Jejak “Konsorsium” Novanto

Lis Pratiwi    •    17 November 2017 14:17 WIB
Jejak “Konsorsium” Novanto
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Kertas dinding berwarna kuning emas tampak memantulkan sinar lampu di ruangan depan unit 9A, Menara Imperium, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Unit ini memiliki sepuluh ruangan dengan tujuh ruang karyawan.
 
Memasuki pintu kaca, meja resepsionis dan ruang tunggu menjadi pemandangan pertama dengan ruang rapat di belakangnya. Sementara di sisi kiri tampak ruang kerja lain dengan lorong yang cukup lebar.
 
Di ujung lorong, terlihat ruang direktur dengan seperangkat sofa dan meja kaca, karpet tebal, serta jendela besar, menjadikan ruangan ini terluas di antara yang lain. Tidak banyak perabotan dalam unit ini, karena tidak ditempati dan siap disewakan.

Menara Imperium sendiri menjajakan ruangan-ruangannya dengan sistem strata tittle. Hampir setiap lantai dimiliki pihak berbeda. Umumnya, satu lantai terbagi atas empat unit, yakni A, B, C, dan D dengan luas masing-masing 280 meter persegi.
 
Di gedung ini pula, Ketua DPR RI Setya Novanto pernah membangun jejaring bisnisnya. Dulu, Novanto merupakan pemilik unit 27A yang berada di lantai 27 Menara Imperium. Tata letak ruangannya hampir serupa dengan unit 9A.
 
“Jadi Setya Novanto itu pernah punya unit di sini (Menara Imperium). Iya, kaya gini (unit 9A) satu ruangan. Saya tahu persis,” ungkap salah satu karyawan pengelola gedung saat kami temui, Rabu, 15 November 2017.
 
Dia bercerita, Novanto telah menjual unitnya sekitar lima tahun lalu kepada perusahaan konsultan pajak. Kini, perusahaan tersebut memiliki seluruh unit di lantai 27. Sementara perusahaan Novanto hengkang.
 

Saat berkantor di Menara Imperium, Novanto menggunakan nama perusahaan Nova Group. Disebutnya, perusahaan tersebut hanya memiliki lima karyawan. Terlalu sedikit untuk kantor seluas itu.

 
Novanto sendiri jarang berkunjung ke Nova Group. Lagi pula tidak diketahui bidang yang dibawahi perusahaan tersebut. Namun, dia meyakini ada banyak perusahaan yang berkantor di Nova Group.

Ruang kantor terbesar di unit 9A, lantai 9 Menara Imperium. MTVN/Lis

“Dia (Novanto) punya domisili banyak, tapi di sini namanya Nova Group. Di Nova Group itu banyak perusahaannya. Salah satunya, setahu saya Kosgoro. Dulu di dindingnya banyak tulisan Kosgoro,” imbuh si karyawan pengelola Menara Imperium.
 
Diakui pula, kantor ini juga dipergunakan sebagai alamat dari PT Murakabi Sejahtera dan PT Mondialindo Graha Perdana, dengan mayoritas sahamnya dimiliki keluarga Setya Novanto.
 
“Iya, dulu ada PT Mondialindo di sini, tapi saya lupa kantornya antara di lantai 27 atau 12,” jelasnya.
 
Keberadaan kedua perusahaan itu pun diakui mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera sekaligus komisaris PT Mondialindo Graha Perdana, Deniarto Suhartono. Deniarto menyampaikannya saat bersaksi di Pengadilan Tipikor untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong, dalam kasus KTP Elektronik (KTP-el), Senin 6 November 2017.
 
Selain keduanya, kata Deniarto, ada sekitar 14 perusahaan lain yang beralamat di tempat yang sama. Tetapi, banyak di antaranya merupakan perusahaan fiktif.
 
"Sebetulnya waktu itu setiap ada proyek, kami bikin perusahaan," kata Deniarto dalam kesaksiannya.


Deniarto Suhartono. MI
 

Alamat Lain
 
Selain di lantai 27 Menara Imperium, PT Murakabi juga dikabarkan pernah berkantor di Jalan Panglima Polim V Nomor 29, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat kami menyambanginya, kantor tersebut ditempati perusahaan lain, bukan milik Novanto.
 
Sepintas, bangunannnya serupa rumah pribadi. Di sisi kanannya disulap menjadi kedai makanan. Sementara bangunan utamanya yang berwarna krem merupakan kantor.



Bangunan di Panglima Polim V Nomor 29 yang tercatat pernah menjadi kantor PT Murakabi Sejahtera. MTVN/Lis
 

Menurut petugas keamanan setempat, sejak lebih dari delapan tahun lalu alamat tersebut ditempati perusahaan ekspedisi. Dia mengaku tidak pernah mendengar nama PT Murakabi Sejahtera atau PT Mondialindo Graha Perdana bermarkas di sekitarnya.
 
“Belum pernah dengan (PT Murakabi dan PT Mondialindo). Di sini kalau ada rumah dijadikan tempat usaha jarang yang laporan,” jelas pria itu.
 

Berdasarkan dokumen Offshore Leaks yang dirilis The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), tempat ini juga menjadi alamat cabang sebuah perusahaan cangkang. Tertulis, perusahaan ini dimiliki oleh Burhansjah dari Iguala Limited yang berpusat di British Virgin Islands.

 
Kembali keterangan ini dibantah.“Bukan (pemiliknya bukan Burhansjah). Nama perusahaannya juga berbeda sama yang disebut tadi,” ungkap salah satu karyawan yang bekerja di kantor tersebut.

Sementara itu, mantan Komisaris PT Murakabi Sejahtera, Onny Hendro Adhiaksono menyebutkan perusahaan yang pernah dipimpinnya itu juga pernah beralamat di Cikajang, Garut, Jawa Barat.
 
"Saya datang ke Murakabi itu hanya sekali adanya di Cikajang. Katanya akan pindah," beber Onny kala menjadi saksi terdakwa kasus KTP-el untuk terdakwa Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jumat, 27 Oktober 2017.
 
Saham Keluarga
 
Deniarto menjelaskan, mayoritas saham Murakabi dikuasai oleh PT Mondialindo Graha Perdana yang dipegang anak, istri, dan keponakan Novanto. Disebutkan pula, perusahaan tersebut berdiri pada 2007 dengan modal Rp1 miliar.
 
Rinciannya, 50 persen saham dimiliki oleh istri Novanto, yakni, Desti Astriani Tagor. Sisanya, 25 persen dimiliki oleh dirinya, dan 25 persen lainnya dimiliki oleh anak-anak Novanto, yakni Reza Herlindo dan Dwina Michaella.
 
Dalam berita acara pemeriksaan (BAP), Deniarto juga menjelaskan ada beberapa kali perubahan nama pemegang saham PT Mondialindo. Awalnya, perusahaan tersebut dimiliki oleh keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Selanjutnya, kepemilikan saham digantikan oleh putra Novanto, Reza Herwindo.
 
Saham tersebut kemudian jatuh ke tangan istri Novanto, Deisti Astriani. Selain itu, salah satu pemilik saham di PT Murakabi Sejahtera adalah putri Novanto, Dwina Michaela.
 
Namun, Deniarto menuturkan PT Murakabi telah ia bubarkan pada 2013 saat kasus korupsi KTP-el mulai mencuat. “Waktu itu saya jadi dirut. Saya baca di koran bahwa (pengadaan e-KTP) bermasalah. Kalau tidak salah ada yang tidak beres (dengan tender pengadaannya),” jelasnya.





SEBELUM dibubarkan, PT Murakabi Sejahtera tercatat sebagai pimpinan konsorsium yang ikut dalam proyek lelang KTP-el Kementerian Dalam Negeri pada 2011.
 
Perusahaan ini terlibat dalam pengaturan lelang bersama Andi Narogong, yang kerap menggelar pertemuan di Blok A Nomor 33-35 Ruko Graha Mas Fatmawati, Jakarta Selatan. Ruko tersebut ditempati oleh perusahaan milik Andi. Tapi kini tidak lagi, sudah ditempati perusahaan lain.



Bekas kantor Andi Narogong, Ruko Graha Mas Fatmawati Blok A 33-35. MTVN/Lis
 
Di ruko inilah drama lelang KTP-el dirancang. Banyak perusahaan dilibatkan, kemudian dipecah dalam tiga konsorsium, lantas menjadi peserta lelang. Tujuannya, untuk memenuhi minimal peserta lelang - sebanyak tiga peserta.

Konsorsium pertama adalah PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, dan PT Sucofindo. Kedua, Astragraphia, terdiri dari PT Astra Graphia IT, PT Sumber Cakung, PT Trisakti Mustika Graphika, dan PT Kwarsa Hexagonal. Terakhir Konsorsium Murakabi Sejahtera yang terdiri dari PT Murakabi, PT Java Trade, PT Aria Multi Graphia, dan PT Stacopa.

Dalam dakwaan jaksa KPK, tim ini disinyalir mengarahkan pelelangan agar dimenangkan oleh Konsorsium PNRI. Sementara itu, Konsorsium Astragraphia dan Konsorsium Murakabi Sejahtera hanya berperan sebagai peserta pendamping.
 
Kendati kalah, Konsorsium Murakabi tetap diberikan pekerjaan dalam proyek KTP-el yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.

 
(COK)