Tidak Menjadi Nasionalis Kolot

Coki Lubis    •    22 Mei 2017 09:48 WIB
Tidak Menjadi Nasionalis Kolot
Pengunjung mengabadikan foto pahlawan nasional Soekarno koleksi perpustakaan Bung Karno di Kelurahan Bendogerit, Kota Blitar, Jawa Timur. (ANTARA/Prasetia Fauzani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, ada catatan Soekarno yang masih relevan untuk mengungkapkan fenomena yang perseteruan antar kelompok di Tanah Air yang terjadi dewasa ini.
 
"Jikalau kita sekarang mau berselisih, amboi, tak sukarlah mendatangkan perselisihan itu sekarang pula!," demikian Soekarno menggambarkan rentannya perpecahan orang-orang di wilayah Nusantara pada era 1920-an. Khususnya antara kelompok nasionalis dengan pergerakan Islam, atau pada masanya disebut Islamis.
 
Meski Di Bawah Bendera Revolusi merupakan buku yang diterbitkan pada 1950-an, namun isinya kumpulan tulisan Soekarno sejak 1920-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Hampir seluruh dokumentasi tentang kisah dan gagasannya  dikumpulkan dalam buku tersebut.
 
Pada bab awal, 'Bung Besar' tampak cemas dengan sikap kaum nasionalis yang menunjukkan ketidaksukaannya terhadap kelompok Islam. Bahkan cenderung mencibir gerakan Islamis.
 
"Masih banyaklah nasionalis-nasionalis kolot yang mau akan persatuan; hanyalah kebimbangan mereka akan kekalnya persatuan itulah yang mengecilkan hatinya untuk mengikhtiarkan persatuan itu," tulisnya.
 
Memang, kala itu pergerakan Islamis termasuk lokomotif perjuangan dalam melawan kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat, dalam hal ini pemerintah Hindia Belanda.  Apalagi, saat itu juga, sedang deras-derasnya semangat Pan Islamisme. Sebuah kampanye gerakan kebangkitan bersama umat Islam sedunia untuk menentang imperialisme negeri-negeri Eropa. Gerakan besar yang ingin mengembalikan kejayaan kekhilafahan Islam.
 
Pada sisi lain, makin mengemukanya wacana tentang karakter internasional itu oleh kaum nasionalis kolot dipandang tersesat.
 
Satu hal lagi. Nasionalis kolot, kata Bung Karno, berkeyakinan bahwa agama itu tidak boleh dibawa-bawa ke dalam politik. Sebaliknya, kaum Islam yang fanatik, menghina politik kebangsaan itu adalah paham yang sempit.
 
"Pendek kata, sudah, sempurnalah adanya perselisihan paham," tulis Bung Karno.
 
Nasionalis sejati, ia menjelaskan, kecintaannya kepada tanah-airnya bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat. Bukan semata-mata timbul dari kesombongan bangsa belaka. Bukan nasionalis yang sempit budi.
 
Bagi nasionalis sejati itu, rasa cinta bangsa adalah lebar dan luas, dengan memberi tempat untuk gagasan perjuangan yang lain.
 
"Wahai, apakah sebabnya kecintaan bangsa dari banyak nasionalis Indonesia lalu menjadi kebencian, jikalau dihadapkan pada orang Indonesia yang berkeyakinan Islamistis?" tanya Soekarno.
 
Yang pasti, dia menekankan agar nasionalismenya Indonesia jangan seperti nasionalismenya Arya Samaj di India, pembelah dan pemecah persatuan Hindu-Muslim.
 
Ia pun menambahkan, tidaklah nasionalisme ketimuran Indonesia itu seperti pemikiran nasionalisme Eropa, bersifat serang-menyerang, mengejar keperluan sendiri, atau nasionalisme yang untung rugi.




 
Islamisme
 
Namun, si Bung juga mengkritik pergerakan Islam yang buta dengan fakta kebangsaan. Dalam catatannya, ia menyinggung, hendaknya para pemimpin-pemimpin pergerakan Islam meniru kebesaran dua panglima Pan Islamisme. Yakni, Syekh Mohammad Abdouh yang merupakan tokoh intelektual Al Azhar serta Seyid Jamaluddin Al Afghani.
 
Kedua panglima Pan Islamisme itu, bagi Sukarno adalah model pemimpin Islam modern yang telah membangunkan dan menjunjung rakyat-rakyat Islam di seluruh benua Asia dari kegelapan dan kemunduran.
 
Walaupun dalam sikapnya ada perbedaan di antara keduanya - Seyid Jamaluddin Al Afghani lebih radikal dari Syekh Mohammad Abdouh - tapi merekalah yang membangunkan kenyataan-kenyataan Islam tentang politik.
 
Terutama Seyid Jamaluddin, yang pertama-tama membangunkan rasa perlawanan di hati sanubari rakyat-rakyat muslim terhadap bahaya imperialisme barat. Seyid Jamaluddin pula yang mula-mula mengkotbahkan suatu barisan rakyat Islam yang kokoh, melawan bahaya imperialisme barat.
 
Sampai penghujung usianya di tahun 1896, duet tokoh Pan Islamisme nan gagah berani itu, tak henti menanam benih keislaman di mana-mana, menanam rasa perlawanan terhadap ketamakan Barat. Bagi Seyid Jamaluddin, untuk perlawanan itu, kaum Islam harus mengambil tekniknya kemajuan Barat, dan mempelajari rahasia-rahasianya kekuasaan Barat.
 
Benih-benih itu tertanam. Seperti ombak yang semakin lama semakin hebat. Bak gelombang yang semakin lama kian tinggi dan besar, di seluruh dunia, semangat Pan-Islamisme ini muncul. Dari Turki dan Mesir, sampai ke Maroko dan Kongo, ke Persia, Afghanistan, membanjir ke India, terus ke Indonesia. Gelombang Pan Islamisme melimpah ke mana-mana.
 
Sarekat Islam (SI) pimpinan HOS Cokroaminoto kala itu, bagian dari derasnya gelombang tersebut. Makin terang menunjukkan perangainya yang internasional; makin mendalam pula pendiriannya atas hukum-hukum agama.
 
Tak heran bila seorang profesor Amerika Serikat, Rainnstom Hayden, menulis, bahwa pergerakan SI ini akan berpengaruh besar atas perpolitikan kelak, bukan saja di Indonesia, tetapi di seluruh dunia Timur adanya. Dan analisa Hayden itu betul terjadi.
 
Pergerakkan Islam di Indonesia saat itu ikut menjadi cabangnya Mu'tamar-ul 'Alamil Islami di Mekah; pergerakkan Islam di Indonesia telah menceburkan diri dalam samudera perjuangan Islam Asia dan Afrika.
 
Pada kemudian hari, berpuluh tahun berselang, saat republik ini membutuhkan pengakuan kemerdekaan dari kalangan internasional, Mesir dan jaringan Pan Islamisme itulah yang pertama mendukung kedaulatan Republik Indonesia.
 
Internasionalisme
 
Kembali ke catatan Bung Karno di era 1920-an tadi, dia mengatakan, banyak nasionalis yang kusut paham. Memandang bahwa pergerakan Islam membawa pemikiran internasionalisme, yang meniadakan bangsa - yang bertentangan dengan nasionalisme.
 
"Bukan Islam, melainkan yang memeluknya yang salah," kata Bung Karno.
 
Ia bahkan menegaskan, "rusaknya Islam itu karena rusaknya budi pekerti orang-orang yang menjalankannya."
 
Dikatakannya, sesudah Bani Muawiyah mengutamakan azas dinasti keduniawian untuk aturan khilafah, lantas "kalifah-kalifah itu menjadi raja", maka padamlah tabiat Islam yang sebenarnya.
 
"Amir Muawiyah lah yang harus bertanggung jawab atas rusaknya tabiat Islam yang nyata bersifat sosial dengan sebenar-benarnya," tulis Soekarno mengutip apa yang pernah dikatakan oleh Cokroaminoto.
 
Menurut Soekarno, Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti nasionalis. Antara lain seperti Seyid Jamaluddin Al Afghani, di mana-mana mengkotbahkan nasionalisme dan patriotisme. Pendekar Pan Islamisme ini mengkotbahkan hormat akan diri sendiri. Menggelorakan rasa luhur diri, rasa kehormatan bangsa.
 
Dalam berbagai kesempatan berkhutbah, di mana-mana, terutama Mesir, Seyid Jamaluddin menanam benih nasionalisme itu. "Seyid Jamaluddin lah yang menjadi bapak nasionalisme Mesir di dalam segenap bagian-bagiannya," tulis Soekarno.
 
Tak hanya Seyid Jamaluddin. Arabi Pasha, Mustafa Kamil, Mohammad Fardi Bey, Ali Pasha, Ahmed Bey Agayeff, Mohammad Ali, dan Shaukat Ali, semuanya adalah panglimanya Islam yang mengajarkan cinta bangsa. "Semuanya adalah propaganda nasionalisme di masing-masing negerinya!"
 
Intinya, bila kita memetik saripati kritik Bung Karno tadi, bukan nasionalisme yang sempit yang dibutuhkan untuk Indonesia. Bukan pula kaum pergerakan Islamis yang fanatik dan buta akan riwayat bangsanya.
 
Seiring berjalannya waktu, persahabatan dua gagasan itu teruji. Muhammadyah, kemudian Nahdlatul Ulama, menjadi kelompok besar Islam Nasionalis. Pula menjadi simbol internasionalisme Islam dalam bingkai kebangsaan yang berketuhanan.
 
Sebaliknya, Konferensi Asia Afrika, yang mengejawantahkan gerakan non-blok, menjadi simbol pemikiran nasionalisme yang tidak mengecualikan itikad-itikad internasionalisme. Nasionalisme yang aktif dalam pembebasan negeri-negeri terjajah, sejurus dengan semangat Pan-Islamisme. Bingkainya, sudah tentu kemanusiaan yang adil dan beradab.
 
Baca: Siapa Indonesia?
 
Penyelarasan
 
Pancasila sebagai ideologi negara adalah suatu hal yang sudah final. Dalam artian, ini sebuah konsensus bersama pendirian Republik Indonesia. Tapi, ihwal menghadapkan Pancasila dengan gagasan lain dalam kerangka saling mengecualikan.
 
Pancasila tidak dihidupkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Namun, Pancasila menjadi alat untuk mengecualikan kelompok-kelompok yang dianggap musuh kekuasaan. Demikian suasana Indonesia di era 1980-an, memunculkan Pancasila sebagai azas tunggal dalam kehidupan sosial politik.
 
Saat ini, banyak kalangan khawatir, persoalan semacam itu muncul kembali. Semua saling me-monsterkan alias membangun opini mengerikan, membahayakan dan mengancam Pancasila. Pancasila seakan menjadi alat gebuk. Bukan untuk menyelaraskan gagasan kebangsaan.
 
Ada yang mudah menuduh pergerakan Islam kritis sebagai ektrem kanan atau Islam radikal. Sebaliknya, ada pula pemikiran-pemikiran bebas dan kritik sosial yang dicap ektrem kiri atau komunis.
 
Belajarlah dari Sukarno, yang sekalipun tidak pernah mencap buruk sebuah ideologi. Pada 1948, saat kelompok komunis berupaya membelot dari pemerintahan, yang dipersalahkan adalah Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai aktornya, bukan komunismenya.
 
Juga di tahun 1950-an, saat munculnya upaya pendirian pemerintahan sendiri oleh PRRI/Permesta, keterlibatan Masyumi tidak menjadi cap bahwa Islamis sebagai ancaman. Begitupula DI/TII. Semua serangan terhadap keutuhan NKRI cukup dicap dengan sebutan “pemberontak” atau “pemberontakan”. Titik. Tanpa ada istilah laten komunis maupun laten Islam radikal.
 
Alasannya cukup jelas, gagasan atau pemikiran tidak bisa dipersalahkan. Ini demokrasi. Namun, orang-orang yang menjadi aktor pendompleng gagasan tersebut yang bermasalah. Yang secara kolektif memburamkan konsensus 1945, mengarahkan, bahkan menyelenggarakan sebuah pemberontakan untuk kepentingan kelompok.
 
Namun yang terpenting, jangan sampai ada “azas tunggal” Pancasila yang sempit. Pancasila yang bukan diterapkan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, bukan juga sebagai alat sinkronisasi ideologi, justru menjadi instrumen pertentangan dalam politik nasional yang sempit budi, apalagi berbau politik kekuasaan.


(ANTARA/Agus Bebeng)


(ADM)