Ketika Miras Kian Langka

Wanda Indana    •    22 September 2017 14:23 WIB
Ketika Miras Kian Langka
ILUSTRASI: Minum bir sembari mengemudikan kendaraan. (MTVN/Mohammad Rizal)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kantor perusahaan yang kami datangi dua pekan lalu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, itu terkesan baru. Bau cat tembok masih menyengat hidung saat memasuki ruangan penerima tamunya. Pada beberapa sudut interiornya juga sekilas tampak anyar, seperti belum lama mengalami pemugaran.
 
Suasananya pun masih kosong melompong, tak terlihat aktivitas karyawan.  Ada logo perusahaan berbentuk belah ketupat berwarna biru terpasang pada dinding.
 
Merujuk data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementeriam Hukum dan HAM, alamat ini terdaftar sebagai kantor PT MMS, perusahaan pengimpor minuman beralkohol. Namun, tulisan pada logo perusahaan di dinding itu adalah PT MST.
 
Dugaan tentang MMS berpindah kantor langsung terkonfirmasi oleh keterangan seorang pria yang kami temui di pojok ruangan lain. “Kantor ini baru selesai renovasi. Saya tidak tahu perusahaan lama pindah ke mana,” ujar pemuda berkemeja warna cokelat yang tak mau menyebutkan namanya itu.
 
Seorang sumber Media Indonesia menengarai MMS kerap menyelundupkan minuman beralkohol kendati bersatus importir resmi. Berdasarkan penelusuran Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), MMS merupakan salah satu dari 16 perusahaan yang mengantongi izin dari Kementerian Perdagangan.
 
MMS juga memiliki pergudangan di Sentra Industri Terpadu, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Saat kami mendatangi gudangnya, pihak pengelola membantah tudingan mengenai perusahaan terlibat masalah penyelundupan minuman keras alias miras.
 
“Tidak benar itu. Kalau bermasalah, pasti sudah disegel kantor ini,” kata pria yang menolak disebut namanya itu.
 
Sambil mengebulkan asap rokoknya, ia menjelaskan bahwa selama ini MMS selalu mengimpor minuman beralkohol melalui jalur pembelian resmi. Ia mencurigai ada pihak tertentu yang menyatut nama MMS untuk mendatangkan minuman beralkohol di luar negeri secara ilegal. “Kami sih yang pasti-pasti saja. Kami tidak pernah lewat jalur illegal,” katanya.
 
MMS pun tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI). Semua anggota APIDMI telah mengantongi izin usaha untuk mengimpor minuman beralkohol.
 
Namun, saat dimintai tanggapan mengenai keberhasilan aparat kepabeanan yang bekerja sama dengan kepolisian menggagalkan penyelundupan, Ketua APIDMI Agoes Silaban hanya menyesalkan masih adanya oknum yang berbuat curang. Padahal, APIDMI telah menegaskan komitmen untuk mendukung upaya pemerintah memperketat pengawasan terhadap barang-barang ilegal.
 
“Saya heran masih ada yang melakukan penyelundupan di tengah semangat Bea Cukai dan Polisi untuk menghentikan penyelundupan,” kata Agoes kepada Metrotvmews.com.
 
Kerja sama aparat Kepabeanan dengan Kepolisian RI berhasil menggagalkan penyelundupan 53.927 botol minuman keras dari Singapura. Dalam jumpa pers di Jakarta, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi mengatakan, importasi miras ilegal itu masuk melalui Tanjung Pinang sebanyak lima kontainer menggunakan Kapal Motor (KM) Meratus Sibolga pada 26 Agustus 2017.
 
Dari kelima kontainer tersebut, dua di antaranya ditahan di Pelabuhan Sri Bayintan Kijang oleh Bea Cukai Tanjung Pinang. Sementara tiga kontainer lainnya ditahan di Pelabuhan Tanjung Priok.
 
Heru mengungkapkan, pelaku memakai modus baru, yakni memberitahukan secara tidak benar dalam dokumen pengangkutan barang. Para pelaku mengelabui petugas dengan menyatakan bahwa barang yang diangkut adalah plastik yang kemudian ditutupi sampah.
 
“Dari penindakan ini, sebanyak 53.927 botol miras ilegal yang nilainya mencapai Rp26,3 miliar telah diamankan. Dari penindakan ini, total kerugian negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp58 miliar. Saat ini penanganan perkara terhadap lima kontainer tersebut masih ditangani oleh Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC,” ujar Heru dalam keterangan tertulisnya yang diterima Metrotvnews.com, Senin 18 September 2017.
 
Heru menegaskan, sinergi pengawasan akan dilakukan secara konsisten dengan Polri dan Kementerian/Lembaga lain yang bertugas mengatur tata niaga. Hal ini dilakukan agar dapat tercipta iklim usaha dan persaingan yang sehat.
 
“Kami ingin mendorong para pelaku usaha untuk dapat menjalankan usaha secara legal. Hal ini dilakukan untuk mendorong terciptanya ekonomi Indonesia yang bersih, adil, dan transparan guna mengoptimalkan penerimaan negara untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Heru.
 
Hingga saat ini, DJBC dan Polisi masih mendalami kasus penyelundupan minuman beralkohol tersebut. Pembeli dan pemesan barang haram itu akan diincar.


 
Pasar gelap
 
Sebelum program Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) digencarkan, penyelundupan minuman beralkohol di berbagai pelabuhan di Indonesia sangat tinggi. Diperkirakan minuman beralkohol yang beredar di pasaran sebagian besar (90 persen) berasal dari pasar gelap atau black market.
 
Seorang pemilik restoran di salah satu hotel di Jakarta Selatan, Tiko Aryawardhana, mengakui bahwa minuman beralkohol ilegal kini memang lebih sulit didapat dibanding tahun lalu. Bahkan ia menyebut beberapa merek minuman keras saat ini juga sudah langka di pasar gelap.Kalaupun ada, selisih harganya tak jauh dari harga resmi.
 
Makanya, menurut Tiko, jika dalam pengelolaan stok minuman beralkohol di bar itu si pengusaha ogah beli di pasar gelap, ia bisa dapat cemooh dari kalangan pelaku bisnis food and beverage. “Beli barang resmi jadi dianggap aneh, wong selisih harganya memang hanya sedikit lebih mahal dengan yang ditawarkan black market,” kata dia.
 
Apalagi, sudah jadi rahasia umum bahwa pengawasan minuman beralkohol ilegal sangat lemah. Pembelian minuman beralkohol ilegal seperti sudah dianggap hal wajar. Biasanya, importir selalu menawarkan dua daftar harga minuman beralkohol, yang murah berasal dari pasar gelap dan yang sudah kena pajak dari jalur resmi. Bahkan ada pula oknum yang menawarkan minuman beralkohol hasil sitaan aparat Kepabeanan.
 
“Jadi, kalau enggak beli barang black market, pasti dibilang bodoh. Karena buat apa beli barang lebih mahal kalau bisa dapat murah dengan kualitas yang sama di black market. Tapi itu dulu, sekarang sudah tidak bisa lagi,” ujar Tiko yang sudah tiga tahun menjalani usaha hiburan malam.
 
Tiko mengaku setuju dengan program pemerintah yang gencar menghentikan penyelundupan minuman beralkohol ilegal. Sebab, pengetatan pengawasan minuman beralkohol ilegal membuat persaingan menjadi lebih sehat.
 
“Dulu pas masih gampang dapatkan barang black market itu memang banyak yang tidak fair. Saya selalu stok yang resmi, saya tak mau ambil risiko di barang non resmi. Tapi, capek-capek saya naikkan harga jual dan ambil profit sedikit saja ternyata yang lain santai banget pakai harga lama, barang mereka black market,” katanya.
 
Tiko pun meminta pemerintah meninjau kembali tarif bea dan cukai pada minuman beralkohol. Menurut pengamatannya, harga minuman beralkohol di dalam negeri jauh lebih mahal ketimbang di luar negeri.
 
Soal harga jual yang mahal ini, ia pun sering mendapat keluhan pelanggan yang berasal dari Eropa dan Amerika, yang notabene lumrah mengonsumsi minuman beralkohol. “Masa bule-bule yang jauh-jauh ke sini pas minum miras harus bayar lebih mahal?,” kata dia.
 
Ia menambahkan, persoalan ini seakan bertentangan dengan niat pemerintah memajukan industri pariwisata nasional. Seolah pemerintah tak berminat memperbanyak kunjungan wisatawan dari kedua benua itu ke Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa menarik kunjungan turis asing lebih banyak dibandingkan tetangganya, Thailand misalnya, jika untuk urusan harga minuman beralkohol saja amat tidak bersahabat di kantong mereka?
 
Selain itu, pemerintah juga mesti mengedukasi masyarakat tentang minuman beralkohol sebagai produk potensial dalam menunjang industri pariwisata serta dampaknya yang buruk jika mengonsumsi berlebihan.
 
Saat ini, Tiko harus memutar otak untuk menyisiasati harga minuman beralkohol yang terus melambung. Kata dia, manajemen memberikan harga murah untuk minuman beralkohol jenis bir. Strategi itu hanya sebagai umpan agar tempat usahanya tetap ramai. “Sebagai pemancing saja. Karena untuk bir, orang tidak peduli apakah itu dari black market atau jalur resmi. Ini strategi penjualan saja,” beber dia.
 
Tiko pun mengingatkan agar pemerintah juga memikirkan risiko dari kebijakan kenaikan tarif bea masuk minuman beralkohol. Sebab, kebijakan ini dapat mendorong pertumbuhan aktivitas perdagangan di pasar gelap yang menawarkan produk palsu semakin subur. Sebagaimana diketahui, ini justru berbahaya jika dikonsumsi. Tak jarang minuman oplosan merenggut banyak korban jiwa.
 
Ia menuturkan, baru-baru ini sering didatangi agen yang menawarkan minuman beralkohol merek impor dengan harga murah. Namun, agen itu mengaku perusahaannya berbasis di kota yang tidak memiliki pelabuhan. “Barang impor harga murah tapi penjualnya dari Bandung. Jelas saya tolak dong, kami tidak ambil barang yang sekedar murah, terlalu berisiko,” pungkas Tiko.
 
Selama ini, penyelundupan minuman beralkohol telah menguras penerimaan negara hingga triliunan rupiah. Agar tak ada lagi kebocoran, Presiden Joko Widodo, telah memerintahkan untuk mengamankan penerimaan negara dan mencegah upaya penyelundupan dengan peningkatan sinergi antar instansi pemerintah untuk dapat meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan ilegal di pelabuhan.
 
Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah menginisiasi program tersebut dengan membentuk satgas PIBT. Satgas PIBT diketuai oleh Menteri Keuangan dengan Dewan Pengarah dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menteri Perdagangan dan kepala Kantor Staf Kepresidenan. Adapun Direktur jederal Bea dan Cukai akan bertugas sebagai Ketua Harian.
 
Satgas PIBT berwenang melakukan pengumpulan data dan informasi dan membangun sistem pencegahan dan penertiban impor berisiko tinggi dengan Kementerian/Lembaga. Melakukan operasi tangkap tangan serta melakukan kegiatan evaluasi kegiatan penertiban impor berisiko tinggi.
 
 
 
(ADM)