Buruh Tempel di Kerajaan Bisnis Komura

Coki Lubis    •    24 April 2017 21:10 WIB
Buruh Tempel di Kerajaan Bisnis Komura
ILUSTRASI: Suasana di terminal peti kemas. (MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Samarinda: Pita kuning garis polisi masih melekat di bangunan dua lantai itu. Tidak ada yang boleh masuk selain polisi penyidik. Sudah sebulan lebih penyegelan dilakukan, pasca-penggeledahan di kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Samudera Sejahtera (Komura).
 
Begitulah suasana markas “penguasa buruh pelabuhan” itu di Jalan Yos Sudarso, Samarinda, Kalimantan Timur, Kamis, 20 April 2017. Hanya tampak beberapa pria duduk-duduk di halaman parkirnya.
 
Pada sebuah kedai kopi di seberang kantor itu, tim Telusur Metrotvnews.com berbincang dengan seorang pekerja Komura. Pria berusia 46 tahun itu bercerita tentang hidupnya yang ditopang oleh Komura selama belasan tahun. Ia mengaku, jadi buruh bongkar-muat merupakan pekerjaan yang dilakoninya selama ini.
 
"Sebulan penghasilan bisa sampai lima juta (rupiah)," ucap buruh yang tak mau disebutkan namanya itu.
 
Baginya, memiliki Kartu Anggota Komura lebih membanggakan ketimbang KTP bahkan kartu BPJS. Boleh dikata, banyak kemudahan yang didapat selama seseorang memiliki kartu tersebut.
 
Jangan khawatir soal kesehatan, komura punya klinik sendiri. Apalagi kalau butuh uang, anggota bisa dengan mudah meminjamnya ke koperasi. Bak sebuah kerajaan, fasilitas yang dibutuhkan anggota semua disediakan sendiri.
 
Termasuk soal tabungan. Kebanyakan dari para pekerja tidak memiliki rekening di bank-bank umum. Penghasilan yang diperoleh biasanya ditabungkan kembali ke Koperasi. Memang tidak wajib, namun begitulah arahan dari para pengurus. Ada koperasi simpan-pinjam yang telah disiapkan.
 
Mahfum bila para pekerja panik ketika polisi menyita uang tunai Rp6,1 miliar dari brankas koperasi, memblokir rekening Komura, dan menyita deposito senilai Rp326 miliar, karena kasus dugaan pungli pelabuhan yang melibatkan Komura. Pasalnya, saat itu, sebagian dari para pekerja ada yang upahnya belum dibayarkan.
 

 
Berdasarkan dokumen koperasi yang kami dapat, kini Komura beranggotakan 1.149 buruh bongkar-muat. Wilayah kerjanya di Terminal Peti Kemas (TPK) Palaran dan pelabuhan lepas pantai (anchorage) Muara Berau.
 
Hanya sekitar 30% pekerja yang ada di TPK Palaran. Sebagian besar dioperasikan di Muara Berau, lokasi yang digunakan untuk pemindahan batu bara dari kapal tongkang ke kapal besar (mother vessel).
 
Terpaksa
 
Koperasi TKBM Komura bukan sesuatu yang baru bagi warga kota pelabuhan. Wadah buruh bongkar-muat itu sudah ada sejak tahun 1969. Namun nama dan bentuknya saja yang berubah-ubah mengikuti dinamika regulasinya.
 
Soal regulasi ini yang membuat kasus dugaan pungli Komura agak sulit ditembus. Paling tidak sejak 2010, kala tarif bongkar-muat yang dirumuskannya semakin tidak wajar. Semua kegiatan dan transaksinya berbasis Undang-undang dan Peraturan Menteri Perhubungan.
 
Oleh sebab itu, sang pimpinan, Jafar Abdul Gaffar, yang juga anggota DPRD Samarinda, ngotot mengatakan bahwa kegiatan Komura bukan pungli. Uang yang dikutip dari pemilik peti kemas, kayu, batubara, dan lain-lain itu yang melakukan bongkar-muat di wilayah kerjanya, sudah sesuai aturan. Tarifnya pun sudah disepakati oleh para pengguna jasanya.
 
Memang disepakati oleh para pengguna jasa, karena tidak ada pilihan lain. Soal ada atau tidaknya layanan bongkar-muat yang diberikan, itu lain urusan. Yang pasti tarif TKBM itu harus dibayarkan. Kalau tidak, jangan harap mereka bisa bongkar muat di wilayah kerja pelabuhan Samarinda.
 
"Tidak ada yang berani menentangnya. Kami tidak mau mengambil risiko. Khawatir barang-barang kami tidak bisa diturunkan, atau kenapa-kenapa," ujar salah satu pengusaha pengguna jasa TPK Palaran saat kami temui di hari yang sama. "Jadi, adanya mereka bukan melancarkan, justru menyusahkan."
 
Atas permintaannya, dengan alasan keselamatan, dia memohon agar kami tidak menyebutkan namanya saat mengutip informasi yang dia berikan. "Bahaya. Saya khawatir," katanya.
 
Baca:  Tak Ada Pelayanan, Tapi Harus Bayar

Kondisi ini dibenarkan oleh Kapolda Kalimantan Timur Irjen Polisi Safaruddin. Kepada Metro TV Safaruddin menegaskan, "Sesuai prosedur, tapi cacat."
 
Yang dimaksud cacat olehnya adalah adanya keterpaksaan. Pengguna jasa dikondisikan tidak mampu berbuat apa-apa. Terpaksa harus membayar sesuai tarif. Padahal, kata Safaruddin, bongkar-muat dilakukan dengan menggunakan mesin. Hanya dibutuhkan sedikit tenaga manusia alias manual.
 
Kesyahbandaran Samarinda pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena, penentuan tarif itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2007. Disepakati dan ditandatangani oleh pengguna jasanya. Dalam hal ini, pemerintah tidak melihat angka tarifnya. Yang dilihat hanya prosedur perumusannya, kemudian ditetapkan.
 
Sementara itu, Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Dirjen dan 1 Deputi yang memperkuat monopolistik Koperasi TKBM, sudah tentu berlaku nasional. Tapi mengapa di pelabuhan lain bisa lebih murah? Sebut saja Surabaya, Jawa Timur, yang tarif TKBM-nya hampir sebelas kali lipat lebih murah.
 
"Hei, mestinya mereka dari Surabaya yang belajar dengan kita di sini," sang pengusaha mencontohkan jawaban si pengurus koperasi, saat diberi saran agar tarifnya semurah pelabuhan lain. Alasannya, Komura adalah koperasi yang bergelimang perhargaan dari pemerintah.
 
Memang betul, pada 2014, Komura diberikan penghargaan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebagai koperasi jenis jasa berprestasi, setelah itu mendapat penghargaan sebagai 300 koperasi unggulan. Bahkan, di era Presiden Joko Widodo, sang Ketua, Jafar Abdul Gaffar mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan di bidang koperasi.
 

 
Fenomena 'buruh tempel'
 
Namun, kami juga menemui beberapa buruh bongkar muat kapal yang berkumpul di sudut lain Jalan
Yos Sudarso. Mereka menampakkan raut wajah cemas berbaur kesal. Penampilannya pun terkesan kusam.  
 
Perbedaanya, mereka bukan bagian dari 1.149 buruh bongkar-muat yang menjadi anggota koperasi. "Istilahnya buruh tempel," ucap salah seorang di antaranya.
 
Jadi, buruh-buruh ini semacam fenomena sopir tembak di dunia angkutan kota (angkot). Bukan sopir asli, melainkan 'pemain cabutan' untuk membantu sopir yang asli.
 
Buruh tempel biasanya dipekerjakan oleh anggota TKBM Komura untuk melakukan bongkar muat kapal. Yang memberikan upahnya jelas si buruh anggota TKBM, diambil dari sebagian kecil penghasilannya dari koperasi.
 
"Borongan, pasarannya lima ratus ribu rupiah setiap bongkar muat," kata pria muda itu.
 
Akibat operasi tangkap tangan dan penetapan status tersangka kepada pimpinan Komura, para buruh tempel pun ikut resah. Mereka khawatir pekerjaannya akan hilang.
 
Saat ini saja, pascapenutupan kantor Komura, pekerjaan bongkar muat sementara diambil alih Kesayahbandaran. Pekerja yang diturunkan untuk membantu lebih sedikit, karena memang faktanya tidak memerlukan banyak orang.
 
Buruh tempel pun banyak yang kehilangan pekerjaan. "Teman saya sudah ada yang balik ke Jawa. Menjadi pekerja kasar di sana," tuturnya.
 
Demikian Komura, ada ketuanya yang juga anggota DPRD Samarinda, dan ada sekretarisnya yang memiliki sejumlah rumah bak istana beserta lima buah mobil mewah. Keduanya dijadikan tersangka pungli dan tindak pidana pencucian uang. Asetnya disita untuk penyelidikan.
 
Pada sisi lain, ada ribuan anggota pekerja dengan kesejahteraan yang terjamin, ada pula buruh tempel yang menggantungkan hidup dari remah-remah kesejahteraan anggota koperasi.
 
(ADM)