Pragmatisme Negara Arab

Wanda Indana    •    20 Desember 2017 11:09 WIB
Pragmatisme Negara Arab
Ilustrasi: MTVN/Mohammad Rizal

Jakarta: Dunia serentak mengecam. Klaim sepihak Presiden Amerika Serika (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, tak bisa dibenarkan.
 
Gelombang protes juga datang dari publik AS sendiri. Termasuk warga Yahudi, yang menolak Yerusalem jatuh di tangan Zionis Israel.
 
Enam hari setelah pidato kontroversial Trump, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama rombongan langsung bertolak ke Istanbul, Turki. Di sana, Jokowi menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) Organisasi Kerja Sama Islam atau (OKI) membahas masa depan Yerussalem.
 
Jokowi tampil meyakinkan saat berpidato di hadapan 57 kepala negara anggota OKI. Dia meminta semua negara anggota untuk memikirkan kembali berhubungan dengan Israel.
 
“Kami meminta negara-negara yang tergabung dalam kerja sama Islam yang memiliki hubungan dekat dengan Israel melakukan langkah-langkah diplomatik yang diperlukan, termasuk mempertimbangkan kembali hubungan tersebut,” ucapnya.





Presiden Joko Widodo dalam KTT Luar Biasa OKI ke-5. (Foto: Dok.OIC-ES/Youtube)
Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Abdul Mutaali memuji pidato Jokowi. Abdul bilang, banyak negara yang memiliki pengaruh di Timur Tengah justru menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
 
“Pidato itu luar biasa, langkah cerdas,” kata Abdul kepada Medcom.id, Minggu 17 Desember 2017.
 
Negara seperti Turki, Mesir, dan Yordania memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Di sisi lain, ketiga negara itu mengutuk deklarasi Trump atas Yesussalem sebagai Ibu Kota Israel.
 
Diam-diam pula, Arab Saudi dikabarkan mengikuti langkah Turki cs. Bahkan, rencananya, Saudi akan meresmikan kantor perwakilannya di Israel, awal tahun 2018.
 
“Beberapa negara di OKI itu sebenarnya masuk koalisinya Trump,” ujar Abdul.
 
Pakar Timur Tengah dari Universitas Tel Aviv Professor Eyal Zesser mengatakan, yang menjadi ketakutan terbesar Saudi adalah ekspansi Iran, bukan perlakuan Israel terhadap Masjid al-Aqsa (Yerussalem).
 
“Pernyataan Trump tentang niat untuk mengakui Yerusalem tidak terlalu bergema di seluruh dunia Arab. Tampaknya negara-negara Arab tidak sibuk untuk masalah Palestina, apalagi mengangkat jari untuk membantu,” kata Zesser dalam artikelnya berjudul ‘Jerussalem is Not Issue”, dikutip dari israelhayom.com.
 




Berebut kepentingan
 
Perkara Yerusalem, Mesir tidak bisa berbuat banyak. Negeri itu sudah tersudut lantaran terikat perjanjian perdamaian dengan Israel.
 
Pada perjanjian Camp David yang ditandatangai pada 1978, Mesir berjanji mengakhiri permusuhan dengan Israel. Jaminannya, Mesir mendapatkan kembali Semenanjung Sinai, termasuk ladang minyak dan lapangan udara yang dibangun Israel selama masa pendudukan.
 
Perjanjian itu tentu menguntungkan Mesir. Mesir tetap berunding dengan Israel walapun pada saat itu semua negara-negara Arab mengecamnya. Rakyat Palestina selaku pihak yang berkepentingan dalam sengketa Arab-Israel, justru dipinggirkan.
 
Yordania pun sama, terikat perjanjian perdamaian Wadi Araba yang disepakati 26 Oktober 1994. Pada perjanjian itu, Amman memiliki hak untuk mengawasi urusan keagamaan di Yerusalem. Sebagai balasan, Israel rutin memberikan bantuan moneter dan pertanian kepada Yordania.
 

Seiring melemahnya negara-negara Arab, Yerusalem justru diokupasi oleh tentara zionis. Akhirnya, Yordania kehilangan kekuatan. Yerusalem jatuh ke tangan Israel.


Meski keras terhadap Israel, Turki nyatanya memiliki kerjasama bidang intelijen (Security and Confidentiality Pact) dengan Israel pada 1993. Kedua negara berjanji bertukar informasi intelijen dan saling menjamin kerahasiaan.
 
Turki juga memiliki kerjasama perdagangan dengan Israel. Nilainya justru jauh lebih besar ketimbang total nilai perdagangan Turki dengan negara-negara Islam lainnya.
 
“Semua ada kepentingan,” imbuh Abdul.


Konsistensi Indonesia
 
Berbeda dengan negara-negara Arab, Indonesia justru secara terang-terangan mendukung kemerdekaan Palestina. Indonesia praktis tak pernah berhubungan dengan negeri Zionis dan tak memiliki hubungan kerjasama dalam bidang apapun.

Israel tak pernah berhasil menggoda Indonesia. Pada 1950, Presiden ke-1 Indonesia Soekarno pernah menolak delegasi perdamaian Israel. Negara Yahudi itu menawarkan janji-janji manis dengan harapan Indonesia mengakui kemerdekaan Israel.
 
Soekarno justru terus memberikan perlawanan politik melalui forum-forum Internasional, lantang menentang penjajahan Israel atas tanah Palestina. Bahkan, Soekarno tidak mengundang Perdana Menteri Israel dalam Konferensi Asia Afrika pada 1955. Justru, Soekarno mengundang Presiden Palestina.
 
Abdul melanjutkan, sikap politik ini bertahan hingga kepemimpinan Jokowi. Pada peringatan 50 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung, 2015 lalu, Jokowi menyatakan Indonesia masih berhutang kepada bangsa Palestina. Jokowi menyerukan pada dunia untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

“Langkah politik Indonesia sangat positif. Indonesia tak pernah sekalipun menjalin hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkas Abdul.
 
Baca: Sahabat dari Timur


Pragmatis
 
Ketika Palestina membutuhkan dukungan Internasional, justru Arab Saudi terkesan setengah hati memberinya. Raja Saudi absen dalam pertemuan KTT Luar Biasa OKI di Istanbul.
 
Raja Saudi dan beberapa raja negara-negara teluk yang tergabung dalam Dewan Kerjasama Teluk (GCC) juga tak hadir. Saudi cuma mengutus pejabat yang mengurusi masalah Agama.
 
“Yang dikirim juga bukan Menteri Luar Negeri, tapi pejabat yang mengurusi agama. Urusannya apa coba? terkesan tidak serius,” ketus Abdul.
 
Hal serupa juga diungkapkan Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Nostalgiawan Wahyudhi. Dia mengatakan, Arab Saudi sebagai salah satu negara berpengaruh dalam komunitas Islam mulai kehilangan pengaruhnya.
 

Saudi masih bergantungan pada bantuan militer Amerika Serikat untuk menjaga keamanan di kawawan teluk. Mengingat, rivalnya, Iran mulai menunjukkan pengaruh.


Kebijakan politik luar negeri Saudi juga kerap bertolak belakang dengan perjuangan bangsa Palestina. Mufti Saudi sempat mengeluarkan fatwa yang mengharamkan Hamas menyerang Israel.
 
Menurut Wawan - sapaan Nostalgiawan, faham Wahabi Salafi memang melarang warga negara mengeritik pemerintah. Implikasinya, integritas Saudi semakin diragukan.
 
Kondisi ini berbeda dengan Iran yang mendapat respons meyakinkan. Pada perang melawan ISIS, Irak nyaris bergantung kepada Iran. Pengaruh Iran juga menjangkau wilayah Yaman, dan sebelah Timur Saudi.
 
“Pada kasus Suriah, Saudi tidak bergerak apa-apa, justru Iran dan sekutunya. Irak yang mayoritas Syiah dipimpin Saddam (Husein) serang Sunni, kini kembali dikuasai Syiah dan condong ke Iran,” ujar Wawan.


(COK)