Susno Duadji: Semua Sudah Tahu Risiko Jadi Whistleblower

Coki Lubis    •    30 Agustus 2017 19:10 WIB
Susno Duadji: Semua Sudah Tahu Risiko Jadi <i>Whistleblower</i>
Komjen Pol. (Purn) Susno Duadji berdoa di sela sidang lanjutan PK di PN Jaksel, Jakarta. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Susno Duadji dikenal sebagai sosok perwira tinggi Kepolisian RI yang mempopulerkan istilah “cicak versus buaya” di tengah polemik perseteruan antara Komisi Pemberantas Korupsi dengan Mabes Polri pada Juli 2009. Ada juga khalayak yang mengingat sepak terjang Susno dalam penyelidikan kasus Bail Out Bank Century - dan menangkap pemiliknya, Robert Tantular.
 
Tapi, lebih jauh masyarakat juga mengenal Susno sebagai "peniup peluit" alias whistleblower. Dia mantan Kepala Badan Reserse Kriminal kepolisian RI yang berani mengungkap skandal makelar kasus (markus) di Mabes Polri.
 
Skandal markus yang diungkap Susno pada tahun 2010 sempat bikin geger kalangan penegak hukum. Karena, diduga jaringan calo kasus ini melibatkan sejumlah petinggi Polri. Dari mulai sengketa "Arwana" PT SAL hingga kasus mafia pajak Gayus Tambunan.
 
Namun, di sisi lain Susno justru dianggap mencemarkan reputasi institusi Polri. Karena itu, ia kemudian dicopot dari jabatannya. Sudah begitu, dia pun digugat balik ke pengadilan, kemudian menjadi tersangka dalam perkara PT SAL yang sedang ditanganinya. Susno pun ditahan.
 
Kala menjalani masa persidangan, Susno menerima kabar buruk. Seorang saksi yang meringankan Susno, Ipda Anjar Saputro - mantan ajudannya, meninggal dunia. Anjar dikabarkan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada perrtengahan Oktober 2010.
 
Lima bulan kemudian, giliran saksi meringankan Susno yang lain, yakni Bripka Doni Rahmanto, yang juga mantan ajudan Susno, meninggal dunia. Sama seperti Anjar, Doni dikabarkan meninggal karena kecelakaan tunggal pada Maret 2011.
 
Akhir cerita, Hakim menjatuhkan vonis tiga tahun enam bulan kepada Susno, denda Rp200 juta, juga penggantian kerugian keuangan negara Rp4 miliar.
 
Banyak kalangan hukum dan pengiat anti korupsi yang menengarai kasus Susno sebagai monumen besar persoalan whistleblower di Indonesia. Ini menjadi semacam peringatan tentang risiko bagi siapapun yang mencoba mengungkap fakta kejahatan di dalam organisasinya.
 
Sebelum atau setelah kasus Susno, masih ada puluhan, mungkin ratusan kasus ketidakberdayaan whistleblower lainnya. Sebuah ironi bagi negara yang memiliki Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.
 
Baca: Nasib Para Pengungkap Fakta
 
Usai menjalankan hukuman, Susno menjalani kehidupannya di kampung halaman, di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Bisnis pertanian menjadi pilihannya. Hanya sesekali dia datang ke Jakarta, mengunjungi anak dan cucu.
 
Kami berkesempatan mewawancari Susno saat ia berkunjung ke Jakarta. Banyak hal yang ia ceritakan mengenai suka duka menjadi pengungkap fakta. Berikut petikan wawancara dengan Susno yang ditemui Coki Lubis, jurnalis Metrotvnews.com, di Jakarta Selatan, Kamis, 24 Agustus 2017.
 
Seberapa penting peran "orang dalam" untuk mengungkap kejahatan pidana dalam organisasinya?
 
Kejahatan kerah putih, kasus korupsi lah, itu sangat berbeda dengan kasus perampokan. Pembuktiannya sangat erat dengan orang dalam. Misalnya, korupsi Kepala Daerah, yang paling mengetahui tentang itu adalah bagian keuangannya, atau juru bayarnya. Tapi persoalannya kan banyak yang takut buka mulut. Takut dipindah, dibunuh, dan lain-lain. Oleh sebab itu perlu ada instrumen untuk melindungi dia.
 
Bagaimana dengan instrumen yang ada saat ini?
 
Instrumennya belum kuat, perlu diperbaiki. Ini tugas ahli-ahli hukum yang seharusnya bersuara. Tekankan soal whistleblower, undang-undang yang melindunginya, termasuk Surat Edaran Mahkamah Agung (tentang perlakuan terhadap whistleblower), semua ada. Tapi kenapa faktanya masih banyak yang digugat balik. Kenapa malah dihukum.
 
Anda pernah dijerat balik dalam kasus yang sedang Anda tangani, masih terkait skandal markus. Apa yang ada di pikiran Anda saat itu?
 
Hahaha... Itu sudah saya prediksi. Saya sudah siap dengan risiko itu. Kalau saya tidak siap, mungkin saya sudah kurus, tinggal tulang saja. Tapi saya senyum-senyum saja, tambah gemuk, hahaha...
 
Bagaimana dengan ancaman lain, misalnya ancaman keamanan?
 
Kalau ancaman jangan ditanya, hahaha. Serahkan kepada Allah. Nyawa itu di tangan-Nya. Kalau Dia menghendaki mati, ya mati, sekalipun saya sembunyi dalam batu. Kenapa ditakuti. Justru yang lebih bahaya, yang lebih tidak enak lagi, kalau saya diberi jabatan, kekuasaan, tapi saya tidak berbuat.
 
Jabatan Anda dicopot karena mencemarkan nama baik Polri. Apa pendapat Anda?
 
Kabareskrim jabatannya tinggi, kekuasaannya besar, anggarannya ada. Kalau saya tidak berbuat, tidak berani mengatakan sesuatu yang benar, lebih menyelamatkan jabatan, itu artinya tujuan saya bukan untuk mengabdi kepada Allah, tapi sekadar untuk nikmat duniawi. Saya pilih mengabdi kepada Allah. Tapi kan kita ingin negeri ini lebih baik, seharusnya pengungkap fakta dilindungi secara hukum.
 
Saat itu sudah ada LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), bagaimana aksi mereka dalam kasus Anda?
 
LPSK harusnya berani memberikan perlindungan sesuai ketentuan. Tapi sekarang, saat whistleblower banyak dijerat pencemaran nama baik, LPSK mana berani, hanya diam saja. Sama seperti kasus saya dulu, kalau LPSK berani, mereka sudah tarik saya dong, memberikan perlindungan. Tapi tidak. Padahal LPSK sudah diproteksi UU, ada SEMA, ada kesepakatan bersama ketua MA, Jaksa, Kapolri, Ketua KPK, LPSK, sepakat bersama melindungi whistleblower dan justice collaborator, tapi gak jalan. Menurut saya faktor yang paling besar, mereka takut.
 
Ada UU juga SEMA soal perlindungan hukum bagi whistleblower. Apa alasan pengadilan ketika memutuskan tetap menjalankan proses hukum Anda?
 
Saya tidak tahu. Padahal putusan pengadilannya ada lho, jelas, saya adalah whistleblower, hakim sendiri yang ngomong. Itu artinya saya tidak terlibat. Tapi saya dihukum.
 
Apakah artinya ada yang salah dengan perlindungan hukum bagi whistleblower di negeri ini? Bagaimana pandangan Anda?
 
UU kita mengatakan whistleblower dilindungi secara hukum, berarti nggak boleh dihukum kan. Tapi faktanya sebaliknya. Saksi whistleblower, bila perlu tidak boleh diadili. Dia pun tidak perlu tampil di pengadilan. Tidak boleh ada yang tahu. Nah, ini justru diumumkan, jiwanya bisa terancam.
 
Selain itu, perlu ada perbaikan terhadap hukum secara keseluruhan, supaya tidak bisa di-kongkalikong-kan. Di sini, kalau penyidik, penuntut dan hakim sudah kompak, jadi lah permainan itu. Karena kita kan bukan sistem juri seperti di AS, rakyat yang menilai benar atau tidak.
 
Apakah Anda menaruh dendam terhadap mereka yang terlibat dalam penjeratan Anda?
 
Saya tidak ada dendam dengan siapapun. Kenapa dia melakukan begitu? Ya karena jabatannya. Kalau dia tidak mau menuruti, tidak menangkap Susno, ya dia dicopot. Berarti dia sayang sama jabatannya. Saya harus menghargai pilihan mereka. Tidak ada masalah.
 
Saat proses hukum berjalan, saksi meringankan Anda, yang juga mantan ajudan Anda, meninggal dunia. Apa pendapat Anda?
 
Saya memang siap dengan risiko saya. Tapi untuk persoalan yang satu ini, saya terpukul. Ajudan saya, mereka sudah ikut saya sejak dari Bandung (Sejak Susno menjabat Kapolda Jabar).
 
Bagaimana hubungan Anda dengan keluarga mendiang kedua ajudan Anda?
 
Anaknya ya menjadi anak angkat saya lah. Sampai selesai sekolah. Pintar-pintar anaknya, masuk ITB. Yang satu lagi masuk Brimob, pulang ke solo. Kasihan, sedih saya melihatnya. (Susno terdiam cukup lama) Sudah... Saya tidak mau bicara itu, sedih.
 

Susno Duadji (MI/Susanto)

Di tengah instrumen perlindungan saksi dan korban yang belum baik, bagaimana Anda melihat posisi para whistleblower saat ini?
 
Dipecat. Ini persoalannya kan. Orang takut dipecat. Anak saya nanti makan apa. Mending kalau pensiun masih ada. Tapi kalau dipecat makan apa? Berkaca dengan kasus saya, soal ini saya sudah mengantisipasinya. Keluarga saya memiliki usaha, sejak dulu, pertanian, multifinance, yang dikelola isteri dan anak kami. Tapi sama sekali tidak terkait dengan urusan polisi lho, proyek-proyek di kepolisian, jual pengaruh, tidak. Jadi, saya tidak tergantung dengan gaji polisi. Sepertinya ini hal pertama yang perlu disiapkan, membuka warung, dan lain sebagainya, memastikan urusan dapur aman.
 
Risiko lainnya tentu ada. Tapi kalau risiko itu sudah kita prediksi sejak awal, kita gembira kan. Yang sedih kalau kita tidak tahu risikonya. Tahu-tahu tabrakan. Tapi, menurut saya, di Indonesia semua orang sudah tahu risiko  whistleblower. Saat dia memutuskan untuk mengungkap fakta, sudah dipastikan mereka adalah pemberani dan tahu risikonya.
 
Soal kejahatan terorganisir, menurut Anda bagaimana penanganannya?
 
Di dunia, kebenaran itu hampir selalu kalah sama kejahatan yang terorganisir. Makanya, kebenaran, orang-orang yang mencintai kebenaran juga harus terorganisir. Harapannya tinggal masyarakat, akademisi khususnya, berbareng mendukung whistleblower dan terbongkarnya kejahatan. Jangan biarkan mereka (para saksi) sendiri.
 
 
 
(ADM)