Blockchain, Kawan atau Lawan

Wanda Indana    •    30 Januari 2018 15:08 WIB
<i>Blockchain</i>, Kawan atau Lawan
Ilustrasi

Jakarta: Masih ingat kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)? Kasus korupsi yang mencatatkan rekor tertinggi penyebab kerugian negara.
 
Kasus ini tidak lepas dari buruknya sistem keuangan pada masa itu. Pemerintah seperti tidak memiliki kemampuan untuk menilai kesehatan perbankan nasional.
 
Saat itu, di era orde baru, banyak konglomerat Indonesia mendirikan bank untuk mendapatkan tambahan modal. Syaratnnya, cukup membuat dan menyerahkan laporan keuangan sebagus mungkin. Kenyataannya, belum tentu sesuai dengan riilnya.
 
Ketika berhasil mendirikan bank, pemilik bank mengambil dana pihak ketiga, dalam hal ini duit masyarakat, untuk kegiatan usaha lainnya. Tentu tanpa sepengetahuan si nasabah.
 
Kenapa bisa begitu? karena perbankan menggunakan sistem sentralisasi. Maksudnya, ketika Anda memiliki akun di sebuah bank, maka informasi akun seperti jumlah saldo, riwayat transaksi, dan informasi lainnya, hanya diketahui pemilik akun dan pihak bank. Sementara uang yang tersimpan, sepenuhnya dikuasai oleh pihak bank.
 
Anda tidak pernah mengetahui uang yang Anda simpan di bank digunakan untuk apa saja oleh pihak bank.
 
Ketika terjadi krisis pada 1998, usaha para pemilik bank bangkrut. Singkat cerita, akhirnya bank tidak mampu membayar uang masyarakat. Lantas, agar tidak menimbulkan gejolak, pemerintah memberikan bantuan dana. Inilah BLBI.
 
Jumlahnya banyak, Rp 140 triliun untuk 48 bank yang bermasalah. Parahnya lagi, dana BLBI diperoleh dari pajak - duit masyarakat juga.
 
Tapi, alih-alih buat menyehatkan perbankan, dana BLBI justru ditilep oleh pemilik banknya. Rata-rata sembunyi di luar negeri, kebanyakan di Singapura.
 
Karena sistem perbankan yang sentralistik itu, masyarakat pun tidak memiliki kemampuan untuk mengakses informasi atas dananya sendiri. Tidak bisa berbuat apa-apa. Cuma bisa menonton uangnya dirampas segelintir konglomerat tak bertanggungjawab.
 
Hingga kini, pajak masyarakat jualah yang digunakan untuk membayar cicilan bunga obligasi rekap dari BLBI tadi, sebesar Rp 60 triliun per tahun. Adil kah itu? Pastinya tidak.
 

Meski kini syarat mendirikan bank diperketat, tapi narasi kasus BLBI kerap menjadi pendorong wacana ‘melawan sistem keuangan sentralistik’.


Wacana itu pula yang menguatkan kehadiran sistem baru bernama Blockchain. Sebuah sistem basis data (database) yang terdesentralisasi, serba transparan. Konon, bisa mengancam sistem perbankan dunia yang sudah eksis.



Asal mula
 
Blockchain diciptakan oleh sebuah identitas samaran bernama Satoshi Nakamoto. Anonim, entah orang atau kelompok.
 
Teknologi ini dikembangkan pada awal 1990-an. Dan, pada 2009, Nakamoto memunculkan mata uang digital, bernama Bitcoin.
 
Jadi, Blockchain dan Bitcoin adalah dua hal yang berbeda. Bitcoin adalah mata uang; sementara Blockchain adalah sistem basis datanya, atau sistem akuntansi perbankan digital – tanpa bank sentral.
 
Nakamoto berharap, bitcoin bisa menggeser keberadaan uang konvensional – yang beredar di bawah kendali sebuah bank sentral dan tidak transparan.
 
Pada 2015, sebuah artikel dari Wired.com menyebut Nakamoto adalah seorang pria berkewarganegaraan Australia bernama Craig Steven Wright. Tapi, informasi itu belum terkonfirmasi.
 
Penyamaran ini sengaja dilakukan karena si pencipta sadar, blockchain akan mengancam eksistensi sistem perbankan konvensional. Bagi bank, blockchain bisa seperti musuh yang harus segera dihentikan.
 
 
Cara kerja
 
Blockchain bisa diibaratkan seperti buku kas (ledger) suatu bank, namun bentuknya digital dan berskala global.
 
Perbedaannya, buku kas milik bank mencatat seluruh transaksi nasabah tanpa bisa dilihat si nasabah itu sendiri. Kalau blockchain sifatnya terbuka. Bahkan semua orang bisa melihat semua riwayat transaksi.
 
Karena bisa dilihat oleh khalayak, kemungkinan terjadinya penipuan perbankan bisa diminimalkan. Mahfum, semua dipantau bersama-sama.
 

Transaksi di blockchain sifatnya permanen, tidak bisa diubah-ubah. Jadi, selain transparan, sistem ini diklaim lebih aman. Desentralisasi di blockchain membuat transaksi lebih efisien, bikin biaya transaksi lebih murah.


Contohnya, selama ini, pola transaksi melalui bank sebagai perantara, ada biaya administrasinya. Seperti transfer antar bank, biasanya dikenakan biaya tambahan. Bank mengutip untung dari setiap transaksi yang ada.
 
Dengan blockchain, setiap orang bisa melakukan transaksi secara langsung antarindividu alias peer to peer. Tidak menggunakan jasa bank.
 
Dengan sistem basis data yang terbuka dan desentralistik di blockchain, semua transaksi dicatat secara digital dan disimpan permanen di dalam blok.
 
Sederhananya, transaksi antara A dan B tercatat dan diverifikasi oleh sistem. Kemudian catatan transaksi itu digabungkan dengan catatan transaksi lainnya, lantas dirantai secara permanen berdasarkan kronologi.
 

Gabungan transaksi itu diletakkan ke dalam blok (buku besar digital) yang terenkripsi. Jadi, setiap transaksi tidak bisa diubah. Makanya, transaksi di blockchain tak bisa dimanipulasi.


Karena desentralisasi, transaksi di blockchain menjadi aman. Semakin banyak pengguna, kian sulit diretas. Sebab, rancangannya, setiap pengguna bisa menjadi peladen (server) blockchain. Alhasil, peladen blockchain tersebar di seluruh dunia. Klaimnya, hampir mustahil untuk diretas.
 
Namun, menurut analis Crypto Indonesia Club (CIC) Sigit Putra Tanoko, sistem blockchain bukanlah sistem yang sempurna, tetap memiliki kelemahan.
 
Kelemahan itu akan terlihat ketika ada pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem blockchain memerlukan waktu lebih lama karena harus mendapat persetujuan dari peladen lainnya, dan harus dilakukan secara bersamaan.
 
“Lambat, karena server terdesentralisasi. Jadi, karena tidak ada pemimpinnya, saat mau pengembangan harus persetujuan banyak pihak. Lalu, untuk validasi transaksi harus diterima server di seluruh dunia, jadi perlu waktu. Beberapa menit,” jelas Sigit saat berbincang dengan kami di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu, 20 Januari 2018.



Sigit Putra Tanoko. (Medcom/Wanda)

 
Terpincut
 
Desember 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menyatakan menentang keberadan bitcoin dan mata uang virtual (cryptocurrency) lainnya. Tapi, Rudi mengatakan tidak menolak kehadiran blockchain.
 
"Blockchain itu sesuatu yang tidak bisa dihindari sehingga saya mendukung, karena apa? Karena teknologi ini bisa memberikan transparansi. Itu nantinya akan memudahkan KPK," kata Rudi kepada awak media.
 
Sistem blockchain bisa memudahkan pelacakan kapan, ke mana, dari mana, dan berapa uang yang berpindah dari satu bank ke bank lain.
 
Rencananya, lima bank besar di Indonesia siap mengadopsi teknologi blockchain; Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank Danamon dan Bank Permata. Kelimanya akan menggandeng  perusahaan teknologi raksasa asal Amerika Serikat, IBM.
 
Di Timur Tengah, Bahrain akan menjadi negara yang akan menerapkan teknologi blockchain dalam sistem keuangannya. Di Jepang, peredaran bitcoin dilegalkan dan diizinkan menjadi alat pembayaran. Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara, Singapura bersikap terbuka dengan teknologi tersebut.
 
Peneliti Indef Bhima Yudhistira menilai, teknologi blockchain merupakan masa depan perbankan. Menurutnya, teknologi itu laik diadopsi, meski mata uang virtualnya – yang tidak bisa dikontrol bank sentral, perlu disikapi dengan hati-hati.
 
Oke, bitcoin-nya memang dikhawatirkan menjadi ajang spekulasi. Itu harus ada regulasi. Tetapi sistemnya (blockchain) untuk cryptocurrency itu bisa diterapkan ke rupiah,” ujarnya dalam program Metro Siang di Metro TV, Selasa, 5 Desember 2017.



Bhima Yudhistira. (Metro TV)
 

Belakangan, Bank Indonesia (BI) pun kepincut blockchain. Bank sentral ini sedang menjajaki kemungkinan pengembangan teknologi penggerak Bitcoin itu.
 
"Ada peluang, tapi risikonya juga besar. Saat ini dalam stage melakukan stock taking, atau melihat apa yang bisa dilakukan dengan teknologi tersebut," ujar Direktur Eksekutif, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni Panggabean di sela seminar Transformasi Digital Dunia Keuangan, di Jakarta, Kamis, 9 November 2017.
 
Kini, blockchain tengah dikaji. Pula peraturan mengenai teknologi finansial, juga sedang digodok. Bahkan, kata Eni, BI menyiapkan perangkat pengujinya; agar teknologi finansial itu bisa dinilai pengaruhnya ke masyarakat - sebelum diterapkan.
 
“Kami juga rutin membahas dan bekerja sama (kajian) dengan OJK," ujarnya.
 
Meski demikian, BI tetap memiliki sikap yang jelas soal uang virtual-nya; tidak mengakui transaksi keuangan menggunakan bitcoin.


(COK)