Tetap Rukun Diguncang Isu Reklamasi

Wanda Indana    •    01 November 2017 21:19 WIB
Tetap Rukun Diguncang Isu Reklamasi
Pulau Tunda, Serang, Banten. (MTVN/Wanda Indana)

Metrotvnews.com, Serang: Siang itu, mendung bergelayut di langit. Dari atas kapal, Kapten Bana berteriak kepada empat anak buahnya. Pria jangkung itu meminta barang-barang penumpang segera diangkut ke dalam dek kapal.
 
“Cepat... cepat! Langit mulai gelap,” pekik Sang Kapten sambil menyembulkan asap rokok dari mulutnya.
 
Beras, sayur mayur, puluhan jeriken solar, kardus mie instan, dan barang-barang lainnya lekas ditumpuk jadi satu bersama puluhan penumpang di dalam kapal. Barang-barang yang dibawa dari Kota Serang itu akan dikirim ke Pulau Tunda.
 
Jarum jam sudah menunjuk ke pukul 14:10 WIB. Pelabuhan Karangantu, Serang mulai sepi. Kapal harus segera berangkat sebelum matahari terbenam. Lambat sedikit, gelombang laut di perairan Banten akan meninggi.
 
Kapal motor itu bernama KMP Tunda I. Satu-satunya kapal yang melayani penyeberangan ke Pulau Tunda. Pula, tidak setiap hari kapal itu beroperasi, hanya tiga kali seminggu; Senin, Rabu dan Sabtu. Kapal inilah yang kami tumpangi untuk menyeberang, Sabtu, 28 Oktober 2017.




KMP Tunda I. (MTVN/Wanda Indana)
 
Setelah dua jam perjalanan, hamparan pasir putih, rimbunnya hutan mangrove, juga barisan pohon kelapa mulai terlihat. Kami tiba di Pulau Tunda.
 
Pulau seluas 290 hektare ini dihuni sekitar 1400 jiwa penduduk, dengan jumlah kepala keluarga 460 KK, dalam satu desa bernama Wargasara. Secara administratif, desa ini merupakan wilayah Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten.
 
Tak banyak yang tahu, Pulau Tunda merupakan salah satu tujuan wisata. Soal keindahan bawah laut, pulau ini termasuk jagonya. Ironinya, kebanyakan orang mengenal Pulau Tunda karena namanya terseret dalam pusaran polemik reklamasi Teluk Jakarta.
 
Ya. Sejak 2013, di kawasan perairan pulau mungil ini, kapal besar pengeruk pasir laut kerap mundar-mandir, menambang, lantas dikirim ke megaproyek nan kontroversial itu. Tapi, sudah setahun terakhir ini aktivitas penambangan itu tak lagi terlihat.
Dermaga utama Pulau Tunda (MTVN/Wanda Indana)
 
Di sebuah warung, sekitar 20 meter dari dermaga, kami bertemu dengan Mandu, seorang ibu yang menyewakan rumahnya untuk tempat menginap alias homestay. Tak cuma itu, dia juga menyewakan perlengkapan snorkeling atau selam permukaan, dan selam dangkal.
 
Usaha itu digeluti Mandu sejak pariwisata di Pulau Tunda digencarkan. Hal serupa dilakoni tetangganya yang lain, yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan.
 
Menurutnya, kini, banyak nelayan menggunakan kapalnya untuk melayani wisatawan ketimbang mencari ikan. Tapi, kalau kunjungan wisatawan sepi, nelayan kembali pergi ke laut. Namun hanya di wilayah lautan dangkal.
 
“Kalau dulu, hampir 90 persen masyarakat di sini nelayan. Pulang sebulan sekali. Kalau sekarang, sebagian masih menjadi nelayan tradisional, sebagian lagi melayani wisatawan,” katanya.
 
Mandu yang senang bercerita tiba-tiba menjadi pendiam ketika perbincangan kami menjurus ke soal penambangan pasir. “Duh, penambangan pasirnya jauh dari sini. Saya tidak tahu kalau soal itu,” ujarnya dengan wajah bingung.
 
Kapal asing
 
Tiga tahun silam, berita akan adanya penambangan pasir di perairan Pulau Tunda muncul. Perangkat Desa Wargasara mengabarkan, kapal penyedot pasir segera menambang di sekitar Pulau Tunda.
 
Tak lama, kapal raksasa berbendera negara asing mulai tampak di pandangan para nelayan. Kapal penyedot pasir laut itu sudah berada di perairan jauh, bagian Barat Laut Pulau Tunda.
 
“Memang dari awal, mereka (penambang pasir) mau mengincar Pulau Tunda,” ujar Ketua RT 02 Desa Wargasara, Nadi, saat berbincang santai dengan kami, Minggu pagi, 29 Oktober 2017, di tepi dermaga.


Kapal pengeruk pasir Vox Maxima di areal reklamasi Teluk Jakarta. (ANTARA)
 
Sementara, di dalam desa, kabar penolakan penambangan pasir sontak menyebar. Isu Pulau Tunda akan segera tenggelam, semakin santer. Masyarakat cemas.
 
Suatu hari, di tengah kecemasan dan sederet berita mengerikan, sejumlah perwakilan perusahaan penambang pasir - PT Hamparan Laut Sejahtera (PT HLS), mendatangi warga.
 
Awalnya, masyarakat menolak. Namun, PT HLS terus meyakinkan bahwa aktivitas penambangannya aman bagi warga. Tidak akan sampai menggangu mata pencaharian nelayan. Terlebih, penambangan yang dilakukan telah mengantongi izin dari Bupati Serang.
 
Akhirnya, Nadi, perangkat desa, dan warga lainnya menyetujui adanya aktivitas penambangan pasir, dengan syarat dilakukan minimal 3 mil dari bibir pulau. Jika kesepakatan itu dilanggar, maka penambang akan menerima sanksi.
 
Sebagai kompensasi, warga menerima Rp 1.000 untuk setiap meter kubik pasir (m3) yang dikeruk. Dana kompensasi akan cair jika pengerukan sudah sampai 1 juta m3. Artinya, hampir setiap bulan, warga menerima uang kompensasi sebesar Rp 1 miliar.
 
 “Dari jumlah itu, 80 persen untuk warga, 20 persen untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Tunda,” ungkap Nadi.

Baca juga: Kecipratan Duit Reklamasi


Nelayan Pulau Tunda bercengkerama bersama wisatawan. (MTVN/Wanda Indana)
 
Tapi, ada sebagian warga yang tidak setuju dan berkeras menolak penambangan pasir laut itu. Mereka khawatir akan bernasib sama dengan nelayan Desa Lontar, sebuah desa di daratan Serang, yang aktifitasnya terganggu penambangan pasir PT Jetstar di perairan Lontar.
 
Kekhawatiran itu bahkan dirasakan langsung oleh Supardi, seorang nelayan yang kami temui di sekitar dermaga. Pria itu mengaku, sejak aktivitas penambangan pasir kala itu, tangkapannya berkurang. Mahfum, penambangan pasir tak jarang merusak Rumpon yang dipasang para nelayan.
 
“Kita sudah memasang rumpon berbulan-bulan, tapi rusak begitu saja,” keluh Supardi.
 
Berbeda dengan Supardi, nelayan lainnya, Idris, justru bersyukur adanya penambangan pasir di dekat Pualu Tunda. Kata Idris, selama tiga tahun terakhir, masyarakat justru mendapat banyak manfaat.
 
Kata Idris, tanpa adanya penambangan pasir, pendapatan menjadi nelayan juga tidak menentu. Belum lagi, nelayan harus mengeluarkan modal besar untuk berangkat ke laut. Hasilnya, belum tentu bisa menutupi modal yang sudah dikeluarkan.
 
“Saya butuh uang untuk menghidupi keluarga saya. Tahu sendiri pendapatan sebagai nelayan, apalagi nelayan tradisional, tidak rugi saja sudah bersyukur,” terang dia.


Idris, warga Pulau Tunda. (MTVN/Wanda Indana)
 
Selama dua tahun terakhir, Idris mulai perlahan meninggalkan profesinya sebagai nelayan. Dia lebih tertarik melayani pengunjung yang ingin ingin wisata memancing di Pulau Tunda. Apalagi, wisata di Pulau Tunda mulai berkembang, banyak memiliki tempat pemancingan.
 
“Kalau melayani tamu, hasil tangkapan ikan tidak mempengaruhi. Yang penting kita temani pengunjung mancing, setelah itu kita dibayar. Pendapatan sudah jelas,” pungkas Idris.
 
Harmonis
 
Kendati warga Pulau Tunda memiliki pandangan berbeda dalam menyikapi penambangan pasir. Namun, kerukunan antarwarga tetap terjalin. Tidak ada gesekan yang terjadi.
 
Nadi pun bersyukur, pro kontra di desanya berbeda dengan masyarakat di desa Lontar, yang sempat berujung konflik. “Warga di sini (Pulau Tunda) tetap rukun. Pro kontra sudah biasa. Setiap orang memiliki pandangan sendiri-sendiri. Semua saling menghargai pendapat masing-masing.”
 
Pembagian dana kompensasi, kata Nadi, adalah kuncinya. Bila disalurkan merata tanpa membeda-bedakan, konflik pun terjauhi. Di Desa Wargasara, Pulau Tunda, semua masyarakat menerimanya, baik yang pro maupun yang kontra penambangan pasir.
 
 “Di Pulau Tunda aman-aman saja,” pungkas Nadi.


(COK)