Mengawal Surga Keluarga Radikal

Dhaifurrakhman Abas    •    18 Mei 2018 22:38 WIB
Mengawal Surga Keluarga Radikal
Pekerja sosial di panti rehabilitasi PSMP Handayani menggelar munggahan Ramadan bersama warga panti - ex keluarga simpatisan ISIS, Selasa, 15 Mei 2018. (Medcom/Abas)

“Kami lelah, capai, tiada pula beristirahat. Tapi kami ikhlas, dan mereka harus segera  direhabilitasi,” keluh Kepala Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Neneng Heryani, di Bambu Apus, Jakarta Timur, Selasa, 15 Mei 2018.



Siang itu, kebetulan PSMP Handayani sedang menggelar munggahan menyambut Ramadan. Neneng serta karyawan PSMP lainnya tampak sibuk mengarahi warga panti menuju sebuah aula besar. Tak ada yang dibedakan. Tua-muda dan anak-anak, semua duduk bersila, kemudian makan bersama.

Panti rehabilitasi ini sudah berdiri sejak 1957, diinisiasi oleh Departemen Sosial RI. Kala itu, panti ini diperuntukan sebagai camp untuk merangkul anak-anak tuna sosial dan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Di sini, mereka diberikan program pendidikan dan latihan kerja, sebelum nantinya dikembalikan ke tengah masyarakat.

Saat ini, PSMP Handayani berada di bawah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI.

Belakangan, pada 2017, PSMP ditunjuk oleh negara sebagai rujukan penitipan ratusan Warga Negara Indonesia yang dideportasi oleh pemerintah Turki.

Saat itu, penyidik dari Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Polri menghubungi PSMP Handayani. Penyidik menjelaskan, mereka dideportasi karena diduga mencoba bermigrasi ke Suriah dan bergabung dengan Kelompok teroris ISIS.

Tak hanya orang dewasa, para deportan ini juga terdiri dari anak-anak. “Mereka ada sekitar 176 orang. Terdiri dari anak-anak dan dewasa. Tapi mereka ini sudah ada niat ke Suriah,” ucap Neneng.



Suasana muka area panti rehabilitasi sosial di Bambu Apus, Jakarta Timur. (Medcom/Abas)


'Putar otak'

Setelah acara kelar, Neneng mengajak kami berbincang di kantor PSMP Handayani. Dari aula, kami mengendarai sepeda motor menuju lokasi kantor.

Pemandangan di sini cukup asri. Pepohonan rindang serta gedung-gedung terihat rancak berdiri. Kebanyakan bangunan berwarna hijau dan sebagian lagi berornamen batu-bata merah.

“Ini luasnya 10 Hektar. Ada beberapa panti di sini. Nah, untuk PSMP Handayani sendiri, kami kedapatan lahan seluas 4,5 hektar,” kata Kasubag TU PSMP Handayani, Adi, yang ikut mendampingi kami menuju lokasi kantor.

Sesampainya di kantor, Neneng tampak siap bercerita panjang lebar ihwal ratusan WNI yang dirujuk oleh Densus 88 ke PSMP Handayani.

Menurutnya, saat itu penyidik mengaku tak bisa membuktikan bahwa para deportan tersebut terlibat dengan ISIS. Namun mesti dipantau dan direhabilitasi, tentu dengan metode deradikalisasi.

Kondisi ini membuat Neneng mesti putar otak mencari solusi. Disatu sisi, PSMP Handayani sudah kelebihan beban menampung anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Namun di sisi lain, pihaknya tak boleh menolak permintaan rehabilitasi tersebut.

Apalagi, deportan itu terdiri dari orang dewasa, yang tak seharusnya ditempatkan di PSMP Handayani. Sehingga metode rehabilitasi mesti disiapkan oleh jajarannya matang-matang.

“Kami menerima dewasa karena mereka dan anak-anak ini berkeluarga. Maka sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2016, anak itu tidak boleh dipisahkan dengan keluarganya. Jadi kalau ada anaknya di sini, maka kedua orangtuanya di sini,” ujar Neneng.

Agar tak membeludak, sekaligus tidak mengganggu proses rehabilitasi terhadap anak-anak lain, Neneng membagi 176 deportan melalui enam angkatan.

“Setiap angkatan diberikan metode deradikalisasi selama masing-masing satu bulan. Setelahnya, mereka siap untuk dikembalikan kepada masyarakat,” imbuhnya.



Kepala Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Handayani, Neneng Heryani. (Medcom/Abas)


Pesona Suriah, menolak Pancasila

Meskipun tak menjelaskan secara gamblang, dengan alasan menjaga kerahasiaan, Neneng menceritakan motivasi para deportan menuju Suriah. Mereka ingin bergabung dengan al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Syam.

“Mereka meyakini Suriah sebagai negeri Syam. Dimana dalam keyakinan mereka, negeri Syam adalah sebaik-baiknya tempat untuk mengakhiri hidup sampai akhir zaman,” bebernya.

Seruan menyambangi Suriah tersebut berawal dari informasi yang didapatkan para deportan melalui internet dan layanan pesan Telegram.

Bahkan, sebagian dari mereka mengaku terpedaya dengan iming-iming ajakan ke negeri Syam itu; kesehatan dan pendidikan gratis, dan lain-lain. Ternyata, jauh panggang dari api.

“Ada juga yang mengaku mengikut suami yang sudah terlebih dahulu berada di sana (Suriah). Yang jelas mereka mengaku ingin berjihad,” kata Neneng.

Sayang, angan-angan tersebut melayang saat hendak menunggu jemputan dari Turki ke Suriah. Otoritas Turki keburu menangkap mereka dan memulangkannya ke Indonesia.



Salah satu bangunan tempat rehabilitasi deportan WNI dari Turki, yang diduga akan bergabung dengan ISIS di Suriah, di PSMP Handayani. (Medcom/Abas) 


Selama di PSMP Handayani, ratusan deportan ditangani melalui pendekatan personal dan mentoring dari pekerja sosial. Dan, sudah tentu disuguhi pemahaman ideologi Pancasila.

Dari sinilah terlihat tingkat paparan radikal yang berbeda-beda dari setiap deportan. Saat diberikan materi kewarganegaraan, sebagian besar dari deportan menolaknya.

Menurut Neneng, penolakan itu terjadi lantaran mereka menganggap pancasila merupakan ajaran kafir. Menerima pancasila sama saja dengan meruntuhkan akidah.
 

Bahkan, hal itu berlanjut sampai tahap akhir program deradikalisasi. Mereka tetap menolak menandatangani dua pernyataan yang diujikan oleh PSMP Handayani.


Pertama, menandatangani pengakuan untuk mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kedua, menandatangi pengakuan terhadap Pancasila sebagai dasar negara, serta Undang-Undang Dasar 1945.

“Mereka sangat menolak. Bahkan ada satu keluarga yang sampai seharian kita tunggu untuk mau menandatangani statement yang kita berikan di atas materai,” ujar Neneng.

Alhasil, hingga berakhirnya program tersebut, tidak semua deportan berhasil dideradikalisasi. Beberapa diantaranya bahkan mengaku masih ingin melanjutkan mimpi berkunjung ke Suriah.

“Paham mereka enggak mau hilang ya. Tapi beruntung sampai saat ini, mereka tidak melakukan apa-apa,” tukasnya.

***

Serangan teror di Surabaya pekan lalu membuka tabir tidak terkawalnya keluarga simpatisan ISIS. Termasuk di Rusunawa Wonocolo, Sidoarjo. Bom-bom tersebut diledakan oleh 3 keluarga yang berbeda dan juga melibatkan anak-anak mereka.

Sebut saja pelaku peledakan tiga gereja, Dita Oepriarto, yang tak segan melibatkan keempat anaknya. Pula bomber Polrestabes Surabaya, Tri Murtiono, beraksi bersama ketiga anaknya.

Namun, pemilik bom yang meledak di Rusunawa Wonocolo, Anton Ferdiantono, tampaknya gagal mendoktrin salah satu putranya. AR (15), anak kedua Anton, mengaku tak sejalan dengan pemikiran sang Ayah.

Dia mengaku bahwa Anton memaksanya berpikir radikal. Termasuk dipaksa menonton film-film beraroma jihad. Bahkan, Anton juga mengajarkan anak-anaknya merakit bom.

Soal pendidikan, Anton juga berupaya tak menyekolahkan anak-anaknya. Tapi AR membangkang. Akibatnya AR mendapatkan perlakuan kasih sayang yang berbeda dari sang Ayah, dibanding anak-anaknya yang lain.

"Mereka ini didoktrin, ditontonin film-film jihad, video-video, termasuk cara merakit bom," ujar Kapolda Jatim Irjen Machfud Arifin di Mapolda Jatim, Selasa (15/5).

Kini, anak-anak dari keluarga Anton, yakni AR, FP (11), dan GHA (10) berada di tangan polisi. Termasuk si bungsu yang selamat dari keluarga bomber Polrestabes Surabaya, A (8).

Kepolisian akan mengambil langkah pendampingan, untuk menghilangkan pengaruh radikal warisan orang tua mereka.








Disengagement

Polemik pendekatan deradikalisasi ini barangkali yang membuat pengamat terorisme, Noor Huda Ismail, tak begitu tertarik membahasnya saat dihubungi Medcom Files

Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian atau lebih dikenal dengan The Institute for International Peace Building ini lebih bersemangat membahas pendekatan disengagement. Meskipun deradikalisasi maupun disengagement merupakan bagian dari upaya kontra-terorisme.

Menurutnya, bila deradikalisasi adalah moderatisasi pemikiran, disengagement sebagai ”memutus-ikatan”. Targetnya, menarik keluar pelaku radikal dari jalan kekerasan.

"Dengan disengagement, barangkali tidak serta-merta merubah paham radikal seseorang. Akan tetapi mengubah perilaku seseorang untuk tidak lagi menggunakan kekerasan," ujarnya.

Beberapa negara telah menjalankan metode tersebut, salah satunya Inggris, yang sudah menerapkan program tersebut sedari 2007. Cara militerisme dalam menumpas kelompok yang dianggap berpotensi radikal, dianggap kontra produktif. 

Inggris menempatkan polisi lokal (polisi setempat) dan komunitas sebagai ujung tombak program ini.

Penekanan disengagement ada pada aspek demokrasi dan negosiasi terhadap radikalisme. Singkat cerita, para radikal bisa menyuarakan pendapatnya melalui komunitas secara politik formal. Bukan lagi dengan kekerasan.

Barangkali, ini yang mempengaruhi mantan kombatan teroris Jamaah Islamiyah (JI) Ali Fauzi meninggalkan kelompoknya, dan menjadi proNKRI.

Ketika berhasil ditangkap penyidik, bukannya diberikan "penghukuman", justru Ali mengaku mendapat perlakuan manusiawi dari kepolisian. Saat itu kondisi tubuh Ali sudah tak berdaya. Beberapa tulangnya patah lantaran disiksa kepolisian Filipina.

Namun sesampainya di Indonesia, Ali justru mendapatkan perawatan medis dari kepolisian. Dia sempat mendapat perawatan beberapa bulan di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati hingga akhirnya sembuh setelah di rujuk ke rumah sakit lain yang lebih memadai.

Selama dibina delapan bulan oleh Polri, lulusan S2 Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya itu haru. Perlakuan polri kepada dirinya semakin membuka mata hati untuk benar-benar meninggalkan kelamnya kehidupan terorisme.

"Di sini itu titik balik, salah satu perlakuan polisi yang super soft terhadap saya, itu yang membalikkan pemikiran saya selama ini; polisi jahat. Mungkin kalau saja saat itu saya dipukul lagi, saya mungkin kumat (lagi)," ungkap Ali.
 


(COK)