepas dari kisah pemindahan ibukota Republik Indonesia ke Yogyakarta sejak 4 Januari 1946. Sebab konflik Indonesia dan Belanda menyebabkan Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung ikut pindah ke Yogyakarta.
 
Sekolah Tinggi Teknik (STT) Bandung yang kehilangan tempat karena berkurangnya wilayah yang dikendalikan pemerintah Indonesia, kembali dibentuk di Yogyakarta pada 17 Februari 1946. Lembaga pendidikan lain juga banyak berdiri di sekitar beragam bidang sepanjang di Surakarta, Klaten dan Yogyakarta hingga 1948.
 
Namun, serangan Belanda ke ibukota Republik Indonesia di Yogyakarta dalam rangka Agresi Militer Belanda II melumpuhkan semua kegiatan pendidikan di Yogyakarta, Klaten, dan Surakarta. Seluruh perguruan tinggi tersebut terpaksa ditutup dan memaksa mahasiswa ikut berjuang.
 
Panitia Perguruan Tinggi kemudian melakukan rapat di pada tanggal 20 Mei 1949. Salah satunya mendirikan kembali perguruan tinggi. Namun keterbatasan wilayah dan fasilitas menjadi kendala utama. Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengusulkan untuk memakai ruangan keraton dan beberapa gedung di sekitarnya.
 
Beberapa Fakultas lain berdiri seiring berjalannya waktu. Akhirnya pada tanggal 19 Desember 1949  Universitas Gadjah Mada dibentuk dengan menggabungkan enam fakultas yang terbentuk dari sejak 20 Mei.
 


Kini, peran pendidikan di Yogyakarta pun tidak berkurang. Yogyakarta dengan wilayah 3,133 km² telah berdiri 4 Perguruan Tinggi Negeri dan 139 Perguruan Tinggi Swasta. Dengan jumlah penduduk sensus 2014 sebanyak 3.594 juta, jumlah pelajar perguruan tinggi di kawasan DI Yogyakarta pun cukup tinggi.
 
“Jadi tidak salah kalau di Yogyakarta melekat dengan istilah Kota Pelajar,” kata Asvi.
 
 


(ADM)