Sisi Senyap Tanah untuk Rakyat

Coki Lubis    •    29 Agustus 2016 13:34 WIB
Sisi Senyap Tanah untuk Rakyat
Seorang petani berjalan di depan pengumuman larangan melakukan aktivitas di area pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang di kawasan pesawahan Ponowareng, Batang, Jawa Tengah. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tanah tidak untuk mereka yang dengan duduk ongkang-ongkang menjadi gemuk-gendut karena mengisap keringatnya orang-orang yang disuruh menggarap tanah itu. Demikian ucapan Presiden Sukarno dalam pidatonya yang terkenal pada 1960, Jalannya Revolusi Kita.



Pada tahun itulah Indonesia memiliki aturan dasar pertanahan yang baru, yakni, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA). Mimpi petani gurem untuk memiliki tanah akan menjadi kenyataan. Harapan tidak adanya ketimpangan penguasaan tanah akan terwujud. Aturan lama kolonial, Agrarisch Wet 1870 dihapus. Tanah absentee, tanah partikelir hingga desa perdikan dihilangkan. Sejumlah regulasi teknis diterbitkan sebagai pendukung penataan ulang struktur penguasaan dan kepemilikan tanah atau reforma agraria (land reform).

Sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 56/Prp/1961 tentang Pembatasan Tanah, kini setiap orang tidak diperkenankan memiliki lahan tanah lebih dari lima hektare (untuk daerah padat).
Bila ada yang memiliki tanah lebih dari batas maksimum, maka tanah kelebihannya akan didistribusikan ke masyarakat yang tidak memiliki tanah, atau menambahkan tanah petani yang lahannya kecil. Target minimalnya, setiap rumah tangga petani memiliki dua hektare tanah.

Mekanismenya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 224/1961 tentang redistribusi tanah dan prosedur ganti rugi. Ganti ruginya melalui hasil panen yang dibayarkan dari si penerima manfaat, sesuai UU No 2/1961 tentang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH).

Dengan begitu, masyarakat yang sebelumnya hanya menggarap lahan yang bukan miliknya, kini memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran.



Sayangnya realisasi land reform tak semulus yang diharapkan, program ini cenderung berjalan lamban, malah kerap menimbulkan konflik. Penyebab utamanya adalah, sulitnya pendataan tanah, anggaran yang minim, korupsi, dan sudah tentu sikap tidak terima dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Banyak pemilik tanah kelebihan enggan menerima aturan ini. Biasanya, mereka menyiasatinya dengan membagikan untuk wakaf, untuk anggota keluarga, warisan palsu, hibah untuk pesantren, organisasi-organisasi, bahkan untuk pejabat.

"Termasuk soal pembagian minimum fifty-fifty hasil panen yang diatur UUPBH," kata sejarawan Bonnie Triyana saat berbincang dengan metrotvnews.com di Jakarta, Selasa (23/8/2016).

Tak ayal, konflik seputar land reform muncul di sejumlah desa. Aksi sepihak yang dilancarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui Barisan Tani Indonesia (BTI) - organisasi underbouw-nya, memicu perlawanan pemilik tanah, yang kala itu didukung simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) di daerah dan kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Baca: Cap Komunis di Reforma Agraria

Karena itulah Presiden Sukarno mengundang pimpinan partai-partai politik ke Istana Bogor pada Desember 1964. Hasil pertemuan ini dikenal dengan 'Deklarasi Bogor', yang mengedepankan penyelesaian pertikaian dengan konsensus. "Sayangnya konsensus di tingkat elit ini tidak tembus ke akar rumput. Di lapangan, di beberapa tempat masih terjadi beberapa aksi sepihak dan konflik hingga meletusnya G 30 S/PKI," kata Bonnie.

Ketimpangan berlanjut

Reforma agraria dengan prinsip tanah untuk penggarap akhirnya harus terhenti ketika terjadi gonjang-ganjing politik 1965 dan pergantian rezim pada 1967. Berdasarkan data Sensus Pertanian, sejak sensus pertama tahun 1963 hingga kini, tidak tampak perubahan signifikan dari luas lahan yang dimiliki petani.

"Angka ketunakismaan (landlessness) dari waktu ke waktu juga meningkat," tulis Dianto Bachriadi, peneliti Agrarian Resource Center (ARC) Bandung dalam bukunya Enam Dekade Ketimpangan.


Sumber: Badan Pusat Statistik

Sementara data Sensus Pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani menguasai lahan rata-rata 0,89 hektare per keluarga. Sekitar 14,25 juta rumah tangga tani lain hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektare per keluarga. Padahal, skala ekonomi untuk satu keluarga minimal 2 hektare.

Iwan Nurdin, Sekretaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan, di masa Orde Baru, manajemen pertanahan jauh dari semangat distribusi kemakmuran yang dimandatkan UUPA.

Reformasi agraria diidentikan dengan aksi sepihak BTI, dan dianggap program komunis. Orde baru pun mengabaikan reformasi agraria. Sementara UU Penanaman Modal Asing diterbitkan, diikuti UU Kehutanan dan UU Pertambangan, yang secara sadar telah mem-peti es-kan UUPA.

Untuk menguatkan industri pertaniannya, Presiden Suharto membuat program Revolusi Hijau. Program ini tidak mendistribusikan tanah, hanya memberikan bibit, pupuk kimia, pestisida, untuk meningkatkan industri pertanian.
Revolusi Hijau sukses membuat industri pertanian meningkat.  Tapi sayang, penguasaan individu juga meningkat. Akibatnya petani yang kecil-kecil semakin kehilangan tanah, semakin gurem.

“Pembangunan kebun ala kolonial dimulai di Kalimantan, Jambi, Riau, dll. Ganti ruginya juga tidak wajar, malah cenderung merampas. Kalau melawan dituduh PKI," kata Iwan kepada metrotvnews.com, Rabu (24/8/2016).



Saat reformasi bergulir dan rezim Suharto jatuh, tekanan reforma agraria menguat dan muncul dalam diskursus-diskursus politik. Bahkan, pada 2001, rencana reforma agraria ditetapkan dalam Tap MPR 9/2001. "Yang disesalkan, hingga era SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono), hanya dijadikan janji-janji politik, meredistribusi 8 juta hektare," ucap Iwan.

Begitupula era Presiden Joko Widodo, janji reforma agraria juga ada dalam Nawacita, bahkan sudah di-submit di KPU. Namun, sambung Iwan, rencana meredistribusi tanah 9 juta hektar itu tampaknya belum prioritas.
Sejak itu, penuntasan ketimpangan tanah selalu menjadi isu populis, termasuk dalam suksesi kepemimpinan daerah, masih mujarab untuk meraih dukungan. "Jadi, dia (reforma agraria) dijanjikan untuk dilupakan," ujarnya.



Kemauan politik
Pada akhirnya, reforma agraria berprinsip land reform dan UUPA hanya bisa menunggu datangnya kemauan politik. Bila itu ada, redistribusi kemakmuran ini dipastikan berjalan. Baca: Gagal Fokus Reforma Agraria

Menurut Iwan, sejumlah undang-undang hingga kini masih terus diproduksi untuk melemahkan UUPA. Bila di era Suharto ada UU PMA, Kehutanan, Pertambangan, kini ada UU perkebunan, RUU perkelapasawitan, yang cenderung menghambat realisasi reforma agraria. "Ini menunjukkan tidak ada kemauan politik. Contoh, keputusan MK Nomor 35 (tentang kawasan hutan adat), sudah berapa tahun tidak jalan?," katanya.

Begitupula UU perlindungan dan pemberdayaan petani, yang mengarahkan petani harus berproses secara sistematis agar mendapatkan kepemilikan minimal 2 hektar, itu juga belum berjalan. Senada, pakar hukum agraria Bernhard Limbong juga menyesalkan lambatnya pemerintah dalam meredistribusi tanah guna meminimalisir ketimpangan.

"Malah bagi saya (land reform) sengaja dimatisurikan. Banyak kebijakan yang justru sangat kapitalistik, mengakomodasi kepentingan modal," kata Bernhard kepada metrotvnews.com, Rabu (24/8/2016). Hal ini tentu membuka peluang bagi adanya konsentrasi kepemilikan lahan bagi individu.

Menurut Bernhard, bila land reform diterapkan, konglomerasi tanah akan sulit berkembang. Demikian juga pejabatnya, tidak ada lagi mitra yang bisa menambah kekayaan, atau sponsor untuk meraih posisi di pemerintahan.

"Itu tantangannya. Kalau mau, reformasi total sumber daya manusia di pertanahan. Sayangnya masih terlihat tidak ada kemauan politik," ujar Bernhard.
 


(ADM)