Antara Pilpres, Chep dan Muchdi Pr

Didukung Tak Berarti Mendukung

Sri Yanti Nainggolan    •    15 Maret 2019 19:52 WIB
Didukung Tak Berarti Mendukung
Ilustrasi: Medcom

DUNIA maya sontak riuh saat video kunjungan Calon Presiden RI nomor urut 02 Prabowo Subianto ke Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 12 Maret 2019, beredar. Dalam video tersebut Prabowo menepis tangan seseorang yang diduga pengawalnya sendiri.

Ada yang menyoroti tindakan kasar Prabowo, ada pula yang mendukungnya, karena sang pengawal dianggap terlalu keras mendorong masyarakat yang ingin mendekati Sang Capres.

Tapi, yang juga menjadi sorotan lain warganet adalah mobil yang dipakai Prabowo saat konvoi tersebut, yakni, Toyota Alphard berpelat nomor B 264 RIS. Mobil tersebut adalah milik Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) Cianjur, Chep Hernawan.

Nama Chep sempat kontroversial. Dia pernah mengaku sebagai pimpinan tertinggi Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) Regional Indonesia pada Agustus 2014 kepada publik. Dia dilantik pada 16 Maret 2014.

Bahkan Chep mengklaim telah memberangkatkan 156 warga Indonesia ke Suriah untuk berperang bersama ISIS. Dana yang dihabiskan sekitar Rp1 miliar. Pengusaha terbesar di Cianjur itu mengaku telah memberangkatkan relawan tersebut secara bertahap sejak April 2014.

Namun, Chep sudah insyaf. Setelah diamankan kepolisian pada Agustus 2014, dia dengan sukarela menanggalkan berbagai atribut yang berkaitan dengan ISIS.

Kontroversi lain yang diciptakan Chep adalah menyediakan lahan 1 hektare di Kampung Bobojong, Kabupaten Cianjur untuk pemakaman Amrozi dan kawan-kawan, terpidana mati kasus bom Bali pada 2008. Salah satu alasan Chep adalah, Amrozi merupakan alumni Afghanistan dan Poso.



Chep Hernawan saat mengunjungi Abu Bakar Ba'asyir di Lembaga Pemasyaralatan (LP) Nusakambangan pada Februari 2015. (MI)


Belakangan, Chep dan GARIS-nya menyatakan mendukung Prabowo Subianto dalam perhelatan Pilpres 2019.

"Saya sebagai Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (Garis) Cianjur mendukung setiap langkah Pak Prabowo demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur," kata Chep sebagaimana dilansir laman Tempo.co.

Di tengah riuh media sosial soal dukungan Chep, Badan pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi angkat bicara. BPN menolak bila dukungan dan fasilitas yang diberikan Chep diasumsikan bahwa Prabowo pro-ISIS.

"Tidak ada yang salah dengan mobil yang ditumpangi oleh Pak Prabowo. Tidak ada yang salah juga dengan pemiliknya karena sampai hari ini kan beliau (Chep) tidak bersalah secara hukum atau apa pun," kata Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi Ferdinand Hutahean kepada awak media, Rabu, 13 Maret 2019.

Ferdinand berharap tak ada stigma anti Pancasila dan NKRI yang diarahkan kepada Prabowo-Sandi, khususnya di masa Pilpres 2019 ini.

Baca juga: Kubu Prabowo Tak Masalah Ormas Garis Dukung Kampanye

Kabar dukungan Chep dan bantahan BPN seolah menegaskan, ketika seorang capres mendapatkan dukungan, tidak selalu berarti sang capres mendukung kesalahan masa lalu si pendukung tadi. Meskipun Chep sempat terlibat dalam ISIS, tak berarti Prabowo setuju dengan kelompok Islam radikal tersebut.

Hal ini tentu berlaku pula dalam kontroversi dukungan Muchdi Purwoprandjono pada pasangan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin beberapa waktu lalu.

Nama Muchdi Pr pernah terseret dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib pada tahun 2004. Mantan Danjen Kopasus itu ditangkap empat tahun setelahnya, ditetapkan sebagai tersangka, dan didakwa dalam kasus tersebut pada 2 Desember 2008.

Namun, pada 31 Desember 2008, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menvonis Muchdi Pr bebas murni dari segala dakwaan.



Muchdi Purwoprandjono. (MI)


Sebab 'sangkutan' hukum itulah dukungan Muchdi Pr kepada Jokowi dalam Pilpres 2019 ini menjadi perhatian sejumlah pihak. Beberapa pegiat HAM menganggap Jokowi kurang selektif dalam mencari dukungan. 

"Kami dari keluarga korban sebenarnya cukup terganggu dengan adanya Muchdi, dan sebetulnya Jokowi nggak butuh-butuh banget dukungan dari orang-orang yang berkasus dengan HAM," kata Sekretaris Umum Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Zainal Muttaqin.

Namun, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Lena Maryana Mukti, yakin, dukungan Muchdi tak akan menjadi beban. "Jadi siapa pun yang memberikan dukungan akan kita terima dengan tangan terbuka."
 

***


SAAT pesta demokrasi berlangsung nanti, seluruh warga Indonesia di dalam atau luar negeri akan mencoblos presiden pilihannya. Termasuk tahanan dan narapidana alias warga binaan pemasyarakatan (WBP).

Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa napi yang tidak dicabut hak politiknya oleh putusan hakim masih memiliki hak untuk menggunakan suaranya

"Bukan hanya panitia penyelenggara dan pemerintah, tapi seluruh warga negara harus ikut berpartisipasi dalam pemilu, tidak terkecuali bagi napi dan tahanan yang ada di seluruh Indonesia," ujar Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami. 

Lantas, saat para WBP memberikan dukungan kepada capres dan cawapres, haruskah para paslon dituding mendukung kejahatan yang si WBP dijebloskan ke Lapas? Seharusnya tidak. 

Jika menengok dukungan Chep dan Muchdi Pr dalam Pilpres 2019, seharusnya dipandang sama. Saat seseorang yang sempat tersangkut persoalan hukum di masa lalu memberikan dukungan, bukan berarti para paslon capres dan cawapres mendukung kejahatan yang dikaitkan dengan nama mereka.

Jadi, didukung bukan berarti mendukung.
 
(COK)