Soal Freeport dan Indonesia

Surya Perkasa    •    28 November 2015 03:37 WIB
Soal Freeport dan Indonesia
Area tambang terbuka PT Freeport Indonesia di Timika, Papua. (foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Freeport McMoRan Incorporated saat ini dinobatkan sebagai produsen terbesar emas dan tembaga di dunia. Kantor pusat perusahaan ini berbasis di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Inilah induk perusahaan PT Freeport Indonesia yang melakukan kegiatan penambangan di Tembagapura, Papua.
 
Awalnya, raksasa perusahaan tambang ini didirikan dengan nama Freeport Sulphur Company pada tahun 1912. Reputasinya memang sejak dulu agresif dalam mengembangkan usaha. Dari yang semula bergerak di penambangan belerang, kini Freeport Mcmoran sudah dikenal sebagai produsen logam mineral seperti tembaga, emas, nikel, kobalt dan molybdenum (bahan campuran baja).
 
Direktur Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Enny Sri Hartati, mengungkapkan sembilan belas tahun setelah “bermain” belerang, Freeport Sulphur mulai berekspansi dan menyasar sumberdaya yang ada di luar AS.
 
“Memang, kecendurangan yang muncul itu perusahaan bermodal besar berusaha ekspansi ke negara yang memiliki sumber daya alam besar. Seperti Indonesia,” ujar Enny kepada metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (26/11/2015).
 
Langkah Freeport Sulphur menjadi perusahaan multinasional dimulai pada tahun 1931 dengan pembelian deposit mangan di Oriente, Kuba. Ekspansi besar-besaran ini didukung oleh pemerintah Amerika Serikat.
 
Bahkan Pemerintah AS menyatakan tambang Kobalt-Nikel Kuba sebagai sumber daya strategis. Pada tahun 1957, pemerintah AS mengumumkan kontrak untuk pembelian tambang di Kuba. Namun seluruh tambang ini di nasionalisasi pada 1960 oleh Presiden Kuba Fidel Castro.
 
Sebelumnya, Freeport Sulphur juga mengembangkan usahanya dan melirik komoditas gas dan minyak bumi pada 1956. Freeport Oil Company pun didirikan menjual penemuan minyak di Lousiana, AS dengan harga USD100 juta.
 
Kemudian pada tahun 1960, Freeport Sulphur mulai menyasar Indonesia.
 
Orde Baru dan Freeport
 
Masuknya Freeport Sulphur ke Indonesia memang sedikit banyak terkait dengan sejarah peralihan kekuasaan di Tanah Air. Konon penemuan kandungan tembaga di Gunung Ertsberg, Papua Barat, yang dilakukan pemerintah Belanda pada 1936 sudah membuat Freeport Sulphur tertarik.
 
Lisa Pease menulis artikel berjudul “JFK, Indonesia, CIA, and Freeport” dan dimuat dalam majalah Probe menyebutkan bahwa Freeport bahkan pernah membentuk tim eskplorasi bersama dengan East Borneo Company, sebuah perusahaan Belanda di Kalimantan Timur, dan berhasil membuktikan cadangan tembaga di Gunung Ertsberg tersebut.
 
Pemerintahan Belanda saat itu tercatat telah lama berada di Papua Barat (saat itu bernama Irian Barat) sejak Indonesia merdeka di 17 Agustus 1945. Belanda di dalam sejarah beralasan ingin menjadikan Papua Barat sebagai negara merdeka pada 1970.
 
Namun Indonesia tidak rela untuk melepaskan Papua Barat karena berdasarkan kesepakatan Konferensi Meja Bundar tahun 1949, Belanda dan Indonesia sepakat keresidenan Irian Barat dibicarakan setahun kemudian. Tapi Belanda tetap bertahan di Papua hingga tahun 1961.
 
Pada tahun 1961, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala untuk menjalankan Operasi Trikora dan menyatakan operasi ini berjalan pada 19 Desember 1961. Konflik antara Indonesia-Belanda ini kemudian memancing perhatian negara lain untuk turun tangan karena kekhawatiran menyusupnya kekuatan komunis.
 
Pada tanggal 15 Agustus 1962, perundingan antara Belanda-Indonesia yang dinisiasi oleh PBB dan didorong oleh AS pun terlaksana. Papua Barat disepakati akan diserahkan kepada Indonesia jika rakyat Papua sepakat bergabung dengan Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) ini disepakati dilakukan sebelum tahun 1969.
 
Freeport Sulphur sulit untuk masuk saat Soekarno masih memimpin karena Presiden sekaligus proklamator kemerdekan Indonesia ini telah secara tegas menolak investasi asing. Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Soekarno yang dikenal sebagai rezim Orde Lama mengalami ketidakstabilan pada 1965 karena pergolakan politik dan keamanan yang terjadi di Indonesia.
 
Konflik antara kelompok pro-komunis dan anti-komunis pun terjadi di Indonesia dan menciptakan ketidakstabilan politik. Buntutnya, Soeharto dipercaya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) untuk menjadi presiden dan memimpin Indonesia pada 12 Maret 1967. Peristiwa ini menandakan dimulainya era pemerintahan Orde Baru.
 
Runtuhnya kekuasaan tokoh utama Orde Lama dan Demokrasi Terpimpin ini memberi angin segar bagi investor asing. Terutama Freeport Sulphur yang menunggu selama tujuh tahun sejak berhasil mengkonfirmasi keberadaan deposit mineral berjumlah besar di Papua Barat.
 
“Di era Soekarno itu, (investasi asing) sulit untuk masuk. Pada Orde Baru muncul kesempatan asing,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara kepada metrotvnews.com, Selasa (24/11/2015).
 
Ada dua aturan yang membuka lebar jalan investor asing. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ditandatangani pada 10 Januari 1967 oleh Presiden Soekarno dan UU Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang ditandatangani oleh Soeharto selaku Pejabat Presiden setelah beberapa bulan menjabat kepala negara RI.
 
Marwan meyakini, saat itu Indonesia memang membutuhkan langkah besar untuk memulihkan kondisi ekonomi dan citra politik di mata internasional.
 
Freeport Sulphur kemudian mendirikan anak usahanya di Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia pada 7 April 1967. Pada tahun yang sama, PT Freeport Indonesia mendapat Kontrak Karya untuk jangka waktu 30 tahun, dimulai setelah tambang beroperasi penuh. Pembangunan tambang permukaan tanah dimulai pada Mei 1970. Lalu pada pertengahan 1973 tambang dinyatakan beroperasi penuh. Freeport berhak melahan seluas 24.700 acre atau setara 10.000 hektar.
 
Masalah seputar kontrak karya dan divestasi
 
Penambangan tembaga dan beragam bahan tambang lain terus dilakukan oleh PT Freeport Indonesia sejak tahun 1973 hingga sekarang. Penemuan cadangan emas di perut Gunung Ertsberg membuat pendapatan Freeport makin berlimpah.
 
Perpanjangan kontrak karya Freeport pun sempat dilakukan pada tahun 1991. Dua tahun sebelum perpanjangan kontrak dilakukan, PT Freeport Indonesia menemukan cadangan mineral baru dalam jumlah yang banyak. Antara lain seperti emas, perak dan beragam mineral lainnya.
 
Banyak pihak yang mencurigai dan mengendus “bau tak sedap” dalam proses perpanjangan kontrak berbau tak sedap. Salah satunya, ada dugaan kuat mengenai penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan proyek-proyek.
 
“Ternyata kan memang ada masalah. Alasannya, banyak proyek yang dikerjakan oleh pengusaha dan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan. Ada kroni, keluarga, dan menteri kabinet (Orde Baru). Tidak dipungkiri terjadi KKN pada saat itu,” kata Marwan.
 
Dalam artikel New York Times, bahkan diungkap ada dokumen yang menunjukkan PT Freeport Indonesia pernah menyuap pejabat yang berkuasa untuk urusan perizinan dengan nilai mencapai USD20 juta dari tahun 1998 sampai 2004.
 
Marwan juga mengungkapkan, permainan kroni-kroni penguasa ini tidak hanya di ranah bagi-bagi proyek. Pelepasan aset PT Freeport Indonesia dalam bentuk divestasi saham yang seharusnya dibeli oleh negara, atau dilempar ke bursa secara bebas, justru dibeli orang dekat penguasa.
 
“Ada yang paling vulgar terlihat, yaitu 9,36 persen saham yang dibeli oleh Indocopper (PT Indocopper Investama Tbk-red). Saham itu nilainya sekitar USD200-300 juta. Tapi karena belum punya uang, pembeli ini hanya menyetor USD40-50 juta. Janjinya, sesudah setahun akan dilunasi. Tapi ternyata, itu tidak dilunasi. Malah kemudian itu dijual kembali (ke PT Freeport Indonesia) dan mendapat untung USD250 juta,” papar Marwan.
 
Pelaksanaan divestasi yang dilakukan PT Freeport Indonesia juga tidak sejalan dengan kontrak. Divestasi saham seharusnya dilakukan setiap tahun hingga kepemilikan nasional mencapai 51%. Namun, kenyataannya setelah 40 tahun perusahaan tambang ini beroperasi, saham pemerintah di PT Freeport Indonesia belum beranjak dari porsi 9,3%.
 
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI fraksi Golkar Satya Widya Yudha menjelaskan bahwa PT Freeport sudah memenuhi kewajibannya yang pertama. “Dalam kontrak disebutkan, PT Freeport Indonesia pada lima tahun pertama harus mendivestasikan sahamnya sebesar 10 persen,” kata  Satya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2015).

Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh PT Freeport Indonesia. Namun, saham sebesar 10% tersebut terdevaluasi saat Freeport McMoran melepaskan saham untuk membiayai proyek eksploitasi minyak yang gencar pada 2008.
 
Sebenarnya berdasarkan kontrak, PT Freeport Indonesia memiliki kewajiban untuk melapas 2,5% sahamnya mulai tahun keenam hingga ke-15. Sebelum akhir kontrak PT Freeport Indonesia sepakat untuk menyerahkan sahamnya hingga 51 persen untuk dikuasai pemerintah Indonesia.
 
PT Freeport Indonesia pernah melepas sahamnya sebesar 10% yang kemudian dibeli oleh PT Indocopper Investama. Namun, belakangan saham tersebut kemudian dibeli kembali (buy back) oleh Freeport McMoran Inc saat terjadi peralihan kepemilikan Indocopper ke PT Nusamba Mineral Industri.
 
Sehingga, praktis Freeport McMoRan Inc tetap mengusai mayoritas saham 90,64 persen sedangkan pemerintah hanya memiliki 9,36% saham. Indonesia sebenarnya punya hak menagih saham PT Freeport Indonesia ke Freeport McMoRan.
 
Namun pada Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 yang dikeluarkan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mengatur, divestasi untuk perusahaan tambang permukaan dan bawah tanah di Indonesia dipatok maksimal 30%. Peraturan ini pun membuat syarat saham yang dikeluarkan terbatas pada 30 persen saja karena telah diatur dalam kontrak karya penambangan di lahan seluas 212.950 hektar ini.
 
“Tertulis apabila ada peraturan perundangan-undangan yang syarat divestasinya lebih ringan, maka digunakan yang lebih ringan tersebut,” tutur Satya. Namun tetap saja pemerintah Indonesia baru memegang 9,36 persen saham, padahal kontrak karya berakhir pada 2021.
 
Selain masalah saham, hitung-hitungan kontribusi dari PT Freeport Indonesia pun masih dirasa jauh dari cukup. Sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia sebesar-besarnya justru lebih banyak dinikmati oleh asing.
 
“Memang kontribusi PT Freeport Indonesia besar. Tapi, dilihat dari derajat kepantasannya, saya kira itu belum cukup,” kata Marwan.
 
Marwan menjelaskan, sebagian besar pemasukan dari PT Freeport Indonesia berasal dari pajak dan retribusi. Selain itu penerimaan Indonesia juga berasal dari royalti yang besarannya 1% hingga 6% berdasarkan jenis mineral.
 

Hal ini sangat jauh dari pendapatan yang dihasilkan oleh PT Freeport Indonesia secara total. Freeport McMoRan prediksikan PT Freeport Indonesia akan menghasilkan sekitar 340 ribu ton tembaga dan 34 ton emas pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun sebelumnya, Freeport Indonesia menghasilkan 300 ribu ton tembaga dan 34 ton emas.
 
Berdasarkan laporan keuangan yang dimiliki oleh Freeport McMoRan, hingga September 2015 PT Freeport Indonesia menjual 891 ribu ounce emas. Dengan menggunakan asumsi harga jual rata-rata emas USD1.149 per ounce, PT Freeport Indonesia menghasilkan USD1,02 miliar per September 2015.
 
Freeport Indonesia juga menghasilkan 549 juta pon tembaga per september tahun ini. Dengan harga USD2,45 per pon, PT Freeport Indonesia sudah mengantongi USD1,34 miliar hingga September 2015. Hingga September 2015, Freeport Indonesia sudah mengeruk uang USD2,36 miliar untuk dua jenis komoditas saja.
 
Desakan untuk renegosiasi kontrak hingga pemutusan kontrak PT Freeport Indonesia sudah didengungkan berbagai kelompok. “Memang sudah saatnya Indonesia melakukan renegosiasi,” kata Direktur INDEF Enny Sri Hartati.
 
Sementara itu Direktur IRESS Marwan Batubara juga menilai Indonesia perlu pertimbangkan segala potensi yang dapat terjadi. “Politik, geopolitik, dan potensi gangguan keamanan harus dipertimbangkan. Banyak aspek yang harus diputuskan,” kata Marwan.
 
(ADM)

  • titlenya ya

    Kisah Penguasaan Gunung Tembaga

    04 Januari 2016 19:47

    Gunung tersebut sebagai harta karun terbesar. Karena selain dipenuhi bijih tembaga, gunung tersebut ternyata juga dipenuhi bijih emas dan perak.

  • titlenya ya

    Jim Bob dan Pensiun Setengah Hati

    04 Januari 2016 19:34

    Didesak mundur dari jajaran dewan direksi perusahaan, tapi diposisikan sebagai konsultan perusahaan untuk menangani masalah di Indonesia.

  • titlenya ya

    Serba Kepepet di Freeport

    28 November 2015 04:15

    Sebesar 96,79 persen produksi emas Freeport sangat bergantung ke Indonesia.

  • titlenya ya

    Freeport dan Pamor Emas

    28 November 2015 04:12

    Seiring dengan munculnya isu Federal Reserve selaku bank sentral Amerika Serikat bakal menaikkan suku bunganya, harga emas mengalami tren penurunan se…