Antisipasi Spekulan Menggoyang Mata Uang

Wanda Indana    •    17 April 2017 11:53 WIB
Antisipasi Spekulan Menggoyang Mata Uang
Seorang polisi melintas di dekat logo Bank Indonesia di Gedung C Bank Indonesia (BI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. (MI/PANCA SYURKANI)

Metrotvnews.com, Jakarta: Selama di bawah rezim kurs mengambang bebas (free floating rate), Rupiah bagaikan sekantong cabai rawit yang dijual di Pasar Induk Kramat Jati. Harga cabai rawit naik-turun tergantung mekanisme pasar.



Kalau petani di desa mengalami gagal panen, harga cabai pasti meroket. Karena cabai yang dijual sedikit, tak sebanding dengan permintaan masyarakat. Begitu juga sebaliknya. Kasus kartel cabai rawit merah yang terjadi Maret lalu, membikin gempar. Masyarakat kebingunan, tidak terjadi gagal panen, tetapi harga cabai tiba-tiba melonjak tajam di pasar, mencapai Rp100.000 hingga Rp250.000 per kilogram.

Diusut-usut, polisi berhasil menangkap tiga orang pelaku bertindak sebagai pengepul. Mereka bersepakat dengan para pengepul lainnya untuk menaikkan harga yang tak sesuai dengan harga pasaran.

Mereka juga mengurangi distribusi cabai dari pasar induk. Distribusi cabai dialihkan ke tujuh perusahaan atau pabrik sambal kemasan. Tujuannya, pasokan cabai ke Pasar berkurang. Akhirnya, harga cabai melambung.

Jika harga cabai bisa dipermainkan, bagaimana pula dengan nilai tukar Rupiah? Nilai kurs Rupiah juga tergantung mekanisme pasar. Di pasar valuta asing, ada banyak spekulan yang mengambil keuntungan dari perubahan kurs Rupiah.

Belakangan, Bank Indonesia (BI) menemukan transaksi tak wajar di ratusan usaha jasa penukaran uang (money changer) yang tersebar di Indonesia. BI meminta semua money changer mentaati Peraturan Bank Indonesia PBI Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB). Money changer harus mengurus izin usaha paling telat 7 April 2017 agar dapat beroperasi.


Eni V Panggabean (MI/Panca Syurkani)

Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran (DKSP) BI, Eni V Panggabean mengungkapkan, penertiban money changer dalam rangka moneter dan menghindari spekulasi rupiah di pasar valas. Sesuai tugas pokok BI; menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Jika ada KUPVA BB yang melakukan money laundering, akan kami lakukan pembinaan, teguran, hingga pencabutan izin usaha,” ujar Eny kepada Metrotvnews.com saat ditemui di Jakarta, Rabu 5 April 2017.

Perdagangan valas di money changer bisa dibilang kecil. Tak sampai 5% dari total transaksi di pasar valas. Perlu diketahui, money changer hanya salah satu sarana untuk kejahatan pencucian uang. Karena itu, money changer perlu mendapat pengawasan ketat.

Financial Action Task Force (TAFT) memperkirakan, jumlah transaksi pencucian uang yang terjadi di dunia sekira 2 triliun dolar AS per tahun, atau 5% dari produk domestik bruto (PDB) dunia. Tak berlebihan, tindak pidana pencucian uang tergolong kejahatan luar biasa.

Mengutip pendapat John McDowell, Senior Policy Adviser dari biro Narcotics and Law Enforcement Affairs, dampak negatif praktek pencucian uang bisa merongrong integritas pasar-pasar keuangan, hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak, dan menimbulkan rusaknya reputasi negara.

Praktik pencucian uang dilakukan dalam skala besar sering tidak terdeteksi. Hal ini bisa mengancam nilai tukar rupiah. Misalnya, pelaku pencucian uang menarik uang dalam bentuk rupiah melalui bank dengan jumlah besar. Jika penarikan rupiah dilakukan terus menerus, maka jumlah rupiah yang beredar akan semakin banyak. Semakin banyak rupiah beredar di masyarakat akan melemahkan nilai tukarnya.

Nilai tukar rupiah merupakan indikator makro ekonomi yang paling sensitif. Sehat tidaknya kondisi ekonomi suatu negara bisa direpresentasikan dengan fluktuasi nilai rupiah.

Pencucian uang juga dapat menciptakan dampak persepsi. Akhir-akhir ini, banyak money changer dimanfaatkan untuk pendanaan terorisme. Jika terjadi serangan terorisme maka akan mengancam kondisi keamanan dalam negeri. Citra ekonomi akan mendapat sentimen negatif dari investor. Ketidakpercayaan investor akan mendorong capital outflow (penarikan modal) ke luar negeri. Penarikan modal secara berjamah akan mengguncang perekonomian.

Tragedi moneter

Masih ingat krisis moneter 1998? Gelombang krisis datang tidak terduga dan sama sekali tidak diprediksi. Kalangan ekonom saat itu percaya, fundamental ekonomi Indonesia kebal dan sanggup menahan kejutan dari luar (external shock) terkait kejatuhan ekonomi Thailand.

Namun, di luar kendali. ekonomi Indonesia justru mengalami tekanan hebat. Pada 22 Januari 1998, nilai tukar rupiah terjun bebas ke level terdalam. Depresiasi mata uang garuda mencapai 80% ke posisi Rp17.000 per dolar AS. Padahal, realisasi kurs rupiah pada akhir 1997 ditutup pada level Rp4.850 per dolar AS.


George Soros (AP Photo/Bela Szandelszky)

Sosok yang dituding adalah George Soros sebagai dalang di balik tragedi moneter 1998. Soros adalah spekulan atau kapitalis radikal ternama, dia dijuluki sebagai bapak penghancur mata uang. Soros memiliki kepiawaian dalam berspekulasi dalam perdagangan mata uang.

Soros memiliki banyak cadangan uang yang di tanam pasar modal. Ketika krisisi mulai merambah ekonomi nasional, Soros langsung memanfaatkan momentum. Soros menarik semua modalnya dari pasar.

Ketersediaan dolar di pasar modal menjadi langkah. Hal ini membuat nilai dolar menjadi tinggi. Sementara rupiah semakin loyo di hadapan dolar AS. Setelah memborong dolar, Soros lalu menjualnya dengan harga tinggi. Nilai tukar rupiah makin tak berdaya.

Modus inilah yang dilakukan para pelaku kartel cabai rawit yang membuat ketersediaan cabai langkah di pasar. Kalau sudah susah dicari, tentu harga cabai akan melambung. Kalau harga sudah naik, maka cabai rawit akan dijual ke pasar. Tujuannya, untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya.


Nasabah melakukan penukaran mata uang di salah satu gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (ANTARA/Sigid Kurniawan)


(ADM)