Menakar Netralitas Lembaga Kemanusiaan

Coki Lubis    •    05 Juni 2017 11:09 WIB
Menakar Netralitas Lembaga Kemanusiaan
Aksi solidaritas kemanusiaan yang dilakukan lembaga ACT, SOS, MRI, dan lainnya menggalang sumbangan warga di ajang Car Free Day, Jakarta. (MI/Rommy Pujianto)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bagi masyarakat sipil di Suriah, Ramadan tahun ini tentu sedikit berbeda dengan 2016 lalu. Saat ini agak lebih tenang, tak banyak desingan peluru, roket, artileri dan mortir.
 
Setahun lalu, sejak menjelang Ramadan, gencatan senjata yang dilakukan Rusia dan Amerika Serikat di Suriah, sepertinya tidak berlaku bagi organisasi anti pemerintah seperti ISIS, An Nusrah maupun Free Syrian Army (FSA), Jaish Al Islam dan kelompok sepaham lainnya.
 
Kelompok yang oleh rezim Bashar al-Assad dinyatakan sebagai teroris itu, tidak hanya menyerang posisi pasukan pemerintah, tetapi juga daerah pemukiman. Termasuk menyerang kelompok bersenjata Kurdi, yang notabene juga oposisi pemerintah.
 
Tentu Ramadan kala itu nyaris tiada arti bagi warga di sana. Toh, kawasan tempat tinggalnya telah menjadi medan pertempuran. Al Jazeera melaporkan, sekurang-kurangnya 53 orang termasuk kanak-kanak terbunuh dalam peperangan itu.
 
Sukarelawan White Helmets pun sempat mengabarkan, saat itu, pasukan pemerintah mengguyur kawasan pemukiman Al-Qatriji yang dikuasai pemberontak dengan bom dan serangan udara. Sebaliknya, pemberontak menghantam perumahan yang dikuasai pasukan pemerintah di bagian barat kota, di kawasan Hamadaniyah dan Midan.
 
Banyak kalangan mengatakan, peristiwa itu laik disebut sebagai tragedi Ramadan. Bukan suka cita yang hadir, melainkan duka mendalam. Mahfum bila uluran tangan berdatangan dari segala penjuru dunia.
 
Apalagi, di Aleppo, tak sedikit warga sipil yang menjadi korban konflik. Pertempuran antara pemerintah Suriah dengan kelompok bersenjata penguasa wilayah tersebut, seperti Free Syrian Army (FSA), Jaish Al Islam dan kelompok lainnya, sangat sengit.
 
Makanan, juga infastruktur vital seperti air dan listrik, menjadi sesuatu yang langka. Bahkan berlanjut hingga melewati Ramadan, hingga akhir tahun 2016 lalu.
 
Tak heran bila setelah pemerintah berhasil memukul mundur milisi bersenjata di Aleppo, suasana sedikit lebih tenang, masyarakat berbondong-bondong menyerbu bekas markas-markas kelompok anti pemerintah itu. Mereka mencari makanan dan logistik lainnya yang tersimpan di sana.
 
Namun, yang bikin heboh ketika sebuah media yang bermarkas di Prancis, Euronews, melaporkan aksi warga menjarah makanan di bekas markas-markas milisi bersenjata di Aleppo. Dalam pemberitaannya, tampak sejumlah kardus bantuan bertera Indonesian Humanitarian Relief (IHR).
 
Sebuah pertanyaan besar sempat muncul, apakah salah satu lembaga kemanusian non pemerintah itu menyalurkan bantuannya untuk milisi bersenjata yang dianggap sebagai pemberontak oleh pemerintah Suriah?
 
Baca: Bantuan untuk Aleppo di Markas Pemberontak
 
Yang pasti, memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah konflik tidak semudah yang dipikirkan. Apalagi hampir semua kalangan sepakat bahwa konflik di Suriah merupakan pertikaian yang rumit. Antara pemerintah dengan kelompok yang ingin menggulingkan rezim, termasuk pertikaian di antara kelompok anti-rezimnya sendiri.
 
Pada sisi bantuan kemanusiaan, juga memiliki cerita tersendiri. Soal siapa penyalur bantuan dan bagaimana jalur menyampaikan bantuan itu, di sana ada perdebatan sendiri.
 
Mereka yang melalui jalur resmi alias seizin pemerintah Suriah, kerap dicap pro rezim. Sementara organisasi kemanusiaan yang masuk melalui jalur perbatasan Turki atau tanpa sepengetahuan pemerintah Suriah, disebut pro pemberontak. Ironis, terjadi saling tuduh 'tidak netral'.
 
Imparsialitas
 
Kepada Metrotvnews.com, Manajer Pengembangan Sosial Dompet Dhuafa (DD), Arief Rahmadi Haryono, menceritakan pengalamannya saat menyalurkan bantuan di Suriah. Dompet Dhuafa sendiri merupakan lembaga kemanusiaan yang terjun ke Suriah melalui jalur legal alias seizin KBRI di Damaskus juga pemerintah Suriah.
 
Menurutnya, istilah yang tepat menyoal dilema lembaga kemanusiaan ini bukan dengan bahasa netral alias independensi, namun imparsialitas. Sedikit keluar dari Suriah, sebagai contoh, Arief menceritakan pengalaman Dompet Dhuafa di tengah konflik di Myanmar.
 
"Ketika tim DD di lapangan, ternyata menemukan fakta bahwa yang perlu dibantu itu bukan hanya kelompok Rohingya yang notabene muslim. Tapi juga orang Rohingya pemeluk Budha, karena kondisinya sama mengenaskan. Bantuan pun akhirnya dipecah," ucap Arief, Rabu, 31 Mei 2017.
 
Baginya, untuk DD itu bukan menjadi persoalan meski dana yang digunakan merupakan dana zakat. "Kondisi yang dibantu dalam kategori fakir miskin."
 
Artinya, dalam konteks kemanusiaan, soal pihak-memihak tidak lagi penting. Namun diakui oleh Arief bahwa paradigma itu juga berisiko ketika berhadapan dengan opini yang sedang kuat di kalangan masyarakat Indonesia. Misalnya, saat itu di kalangan masyarakat sedang nyaring menyuarakan 'selamatkan muslim Rohingya'.
 
Begitupula halnya di Suriah, ketika opini masyarakat tenggelam dalam kampanye 'Selamatkan Aleppo' yang cenderung diarahkan sebagai gerakan anti-pemerintahan Bashar Assad. Saat itu, kata Arief, hampir semua lembaga kemanusiaan penyalur bantuan ke Suriah yang ada di Indonesia, rata-rata masuk lewat jalur perbatasan, melalui Turki. Sementara DD masuk melalui izin pemerintah Suriah.
 
Namun, dia mengakui, bila tujuan bantuan itu ke Aleppo, melalui jalur resmi - dari ibu kota Suriah, Damaskus - sulit bahkan hampir tidak bisa. Jalur yang dilewati merupakan kawasan-kawasan pertempuran.
 


Meski tetap memaksakan untuk ke Aleppo, Arief mengakui bahwa logistik yang dibawanya dijamin tidak semua sampai ke tujuan. Pasalnya, bantuan itu akan melewati pihak-pihak yang berperang, banyak kelompok-kelompok oposisi bersenjata yang juga membutuhkan bantuan.
 
Kondisi semacam itu, menurutnya, sangat mengkhawatirkan. Bila bantuan yang diminta tidak diberikan, boleh jadi nyawa melayang, atau paling beruntung hanya disuruh kembali alias tidak diperbolehkan lewat.
 
"Karenanya saya menduga, kasus yang dialami Bachtiar Nasir (Indonesia Humanitarian Relief/IHR) seperti itu, karena, jalur utara dari perbatasan Turki pun melewati kantong-kantong perang," ucapnya.
 
Hal serupa diungkapkan Seorang dokter yang dikenal aktif terjun ke wilayah konflik, Jose Rizal. Dia menceritakan pengalamannya saat kami sambangi kediamannya di kawasan Cibubur, Kamis, 1 Juni 2017.
 
Soal bantuan IHR yang terlihat di markas milisi bersenjata, menurut dia bisa saja disabotase. Apalagi saat itu Aleppo dibawah kendali oposisi. "Tapi yang sesungguhnya seperti apa, hanya penyalurnya yang tau. Dia yang harus jujur. Bisa saja kita masuk mengirim bantuan, lalu bantuan itu kemana-mana. Bisa juga memang dikirm ke sana langsung. Hanya dia yang tau, kita tidak bisa menghakimi," tuturnya.
 
Ihwal kecenderungan keberpihakan lembaga kemanusiaan dengan salah satu faksi bertikai, Arief menyatakan, DD tidak seperti itu. "Yang jelas, bagi kami, yang terjadi di Suriah adalah konflik politik. Siapapun masyarakat sipil korban konflik akan dibantu, tanpa peduli preferensi politiknya, pendukung oposisi atau bukan, meski kami resmi melalui izin pemerintah Suriah."
 
Politik kemanusiaan
 
Soal aktifitas kemanusiaan, Jose Rizal, yang juga pendiri Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), menegaskan, posisi tidak memihak adalah wajib. "Kalau pendapat pribadi jangan masuk ke kerja kemanusiaan. Simpan itu. Walaupun anda marah dengan satu pihak, tapi tidak bisa. Semua pihak harus ditolong."
 
Tapi, kata Jose, yang juga tak kalah penting adalah masuk ke wilayah konflik dengan jalur resmi atau legal. "Hampir semua kelompok kemanusiaan yang giat di Suriah, masuk dari Turki, tanpa izin pemerintah Suriah. Kenapa kita tidak? Karena maunya legal. Kita dulu masuk Irak pun seizin pemerintahan Irak. Masuk Afghanistan dalam keadaan perang, kita izin Taliban. Tidak asal selonong," ucapnya.
 
Gara-gara itu pula Jose mengakui hingga kini dirinya dikucilkan oleh teman-temannya yang dahulu bergerak bersama di Palestina. Karena, rata-rata, preferensi politik sahabat-sahabatnya cenderung anti-rezim Suriah.
 
"Jadi kalau kita lihat petanya, yang terlibat dalam oposisi itu ada (organisasi trans-nasional) Al Qaeda, kemudian IM (Ikhwanul Muslimin). IM yang sangat aktif ya kalau dilihat dari cerita Arab Spring, di Libya, Tunisia, Mesir. Mereka menggunakan kesempatan itu untuk memperoleh kekuasaan," ujarnya.
 
Karena pandangan politik itu, banyak lembaga kemanusiaan yang cenderung berpihak. Sementara Jose mengklaim kehadirannya di wilayah konflik menggunakan sudut pandang politik kemanusiaan.
 
"Akhirnya banyak sahabat-sahabat yang kini berseberangan. Saya berbeda pendapat dengan teman-teman yang menyokong oposisi. Sampai saya dicap (golongan) Syiah," tutur Jose.
 
Sekadar informasi, kata Jose, isu sekterian seperti Suni-Syiah pun termasuk salah satu lapisan faktor konflik di Suriah, selain politik dan bisnis. Problemnya sederhana, karena pemerintah Bashar Assad didukung Hezbolah dan Iran yang mayoritas pemeluk Syiah, maka pemerintahannya dicap rezim Syiah. "Padahal Bashar Assad sendiri adalah Suni."
 
Sementara opini sekterian itu terus berkembang hingga pada tudingan sesat kepada Syiah dalam dimensi agama di kelompok-kelompok Islam. "Dan saya dicap itu," aku Jose.
 
Lantas, bagaimana seharusnya bila lembaga kemanusiaan atau relawan-relawan itu lahir dari salah satu faksi yang bertikai? Bagi Rizal itu tidak masalah. Tapi paling tidak, katanya, tidak perlu terlalu getol melibatkan diri dalam pertarungan opini bela-membela.
 
"Seperti White Helmets (salah satu kelompok relawan yang aktif di Aleppo), boleh-boleh saja bagian dari Al Qaeda. Cuma jangan merekayasa, foto-foto, cerita. Itu tidak sesuai dengan semangat kemanusiaan," kata Jose.
 
Kini, karena kritik-kritik tajamnya soal netralitas dalam kemanusiaan, Jose banyak menerima tudingan yang menurutnya tidak benar dan cenderung dibuat-buat. Namun, baginya itu hal yang biasa ketika memilih jalan 'politik kemanusiaan'. Membelakangi pendapat pribadi dalam kerja-kerja kemanusiaan.
 
(ADM)