Selangkah Lagi Menuju Novanto

Intan fauzi    •    17 November 2017 11:36 WIB
Selangkah Lagi Menuju Novanto
Ilustrasi: MTVN

Metrotvnews.com, Jakarta: Hiruk pikuk lalu lintas Jakarta malam itu sama riuh dengan drama pencarian Ketua DPR RI Setya Novanto. Setidaknya, dua keramaian inilah yang tercitra di media sosial, Kamis, 16 November 2017.
 
Novanto, tersangka korupsi megaproyek KTP elektronik (KTP-el), sedang dicari-cari oleh KPK. Malam itu, akhirnya keberadaannya diketahui. Orang nomor satu di Partai Golkar itu diduga terbaring di RS Medika Permata Hijau, Jakarta Barat - setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan.
 
Nyaris tak tersentuh. Tidak satu kalipun Novanto datang ke KPK untuk pemeriksaan, meski sudah dua kali menyandang status tersangka dalam kasus ini. Terakhir, status itu dicabut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Novanto memenangkan gugatan praperadilan. Alasannya, bukti yang dimiliki KPK tidak cukup kuat.
 
Namun, pada Jumat, 10 November 2017, KPK kembali menetapkannya sebagai tersangka. "Setelah proses penyelidikan dan terdapat bukti permulaan yang cukup dan melakukan gelar perkara akhir Oktober 2017, KPK menerbitkan surat perintah penyidikan pada 31 Oktober 2017 atas nama tersangka SN, anggota DPR RI," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, di kantornya.
 
Proyek senilai Rp5,9 triliun ini diduga merugikan keuangan negara hingga Rp2,3 triliun. Berdasarkan fakta hukum, jauh sebelum lelang dimulai, angka itu sudah diproyeksikan sebagai keuntungan para pengatur-pengaturnya. Dan, semua yang terlibat dalam pengaturan proyek sudah digiring ke meja hijau sebagai terpidana. Tinggal Novanto yang belum.
 
Titik berat Novanto
 
Gong pembuktian adanya hal tak lazim dalam proyek KTP elektronik (KTP-el) dimulai pada 13 November 2012. Kala itu, Sidang Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutus PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astra Graphia (AG) melakukan kongkalikong dalam tender KTP-el.
 
Sejatinya, selain PNRI dan AG, ada tujuh konsorsium lainnya yang ikut dalam lelang ini, yakni, Konsorsium Murakabi Sejahtera, Konsorsium Telkom, Konsorsium Transtel Universal, Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta, Konsorsium Berca, Konsorsium Solusi, dan Konsorsium I Forte. Tapi, pada Juni 2011, panitia lelang KTP-el menetapkan PNRI, AG dan Murakabi sebagai calon pemenang.
 

Konsorsium yang kalah melaporkan dua konsorsium, PNRI dan AG, ke KPPU atas dugaan persengkongkolan. Panitia lelang KTP-el juga dilaporkan karena terindikasi melakukan kolusi dalam proses lelang. Dua laporan itu terbukti dalam sidang KPPU.

 
“Yang terungkap itu, adanya persengkongkolan horisontal dan vertikal,” kata Ketua Majelis KPPU yang kala itu menangani kasus ini, Sukarmi, saat ditemui Metrotvnews.com di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 November 2017.
 
Komisioner KPPU Sukarmi. MTVN/Intan
 

Secara horisontal, KPPU menyatakan Konsorsium PNRI dan Konsorsium AG melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pelanggaran itu dibuktikan dari kesamaan metode usulan teknis, kesamaan kesalahan pengetikan, dan kesamaan produk-produk yang ditawarkan.
 
Sementara secara vertikal, PNRI terbukti mendapatkan fasilitas khusus dari panitia lelang berupa penyesuaian persyaratan supaya keduanya lolos di tahap pertama. Dalam hal ini KPPU memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ditindaklanjuti.
 
Atas pelanggaran itu, PNRI diharuskan membayar denda sebesar Rp20 miliar, sedangkan AG sebesar Rp4 miliar. Duit itu harus disetor ke kas negara.
 
Setelah melalui proses banding, pada 2013, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan KPPU. Bahkan, hingga Mahkamah Agung pun mengeluarkan keputusan yang senada, menolak kasasi KPPU. Tapi, di tangan KPK, kasus ini berlanjut.

Pengusaha yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Andi Agustinus alias Andi Narogong, diduga menjadi otak dalam pengaturan proyek ini. Andi tidak sendiri, dia “dikawal” Novanto. Keduanya diduga mengatur pengadaan proyek KTP-el.
 
Andi Narogong. ANTARA


Dalam persidangan dibuktikan, Konsorsium PNRI, AG, dan Murakabi, sengaja digolkan oleh Andi Narogong kepada panitia lelang lewat Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni.
 

Pada Februari 2011, Diah meminta Irman, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, dan Sugiharto, Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri, mengamankan tiga konsorsium yang dibawa Andi Narogong.

 
Oleh Irman dan Sugiharto, perintah itu dilanjutkan ke Ketua Tim Teknis proyek KTP-el Husni Fahmi dan Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kemendagri Drajat Wisnu Setiawan.
 
Belakangan, terungkap bahwa Konsorsium Murakabi – yang dipimpin PT Murakabi, terkait Novanto. Fakta itu diakui Mantan Direktur Utama PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono saat menjadi saksi dalam sidang pada 6 November 2017. Deniarto saat itu menjadi saksi untuk terdakwa Andi Narogong.

Deniarto Suhartono. MI
 

Menurut Deniarto, awalnya PT Murakabi dimiliki oleh keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi. Tak hanya itu, saham mayoritas PT Murakabi pun dikuasai PT Mondialindo Graha Perdana, yang dalam aktanya tercantum nama-nama keluarga Novanto sebagai komisaris dan pemilik sahamnya.
 
Setelah dimiliki Irvanto, Deniarto bilang, kepemilikan perusahaan berganti atas nama Reza Herwindo, putra Novanto. Terakhir, perusahaan beralih ke Deisti Astriani, istri Novanto. Bahkan, putri Novanto, Dwina Michaela, juga tercatat sebagai pemilik saham di PT Murakabi.
 
“Dwina itu anaknya Pak Novanto. Saya tahu juga dari akta yang ditunjukkan penyidik,” ucap Deniarto.
 
Akhirnya, Deniarto mengaku, dirinya membubarkan PT Murakabi pada tahun 2013 karena kasus korupsi KTP-el mulai mencuat.
 
“Iya betul, tahun 2013 waktu itu saya jadi dirut. Saya baca di koran bahwa (proyek KTP-el) bermasalah. Kalau tidak salah ada yang tidak beres,” ungkapnya.


 
Kalah lelang, Novanto menang
 
Konsorsium Murakabi kalah dalam proses lelang. Alasannya, spesifikasi teknis yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan.
 
“Kalau tidak salah dia (Konsorsium Murakabi) dikalahkan di level terakhir untuk pembuktian kualifikasi,” ujar Sukarmi.
 
Namun, saat itu KPPU tak dapat mengungkap hubungan antara PNRI dengan Murakabi. Pasalnya pihak terlapor hanya PNRI dan AG.
 
“Karena dia (Konsorsium Murakabi) sebagai saksi, maka yang kita lihat adalah apa yang dia dengar, dia alami dalam proses mengikuti lelang,” jelas Sukarmi.
 
Sukarmi menjelaskan, dalam proses penentuan pemenang lelang, KPPU hanya mengklarifikasi kepada panitia lelang soal alasan tidak lolosnya Murakabi. Persoalan syarat teknis jadi kendala yang disampaikan panitia.
 

Malah, menurut Sukarmi, Murakabi semestinya memenuhi kualifikasi yang ditentukan panitia. Namun Murakabi ‘terkesan’ bermain drama dalam proses lelang.

 
“Kalau kita lihat harusnya memenuhi kualifikasi, kenapa enggak penuhi syarat yang harus dipenuhi, kenapa enggak memasukkan (syarat) sehingga dia gugur,” terang wanita kelahiran Nganjuk itu.
 
Konsorsium AG dan Murakabi dijadikan sebagai perusahaan “penggembira” dalam proses lelang. Demikian akal-akalan Andi Narogong agar praktik lancungnya tak terendus. Lantas memenangkan PNRI.
 
Novanto, khusus drama lelang ini, disebut-sebut menerima Rp100 miliar dari Andi. Angka ini diluar bagi-bagi pelicin di parlemen dan Kemendagri, yang diduga sebesar 49 persen dari nilai proyek atau senilai Rp2,5 triliun.
 
Hal itu dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat membuka rekaman percakapan antara Sugiharto dengan Direktur Biomorf Johannes Marliem. Dalam rekaman terungkap adanya jatah uang proyek KTP-el untuk Novanto.
 
“Permintaan uang untuk Andi. Andi untuk bosnya, Setya Novanto. Pokoknya belum pasti (jumlah yang diberikan), tapi yang jelas, kalau bisa Rp100 miliar,” tutur Sugiharto dalam sidang lanjutan korupsi KTP-el pada 13 November 2017.
 
(COK)