Simsalabim, Sulap Perkara

Coki Lubis, Lis Pratiwi    •    27 November 2017 20:47 WIB
<i>Simsalabim</i>, Sulap Perkara
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Jakarta: Raut wajahnya kelihatan cemas. Sesekali matanya melirik kanan dan kiri. Pria yang berprofesi sebagai advokat itu pun membenarkan, jual-beli putusan sering terjadi di pengadilan.



Tanpa mau disebutkan namanya, pria bertubuh gempal ini bercerita apa adanya kepada Metrotvnews.com. Selama 11 tahun beracara, dirinya kerap menyuap peradilan demi kemenangan kliennya. "Terpaksa kami lakukan, sebelum pihak lawan yang melakukan (negosiasi putusan) itu," ucapnya saat kami temui di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 30 November 2017.
 

Biasanya, transaksi negosiasi putusan hakim itu dilakukan sebelum pendaftaran perkara.


Dia pun meyakini bahwa oknum di pengadilan tidak akan menerima suap dari dua pihak yang berperkara. Hanya satu pihak saja yang diterima - yang lebih dahulu menawarkan fulus.

"Mungkin karena risiko. Bahaya bila dua-duanya diterima. Dalam putusan harus ada yang dikalahkan. Kalau sudah bayar tapi kalah, bisa panjang urusannya," duga pria berkacamata itu.

Soal tawar menawar putusan, diakui pula, semua pengadilan negeri di lingkungan Provinsi DKI Jakarta pernah dicobanya. Namun, yang termudah di PN Jakarta Selatan.

Bicara harga, dia tidak menyebutkan dengan pasti. Tergantung perkaranya. Sekecil-kecilnya, bisa mencapai Rp100 juta. Tapi yang jelas, dalam beberapa modus, pembayaran bisa beberapa kali.

Pertama, 'uang rokok' untuk perantara alias calo. Biasanya si perantara berkedudukan sebagai panitera, yang menyampaikan keinginan mereka yang berperkara dengan hakim.

Dalam modus lain, ada pula biaya untuk memilih hakim 'favorit', tentu yang bisa diajak 'main mata'.

"Yang saya tahu, biasanya mereka ada grup-grupnya. Si panitera A adalah grupnya si hakim A," ujarnya.

Kebanyakan, lanjut dia, transaksi dilakukan dengan uang tunai, diberikan di lokasi pengadilan. Bisa di ruang kerja panitera, bisa juga di ruangan lain.
 

"Dulu, salah satu tempat melakukan transaksi adalah di ruang perpusatakaan (PN Jaksel)," ujarnya.

 


Ruang perpustakaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. MTVN/Lis

Usai mendapatkan informasi ini, kami pun menyambangi PN Jaksel. Ternyata ruang perpustakaan itu tertutup untuk umum.

Menurut seorang petugas pengadilan, ruangan itu kini tidak bisa lagi diakses sembarang orang. Termasuk ruang kerja hakim dan panitera. Yang bisa masuk hanya pegawai pengadilan.

Kepala Humas PN Jaksel Made Sutrisna membenarkannya. Sebelumnya, kata Made, siapapun mudah masuk dan berkunjung ke ruang-ruang yang ada di pengadilan. Kini semua akses diperketat, salah satunya untuk meminimalisir terjadinya transaksi suap di dalam ‘rumah keadilan’ itu.
 
Termasuk mereka yang hendak bertamu secara pribadi dengan aparat pengadilan, diwajibkan mengisi identitas lengkap hingga nomor telepon.
 
“Kalau pun nanti di luar pagar kantor ini (terjadi suap), siapa yang tahu. Artinya itu kembali kepada pribadinya masing-masing,” ucap Made saat kami menyambangi PN Jaksel, Rabu, 22 November 2017.
 


Kepala Humas PN Jaksel Made Sutrisna. MTVN/Lis


Merasa tak puas dengan pengakuan seorang pengacara, kami pun menemui advokat lain. Pengacara muda yang satu ini telah hilir mudik bersidang di sejumlah PN di Jakarta selama 10 tahun. Kami menemuinya di sekitar Gambir, Jakarta Pusat.

Pria berkulit gelap itu mengatakan, suap menyuap adalah rahasia umum dunia peradilan. Tak dipungkiri pula bahwa 'praktik kotor' ini menguntungkan para pengacara, tentu untuk mendapatkan kemenangan, atau mengurangi hukuman bila kliennya diputus bersalah.

"Sudah dari dulu, tapi kan tidak ada bukti. Lagipula, kalau tidak begitu, susah ya. Inikan dapur pengacara juga," cetusnya sambil tersenyum.
 

Sulit dibuktikan
 
Suap menyuap terkait putusan hakim memang sulit dibuktikan. Aktivitas itu tak memiliki bukti fisik penerimaan uang. Kedua, tidak ada yang mau mengaku, karena baik yang menyuap atau yang menerima, keduanya bersalah.
 

Yang paling bisa dilakukan untuk membuktikan suap di pengadilan adalah 'menangkap basah' para oknum kala transaksi berlangsung.


Ya. Meski ada hasil penelitian atau survei, tetap saja itu bukan bukti hukum. Seperti survei yang dilakukan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang menyoroti wajah buruk peradilan di Indonesia.

Bahkan, Ombudsman RI pun telah melakukan investigasinya soal pungutan liar di lembaga peradilan, khususnya negosiasi putusan hukum. Namun, lagi-lagi, laporan-laporan tersebut bukan bukti hukum.



 

HASIL penelitian yang menegaskan banyaknya negosiasi putusan di pengadilan, diamini pengamat hukum yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan.

"Benar. Kalau dari MaPPI benar. Mereka kan peneliti, kalau saya nggak pernah penelitian. Nanti malah salah kalau (bicara) tidak ada datanya," tutur Asep saat kami menemuinya, Jumat, 24 November 2017.

Namun, Asep enggan menceritakan lebih jauh tentang praktik busuk itu, setidaknya di masa dirinya menjadi hakim. “Nanti saya salah, jangan.. jangan.”



Asep Iwan Iriawan. MI/Susanto


Sementara itu, Mahkamah Agung yang juga berfungsi mengawasi integritas para hakim pun mengakui adanya praktik suap itu. Tapi, MA tidak bisa melakukan tindakan apa-apa, kecuali melanjutkan informasi penyimpangan itu kepada KPK atau Polri.

Saat kami menghubungi Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung (MA) Abdullah, dia mengklaim, semua penangkapan petugas pengadilan yang terlibat suap, karena berbagai informasi tadi. Termasuk dari tim intelijen MA sendiri.

"Karena kami tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan,” ucap Abdullah saat dihubungi, Jumat, 24 November 2017.
 
Jika demikian, mahfum bila kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan rendah. Kondisi ini seolah menguatkan pandangan ahli hukum Gary Goodpaster dalam buku Law Reform in Developing and Transitional State.
 
Goodpaster menilai, "Sistem hukum Indonesia tidak bisa dipercaya, tidak bisa memberikan keputusan jujur. Sebaliknya, bisa jadi dipercaya untuk melindungi kegiatan korup".
 




(COK)