Liatnya Pasir Reklamasi

Coki Lubis    •    02 November 2017 22:19 WIB
Liatnya Pasir Reklamasi
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Metrotvnews.com, Jakarta: Liat/li·at/: lemah (tidak kaku), tetapi tidak mudah patah atau putus. Demikian Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata "liat". Boleh juga menjadi kiasan untuk sesuatu yang tidak mudah kalah.
 
Begitupula soal reklamasi teluk Jakarta. Sejak rencana itu muncul pada 1995, lantas mulai dieksekusi pada 2003, hingga kini proyek tersebut masih kontroversial.
 
Isu lingkungan hidup, energi, sosial, dan tentu isu politik, menumpuk di proyek ini. Dihantam dan dipertahankan, begitulah nasib pembuatan 17 pulau di Teluk Jakarta itu.
 
Satu lagi, topik yang rajin mengiringi reklamasi Teluk Jakarta adalah; perputaran uang besar dalam rangkaian megaproyek ini. Banyak kalangan menganggap, inilah inti dari segenap pertentangan soal reklamasi.
 
Megaproyek
 
Penegasan rencana reklamasi muncul sejak era Gubernur DKI Jakarta Wiyogo Atmodarminto (1987–1992). Reklamasi ke utara Jakarta dipilih karena perluasan ke arah selatan sudah tidak memungkinkan lagi. Rencana itu pun disampaikan kepada Presiden Suharto.
 
Setuju, Pak Harto pun menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kemudian diterbitkan pula Perda Nomor 8 Tahun 1995.
 
Kisah lain yang menguatkan gagasan reklamasi adalah; fakta tentang turunnya permukaan tanah Jakarta. Soal ini, hampir semua pakar di bidang terkait sepaham.
 
Setiap tahun, tinggi permukaan tanah DKI Jakarta mengalami penurunan hingga 12 sentimeter. Penyebabnya adalah beban berlebihan akibat pembangunan gedung, pemadatan tanah, dan pengambilan air tanah.
 
Gagasan yang muncul adalah pembuatan tanggul laut di beberapa titik pantai. Dengan begitu, air laut tidak masuk menggenangi daratan.
 
Selain itu, penghisapan air tanah oleh industri dan properti juga harus dihindari. Maka muncul pula wacana pembuatan kolam air baku dengan memanfaatkan air laut di Teluk Jakarta.
 
Caranya, membuat tanggul laut raksasa di lepas pantai atau great sea wall. Selain untuk membentengi daratan dari luapan laut, tanggul ini juga difungsikan sebagai pembatas air baku tadi.
 
Dengan begitu, air laut yang berada di antara tanggul raksasa dengan tanggul di pantai, bisa diolah dan dimanfaatkan sebagai pengganti air dari tanah. Nantinya, industri, pemukiman, dan lain-lain, akan menarik air dari kolam raksasa di utara Jakarta ini sebagai air baku.
 
Seluruh rencana besar ini dinamai Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development/NCICD). Disepakati pula, desain tanggul raksasa itu berbentuk burung garuda.




Maket NCICD
 
Problemnya adalah pembiayaan. Bila anggarannya dibebani ke pemerintah, baik pusat maupun daerah, tentu bisa membuat APBN atau APBD “demam tinggi”.
 
Agar bisa direalisasikan, rencana ini pun ditawarkan kepada investor swasta. Sejumlah investor menyanggupinya, asal, ada kompensasi tambahan yang harus dipenuhi pemerintah, yaitu, memberikan konsensi wilayah untuk pendirian sejumlah pulau buatan - terkait rencana reklamasi 1995.
 
Alhasil, 8 dari total 17 pulau yang akan dibuat, dikembangkan oleh perusahaan properti swasta. Sisanya, 9 pulau, dikembangkan BUMN, BUMD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 
Setidaknya, hingga saat ini, dua pulau yang digarap swasta (PT. Kapuk Naga Indah), yakni pulau C dan D, sudah teruruk. Begitupula satu pulau yang digarap BUMN PT Pelindo, yakni Pulau N, juga sudah dibuat.
 
Belakangan, ditengah gonjang ganjing reklamasi, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemerintah pusat terlibat dalam pelaksanaannya. Tidak menyerahkan begitu saja kepada swasta atau BUMN yang diberikan konsensi.
 
Sejak 2014, penggarapan NCICD berada di bawah kontrol Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Koordinator Bidang Maritim, juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Belakangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) turut terlibat di dalamnya.
 
KemenPUPR pun menggandeng Pemerintah Belanda dan Korea Selatan dalam megaproyek ini. Kerjasama yang dilakukan terkait pengkajian, perancangan hingga pendampingan keilmuannya.
 
Tak sedikit ahli dari Belanda diterjunkan langsung di sini. Mereka disatukan dalam sebuah unit kerja bernama Project Management Unit (PMU), yang dibentuk pada Februari 2017.



Berdasarkan keterangan dari salah seorang sumber kami di KemenPUPR, pengadaan terbesar untuk megaproyek reklamasi dan NCICD adalah pasir - sebagai material utama proyek ini.
 
Bicara pasir pun tak hanya soal pemasoknya. Tapi, ada pula proyek pendukungnya yang tak kalah besar, yakni penyewaan kapal pengeruk pasir sekaligus pengangkutannya (hopper dredger).
 
Lantas, berapa jumlah pasir yang dibutuhkan dalam megaproyek ini?
 
Untuk mendapatkan perkiraannya, kami pun menemui Ahli Teknik Pantai Widjo Kongko, Senin, 30 Oktober 2017 di gedung BPPT, Jakarta Pusat.
 
Selain sebagai pakar, Perekayasa di Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan & Dinamika Pantai di BPPT ini juga sempat terlibat dalam pengkajian NCICD.
 
Widjo memulai hitungannya dengan rata-rata kedalaman laut di lokasi pulau reklamasi, yakni 8 meter (m) - sesuai aturan pemerintah. Sementara ketebalan urukan pulaunya sendiri sekitar 5 meter dari permukaan laut (Mean Sea Level/MSL).
 
Karena dasar laut tidak rata, semakin dekat ke daratan semakin dangkal, maka, Widjo mengambil rata-rata kedalaman di sisi terdangkal, yakni 4 meter. Jadi, bisa diperkirakan, tinggi pulau dihitung dari dasar laut sekitar 9 meter.
 
"Ini kasar. Kalau hitungan detail ya pakai gambar asli, yang besar itu," tuturnya.


Ahli Teknik Pantai BPPT Widjo Kongko. (Dok. Pribadi)
 
Sambil menggambar ilustrasi pulau di sebuah kertas, Widjo melanjutkan penjelasannya dengan hitungan kepadatan pulau. Menurutnya, untuk mendapatkan material pasir yang dibutuhkan, baik tinggi maupun luas, harus dikalikan 1,2.
 
"1,2 itu koefisien. Material ada bulk, loose dan compacted. Untuk reklamasi, 1 meter kubik compacted, dan material loose 1,2 meter kubik," jelasnya.
 
Jadi, ambil misal Pulau G, yang rencana luasnya 161 Hektare atau 1,61 juta meter persegi (m2), maka, volume pasir yang dibutuhkan adalah; 1.610.000 m2 x 9 m x 1,2 = 17.388.000 meter kubik (m3).
 
Lantas, bila total luas 17 pulau reklamasi adalah 5.100 Hektare atau 51 juta meter persegi, maka pasir atau tanah yang dibutuhkan adalah 550,8 juta meter kubik. Bisa pasir laut, bisa pula dari daratan.
 
"Bila ditambah giant sea wall dan lain-lain, saya pernah menghitungnya, kebutuhan material pasirnya mencapai 1 milyar meter kubik," kata Widjo.
 
Widjo sengaja menggabungkan kebutuhan pasir NCICD dengan reklamasi 17 pulau. Alasannya, keduanya dianggap satu proyek. "Dulu terpisah. Sekarang reklamasi masuk NCICD."
 
Ya. Angka yang fantastis. Jika dibandingkan dengan pembangunan sebuah rumah standar tipe 36, yang membutuhkan sekitar 8,8 meter kubik pasir. Artinya, dari sisi penggunaan pasir, satu megaproyek NCICD dan reklamasi sebanding dengan 113.636.364 rumah tipe 36.
 
Pemasok dan kapal keruk
 
Angka besar material reklamasi tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi penambang pasir, juga pebisnis kapal keruk.
 
Soal pasir, semua perusahaan penambang yang terlibat adalah perusahaan lokal. Sebagian di antaranya adalah perusahaan yang terbilang baru, mendapat konsensi wilayah penambangan pasir laut, lantas ikut memasok untuk reklamasi.
 
Berdasarkan catatan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), untuk Pulau G yang digarap PT Muara Wisesa Samudra, mayoritas pasirnya dipasok dari 4 titik perairan.
 
Pertama, sekitar Teluk Sampit, Kalimantan Tengah, yang digarap oleh tiga perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP); PT Prakarsa Sejati, PT Kalmin Raya dan PT Kalmin Sejahtera. Masing-masing mendapat izin eksplorasi areal laut seluas 5.000 hektare.
 
Titik lainnya adalah perairan Tanjung Sekopong dan Kuala Penet, Lampung. Ditambang oleh PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara. Kemudian, PT Pulomas Sentosa, yang memegang konsensi 5.000 hektare di perairan Sungailiat, Bangka Belitung.
 
Kawasan lain yang menjadi favorit pemasok pasir reklamasi adalah perairan Banten. Termasuk pasir laut yang dipasok untuk menguruk Pulau C dan D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah.

Baca juga: Kecipratan Duit Reklamasi


 
Dari beberapa dokumen yang kami dapat, harga pasir laut yang ditawarkan pemasok kepada kontraktor reklamasi sekitar Rp 13.000 per meter kubik (m3). Angka tersebut belum termasuk biaya sewa kapal, yang hitungan pasarannya Rp 9.300 per meter kubik.
 
Kapal keruk yang banyak digunakan adalah jenis trailing suction hopper dredger atau TSHD. Kapal ini menghisap pasir di dasar laut melalui pipa yang ada di bagian bawah kapal, lalu diproses dan disimpan di tempat penampungan.
 
Dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta, baik yang sudah dilakukan maupun yang belum - termasuk NCICD, kapal TSHD yang digunakan biasanya berbendera Belanda, Luksemburg, Siprus dan Belgia.
 
Pula kapal yang akan disewa oleh konsorsium penambang pasir PT Purnama Gemilang. Setidaknya tiga kapal TSHD dari Belgia dan Luksemburg siap mengeruk perairan Laut Jawa.


 
Ya. Seandainya reklamasi 17 pulau berlanjut, termasuk NCICD, konsorsium sembilan perusahaan inilah yang diproyeksikan sebagai pemasok pasirnya.
 
Dalam dokumen Analisa Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) milik konsorsium ini, disebutkan, salah satu wilayah penambangannya di sekitar perairan Pulau Tunda, Serang, Banten.
 
Bahkan, konsorsium ini menyebutkan bahwa investasi yang telah dilakukan selama periode eksplorasinya sebesar Rp 4,45 milyar.
 
Jelas, bagi pemasok pasir laut, termasuk sederet perusahaan global pemilik kapal keruk, megaproyek reklamasi dan NCICD sangat menggiurkan.
 
Sayangnya, dari serangkaian proses dan rencana reklamasi Teluk Jakarta, tak ada satu pun pihak yang melibatkan entitas BUMN. Padahal, Indonesia memiliki PT Pengerukan Indonesia (Rukindo).
 
Bahkan, perusahaan plat merah ini juga memiliki 11 kapal keruk jenis TSHD, dan sebuah kapal keruk jenis Cutter Suction Dredger (CSD).
 



(COK)