Keriuhan Ruang Smart City Balaikota

Surya Perkasa    •    29 Februari 2016 20:47 WIB
Keriuhan Ruang <i>Smart City</i> Balaikota
Petugas beraktivitas di ruangan Jakarta Smart City di Balaikota, Jakarta. (foto: Antara/Widodo S. Jusuf)

Metrotvnews.com, Jakarta: DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengebut pengembangan model kota pintar atau smart city bagi Ibukota. Beberapa rancang bangun smart city yang disiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, diinstrusikan Ahok untuk dipercepat dalam menyambut tahun 2018.
 
Unit Pelaksana Teknis Perencanaan, Pengendalian, dan Pengelolaan Sistem Jakarta Smart City (disingkat UPT Jakarta Smart City) menjadi unit teknis berusia muda untuk memastikan sistem yang dimiliki pemerintah siap.
 
Kata modern terlintas di benak ketika memasuki lantai 3 Balai Kota tempat UPT Jakarta Smart City berkantor. Tidak sama dengan ruangan birokrat lain yang cenderung terkotak-kotak atau terkesan kaku, suasana ruang kerja UPT Jakarta Smart City justru terbuka lapang dan modern.
 
Puluhan pemuda-pemudi tampak serius berbincang dan bekerja. Riuh suasana tidak dapat dihindari. Sesekali terdengar suara sahut menyahut. Benar-benar tidak tercermin suasana ruang kerja birokrat. Lebih seperti saat memasuki kantor swasta yang bekerja di bidang informasi teknologi.
 
Memang wajar, di sinilah konsep dan sistem Jakarta Smart City dikembangkan. Walau riuh, UPT inilah yang memastikan evolusi birokrasi Ibukota dapat berjalan.
 
Berjalan memasuki salah satu ruang kaca, seorang pria yang masih tampak muda menyambut. Tak banyak isi ruangan tempat penanggung jawab UPT yang berada di bawah Dinas Komunikasi, Informasi dan Hubungan Masyarakat DKI Jakarta ini.
 
Adalah Setiaji, Kepala UPT Jakarta Smart City yang menyambut metrotvnews.com saat datang ke “otak” integrasi sistem smart city DKI Jakarta. Dengan ramah Setiaji menjelaskan konsep-konsep kota cerdas yang tengah di bangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sela obrolan, Setiaji pun berkelakar, “Ribut ya? Mau bagaimana lagi. Namanya juga working space.”
 
Program yang dikebut
 
Setiaji menjelaskan, pengembangan smart city di Jakarta masih seputar karakter-karakter penting yang sering menjadi permasalahan Jakarta sebagai megapolitan. Seluruh karakter ini kemudian diturunkan ke dalam bentuk program-program perencanaan cerdas (smart planning) yang dijalankan pararel dan berkelanjutan.
 
Mobilitas warga
 
Namun memang, beberapa program menjadi prioritas sampai 2018. Salah satunya terkait dengan mobilitas warga (mobility) Jakarta. Saat ini, kata Setiaji, Pemprov DKI Jakarta tengah memperbaiki infrastruktur dan penambahan sarana transportasi alternatif.
 
Salah satunya adalah pembangunan kereta mass rapid transit (MRT) tahap 1 jalur Lebak Bulus – Bundaran HI yang tengah dikerjakan dan diperkirakan akan beroperasi dua tahun lagi. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga tengah mengadakan bus yang canggih dan ramah lingkungan dari salah satu pabrikan ternama.
 
Bus bermerk Scania ini tidak hanya ramah lingkungan karena tembus kelas Euro 5 untuk polusi yang dihasilkan, tiap bus juga dilengkapi sistem pelacak agar lebih mudah diatur dan dilacak pengguna. Dengan demikian warga dapat mengatur jadwal perjalan lebih efisien.
 
Tahun ini UPT Jakarta Smart City yang bertanggungjawab kepada sistem jaringan informasi dan pengolahan data juga tengah menyiapkan aplikasi bekerja sama dengan swasta. Aplikasi yang bernama Traffi ini memadukan informasi layanan transportasi massal yang ada. Baik itu komuter, TransJakarta hingga transportasi umum lain.
 
Dengan aplikasi ini, pemerintah memberikan alternatif bagi warga untuk merencanakan perjalanannya di Jakarta. “Kita juga tengah menyiapkan sistem analisa data dengan salah satu operator untuk menganalisa pergerakan warga Jakarta,” kata Setiaji, Jumat (26/2/2016).
 
Dengan memanfaatkan informasi jaringan seluler yang mereka miliki, pemerintah dapat mengetahui pergerakan untuk menyiapkan model tranportasi massal bagi warga yang efesian dan efektif. “Bisa kita bikin trayek kalau semisalnya tidak ada, atau memindahkan moda transportasi yang tersedia,” ungkap dia.
 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga perlahan akan mengganti lampu lalu lintas konvensional di jalanan Ibukota dengan sistem yang lebih pintar.  Lampu lalu lintas pintar, atau smart traffic light, akan menggantikan lampu lalu lintas yang ada.
 
Smart traffic light memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sensor kendaraan dan terhubung dengan sistem. Jika lampu jalan ini digunakan lebih banyak, dinas terkait akan lebih mudah melakukan rekayasa lalu lintas. Lampu di persimpangan tertentu dapat diatur lamanya untuk mengurai kemacetan. Namun sayang, di Jakarta sendiri baru ada 17 lampu lalu lintas pintar yang terpasang.
 
 
Ekonomi
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, juga tengah menyiapkan membuat one payment card. Satu kartu permbayaran yang multifungsi bagi warga Jakarta. Kartu tersebut dapat digunakan untuk pembayaran transportasi umum, museum atau pembayaran jasa dan barang di Jakarta.
 
Kartu pembayaran ini juga terpadu dengan program Pemprov DKI Jakarta yang lain seperti Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar yang saat ini masih dikelola oleh Bank DKI. Kartu ini pun memungkinkan untuk jadi model kartu identitas yang baru untuk menggantikan e-KTP
 
“Harapannya paling lama semester kedua tahun ini, atau sekitar kuartal ke-empat. Ini sudah dikolaborasi dengan Bank Indonesia,” ungkap Setiaji.
 
Bank Indonesia diklaim Setiaji menyambut baik program ini. Bila sukses kartu pembayaran multifungsi ini dapat menjadi model karena jarangnya program serupa sukses karena tidak didorong oleh pemerintah daerah lain.
 
Lingkungan, kenyamanan dan keamanan
 
Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini juga sedang menjalankan program penghematan energi. Salah satu yang tengah berjalan adalah penggantian lampu jalan konvesional menjadi lampu pintar (smart light).
 
Lampu jalan model lama digantikan oleh lampu LED yang terintegrasi dengan sistem kendali di dinas terkait. Selain hemat energi, ini juga menghemat waktu untuk mengetahui lampu jalan mana yang rusak atau tidak bisa hidup.
 
“Untuk program ini diharapkan dalam dua tahun ini selesai,” harap Setiaji.
 
Setiaji mengatakan program kenayaman dan keamanan juga ada yang terkait dengan keinginan Ahok untuk memasang CCTV di seluruh titik penting Ibukota. Pengawasan kota atau city surveillance selama ini disiapkan dengan setengah hati. Contoh buruk sempat terjadi di kasus serangan bom di kawasan Jalan Thamrin pada Januari lalu.
 
“Jangan sampai kayak di Thamrin kemarin. Pak Ahok sampai marah. Kok CCTV di jalan utama bisa sampai mati! Nah, ini yang tengah kami inventaris,” cerita Setiaji.
 
Sistem pengawasan akan dipasang di lokasi vital untuk mengawasi dan memonitor masalah perkotaan. CCTV ini dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan memastikan program tata kelola perkotaan dapat berjalan.
 
CCTV dapat digunakan untuk memantau di mana lokasi PKL, angkot yang sering berhenti sembarangan, penumpukan sampah di kali tertentu, dan seluruhnya ditargetkan selesai menjelang Asian Games 2018.
 
Saat ini sudah ada sekitar 600 kamera pengawas yang terhubung dengan sistem Jakarta Smart City. Program 3000 kamera pengintai terpasang sebelum 2018 menjadi pekerjaan rumah bagi SKPD dan UPT Jakarta Smart City.
 
Jaringan pengawas ini juga terhubung dengan pihak kepolisian. Diharapkan keamanan warga dapat terjaga, terutama di kawasan penting. Salah satu tugas UPT adalah mengintegrasikan jaringan dan menyiapkan standarisasi sistem dan perangkat.
 
“Karena selama ini itu juga jadi masalah ya, karena CCTV itu dipegang masing-masing SKPD. Nah itu jadi tugas kita untuk integrasikan dan standarisasinya,” kata dia.
 
CCTV dan sistem monitoring yang sudah tersedia saat ini juga dapat membantu SKPD dan Ahok sebagai kepala daerah untuk mengawasi sarana vital seperti pintu air, sungai dan jalan utama. Sistem yang sudah mulai diintegrasikan kemudian disambungkan dengan sistem pelaporan dan penangan aduan yang tengah dibangun serta terus disempurnakan.
 
Pemerintahan dan tata kelola
 
Salah satu yang menjadi pekerjaan besar UPT Jakarta Smart City adalah sistem pengaduan warga yang masih belum sempurna. Setiaji mengaku, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki beberapa kanal pelaporan yang disediakan bagi warga.
 
Beberapa kanal yang dimaksud adalah pesan singkat ke pusat pengaduan dan media sosial yang disiapkan UPT Jakarta Smart City seperti Facebook dan Twitter. UPT Smart City juga menggunakan aplikasi Qlue yang dapat digunakan oleh warga untuk membuat laporan.
 
Aplikasi dan pusat pengaduan ini tersambung langsung ke sistem yang telah disiapkan. “Jadi bagaimana mengelola masyarakat dari sisi keluhan, informasi yang terintegrasi di satu sistem. Apakah nanti ditindak lanjuti atau dibawa ke meja perencanaan,” terang pria yang telah belasan tahun bekerja di Bappeda DKI Jakarta ini.
 
Apabila penanganan bisa dilakukan langsung, pusat Smart City Jakarta akan mengirimkan ke Lurah atau Camat yang bertanggungjawab atas kawasan tersebut. Permasalah ini juga akan terhubung dengan dinas terkait atau  kepala daerah bila memang membutuhkan perencanaan panjang.
 
Setiaji kemudian mengajak metrotvnews.com, mengintip Operation Room Jakarta Smart City. Di layar berukuran 2 x 8 meter ini terlihat semua informasi yang sudah terhubung dengan sistem. Layar pun dibagi menjadi beberapa jendela penting dengan satu jendela utama. Saat kami datang, jendela utama menunjukkan titik genangan dan banjir yang tengah terjadi.
 
Di jendela utama juga terlihat berbagai petugas yang ada di sekitar lokasi. Mulai dari alat berat hingga lurah yang tengah bekerja. Dengah satu sentuhan, informasi terkait dapat terlihat.
 
“Jadi memang tugas kita itu mendorong SKPD bekerja cepat dan efesien. Kalau memang ada yang lambat bergerak, kan kelihatan di sistem. Tapi juga dilakukan analisa, apakah karena memang lambat karena masalah sulit atau tidak dikerjakan. Nah tugas utama kita itu integrasikan data, analisis data, kemudian menyediakannya untuk dinas atau pihak terkait yang membutuhkan,” papar Setiaji panjang lebar.
 
“Kalau memang lambat karena tidak dikerjakan, ya laporan sudah masuk Pak Gubernur. Siap-siap dimarahi saja,” tambah dia sembari tertawa
 
Masih banyak program-program yang tengah disiapkan untuk Jakarta menuju Smart City yang sesungguhnya. Ini memerlukan proses karena ada pembentukan kultur, penyiapan sistem, dan pembangunan sarana penunjang.
 
 Setiaji mengakui tugas besar UPT Jakarta Smart City yang terbesar saat ini adalah mengintegrasikan data yang ada. Pembuatan regulasi dan pengamanan sistem juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri. Buktinya, sudah beberapa kali sistem diserang dari luar.
 
“Itu muncul karena waktu tugas kita hanya penyedia hosting, yang buat web itu SKPD. Nah, diserang dari posisi lemah merembet ke sistem. Tapi serangan dari luar bisa kita tangkal. Yang belum ada itu kan untuk serangan dari dalam. Mulai dari regulasi bring your own device dan macam-macam. Itu yang sedang disiapkan dan kami samakan,” kata Setiaji.
 
Hal ini tidak mudah karena selama ini birokrat Pemprov DKI Jakarta juga belum terbiasa. Selain birokrat, UPT Jakarta Smart City juga bertugas mendidik warga. RW dan RT perlu diberi pemahaman tentang sistem pelaporan, warga umum juga perlu diinformasikan.
 
Selain masyarakat umum, komunitas IT yang peduli dengan smart city dan program masyarakat sipil juga belum banyak Karena itu tahun ini Pemprov DKI Jakarta akan menjalankan incubator teknologi bagi kelompok terkait.
 
Masih banyak tugas Setiaji bersama lima PNS DKI Jakarta dan puluhan honorer di UPT Jakarta Smart City. Namun, tugas mereka adalah tugas mulia. “Kami itu watch dog (anjing penjaga) DKI Jakarta,” ucap dia sembari terkekeh.
 


(ADM)