Gelap Samar Terang Musik di Era Digital

Surya Perkasa, Coki Lubis    •    19 September 2016 21:31 WIB
Gelap Samar Terang Musik di Era Digital
Perkembangan industri di era digital yang begitu pesat serta pembajakan menjadikan toko yang menjual produk fisik hasil rekaman musik merugi. (MI/Rommy Pujianto).

Metrotvnews.com, Jakarta: Belum adanya aturan terperinci dalam bisnis musik Indonesia berdampak tidak adanya standar royalti atas karya musik. Hingga hari ini, royalti penjualan ada karena kebijaksanaan perusahaan rekaman atau label. Alhasil, tidak ada ketetapan soal angka royalti, semua berdasarkan selera label.
 
Tradisi lama dengan sistem flat pay atau beli-putus karya musisi oleh perusahaan rekaman masih menjadi acuan dalam industri musik di Indonesia. Tawaran rekaman masih menjadi sebuah kehormatan, cenderung membuat musisi tidak berpikir panjang atas royalti lagunya dan berpikir yang penting tenar. Inilah sandungan ekosistem industri musik di Indonesia. Baca: Penyanyi Tua, Balada Legenda Pop
 
"Royalti sekarang ada, berkiblat ke perdagangan umum, selebihnya costumize (pihak label) sendiri saja. Setiap perusahaan rekaman beda-beda royaltinya berapa," kata Manajer grup musik Bimbo, Luthfi, kepada metrotvnews.com, Kamis (15/9/2016) lalu.
 
Luthfi, yang kini Sekretaris Jenderal Ikatan Manajer Artis Indonesia (Imarindo), berharap agar pemangku kebijakan dapat membuat regulasi seputar hak dan kewajiban pekerja seni, yang memproteksi seniman, serta regulasi tentang bisnisnya.
 
"Sebaiknya regulasi-regulasi ini ada dan dipayungi sebuah Undang-undang induk tentang seni dan budaya," katanya.
 
Saat ini royalti yang diberikan perusahaan label umumnya berkisar 1 persen hingga paling tinggi 10 persen, yang menentukan adalah label. Berbeda dengan di luar negeri, sebut saja Amerika Serikat, diatur royaltinya dalam regulasi.
 
Secara umum perhitungan royalti musik oleh pelaku bisnis musik didasarkan pada harga dasar atau Publish Price to Dealer (PPD). Harga dasar ini didapat dengan rumus harga jual dikali 100 persen dikurangi diskon yang ditentukan oleh distributor atau label. Diskon inilah yang berbeda-beda di setiap label, umumnya ada yang menghitungnya dengan biaya Sticker PPN dan Asiri (Asosiasi Indutri Rekaman Indonesia). Biasanya, diskon yang muncul adalah 25 hingga 30 persen.
 
Ya, bila harga jual kaset Rp18.000, dan bila diskonnya 25 persen, maka harga dasarnya adalah Rp13.500. Sementara bila harga CD Rp35.000, maka harga dasarnya Rp26.250. Bila royalti artis yang ditetapkan oleh perusahaan label adalah 6 persen, maka artis mendapatkan Rp810 per kaset yang terjual, atau Rp1.575 per CD yang terjual, sisanya adalah keuntungan label.
 
Perlu diketahui juga, cara pembayaran royalti ini belum memiliki aturan baku. Dalam kontrak yang fair, ada penetapan pembayaran royalti artis di muka (advance payment). Advance payment ini tergantung jumlah kopi kaset atau CD yang akan diproduksi, dan idealnya disepakati bersama.
 
Dengan begitu, bila disepakati jumlahnya 20 ribu copy untuk kaset dan 10 ribu copy untuk CD, maka advance payment yang diterima artis adalah Rp16.200.000 untuk kaset, atau Rp15.750.000 untuk CD. Selanjutnya, soal termin pembayarannya juga perlu kesepakatan bersama. Mengenai termin pembayaran, dituntut transparan label soal laporan penjualan.
 
Perhitungan royalti ini tentu berbeda dengan royalti pencipta lagu (RPL) atau Mechanical Rights. Label yang baik biasanya mengingatkan soal RPL ini, sementara pencipta lagu perlu memahami bahwa karya ciptanya dilindungi oleh UU Nomor 19/2002 tentang Hak Cipta.
 
Pola perhitungan RPL beragam, bisa berdasarkan durasi lagu, harga standar industri, dan menggunakan standar persentase. Di Indonesia sendiri sudah menggunakan standar persentase sesuai standar internasional, yakni 5,4 persen dari harga dasar dibagi jumlah lagu dalam album yang terjual.
 
Artinya, bila seorang menciptakan 10 lagu dalam sebuah album kaset, maka ia berhak mendapatkan Rp72,9 per lagu. Jadi, besarnya RPL yang didapat pencipta lagu tergantung dengan jumlah lagu yang diciptakan dalam sebuah album.
 
Pajak
 
Luthfi mengatakan saat ini seniman sudah dikenakan pajak, mulai kontrak pementasan ada PPN, setelah itu PPH. Ia sempat menemui pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan mengadukan permasalahan ini. "Saya bilang dari kalangan penghibur sadar pajak, tapi kami juga minta tolong urus dong bajakan," kata Luthfi.
 
Ia juga mempertanyakan, tidak masalah pajak yang dikenakan dalam jumlah besar. Tapi, dari situ pemerintah bisa mengawasi industri ini sehingga ada kepastian dan jaminan bagi para profesional di sektor ini untuk mendapat kesejahteraan di masa mendatang. Dengan begitu, sambungnya,  musisi bisa produktif dan tenang tidak memikirkan hari tua, berbisnis yang mungkin bisa menurunkan produktifitas berkarya.
 
Padahal, menurut Luthfi, karya seni khususnya musik tidak main-main bila bicara kontribusi untuk negara. Misalnya, di era daring ini, sebuah lagu di-download hingga 3 juta kali, yang sekali downloadnya Rp7.500. Bila PPN-nya 10 persen, negara sudah mendapatkan Rp750 dikalikan 3 juta, yakni, Rp2,250 milyar.
 
"Itu baru satu penyanyi, belum misalnya Koes Plus, Bimbo, Rhoma Irama, Iwan Fals, Slank dll, ada sebuah nilai objek pajak atau pemasukan negara yang seharusnya dapat disumbang ke seniman. Proteksi dong seniman," katanya.
 
Menurut Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah, kebijakan anggaran pemerintah memiliki peran penting bagi katalis pertumbuhan musik dan industri kreatif lain. Badan Ekonomi Kreatif bisa dimanfaatkan sebagai koordinator penghilang ego sektoral. Apalagi pertumbuhan ekonomi kreatif Indonedsia sudah kalah jauh dibandingkan dengan Korea Selatan. “Korsel dan Indonesia lahirnya hanya berbeda beberapa hari. Tapi sekarang nilai industri musik mereka berkali-kali lipatnya kita,” ucap kata Anang.
 
Wajar saja bila Anang menggebu-gebu, nilai pemasukan dari ekspor industri musik Korea Selatan mencapai USD 235 juta (Rp3,2 triliun) pada tahun 2013. Angka ini terus meningkat karena kebijakan hallyu (gelombang budaya Korea) yang dikeluarkan pemerintah Republik Korea. Tapi, menurut Anang, tidak semestinya hanya Bekraf yang diperkuat. Direktorat Jenderal Kebudayaan pun menurut Anang harus dipisah dari Kementerian Kebudayaan. Langkah ini pun dinilai Anang tidak terlalu radikal karena budaya selama ini hanya jadi anak tiri.
 
Perlu ada kebijakan anggaran yang lebih kuat untuk sektor kebudayaan. Selama ini porsi untuk kebudayaan tidak selalu besar. Dari Rp42,7 triliun anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hanya sekitar Rp1,7 triliun untuk Kebudayaan.
 
Padahal Industri Kreatif memiliki sumbahsih hingga Rp642 triliun, atau 7,05 persen, dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Baru tiga subsektor yang memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif yaitu kuliner sebanyak 32,4 persen; fesyen 27,9 persen; dan kerajinan 14,88 persen. Sektor dibawah Dirjen Kebudayaan yang berdana minim belum berkembang maksimal.
 
Namun, menurut Anang, untuk memperjuangkan regulasi di parlemen bukan hal yang mudah. Contohnya saja, Rancangan Undang-Undang Kebudayaan yang belum pernah ada sejak Indonesia merdeka belum selesai dibahas.
 
“Ini saja aku mau dorong rancangan undang-undang untuk permusikan susah. Ada yang nanya buat apa. Ini jadinya saya seperti berjuang sendiri,” kata Anang.
 
Pemerintah pun, kata Anang, terkesan enggan membenahi industri budaya berpotensi besar. Cerminan paling sederhana adalah rekomendasi Panitia Kerja Perfilman yang tidak jelas ujung pangkalnya.
 
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengungkapkan hal serupa. Ia mengakui tak banyak anggotanya yang punya perhatian serius di isu budaya, terutama musik. Komisinya yang memiliki tugas sebagai pengawas pemerintah dan pembuat perundang-undangan soal kesehatan, budaya dan pendidikan, lebih sering disorot dan didorong untuk membahas persoalan panas sesaat.
 
“Sepatutnya seperti pasa 32 ayat 1 UUD 1945, bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakatnya,” kata Anang.


 
Digitalisasi
 
Masuknya era digital diakui meredupkan penjualan CD apalagi kaset, namun, digital juga yang membuat ruang baru untuk industri musik, seperti hadirnya iTunes, Spotify, dll. Sayangnya, ada beberapa jejaring sosial atau layanan video yang praktiknya merugikan musisi dan industri musik, di antaranya layanan video Youtube.
 
Beredarnya lagu dan videoklip di jejaring Youtube di dunia maya menjadi masalah kekinian dalam industri musik. Bahkan, Juli lalu sederet artis luar negeri sempat membuat petisi untuk memperkuat regulasi hak cipta terkait peredaran karyanya di Youtube.
 
Petisi yang diinisiasi oleh produser Irving Azoff itu menuding bahwa Youtube telah memberikan "pelabuhan yang aman" bagi pelanggar hak cipta di bawah aturan Digital Millenium Copyright Act (DMCA). Hukum hak cipta itu memungkinkan website untuk melayani musik yang telah dilindungi hak cipta tanpa membayar royalti kepada artis atau label.
 
"Konsumsi musik meroket, tapi uang yang dihasilkan penulis dan seniman untuk konsumsi individu anjlok," tulis petisi tersebut. Para musisi mengatakan sistem user-upload telah menarik keluar nilai-nilai yang ada dalam lingkup musik secara tidak adil.
 
Kini, isu royalti dalam Youtube telah diwacanakan oleh pemimpin-pemimpin Eropa. Bahkan, rancangan undang-undang-nya pun mulai disiapkan. Luthfi berharap Indonesia juga perlu membuat regulasi soal ini.
 
"Ada triliunan rupiah yang mengambang di youtube. Duitnya mengalir ke siapa, perlu dideteksi. Katakan yang upload viewers-nya 1 juta, dapat iklan. Lah, artis atau pemilik lagunya dapat apa?" katanya.
 
Bila beberapa waktu lalu musisi mempermasalahkan pembajakan hingga layanan karaoke yang bertentangan dengan UU tentang Hak Cipta, kini masalah baru yang mencuat ke permukaan adalah layanan video Youtube.  Oleh karena itu, Luthfi menekankan, sudah saatnya industri musik Indonesia disempurnakan dengan dukungan regulasi, tentunya yang disesuaikan dengan zaman dan mampu memproteksi senimannya.
 
(ADM)