Problem di Balik Kasus First Travel

Coki Lubis    •    08 Mei 2017 15:22 WIB
Problem di Balik Kasus First Travel
Manajemen First Travel menjelaskan soal keterlambatan umrah. (MTVN/LB Ciputri Hutabarat)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejak pukul 08.00 WIB, menunggu di Bandara Soekarno-Hatta. Menurut agen perjalanan, keberangkatan pesawatnya untuk rute penerbangan dari Jakarta ke Jeddah, Arab Saudi, dijadwalkan pukul 11.00 WIB. Tapi, pada sekitar pukul 10.00 WIB seorang petugas dari agen perjalanan itu menghampirinya dan memberitahukan suatu masalah yang membuatnya gusar: visa belum keluar.
 
Demikian yang diungkapkan Roelly Andhika Putra, pria 35 tahun, mengisahkan pengalamannya yang tidak menyenangkan pada tiga tahun itu lalu terkait ketidakjelasan urusan visa umrah. “Saya dan keluarga bingung. Kemarin kami ditelepon agen umrah, bilangnya besok siang berangkat, jadi saya sekeluarga mesti datang pagi ke bandara. Tapi, sudah datang ke bandara malah dibilang visa kami belum keluar. Kok bisa begitu, ya?,” kata dia.
 
Meski begitu, pihak agen menyarankannya agar tetap menunggu di bandara karena persoalan visa ini sedang diupayakan penyelesaiannya. “Katanya cuma masalah administrasi doang. Akhirnya kami bisa berangkat , hari itu juga, tapi penerbangan jam 5 sore. Kami dikasih tahu visa baru keluar jam 3 sore. Alhamdulillah, bisa tetap umrah. Tapi kami semua kan jadi deg-degan di bandara,” katanya.
 
Sensasi mendebarkan yang dialami Roelly ini agaknya juga dirasakan oleh jemaah umrah yang ditangani agen perjalanan First  Travel. Hanya saja, jika Roelly deg-degan selama berjam-jam, Jemaah umrah First Travel merasakannya berbulan-bulan.
 
Kantor First Travel sempat digeruduk ratusan peserta umrah pada Kamis 20 April 2017 lalu. Mereka memprotes lantaran tak kunjung berangkat ziarah ke Tanah Suci. Umumnya jemaah dijanjikan akan berangkat akhir 2015, tapi hingga April lalu mereka tak kunjung diberangkatkan.
 
Kegundahan peserta umrah First Travel mencuat lantaran beredar selebaran pada bulan sebelumnya yang menawarkan sejumlah opsi untuk memberangkatkan jemaahnya. Meski telah membayar lunas, calon Jemaah umrah masih belum memperoleh kepastian mengenai jadwal pemberangkatannya. Wacananya pun meruncing ke soal penelantaran jemaah hingga isu batal berangkat. Mulai dari pertengahan Maret hingga April 2017, bertubi-tubi cercaan dialamatkan kepada First Travel di media sosial. Tak luput pula pemberitaan sejumlah media massa nasional.



Sejumlah anggota parlemen di Senayan pun turut berkomentar dan menghangatkan suasana. Bahkan, ada yang mendesak agar izin First Travel segera dicabut oleh Kementerian Agama (Kemenag). Begitupula asosiasi-asosiasi perusahaan biro perjalanan umrah, mereka berbicara dengan nada mengkritik.
 
Kritiknya rata-rata sama; First Travel memasarkan umrah dengan harga murah, yakni Rp14 jutaan. Padahal, umumnya, biaya umrah paling sedikit Rp19 juta. Harga murah inilah yang ditengarai menjadi pemicu masalah tertundanya keberangkatan jemaah.
Selebaran. (Dok. Istimewa)

Namun, akhirnya manajemen First Travel memastikan, jemaah yang tertunda keberangkatannya bisa menjalankan ibadah umrah pada awal Mei lalu.
 
Baca: Kambing Hitam untuk Umrah Murah
 
Seorang pengusaha travel umrah yang ditemui Metrotvnews.com memberikan pandangan berbeda tentang permasalahan ini. Menurut dia, apa yang terjadi pada First Travel adalah dampak persaingan bisnis.
 
"Jemaah yang tertunda adalah korban pertarungan (bisnis umrah)," seloroh pria yang tidak ingin namanya disebutkan itu, Jumat, 28 Maret 2017. Alasannya, perusahaan travel miliknya tergabung dalam salah satu asosiasi penyelenggara umrah.
 
Pemain baru
 
First Travel adalah pemain baru dalam bisnis perjalanan wisata. Tapi bukan juga agen kecil. Cabangnya tersebar di banyak daerah.
 
Perusahaan besutan Andika Surachman itu memulai bisnis perjalanan umrah ini pada 2011, di bawah bendera PT First Anugerah Karya Wisata. Eksekutif perusahaannya adalah Anniesa Desvitasari Hasibuan, istri Andika.
 
Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, sepanjang 2012, dengan penjualan paket reguler sekitar Rp23 jutaan, First Travel mampu memberangkatkan total 800 orang jemaah umrah.
 
Pada tahun itu juga, First Travel mulai menawarkan paket promo dengan biaya yang ringan dikantong. Alhasil, mereka mampu mendapatkan 3.600 pemesan untuk musim umrah selanjutnya.
 
Promosi paket murah ini menjadi andalan. Pada 2013, First Travel sukses mengantongi sekitar 14.700 calon jemaah pengguna jasanya. Angka itu mulai menyentuh rata-rata jumlah jamaah yang umumnya diperoleh biro perjalanan umrah yang sudah mapan.
 
Entah terkait atau tidak, pada 2014, salah satu asosiasi agen penyelenggara umrah, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), menetapkan standar minimal biaya perjalanan umrah. 'Tarif bawah' itu ditetapkan USD$ 1.700, atau saat itu sekitar Rp20 jutaan. Bila ada biro yang menawarkan harga di bawah itu, patut dicurigai.
 
Aturan main ini diikuti oleh asosiasi biro umrah lainnya, yakni, Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Asosiasi Penyelenggara Haji Umrah dan Inbound Indonesia (Asphurindo), dan Kesatuan Tour Travel Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kesthuri).
 
First Travel sendiri tidak tergabung di keempat asosiasi ini, namun, tetap terdaftar secara resmi di Kemenag. Artinya, First tidak terikat dengan aturan main batas minimal biaya umrahnya asosiasi.
 
"Benar. Bukan hanya di Amphuri. Tapi (tidak terdaftar) di empat asosiasi yang ada," kata Anggota Dewan Kehormatan Amphuri, Budi Firmansyah saat kami hubungi.
 
Laju bisnis First melesat pesat dengan paket umrah murahnya. Seiring itu, nama perusahaannya pun kian berkibar setelah meraih penghargaan Business & Company Winner Award 2014 untuk kategori "The Most Trusted Tour & Travel".
 
Mahfum jika pada musim umrah 2014-2015 mereka berhasil mengantongi pemesanan hingga 35.000 lebih jamaah umrah. Bahkan, manasik umrah yang digelarnya di Gelora Bung Karno pada 1 November 2014 tercatat dalam rekor MURI; Manasik Akbar Umrah Terbesar yang pernah ada di Indonesia.
 
Mengintip data Kemenag, pada 2015, jumlah total jamaah umrah Indonesia tercatat 649 ribu orang. Sementara jumlah penyelenggara umrahnya yang terdaftar sebanyak 651 agen travel.
 
Artinya, dengan total jamaah yang akan diberangkatkan, anak baru di bisnis umrah itu telah berhasil menguasai lebih dari 6% pasar umrah 2015. Sisanya terbagi ke 651 agen lainnya yang rata-rata sudah mapan dan berusia lebih tua.
 
Asosiasi baru
 
Di luar sana, di tengah besarnya pasar umrah, aksi-aksi penipuan kian santer. Pelakunya rata-rata agen yang tidak terdaftar di Kemenag. Ada jamaah yang tidak diberangkatkan, namun biayanya sudah dibayar lunas. Ada pula yang diberangkatkan, tapi ditelantarkan, hingga tak bisa kembali ke tanah air.
 
Penertiban pun dimulai. Dari moratorium Kemenag soal jumlah penyelenggara umrah, sampai kampanye besar-besaran ihwal penggunaan biro perjalanan umrah yang legal, semua dilancarkan.
 
Selain itu, Peraturan Menteri Agama tentang penyelenggaraan umrah juga diterbitkan, yakni, PMA Nomor 18 Tahun 2015. Salah satu poinnya adalah, tidak direkomendasikannya penerbitan visa bagi PPIU atau biro perjalanan umrah yang tidak terdaftar di Kemenag.
 
Dalam aturan tersebut, ditegaskan pula, bagi PPIU yang tidak memiliki rekomendasi asosiasi penyelenggara umrah, tidak diperkenankan mendapatkan visa.
 
Aturan ini tentu menjadi soal bagi First Travel yang tidak tergabung dalam asosiasi penyelenggara umrah. Apalagi posisinya kurang menguntungkan, yaitu, pemain baru yang berhasil melahap porsi besar kue bisnis di pasar umrah.
 
Berdasarkan informasi yang kami terima, saat itu, First Travel sempat mendaftarkan diri ke empat asosiasi yang ada. Langkah itu penting, karena rekomendasi asosiasi dibutuhkan guna memudahkan visa untuk jamaahnya. Tapi ternyata  keempat asosiasi yang ada tak membuka pintu bagi First untuk masuk keanggotaan. Alasannya, First tidak memenuhi salah satu syarat yang mereka ajukan, yaitu, mempresentasikan pola kerja dan jaringan bisnis jasa umrah berbiaya murahnya.
 
Tidak salah bila asosiasi mempertanyakan hal itu, karena konsekuensi hukumnya pun besar bila terjadi sesuatu. Hal ini merujuk pada bahayanya penerapan skema ponzi yang berpotensi menjadi bom waktu di kemudian hari. Namun belakangan First menolak tudingan skema 'subsidi dari jemaah baru' ala ponzi untuk promo paket murahnya.
 
Baca: First Travel Tepis Dugaan Gunakan Skema Ponzi dalam Menerbangkan Jamaah
 
Merespons penolakan asosiasi, First pun menginisiasi pembentukan asosiasi penyelenggara umrah baru pada 2016. Bersama beberapa agen perjalanan lainnya, mereka membentuk Perkumpulan Travel Umrah dan Haji (Pratama).
 
Andika, si pemilik First Travel, diposisikan sebagai ketua dari asosiasi yang baru lahir itu. Kemenag pun memberikan ruang kepada Pratama sebagai binaannya.
 
Hal ini dibenarkan oleh Direktur Bina Haji dan Umrah Kementerian Agama Muhajirin Yanis saat kami sambangi, Selasa, 2 Mei 2017. "Kami tidak melarang orang berserikat dan itu tidak dalam kewenangan kami melarang atau menyuruh," kata dia.
 
Artinya, saat itu First telah berada dalam sebuah asosiasi dan sudah tentu bisa mendapatkan rekomendasi guna memuluskan pengurusan visa, seperti yang disyaratkan dalam Pasal 18 di PMA No 18/2015.
 
Kini, dengan kehadiran Pratama, asosiasi pengeyelanggara umrah di Indonesia tidak lagi hanya ada empat, namun menjadi lima asosiasi yang dibina Kemenag.
 
Menariknya, empat asosiasi terdahulu sempat melobi Kemenag. Menurut Muhajirin, beberapa orang yang mewakili empat asosiasi pernah membujuknya agar mengadakan kebijakan pemerintah melalui Kemenag yang memberikan pengakuan kerja sama penyelenggaraan umrah dengan agen perjalanan yang dapat dipercaya.
 
“Mereka meminta ke kami supaya diterbitkan surat pengakuan bahwa mereka adalah mitra sah (untuk merekomendasikan visa),” kata Muhajirin.
 
Tapi, ia melanjutkan, permintaan itu langsung ditampik oleh Muhajirin.  Alasannya, ia tak mau Kemenag memperkeruh keadaan dan memancing kegaduhan di kalangan pengusaha jasa agen perjalanan. Apalagi, jika keinginan mereka dikabulkan, ini justru dapat menimbulkan kesan tentang ada keistimewaan alias perlakuan khusus bagi asosiasi penyelenggara umrah tertentu.
 
“Jadi, kami tidak mau memenuhinya,” kata Muhajirin.
 
Dalam perbincangan dengan Metrotvnews.com pada Kamis 4 April 2017, Ketua Himpuh Baluki Ahmad mengkonfirmasi upaya membujuk Kemenag tersebut. Ia menuturkan, empat asosiasi pernah menjalin pertemuan dengan Konsulat Jenderal Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi. Pembicaraannya soal pemunculan syarat baru pengeluaran visa dari Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi agar melalui rekomendasi asosiasi yang diakui Kemenag.
 
Dari situ, keempat asosiasi meminta Kemenag mengeluarkan surat pengakuan resmi yang dimaksud. Namun, Kemenag menolaknya karena dianggap tidak perlu. “Kami pun kembali membicarakannya dengan Konsul, dan akhirnya syarat itu tidak jadi diberlakukan. Konsul juga tidak membicarakan itu lagi," papar Baluki.
 


Boikot
 
Persoalan asosiasi sudah beres, First Travel tampak yakin bisa mendapatkan visa dan memberangkatkan jemaahnya di akhir 2016 hingga awal 2017. Bahkan, pada 6 November 2016, manasik umrah kembali mereka gelar di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dihadiri sekitar 40 ribu calon jemaah umrah.
 
Tapi, mimpi buruk itu datang. Jemaah yang dijadwalkan berangkat pada Desember 2016, harus ditunda. Alasan First Travel cukup mengagetkan; penundaan itu terjadi karena visa jemaahnya tidak bisa diurus lantaran diboikot maskapai lokal.
 
Baca: Sengkarut Pemberangkatan Umrah di First Travel
 
Sebagai informasi, dalam pengurusan visa untuk jemaah umrah, biro perjalanan harus memiliki kepastian tanggal keberangkatan dan kepulangan. Kepastian itu tentu sangat terkait dengan jadwal penerbangan dari maskapai. Sementara First melontarkan wacana bahwa pemesanan tiketnya telah diblokir.
 
First juga menyeret empat asosisasi lama yang disebutnya bersekongkol dalam dugaan pemboikotan itu. Dugaan itu muncul karena sebelumnya, pada Desember 2016, keempat asosiasi lama sempat kembali meminta First untuk menaikan harga paket umrah. Namun permintaan itu ditolak oleh First Travel.
 
Karena merasa diboikot, First Travel pun melaporkan dugaan kongkalikong itu ke kepolisian.
 
Pada sisi lain, Muhajirin membantah dugaan persekongkolan untuk memboikot penerbangan jamaah First Travel. Bagi mantan Kakanwil Kemenag Gorontalo itu, tuduhan First terlalu mengada-ada.
 
Muhajirin pun membenarkan adanya laporan pemboikotan itu. Tapi, setelah pihaknya memberikan penjelasan kepada First Travel, laporan itu pun dicabut. "Kami sudah dapat surat pembatalan pengaduan. Mereka (First Travel) yang mencabut," ucapnya.
 
Baluki Ahmad sudah tentu tidak menerima tudingan tersebut. "Kami membantahnya. Kalau FT (First Travel) melaporkan silakan saja. Lagipula bukan laporan otentik, saya enggak mau urusan yang seperti itu," ujarnya.
 
Polemik
 
Bagi Baluki, tudingan-tudingan First Travel tak lebih sebagai pernyataan yang tidak bertanggung-jawab. Bahkan cenderung mengkambing-hitamkan pihak lain demi menjaga namanya di mata publik dan calon jemaah yang tertunda.
 
"Kalau penerbangan menolak mereka, tanyakan, ada apa antara mereka dengan penerbangan? Jadi jangan disudutkan persoalannya ke visa saja. Bisa saja pada saat mau mengambil visa, ada persyaratan tiket return (kepulangan). Tapi kalau tidak ada, kami menolaknya, kedutaan juga menolak," ucapnya.
 
Di samping itu, sambung Baluki, maskapai juga memiliki syarat. "Dalam bisnis, termasuk penerbangan, tidak mungkin pesanan ditolak kalau itu sudah dibayar. Masa beli tiketnya pakai kertas (perjanjian) saja," ucapnya terkekeh.
 
Terkait pemesanan tiket pesawat untuk perjalanan umrah, tim Telusur Metrotvnews.com pun menemui Presiden Direktur Lion Air, Edward Sirait, selaku pimpinan salah satu maskapai lokal yang melayani penerbangan Jakarta-Jeddah.
 
Menurutnya, antara maskapai dengan biro perjalanan memang ada kerjasama, namun sebatas kemitraan. Tapi perihal pemesanan tiket, sama saja seperti sistem pemesanan pada umumnya.
 
Bila pemesanan (booking) penerbangan tidak dibayar hingga batas waktunya habis, maka tempat yang sudah dipesan bisa saja digeser untuk yang lain."Kecuali booking-nya sudah issued (terbayar)," tutur Edward di kantornya, Lion Air Tower, Jakarta, Kamis, 4 April 2017.
 
Dia menuturkan, aturan main ini sangat tegas dan cukup saklek di maskapai manapun. "Melewati time-limit, bookingannya hangus!"
 
Lain cerita soal penolakan. Menurut Edward, biasanya maskapai melakukan penolakan karena seseorang atau sebuah biro perjalanan masuk daftar hitam. "Sejak memesan tiket dia sudah tidak diterima. Di-black list karena mereka bermasalah, seperti penipuan, dan lain-lain."
 
Soal penolakan maskapai terhadap First Travel, Edward enggan mengomentarinya. "Kami tidak mau berpolemik di dalam (kasus) itu. Yang pasti, publik harus tahu proses pemesanan hingga kepastian mendapatkan tiket."
 
Dia hanya berharap, jemaah pengguna biro perjalanan umrah harus teliti. Setelah mendaftar, harus memastikan bahwa tiket pergi dan pulangnya sudah terbayar, bukan sekadar dipesan. "Booking itu berbeda dengan issued. Bukti booking belum menjadi kepastian keberangkatan," tegas Edward.
 
Belakangan, setelah kabar laporan pemboikotan itu dicabut oleh pihak First Travel, biro perjalanan inipun akhirnya berhasil memberangkatkan jemaahnya. Secara bertahap, sejak 28 April 2017 lalu, First menerbangkannya dengan pesawat Saudi Airlines hingga 518 hari ke depan setiap harinya.
 
"Alhamdulillah, kita telah membuktikan komitmen kita, apapun kendala yang kami hadapi, ada solusi yang dibuktikan hari ini," ucap Andika saat ditemui di hotel Swiss Bell Airport, Tangerang, Senin, 1 Mei 2017.
 
Jangan dibahas lagi
 
Dalam pertemuan kami, Andika tampak mencoba untuk tidak membahas soal dugaan pemboikotan yang sempat dilontarkannya. Bahkan, dia cenderung menganulirnya. "Kami tidak ada kendala dengan maskapai lokal," ucapnya singkat.
 
Ya. Yang tertunda telah diberangkatkan. Sang CEO yang juga isteri dari Andika, Anniesa Desvitasari, juga menekankan kepada kami agar tidak lagi membahas mengenai konfliknya dengan empat asosiasi lama.
 
"Saya sudah menutup pemberitaan yang sepihak. Sekarang saya hanya ingin mulai yang baru," tuturnya.
 
Ihwal visa yang sulit keluar, Anniesa juga tidak banyak berkomentar. "Biasa lah, yang lain juga banyak kok (sulit mengurus visa), cek saja travel lain yang (jemaahnya) tertunda. Yang penting bagaimana caranya travel ini memberangkatkan yang tertunda."
 
Bahkan, pekan lalu, First Travel dikabarkan sempat mendatangi asosiasi yang mereka tuding berkomplot memboikotnya. Dan kabar kedatangan itu dibenarkan Baluki.
 
Dari kedatangan itu, Baluki mengaku masih berharap agar pihak First Travel mau transparan mengenai permainan paket umrah murahnya. "Tapi ternyata datang ke Himpuh hanya sekadar silaturahmi. Padahal kita sangat berharap keterbukaannya. ternyata tidak demikian," tandas Baluki.

 


(ADM)