Kepala Dishub DKI: Kapal Tradisional Memang Diperlakukan Berbeda

Surya Perkasa    •    09 Januari 2017 14:45 WIB
Kepala Dishub DKI: Kapal Tradisional Memang Diperlakukan Berbeda
Ratusan wisatawan tiba menggunakan kapal kayu dari kepulauan seribu di Pelabuhan Kali Adem, Muara Angke, Jakarta Utara. (MI/PANCA SYURKANI).

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari pertama tahun 2017, Zahro Express berlayar menuju Pulau Tidung, Kepulauan Seribu. Sekira pukul 07.00 WIB, sauh kapal yang tertambat di dermaga Pelabuhan Muara Angke diangkat.
 
Manifes kapal mencatat sekitar 100 orang tersebut belayar bersama kapal Zahro Expess. Kapal ini pun sebenarnya sudah dinyatakan laik berlaut bulan sebelumnya dan sudah mengantongi Surat Pesetujuan Belayar dari Syahbandar Pelabuhan Muara Angke pula.
 
Namun, ternyata niatan sebagian penumpang untuk santai berlibur bersama keluarga di Pulau Tidung nan ternama ini tak jadi nyata. Baru bergerak sejauh satu mil laut dari dermaga, kapal berkapasitas 285 orang tersebut terbakar. Jago merah cepat melahap badan kapal. Asap hitam menabiri pandangan penumpang. Panik melanda, penumpang meloncat ke laut.
 
Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Puluhan dari 194 penumpang selamat terpaksa dirawat karena luka bakar. Naas, sebanyak 24 penumpang meninggal dunia.
 
Badan SAR menyebut sebagian penumpang panik dan tak mengambil jaket pelampung. Beberapa diataranya mati tenggelam. Sebagian lagi tewas karena terjebak di kapal.
 
Manajemen pelayaran rakyat dituding acap sembarangan menggocek aturan. Kinerja pemerintah disorot. Pertanyaan demi pertanyaan muncul di kalangan masyarakat atas berita duka ini. Sudah begitu parahnya tata kelola angkutan laut untuk rakyat? Mana tanggung jawab pemerintah?
 
Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah langsung sibuk karena perkara Zahro Express. Gunung es persoalan pelayaran rakyat di Ibu Kota semain jelas terlihat.
 
Pada Rabu 4 Januari 2017, Dishub DKI bersama Kementerian Perhubungan dan pihak berwajib lain terkait pelayaran melakukan rapat gabungan di Kantor Pelabuhan Kali Adem. Rapat dihadiri Direktur Jenderal Perhubungan Laut A. Tonny Budiono, Dishub DKI, pejabat Komisi Nasional Keselamatan Transportasi, pihak Kepolisian, serta pejabat SAR.
 
Usai acara ini, metrotvnews.com berkesempatan menemui Kepala Dihub DKI Jakarta Andri Yansyah. Berikut ini petikan wawancaranya.
 
Apa yang dibahas dalam rapat bersama hari ini?

Pengelolaan pelabuhan hingga operasional dari kapal itu sendiri. Mulai dari keselamatan termasuk ke depannya bakal seperti apa. Tadi dari pertemuan, Pak Dirjen Hubla (Direktur Jenderal Perhubungan Laut) sudah memberikan pernyataan bahwa ini bisa dikelola oleh pemerintah daerah.
 
Kemudian soal SIUPAL (Surat Izin Usahan Perusahaan Angkutan Laut) ini juga bisa dikeluarkan oleh Dishubtrans Provinsi. Kami sudah berkirim surat juga sebelumya. Tinggal kami tunggu.
 
Tapi kalau bicara soal keselamatan, memang masih berada di Kementerian Perhubungan. Kami dan kepolisian, sifatnya hanya membantu saja.
 
Berdasarkan Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayarang dan Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang Pengangkutan di Perairan, kapal tradisional (memakai istilah angkutan laut pelayaran rakyat) memang mendapat perlakuan khusus. Sebagian aturan untuk usaha pelayaran profesional tidak berlaku. Aturan koordinasi dan perizinan pun sedikit berbeda dengan angkutan laut lainnya.
 
Lalu bagaimana dengan tata kelola kapal tradisional di Ibu Kota ini?
 
Memang kapal-kapal tradisional itu tidak bisa diperlakukan sama dengan (perusahaan) kapal profesional. Kami juga tidak bisa mematikan kearifan lokal yang sudah berkembang lama. Tapi memang soal keselamatannya ini harus diperhatikan. Ke depannya seperti apa akan kita bicarakan lebih baik.
 
Nanti kami akan menertibkan badan usaha yang menaungi pemilik kapal yang sudah berizin. Yang tidak berizin akan kita usir
 
Sekitar pertengahan tahun 2016 lalu, Dishub DKI Jakarta melakukan razia besar ke angkutan laut tradisional. Puluhan kapal dilarang berlayar dan berlabuh karena izin-izinnya tidak lengkap.
 
Bagaimana soal harga dan retribusi? Tarif penumpang tak sama dan retribusi sering disebut jadi penyebab pengusaha jadi ‘nakal’. Mulai dari perang harga, kejar setoran, manifes tak dilaporkan maksimal sampai curi-curi penumpang di pelabuhan bayangan.
 
Kita akan bicarakan terkait masalah standar harga atau tarif. Soal retribusi, kita memang punya juga tarif retribusi sesuai Perda Nomor 1 tahun 2015. Kita akan bahas terkait bagaimana proses mendapat tiket tersebut. Kita bakal tidak bolehkan lagi beli tiket sembarangan. Jadi yang pertama kita akan menertibkan organisasinya. Apakah nanti bentuknya koperasi, kita pakai itu.
 
Pembenahan penyedia layanan kapal tradisional ini bakal selesai dalam berapa lama?
 
Yang pasti kita akan intensif melakukan komunikasi dan pembenahan. Kita akan datangkan dulu pemilik dan koperasi yang ada. Kita mau tanya, sebenernya mau lu apa sih? Karena kan koperasinya banyak. Dan beberapa kali kalau misalnya diprotes, ganti nama.
 
Karena begini, koperasi itu dibentuk notebene oleh si pemilik kapal ini sendiri. Karena mereka membuat itu mengurusi kebutuhannya sendiri.
 
Mungkinkah secara aturan Dishub bisa turut berperan langsung di lapangan?
 
Kita sudah bicara dengan pak Dirjen Hubla soal ini. Walaupun tadi baru komitmen ‘bisa’, tapi kita tunggu resmi surat-suratnya. Pertama, kita sudah bisa mengeluarkan izin usaha pelayaran laut tadi. Kedua, kita bakal dorong organisasi untuk melakukan pembenahan. Mulai dari kepemimpinan sampai tata kelola.  Organisasi usaha sudah, pembagian izin sudah ada, pengurusan juga sudah bisa dibenahi di tingkat provinsi. Nanti kita harapkan jadi lebih baik.
 
Tapi, bagaimana dengan kapal tradisional nakal di pelabuhan liar?
 
Faktanya memang yang dikelola Dishubtrans DKI cuma Pelabuhan Kali Adem ini. Tapi dengan pembenahan yang kita lakukan itu semua dari organisasi, pelayanan, dan tarif akan lebih bagus.  Orang tentunya akan berpikir, kenapa kita naik di pelabuhan liar. Ibarat kata sama seperti terminal bayangan di darat. Apalagi nanti kita akan dibantu oleh dua kapal dari PT Pelni.
 
Bakal seperti apa efeknya?
 
Ini tentu akan memacu tingkat layanan di kelompok penyedia angkutan. Pola pikir masyarakat itu kan pasti cari yang bagus dan murah.
 
Sementara waktu ini, kan ada banyak koperasi yang melayani. Masalah kompetisi tak sehat dan harga tak tentu jadi persoalan. Bagaimana membenahinya?
 
Kita memang tidak punya kewenangan untuk ambil alih harga ini. Kalaupun mau diambil alih, kita harus pertemukan dulu semua pemilik. Karena kan kewenangan itu ada di Kementerian Perhubungan yang membuat aturan. Saat ini memang yang sudah kita lakukan meningkatkan standar kualitas keselamatan dan memastikannya berjalan. Nah, ini sambil menunggu konsep yang Dishubtrans DKI pikirkan.
 
Memangnya konsep seperti apa yang tengah dirancang Pemprov DKI?
 
Konsep apakah PT TransJakarta bisa masuk. Ini kita sedang kaji. Apakah bisa mereka juga menyediakan jasa transportasi laut. Ini yang tengah kita konsep dan kita kaji. Seumpamanya masuk kesana, apa saja yang dibutuhkan.
 
Kita sedang kaji juga seberapa besar sih PSO (public services obligation) atau subsidi, untuk menutupi layanan. Kita perlu timbang, berapa banyak sih yang kita bisa layani dan berapa kebutuhannya. Tentu ini perlu waktu. Toh nanti juga kalau seumpamanya organisasi kapal tradisional ini, katakanlah koperasi, sudah diputuskan nanti tarifnya bisa rupiah per mil. Nanti mereka bisa bekerja sama dengan kita (Dishubtrans DKI dan TransJakarta). Karena kita tidak bisa kerjasama perorangan, tapi dengan badan usaha.
 
Bisakah wacana ini terwujud?
 
Kalau pun tidak jadi rupiah per mil, organisasi penyedia layanannya kita pastikan dulu berubah semaki rapi. Nanti pelayanan dan keselamatan akan naik.
 
(ADM)