Piawai di Percaturan Politik

Surya Perkasa    •    24 Oktober 2016 19:09 WIB
Piawai di Percaturan Politik
Presiden Joko Widodo ( kanan) menyantap soto bersama (kiri ke kanan) Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua Umum PPP hasil muktamar Surabaya M. Romahurmuziy, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella di Soto Gading, Solo, Jate

Metotvnews.com, Jakarta: Dua kutub kekuatan politik yang sama kuat terbentuk di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun siapa dapat menyangka dua kelompok yang bersitegang dan adu kekuatan di parlemen maupun pemerintahan ini akhirnya menghilang.
 
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menilai bahwa situasi ini terjadi berkat kepiawaian Jokowi-JK bermain catur perpolitikan. Terutama dalam menggunakan bidak-bidak kebijakan strategis yang mampu meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah.
 
“Dalam survei yang dilakukan litbang PPP, elektabilitas Jokowi pada kisaran 72 hingga 75 persen jika Pilpres diadakan Oktober ini,” ujar Romahurmuziy kepada metrotvnews.com, Selasa (18/10/2016).
 
Beberapa kebijakan pun diapresiasi dan tergolong sukses dilakukan. Mulai dari merombak menteri, fokus pembangunan yang terukur, hingga kebijakan fiskal. Di sektor ekonomi makro, misalnya, pemerintahan Jokowi terbukti mampu membalik perlambatan pertumbuhan ekonomi kuartal yang berlangsung sejak 2011 menjadi naik 5,18 persen di kuartal kedua tahun 2016.
 
Sementara itu Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti juga menilai, pemerintah yang mampu menyukseskan program yang sempat diprediksi akan gagal seperti tax amnesty turut meningkatkan legitimasi Jokowi-JK.
 
Legitimasi dan pengakuan yang kuat ini akhirnya juga menjadi modal untuk menarik dukungan dari kelompok yang sebelumnya berseberangan dengan pemerintah. “Diawali dengan PPP, kemudian PAN dan Golkar,” kata Ikrar saat berbincang dengan metrotvnews.com, Kamis (20/16/2016).
 
Koalisi Merah Putih (KMP) yang semual mendominasi kekuatan pimpinan di parlemen akhirnya runtuh. Karena satu persatu partai anggota KMP memilih masuk ke pemerintahan. Walau demikian, faktor budaya politik partai juga menjadi salah satu alasan kelompok oposisi perlahan menghilang.
 
“Tradisi oposisi belum tumbuh dalam sistem kepartaian kita. Masalah utamanya adalah partai-partai kita pada umumnya tidak ideologis. Karakteristik mereka adalah partai elektoralis yg menyasar semua pangsa pemilih atau disebut catch all party,” kata Direktur Eksekutif lembaga survei Indikator Politik Indonesia (IPI), Burhanudin Muhtadi, kepada metrotvnews.com.
 
Partai yang tergabung ke dalam koalisi non-pemerintah akhirnya tidak mampu melihat keuntungan menjadi partai oposisi. Menjadi bagian dalam pemerintahan atau diluar pemerintahan secara elektoral kurang memberi nilai.                       
 
Pada saat yang sama, menjadi partai oposisi juga tidak memberi jaminan finansial karena akses terhadap sumberdaya menjadi terbatas. Gerindra yang masih bertahan di luar pemerintahan mengakui tidak ada oposisi murni di Indonesia.
 
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyebut, tidak selamanya partai di luar pemerintahan akan bersikap anti dengan program dan kebijakan pemerintah. “Tapi begitu juga sebaliknya bagi partai pendukung. Setiap partai itu memilik konstituen yang akan diperjuangkan,” kata Muzani kepada metrotvnews.com, Jumat (21/10/2016).
 
Oposisi, kepentingan, dan elektabilitas
 
Budaya oposisi yang tidak kuat ini sebenarnya juga dipengaruhi oleh sistem politik Indonesia yang menganut presidensial dan multipartai. Dukungan besar kepada Presiden yang menjadi pemimpin akan semakin mempermudah jalannya roda pemerintahan.
 
“Semakin besar dukungan, semakin mudah pemerintah menjalankan program,” kata Muzani kepada metrotvnews.com, Jumat (21/10/2016).
 
Tapi lagi-lagi, elektabilitas dan upaya mencari suara akan terus dilakukan oleh masing-masing partai. Teman tak selamanya saling mendukung, lawan tak selamanya menjadi berlawanan.
 
Romy juga mengakui bahwa fraksi di parlemen sangatlah dinamis. Dukungan atau kritikan bisa berasal dari partai pendukung dan partai di luar pemerintah. “Terbukti waktu pembahasan UU Tax Amnesty dan UU APBN Perubahan  2015, bahkan Gerindra & PKS yang di luar pemerintah bisa ‘dikendalikan’ pemerintah,” kata Romy.
 
Oposisi yang tidak kaku ini memang menjadi ciri khas politik dan pemerintahan Indonesia. Bukan ideologi yang menentukan, tapi kepentingan dan elektabilitas.
 
Partai pendukung akan sedemikian rupa memanfaatkan program pemerintahan untuk menarik suara. Karena itu partai pendukung seperti PDI Perjuangan akan berupaya membuat frame di publik bahwa pemerintahan yang mereka usung sukses. Sementara itu partai yang diluar pemerintah akan melakukan kritik kepada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak populis untuk menarik dukungan suara.
 
Namun partai pendukung pemerintah maupun partai di luar pemerintah sama-sama paham satu hal, peta politik akan terus dinamis dan berubah. “Sekarang bagaimana Jokowi-JK menunjukkan mereka firm dalam membuat arah kebijakan. Jika partai melihat pemerintah melemah, parlemen akan bermain,” kata dia.
 
 


(ADM)