Kisruh Partai Golkar

Di Bawah Bayang-bayang JK dan Ical

Coki Lubis    •    14 Desember 2017 20:47 WIB
Di Bawah Bayang-bayang JK dan Ical
Ilustrasi: MTVN/Rakhmat Riyandi

Jakarta: "Tunggu saja waktunya!" ucap Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang juga salah satu tokoh sentral Partai Golkar, Senin, 4 Desember 2017.



Penegasan mantan Ketua Umum Partai Golkar itu merujuk kepada derasnya desakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh 'beringin', yang saat itu berada di tengah krisis kepemimpinan. Saat itu, kabar yang beredar di internal DPP Golkar; JK adalah tokoh di belakang layar, pemilik kepentingan atas kisruh di partai tua itu. Targetnya, menjungkalkan kepegurusan yang sedang berjalan.

Sementara komposisi kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang saat itu dipimpin Setya Novanto, dianggap karya Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar sebelum Novanto.

Banyak kalangan menganggap hubungan Ical - sapaan Aburizal dengan Novanto adalah 'patron-klien'. Novanto dipetakan berada di dalam kepentingan Ical saat suksesi kepemimpinan Golkar di Munaslub 2016 lalu.
 
Saat Ical menduduki kepemimpinan DPP Partai Golkar, Novanto adalah bendahara umumnya. Novanto juga mendapatkan persetujuan Ical sebagai Ketua DPR RI pada 2014.
 
Ya. JK dengan Ical berbeda pandang di masa Pilpres 2014. JK adalah pasangan Joko Widodo (Jokowi), sementara Ical membawa Golkar sebagai partai pendukung Prabowo.
 
Di parlemen, saat itu, Golkar berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP) - koalisi ‘oposisi’ dari Jokowi-JK. Mereka berseteru dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang berisi partai-partai pendukung Jokowi-JK saat pilpres.
 
Kini, ihwal derasnya desakan mundur kepada Novanto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Golkar, kabarnya Ical dan JK saling berebut pengaruh.
 
Perebutan pengaruh ini menjadi mahfum bila dilongok dari postur Partai Golkar, terbesar kedua di Indonesia.
 
Dengan kekuatan seperti itu, kepentingan politik mana yang tidak mau bernegosiasi dengan Golkar? Apalagi agenda politik besar semakin mendekat; Pilkada 2018, juga Pileg dan Pilpres 2019.



Aburizal Bakrie, Wapres Jusuf Kalla, dan Presiden Jokowi dalam pembukaan Munaslub Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali. (MI)


Dorongan untuk Ical

Belakangan, di tengah kisruh Golkar, sebuah pemikiran muncul di lingkungan DPP. Yaitu, menarik Ical kembali dalam lingkaran kepemimpinan partai.
 
Ical yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar, didorong untuk turun gunung. Wacana ini digulirkan oleh politisi senior yang juga Sekretaris Dewan Kehormatan Golkar Priyo Budi Santoso.
 
Kader muda yang juga Wasekjen DPP Partai Golkar Pahlevi Pangerang membenarkan. Bahkan, Levi - sapaan karibnya, mendukung gagasan tersebut.
 
"Melihat situasi saat ini, mau tidak mau beliau (Ical) harus turun ," ucapnya saat kami temui di bilangan Otista, Jakarta Timur, Kamis, 7 Desember 2017.
 
Dalam lingkungan Golkar, Levi dikenal sebagai 'orang dekat' Ical. Hal ini dianggap wajar karena dalam belantara 'beringin', perkubuan dan faksi bak nafas partai.
 
"Golkar ada karena faksi, tumbuh dan besar juga karena faksi-faksi. Sangat demokratis," ujar Levi.



Pahlevi Pangerang. (Medcom/Coki)
 
Menyoal kuatnya desakan Munaslub tempo hari, sebagai ketua Wanbin, sambung Levi, Ical memang pantas mengantarkan DPP Golkar hingga akhir periode kepengurusan, yakni 2019.
 
Bahkan menurutnya usul ini sudah diamini sebagian kader Golkar, baik di dalam maupun di luar kepengurusan DPP. "Supaya tidak ada perpecahan kelompok. Ini kan insidentil, Ketum (Novanto) mendapatkan musibah."
 
Pelibatan Ical dalam pucuk pimpinan partai juga dianggap bukan masalah. Menurut Levi, dalam AD/ART pun tersirat bahwa Wanbin bisa dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis partai.
 
"Jadi konkretnya diambil alih wanbin. Ini baru nyambung. Ya, seperti Plt (pelaksana tugas), tapi struktur kepengurusan tidak ada yang berubah. Idrus Marham tetap sekjen, juga ketua harian dan seterusnya," papar Levi.
 
Dengan begitu, sambungnya, pergantian ketum bisa dilakukan secara normal di akhir periode nanti, saat Munas berikutnya. “Biar pergantian kepemimpinan dilakukan di Munas, satu setengah tahun lagi.”



Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kiri) bersama Aburizal Bakrie. (ANTARA)
 

‘Mainan’ JK
 
Bak bola salju, dorongan Munaslub dan menolak status quo semakin membesar. Sambutan positif juga muncul dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar, termasuk organisasi-organisasi pendiri Golkar; Kosgoro 1957, MKGR, dan SOKSI.
 
Bahkan desakannya meruncing hingga memunculkan nama pengganti Novanto, yaitu, Koordinator Bidang Perekonomian DPP Golkar yang juga Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto.
 
Ditengarai dukungan deras kepada Airlangga adalah dampak dari klaim restu Presiden Jokowi, yang disampaikan Airlangga melalui media massa.
 
Saat itu, JK pun nyaris terang-terangan memberikan dukungan untuk Munaslub, sekaligus memberikan sinyal kuat bagi Airlangga.

"Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya," kata JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 28 November 2017.



Airlangga Hartarto (kanan) bersama Jusuf Kalla. (ANTARA)
 
Pada sisi lain, tudingan terhadap JK semakin tajam; dianggap sebagai orang kuat yang mendesain serangan terhadap Novanto - melalui KPK dan kasus megakorupsi KTP elektronik.
 
Ramainya kabar itu diamini kader muda Golkar yang juga Wakil Bendahara Umum DPP Golkar Arman Amir. Menurutnya, kepentingan JK terkait masa jabatannya sebagai wakil presiden yang akan berakhir pascapilpres 2019.
 
Demi mengamankan kepentingan-kepentingannya, kata Arman, JK memerlukan posisi tawar yang bagus untuk bernegosiasi dengan kekuasaan selanjutnya. Apa lagi kalau bukan Golkar.
 
"Dia (JK) harus bisa mengendalikan (kekuasaan) walau dia tidak maju (bursa pilpres). Istilahnya, menjadi king maker, atau untuk bernegosiasi sebelum memberikan dukungan," kata Arman saat ditemui di kawasan Melawai, Jakarta Selatan, Rabu, 6 Desember 2017.
 


Wabendum DPP Partai Golkar - Waketum Ormas MKGR Arman Amir. (dok. pribadi)

 
Wakil Ketua Umum Ormas MKGR ini menilai, kasus hukum Novanto pun tak lepas dari ‘mainan’ JK. KPK menjadi instrumennya.
 
"Pada titik inilah KPK terlihat tidak profesional," ucap Arman sambil menggelengkan kepala.
 
Arman mencontohkan kasus Pelindo yang melibatkan RJ Lino, yang disebut-sebut sebagai orang dekat JK. Hingga hari ini kasus korupsi itu tak ada kelanjutannya di KPK. Sementara kasus Setya Novanto terkesan buru-buru.
 
"Ini seperti pertempuran kesal-kesalan. Ya, ketum (Novanto) mungkin salah, tapi ini soal kepentingan juga ada," sesal Arman.
 
 
Balik arah
 
Tak butuh waktu lama, hampir semua faksi yang ada di partai beringin mendorong dilaksanakannya Munaslub dan mengganti ketua umum.
 
Jika DPP Golkar cuek terhadap desakan itu, mosi tidak percaya akan dilancarkan. Secara terang-terangan sikap itu disampaikan oleh tiga organisasi pendiri Golkar; Kosgoro, MKGR, dan SOKSI.

 

Desakan Munaslub dari tiga ormas pendiri Golkar; MKGR, Kosgoro 1957, dan SOKSI. Saat itu dukungan juga diberikan kepada Airlangga Hartarto sebagai calon ketum baru, Minggu, 10 Desember 2017. (Medcom/Sonya)


Ya. Ada nama MKGR di sana, salah satu faksi yang dahulu disebut-sebut sebagai pendukung sejati Novanto.
 
Hampir seluruh orang Golkar mengetahuinya; Ketua Umum MKGR Roem Kono adalah pendukung garis keras Novanto dalam Munaslub 2016.
 
Saat itu banyak yang menentang pencalonan Novanto sebagai ketum. Alasannya, Novanto adalah sosok kontroversial yang sedang terbelit kasus 'papa minta saham'.
 
Tapi Roem dan jajarannya di MKGR, termasuk Arman, setia menjadi tim sukses. Hasilnya, Novanto menang.
 
Lantas, mengapa di masa kritis MKGR meninggalkan Novanto, bahkan berbalik arah mendukung Airlangga Hartarto?
 
Soal ini, Arman mengungkapkan alasannya dengan gamblang. Menurutnya, selain karena analisa bersama di internal MKGR terkait krisis Golkar, ada pula sentuhan kekecewaan Roem terhadap Novanto.
 
Pasalnya, setelah Novanto duduk kembali sebagai Ketua DPR, Roem tidak diberikan posisi yang diharapkan di 'Senayan'.
 
Roem hanya ditempatkan sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Sementara Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI justru diberikan kepada Azis Syamsuddin, yang dikenal sebagai 'orang dekat' Ical.



Ketua Umum Ormas MKGR Roem Kono menyampaikan dukungan MKGR untuk Airlangga Hartarto untuk maju menjadi Ketum Partai Golkar, Kamis, 30 November 2017. (ANTARA) 
 

Alasan lain berpalingnya tokoh-tokoh MKGR dari Novanto dan status quo adalah masuknya pengaruh JK.
 
"Sehari sebelum kita (MKGR) memutuskan itu (dukungan untuk Airlangga Hartarto), Pak Roem ketemu Pak JK," ungkap Arman sembari memperlihatkan sebuah pesan singkat di ponselnya.
 
Dalam pesan tersebut tertulis ajakan Roem kepada dirinya untuk bertemu JK. "Pak JK mau bertemu," kata Arman. Keesokannya MKGR mendeklarasikan dukungan untuk Munaslub dan pergantian ketum.
 
Arman pun menyadari bahwa pertemuan yang membuat MKGR berbalik arah itu tidak lepas dari faktor lain kedekatan Roem dengan JK.  "Ini kan Sulawesi connection," kata Arman.
 
***
 
TERKAIT peran JK di belakang kisruh Golkar, inisiator Gerakan Muda Pembaharu Golkar (GMPG) Mirwan Bz Vauly mengaku tidak mengetahui persis.
 
GMPG memang dikenal sebagai komunitas kader muda Golkar yang memotori desakan Munaslub. Tapi Mirwan menampik keras jika gerakan perubahan yang dimotorinya disebut sebagai alat kepentingan JK.
 
Mirwan memastikan bahwa kekecewaan terhadap DPP Golkar lah yang mendorong gerakannya, dan itu sudah sejak lama. Justru, lanjutnya, JK lah yang didekati oleh kelompoknya, untuk memuluskan gerakan perubahan.
 
"GMPG ini gerakan opini, berbasis ketokohan pemuda, berbentuk komunitas. Secara resmi tidak memiliki suara dalam keputusan-keputusan partai," tutur Mirwan saat kami temui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Senin, 4 Desember 2017.
 
Jadi, untuk memenangkan gagasan, GMPG harus menjahit dukungan dari tokoh-tokoh sentral dan senior di Golkar. Tentu yang dianggap bisa sejalan dengan perubahan yang disuarakan.
 
"Kita menyambangi senior-senior seperti Pak JK, Muladi, Ginanjar Kartasasmita, termasuk Pak Habibie," aku Mirwan.



Inisiator GMPG Mirwan Bz Vauly. (dok. pribadi)
 

Bila kini GMPG dianggap barisan pendukung Airlangga Hartarto untuk maju sebagai Ketum Golkar, Mirwan menganggapnya wajar. Alasannya, Airlangga bukan status quo.

Meskipun memberi dukungan, kata Mirwan, tentu GMPG akan menitipkan catatan persoalan-persoalan Golkar yang perlu diperbaiki oleh Airlangga.

“Yang prioritas adalah; mengembalikan Golkar ke tengah masyarakat dan segenap persoalan-persoalannya. Jangan lagi terlalu elitis,” pungkasnya.
 
Tapi, baik Levi maupun Mirwan sama-sama mengakui jika ada perebutan pengaruh di antara senior dan tokoh sentral Partai Golkar. Situasi itu pun dianggap wajar dalam dinamika politik internal beringin.
 
Saling menempatkan orang-orangnya di posisi penting. Berupaya agar nanti bisa mengatur negosiasi politik. Semua dianggap biasa.
 
“Saya pikir semua begitu ya. Tapi ini bagaimana cara bermainnya dengan elegan. Ini yang setiap tokoh berbeda-beda. Ada yang kentara betul, ada juga yang mainnya cantik, di tataran organisasi,” kata Levi.


(COK)