Pergi dan Kembali Setya Novanto

Surya Perkasa    •    19 Desember 2016 18:37 WIB
Pergi dan Kembali Setya Novanto
Setya Novanto (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews, Jakarta: Setya Novanto, tokoh politik yang menghilang setelah tersandung skandal “Papa Minta Saham”. Selama hampir dua bulan lamanya, Novanto tak pernah lagi muncul dipermukaan paska kasus pelanggaran etika yang diselenggarakan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat di akhir 2015.
 
“Kasus Papa Minta Saham itu memang berdampak besar ke Setya Novanto yang dulu menjabat sebagai Ketua DPR,” ucap pakar politik LIPI Siti Zuhro kepada metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (16/12/2016).
 
Namun ternyata turunnya Novanto dari kursi pimpinan DPR tak menghentikan langkahnya di peta politik nasional. Bahkan, kini dia dinilai oleh Indonesia Indicator masuk daftar sepuluh besar orang paling berpengaruh di tahun 2016 ini.
 
Seorang politikus yang mundur dari Ketua DPR karena tersandung skandal etik, menghilang selama hampir tiga bulan lamanya, menjadi ketua umum partai, membangun jaringan politik dengan pemerintah, hingga akhirnya kembali duduk sebagai Ketua DPR.
 
Seperti apa sebenarnya Novanto perjalanan Novanto menjelang dan sepanjang 2016 ini?
 
Tersandung di akhir 2015
 
Karir politik Setya Novanto melejit setelah dipercaya untuk menjadi Ketua DPR RI paska Pemilu Legislatif 2014. Novanto pun banyak berbicara dan dibicarakan di media.
 
Selama setahun lamanya memimpin DPR, kinerja Novanto relatif tidak buruk. Hal ini dapat dilihat dari sentimen pemberitaan media massa dan publik di media sosial.
 
“Track record Setya Novanto memang cenderung baik,” kata Siti Zuhro.
 
Namun beberapa kasus membuat Novanto mendapat sentimen negatif di akhir tahun 2015. Kasus pertama yang masih diingat publik yakni pertemuan Novanto dengan Donald Trump di awal November 2015.
 
Publik dan sebagian kelompok politik menanggapi miring kedatangan Novanto di kampanye Trump yang tengah mencalonkan diri untuk maju menjadi Presiden Amerika Serikat. Novanto yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPR RI pun dinilai tidak etis untuk terlibat dalam politik dalam negeri negara lain.
 

 
Kasus Trump itu ternyata hanya menjadi kerikil dalam karir Novanto. Batu sandungan bagi Novanto justru datang dari Menteri ESDM Sudirman Said. Sudirman membongkar cawe-cawe Novanto di negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.
 
Bola panas yang bergulir sejak pertengahan November 2015 itu ternyata akhirnya membuat publik berang. Novanto dituding memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Kasus “Papa Minta Saham” bergulir di dewan. Novanto pun diadili secara politik dan sosial.



Skandal  Pada pertengahan November 2015 tersebut, mata publik menyorot proses pengadilan etik yang berlangsung di DPR. Berawal dari pernyataan dan pelaporan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
 
Dalam proses satu bulan lamanya, Novanto yang nyaris memiliki rekam jejak bersih di politik dicecar habis-habisan. Hal ini terlihat dari sentimen pemberitaan dan media sosial yang lebih banyak negatif.
 
Pada 16 November 2015, Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan Novanto ke MKD. Sudirman Said membeberkan pertemuan pimpinan DPR yang mencatut nama presiden dan wakil presiden terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.

Dalam penjelasan tersebut Sudirman mengatakan bahwa anggota DPR tersebut bersama dengan seorang pengusaha dan telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pimpinan PTFI.

Pada tanggal 23 November 2015, MKD menggelar sidang perdana kasus Novanto. Publik yang geram kepada Novanto menuntut persidangan digelar terbuka. MKD pun memilih sidang digelar terbuka karena aturan juga memungkinkan. Padahal biasanya proses persidangan etik dewan lebih banyak digelar tertutup.
 
Dalam persidangan terbuka ini diketahui Novanto menagih 20 persen saham perseroan dan meminta jatah 49 persen saham proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Urumuka, Papua pada PT Freeport Indonesia (PTFI).
 
Proses persidangan pun dikawal oleh banyak media cetak dan elektronik secara langsung. Media televisi pun banyak yang menayangkan persidangan secara langsung dari awal sampai akhir. Kasus ini ternyata juga banyak dikomentari di media sosial.
 
Hampir dua hari lamanya, tagar Papa Minta Saham menjadi trending topik di sosial media.
 
Pada 3 Desember 2015, proses persidangan yang mendatangkan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin juga dipantau media. Lagi-lagi proses persidangan ini juga ditayangkan dari awal hingga akhir.
 
Publik pun banyak mengomentari MKD yang mencecar habis-habisan Maroef. Pada hari yang sama, MKD juga menggandeng polisi untuk panggil paksa Riza Chalid dari undangan persidangan. Riza diketahui sebagai pengusaha yang ikut hadir dalam pertemua Novanto dan petinggi Freeport Indonesia.
 
Sidang pelanggaran kode etik menghadirkan Novanto pada 7 Desember 2015. Dalam sidang yang kali ini digelar tertutup itu, Novanto mempermasalahkan kapasitas Sudirman melaporkan dirinya. Novanto juga menyatakan protes soal rekaman pembicaraannya saat bertemu pengusaha Riza Chalid dan Maroef Sjamsoeddin.


Pada 14 Desember 2015, MKD memanggil Luhut Binsar Pandjaitan karena namanya sebanyak 66 kali. Sidang ini juga disorot publik karena pertanyaan anggota MKD yang dinilai tak substantif.
 
Selama satu bulan lamanya, kasus Novanto ini menyita perhatian publik. Komentar-komentar di media sosial pun banyak yang menyudutkan Novanto dan memaksanya mundur. Lini masa media sosial juga dipenuhi oleh candaan satir seputar proses persidangan.
 
Publik dikejutkan pernyataan MKD pada 16 Desember 2015. Setya Novanto menyatakan mundur dari jabatan Ketua DPR. MKD pun menutup kasus dugaan pelanggaran etik Novanto. Sanksi pun tidak diberikan ke Novanto karena Novanto tidak lagi menjabat sebagai pimpinan DPR. Kursi Ketua DPR diestafetkan ke Ade Komaruddin.
 
Tren pemberitaan dan sentimen masyarakat kepada Novanto pun jatuh merosot. Indonesia Indicator mencatat dari 3.493 jumlah pemberitaan Novanto didominasi nada negatif. Sentimen positif masyarakat kepada Novanto pun tidak sampai setengah pendapat negatif ke Novanto.
 
Kembali
 
Pemberitaan Novanto meredup perlahan. Novanto pun seperti menghilang dari Kompleks Parlemen Senayan. Walau tak bicara di media, nama Novanto masih cukup banyak disebut-sebut.
 
Salah satu alasannya karena kasus Novanto yang tak memiliki keputusan memuaskan beberapa kelompok publik. Isu Novanto yang akan maju calon Ketua Umum dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.
 
Dua kubu Partai Golkar yang berseteru sejak 2014 memang disorot publik dan media. Apalagi setelah kubu hasil Munas Golkar Bali dan Ancol sepakat duduk bersama dalam Munaslub di Nusa Dua, Bali pada 15 Mei 2016.
 
Setya Novanto yang seakan menghilang dari pantauan publik dan media pada sebelum Munas diselenggarakan, menyatakan maju. Nama Novanto yang sempat pudar pun kembali disorot pada Mei 2016.
 
Mereka yang berambisi menjadi Ketum partai beringin bertarung dalam Munaslub. Drama pengambilan suara dalam pemilihan Ketum Partai Golkar berlangsung sejak Selasa dini hari, 17 Mei 2016, dan baru berakhir pada pagi harinya.
 
Novanto mendapat yang mendapat 277 suara terpilih menjadi Ketua Umum Golkar setelah Ade Komaruddin yang mendapat 173 suara memutuskan tidak meneruskan pertarungan ke putaran kedua. Kemenangan mendongkrak kembali pamor Setya Novanto.
 
Indonesia Indicator mencatat tren pemberitaan dan sentimen positif ke Novanto pun berubah drastis dibanding awal tahun. Sentimen positif pun lebih banyak bermunculan ketimbang sentimen negatif. Dari total 8.124 pemberitaan hanya sekitar  22,8 persennya yang dikesan negatif oleh masyarakat.
 
Langkah politik
 
Novanto kemudian memegang kendali kendaraan yang bernama Partai Golkar. Novanto juga mulai merubah kebijakan politik sejak awal kepemimpinannya sesuai kesepakatan Munaslub.
 
Setelah terpilih menjadi Ketua Umum Golkar yang baru, partai beringin dipastikan akan mendukung pemerintahan Jokowi. Munaslub yang memutuskan Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) ini juga merubah arah komunikasi politik.
 
Terpilihnya Novanto sebagai Ketua Umum dan bergabungnya Golkar ke pemerintah ini kemudian disambut baik oleh kelompok pendukung pemerintah. Komunikasi Novanto dan pimpinan partai pendukung pemerintah pun banyak terjadi.
 
“Ini kan juga karena kelompok pendukung pemerintah juga diuntungkan. Ditambah lagi Novanto itu kan dimata Jokowi-JK sepertinya juga tidak buruk,” kata Siti Zuhro.
 
Golkar yang dinahkodai Novanto pun mendapat tempat di pemerintahan. Kader Golkar Airlangga Hartanto diangkat menjadi Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin dari Hanura.
 
Novanto yang miskin pemberitaan positif setelah kasus “Papa Minta Saham” pun terlihat mampu memperbaiki citranya. Perlahan Novanto pun juga banyak disorot dan memberikan pengaruh dalam peta politik nasional. Pendapat publik kepada Novanto pun akhirnya stabil selama hampir setahun.
 
Disorot lagi
 
Namun, Novanto kembali disorot saat isu Ade Komaruddin akan dicopot dari jabatan Ketua DPR di akhir tahun 2016. Isu yang kemudian terkonfirmasi ini membuat Novanto kembali dipandang miring.
 
Bukan apa-apa, Novanto yang sempat bermasalah secara etika waktu menjabat pimpinan dewan akan menduduki kembali kursi Ketua DPR.
 
Kelompok dalam Partai Golkar yang mendorong Novanto mundur sewaktu terkena kasus Papa Minta Saham justru mendukungnya kembali duduk di DPR 1. Etika dan wibawa partai jadi alasan.
 
Partai Golkar yang kini berdalih, pelanggaran etika yang dituduhkan ke Novanto pascaputusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak bisa disidangkan. Terutama soal alat bukti rekaman yang sebenarnya tidak sah.
 
Baca: MK Kabulkan Permohonan Uji Materi Pemufakatan Jahat Setya Novanto
 
Sidang etik yang prosesnya berhenti usai pengunduran Novanto menyatakannnya tidak bersalah. Dari sana, pada 8 November akhirnya DPP menggelar rapat terbatas terkait pengembalian Novanto sebagai Ketua DPR.
 
Wacana itu berkembang sembari meminta masukan dari institusi internal Golkar seperti Dewan Pakar dan Bidang Hukum. DPP Partai Golkar juga memerintahkan Fraksi Golkar di DPR untuk melakukan lobi kepada pimpinan DPR dan pimpinan fraksi lain.
 
Dia yang pergi dan kembali
 
Selama 2016 ini, Novanto akhirnya menjadi salah satu tokoh yang paling banyak disorot.
 
Tingkat kepopuleran Novanto berada di peringkat nomor sembilan dengan jumlah pemberitaan mencapai 32.291 kali. Dengan jumlah pemberitaan ini, Novanto juga merupakan juara kedua pimpinan partai paling populer setelah Susilo Bambang Yudhoyono.
 

 
Novanto juga mampu memperbaiki citranya yang sempat buruk. Rata-rata tren pemberintaan dan sentimen masyarakat kepada Novanto menurut Indonesia Indicator hingga Desember 2016 juga cukup baik.
 
Banyaknya Novanto disorot ini, kata Siti Zuhro, merupakan bentuk semakin terdidiknya masyarakat untuk semakin memperhatikan politik. Sayangnya, masyarakat Indonesia justru masih banyak memerhatikan seorang tokoh karena untuk mencari cacatnya.
 
Beragam tuduhan, berita bohong dan tidak terkonfirmasi banyak muncul di media sosial dan dunia maya. Ini lumrah terjadi jika tidak ada pendidikan politik berjalan ke arah yang salah.
 
“Ini terjadi karena pendidikan politik di kita berjalan negatif. Yang harus diperbaiki itu bagaimana komunikasi antar elit kemasyarakat, serta bagaimana membangun satu tujuan bersama. Bukan sekedar pragmatisme politik,” tegas Siti.
 
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Yuliandre Darwis juga menambahkan, media yang dikesan banyak partisan pun memberi andil dalam pendidikan politik. Alasan media massa yang sudah kehilangan kepercayaan dari beberapa kelompok masyarakat tak dipungkirinya terjadi.
 
“Memang, akan ada pengaruh kepemilikan media terhadap pemberitaan. Tapi kan semuanya itu ada proses yang dilewati. Profesionalitas dan proporsionalitas itu yang tidak boleh hilang,” kata dia.
 
Yuliandre hanya berharap semakin banyaknya tokoh fenomenal dan kasus-kasus penting disorot media dan masyarakat semakin membuat rakyat Indonesia semakin dewasa. Salah satu contohnya seperti dalam menyikapi masalah di sekitar Setya Novanto.
 
Namun apapun yang terjadi, Setya Novanto harus diakui sebagai tokoh politik yang pergi dan kembali di 2016.
 


(ADM)