Pelajaran dari PRRI

Surya Perkasa    •    09 Agustus 2016 11:04 WIB
Pelajaran dari PRRI
Sejarawan Asvi Warman Adam di depan lukisan "Bung Karno" karya Wachmat di Galeri Cipta 3, TIM, Jakarta. (ANTARA/Dodo Karundeng)

Metrotvnews.com, Jakarta: Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr Asvi Warman Adam, sempat terdiam ketika diminta menjelaskan pandangannya sebagai ahli sejarah nasional. Pertanyaan tentang apakah perlawanan para tokoh yang terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) bisa dikategorikan makar atau upaya kudeta, tidak langsung dijawabnya.
 
Setelah mengambil jeda sejenak, Asvi pun menuturkan bahwa terlepas dari apapun penyebab dan hasil akhirnya, meletusnya perlawanan PRRI terhadap Presiden Sukarno pada era Orde Lama tetap menjadi pelajaran yang berharga. “Kelamnya era PRRI kontra Pemerintah Pusat yang dipimpin Soekarno harus bersama-sama kita akui menjadi bagian sejarah Indonesia,” ujar Asvi dalam perbincangan dengan metrotvnews.com saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (1/8/2016).
 
Menurut Asvi, peristiwa PRRI yang berpusat di Sumatera dan dimotori oleh orang-orang Minangkabau pada kurun 1958-1961 sebenarnya wujud protes terhadap kebijakan ekonomi pemerintah RI di zaman Sukarno yang dianggap tidak memberikan perimbangan keuangan yang layak dan adil antara pusat dan daerah. Tokoh dan masyarakat daerah di luar pulau Jawa saat itu dikecewakan oleh kebijakan yang sangat memprioritaskan Jawa. Pemerintah pusat tak menggubris tuntutan untuk memberikan otonomi yang luas bagi daerah-daerah dalam rangka desentralisasi.



Pemerintah pusat pun memutuskan untuk mengatasi pergolakan daerah ini dengan tindakan tegas setelah ditunggangi oleh kepentingan militer. Apalagi, beberapa tokoh politik dari Jakarta mendeklarasikan PRRI semakin menguatkan stigma bahwa ini merupakan gerakan pemberontakan.
 
“Jadi PRRI itu gesekan kepentingan militer yang mendompleng ke kriris politik nasional, yang saat itu terjadi antara tokoh-tokoh perjuangan yang dulu berhubungan sangat dekat,” kata Asvi.
 
Latar belakang
 
Kabar tentang Hiroshima dan Nagasaki yang hancur oleh bom atom yang dijatuhkan tentara Sekutu disambut gegap gempita tokoh-tokoh pergerakan nasional. Peristiwa ini dipandang sebagai momentum untuk mengubah sejarah bangsa. Dengan memanfaatkan kekosongan kekuasaan di daerah pendudukan Jepang setelah Kaisar Akihito secara resmi menyatakan negaranya menyerah dan mengakui kekalahan dalam Perang Pasifik, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan secara mendadak didengungkan oleh duet Sukarno-Hatta selaku proklamator yang mengatasnamakan bangsa Indonesia.
 
Namun, permasalahan yang dihadapi bangsa ini tenyata tidak selesai dengan hanya menyatakan merdeka. Sesudah proklamasi kemerdekaan, terjadilah dinamika di kalangan masyarakat. Segala  perubahan drastis dalam masyarakat ini menandai era revolusi sosial, di mana muncul konflik bersenjata serta pergulatan diplomasi demi mewujudkan cita-cita Republik Indonesia berdiri, lepas dari penjajahan, dan bebas menentukan nasibnya sendiri.
 
Hiruk pikuk pada masa revolusi sosial ini digambarkan dengan situasi yang amat tidak stabil dan berdarah-darah. Bentrokan antar masyarakat, jika tidak boleh disebut perang saudara, timbul secara sporadis di pelosok-pelosok Tanah Air. Belum lagi rentetan pertikaian politik dengan pihak asing di kancah internasional, yaitu dengan Belanda yang ingin merebut kembali Nusantara sebagai bekas wilayah koloninya. Rangkaian peristiwa ini terjadi selama empat tahun pasca-proklamasi.
 
Upaya diplomasi tokoh-tokoh nasional dalam memperjuangkan kedaulatan negara baru berhasil menemukan titik terang pada penghujung tahun 1949.  Perundingan para delegasi yang terlibat dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, menyepakati sejumlah keputusan penting, salah satunya adalah Kerajaan Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.
 
Namun, sesudah itu Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meredakan suhu perpolitikan di dalam negeri. Memasuki era tahun 50an permusuhan antar partai begitu memanas serta saling sikut dalam persaingan memperluas pengaruh dan kekuasaaan. Terutama menyangkut perang ideologi membentuk negara, masing-masing di antara kelompok paham nasionalis, agama, dan komunis.
 
Sentimen negatif terhadap aliran komunis sebenarnya sudah terbentuk sebelum Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan. Pemberontakan yang dilakukan oleh anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama elemen kiri lainnya dalam organisasi bernama Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Madiun pada 1948, termasuk memproklamasikan berdirinya negara Soviet Republik Indonesia, telah menumbuhkan bibit permusuhan terhadap komunis, baik di kalangan agama maupun tentara.
 
Selain pejabat daerah terbunuh, banyak ulama dan prajurit yang menjadi korban tewas dalam Peristiwa Madiun 1948. Inilah “luka batin” yang melatarbelakangi sikap antipati Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan sebagian besar petinggi militer terhadap PKI.
 
Pemicu Peristiwa Madiun adalah desakan agar Amir Syarifuddin Harahap yang merupakan salah seorang tokoh PKI dicopot dari jabatan perdana menteri dan pimpinan kabinet karena dianggap gagal dalam perundingan dengan pihak Belanda. Amir yang menjadi negosiator utama delegasi Indonesia dalam perundingan yang digelar di atas kapal angkut Amerika Serikat bernama Renville dinilai tak berkutik saat Belanda menyodorkan konsesi-konsesi yang merugikan kepentingan nasional. Ia bahkan turut meyetujui kesepakatan Perjanjian Renville pada 17 Januari 1948 yang membuat wilayah RI hanya sebatas Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera.
 
Setelah perjanjian Renville, kabinet baru dibentuk dengan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri. Namun, Amir beserta kelompok-kelompok sayap kiri lainnya tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut. Pada masa pemerintahan Hatta, PKI melakukan pemberontakan dengan menyatakan perang dan membentuk negara komunis di Madiun. Gerakan ini juga didorong dengan kembalinya Musso ke Indonesia dan kekecewaan kelompok militer dan militan prokomunis yang mengalami reorganisasi dan rasionalisasi (pengurangan anggota) yang dilakukan kabinet Hatta. Kebijakan yang berdasarkan Dekrit Presiden Nomor 9 bertanggal 27 Februari 1948 ini memangkas kekuatan militer secara keseluruhan karena masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia. Kisruh politik antara sayap kanan (nasionalis) dan sayap kiri (komunis-sosialis) sebenarnya pernah berupaya ditekan Hatta lewat bernegosiasi dengan Amir Syarifuddin, tetapi ditolak karena tidak ada kesepakatan tentang jabatan. Hal ini diungkap Hatta dan dituliskan Soe Hok Gie dalam pada bukunya Orang-Orang di Persimpangan Kiri Jalan.
 
FDR melakukan gerakan untuk menguasai wilayah Jawa Timur saat pemerintahan Indonesia baru pulih dari Agresi Militer Belanda I. Pendudukan Madiun 18 September 1948 pun dijawab pasukan pro-pemerintah lewat operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948, yang dipimpin oleh Kolonel AH Nasution.


 
Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Masyumi sebagai partai Islam terkuat kala itu, dengan perolehan 20 persen suara pada pemilu 1955 dan mendapatkan 57 kursi di parlemen, merupakan salah satu yang paling sengit menghadang gerak langkah PKI.
 
“Peristiwa Madiun 1948 memang salah satu penyebab perlawanan Masyumi ke kelompok komunis sangat keras,” kata Yusril saat berbincang dengan metrotvnews.com, Jumat (5/8/2016).
 
PBB merupakan partai politik yang lahir di masa era reformasi dan menabalkan diri sebagai partai penerus ideologi Masyumi. Menurut Yusril, perseteruan antara Masyumi dengan PKI tidak mengendur meski pimpinan PKI sudah berganti. Setelah Musso dan Amir ditangkap dan diekseksui mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis pada Peristiwa Madiun 1948, DN Aidit diangkat sebagai pemimpin PKI yang baru pada tahun 1951.
 
Aidit sempat menyebut pergerakan PKI di Madiun 1948 yang dipimpin Musso dan Partai Sosialis sebagai tindakan kekanak-kanakan. Setelah di bawah kendali Aidit, alih-alih beroposisi, PKI malah melakukan terobosan pragmatis dengan menjadi pendukung Sukarno. Langkah ini berhasil mendongkrak citra PKI di masyarakat, sehingga dukungan suara pada pemilu 1955 memperkuat posisi PKI di parlemen. 
 
 “Marxisme adalah pedoman untuk bertindak, bukan dogma yang kaku,” ujar Aidit yang dikutip dari A History of Modern Indonesia since c. 1200 tulisan MC Ricklefs.
 
Politik dan ekonomi
 
Sebanyak 17 negara bagian dan daerah otonomi membentuk negara federal Republik Indonesia Serikat pada 1949 dan dibubarkan pada 17 Agustus 1950. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk, gaya pemerintahan parlementer diadopsi. Demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh daerah untuk pembentukan NKRI ini menjadi pendorong utama.
 
Tuntutan pembentukan konstituante dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Mohammad Natsir yang merupakan pendiri sekaligus pemimpin Masyumi menjadi perdana menteri pertama era NKRI atau kelima sejak Indonesia merdeka. Kabinet Natsir pun dibentuk dan bekerja mulai 6 September 1950. Namun, kebijakan Natsir yang mendorong pembentukan parlemen di daerah dinilai oleh golongan oposisi terlalu banyak menguntungkan Masyumi. Partai Nasionalis Indonesia (PNI), partai yang dipimpin Sukarno, berhasil menjatuhkan Kabinet Natsir melalui mosi tidak percaya yang digulirkan di parlemen. Natsir pun mengembalikan mandat kepada presiden pada 21 Maret 1951. Dengan demikian, usia pemerintahan kabinet Natsir hanya enam setengah bulan.


 
Pada masa sistem pemerintahan parlemen ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini. Pemerintah berkali-kali gagal bekerja, karena selalu dijegal di parlemen. Pergantian kabinet terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan silih berganti tiap periode menimbulkan keadaan yang tidak kondusif.
 
Di sisi lain, kegagalan pembangunan ekonomi yang dialami bangsa ini sangat dirasakan oleh berbagai golongan. Salah satunya adalah golongan prajurit yang merasakan kesulitan tersebut. Isu kesenjangan pusat dan daerah semakin mengemuka saat Kabinet Ali II berkuasa. Sistem birokrasi sangat berkaitan dengan partai politik yang sedang berkuasa. Sedangkan keinginan setiap daerah terhadap hak otonomi semakin kuat.
 
Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Daerah luar Jawa merasa tidak puas dengan keadaan yang ada, karena mereka menganggap bahwa dana alokasi untuk daerah dirasakan sangat kurang dan tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Pada akhirnya muncul upaya dari pihak militer yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh sipil untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. 
 
Ketimpangan ekonomi dan kekecewaan kepada pemerintah pusat yang diperkeruh dengan kemelut politik terkait sepak terjang PKI, menimbulkan pergolakan daerah.
 
 Memisahkan diri
 
Akhir tahun 1956, Sukarno telah sering mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap sistem parlementer yang ada dan berencana memperbaharui sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Sistem ini bakal memusatkan kekuasaaan pada presiden selaku pemimpin negara dan dijalankan dengan bentuk kabinet yang merangkul semua partai politik yang ada, termasuk PKI.
 
Keinginan Sukarno membentuk kabinet yang memadukan unsur nasionalis, agama, dan komunis (nasakom) menuai kontroversi. “Saat Sukarno membicarakan wacana ini, dia memanggil beberapa tokoh partai. Tapi ini ditolak mentah-mentah Masyumi. NU walau sempat tidak mau, akhirnya setuju. Terbentuklah Nasakom dengan NU sebagai perwakilan kelompok agama,” kata Yusril.
 
Ketika Sukarno semakin merangkul PKI, Hatta seolah menyingkir. Pada 1 Desember 1956 Hatta mengundurkan diri secara resmi dari jabatanya sebagai wakil presiden. Pecahnya dwitunggal Sukarno-Hatta memperburuk kondisi perpolitikan bangsa. Meski keduanya dikenal sebagai tokoh muslim nasionalis, namun pandangannya terhadap komunis ternyata berbeda. Sukarno cenderung ke Marxis serta bermain api dengan komunis, sedangkan Hatta cenderung ke Sosialis dan anti komunis.
 
Pernah terjadi percobaan pembunuhan Sukarno dengan granat pada akhir tahun 1957. Ahmad Fauzie Natsir, putra bungsu Natsir, menuturkan bahwa peristiwa itu membuat suasana politik lebih runyam. Pihak komunis menuduh pihak Islam yang mendalanginya. Hubungan pihak komunis sangat dekat dengan Bung Karno, dan selalu melakukan intimidasi.
 
“Rumah kami sering diteror. Kehidupan kami terusik,” kata Fauzie kepada metrotvnews.com saat ditemui di Jakarta, Rabu (3/8/2016).
 
Keluarga Hatta pun sempat merasakan pengalaman serupa. “Saat itu, rumah ini dilempari dan pagarnya dicoret-coret,” ucap Halida Nuriah Hatta saat berbincang dengan metrotvnews.com di kediaman, Jalan Diponegoro nomor 57, Menteng, Jakarta, Kamis (28/7/2016).
 
Menurut Halida, kelompok komunis memang tak segan meyerang siapa saja yang menjadi lawannya. Termasuk siapa pun yang berseberangan dengan Sukarno.  “Ide ayah soal koperasi pun ditentang habis-habisan, dinilai buruk,” kata Halida.
 
Peristiwa percobaan pembunuhan Sukarno itu bersamaan dengan desakan PKI agar pemerintah segera mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda serta mengusir bangsa Belanda kembali ke negerinya. Natsir menyarankan pemerintah tidak mengindahkan desakan tersebut. Namun, kata Fauzie, ketidaksetujuan ayahnya itu ternyata dibalas dengan sebuah tulisan berjudul “Natsir Goede Leerling Van Beerling” (Natsir adalah murid yang baik dari Beerling) pada koran berhaluan komunis. Pada waktu itu, Beerling adalah seorang guru besar fakultas sastra berkebangsaan Belanda. Suasana ini menyebabkan Sukarno dan Natsir makin berseberangan.
 
Sikap Sukarno yang menyetujui wacana ini dikritik Gubernur Bank Indonesia saat itu, Syafruddin Prawiranegara. Dalam surat yang dilayangkan ke Sukarno pada Januari 1958, Syafruddin mengungkapkan bahwa langkah terburu-buru menasionalisasi aset ini akan semakin memperenggang hubungan daerah dan pusat. “Akhirnya negara Republik Indonesia itu akan pecah menjadi seolah-olah beberapa negara,” tulis Syafruddin.
 
Apalagi, devisa hasil kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan daerah sejak Indonesia mendapat pengakuan kedaulatannya, justru lebih banyak dimanfaatkan pusat. Pergolakan yang menuntut 70% keuntungan ekspor diberikan kembali ke daerah pun belum sanggup dipenuhi oleh pusat. Konflik internal militer turut memantik gerakan disintegrasi nasional di daerah-daerah yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah. Beberapa panglima militer di daerah tersebut akhirnya membentuk dewan-dewan perjuangan yang mengancam bakal memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat jika tuntutan tidak terpenuhi.
 
Menurut Yusril, pada titik ini pemerintah mengutus Natsir, Syafruddin, dan Burhanuddin Harahap ke Padang untuk meredakan gejolak daerah yang didukung oleh dewan bentukan mantan petinggi militer. Antara lain seperti Dewan Banteng (Sumatera Tengah), Dewan Gajah (Sumatera Utara), dan Dewan Garuda (Sumatera Selatan). Namun, dewan-dewan itu tak bergeming dan amat ingin mendeklarasikan PRRI sebagai pemerintah tandingan.
 
 “Akhirnya kelompok sipil yang ditugasi ini untuk berkomunikasi terbawa arus,” kata Yusril.
Pembentukan dewan-dewan seperti Dewan Banteng, Dewan Gajah dan Dewan Garuda tidak dapat dihentikan pemerintah pusat.
 
Pada tanggal 9 Januari 1958 suatu pertemuan diselenggarakan di Sungai Dareh, Sumatera Barat, yang dihadiri oleh Letnan Kolonel Achmad Husein, Letnan Kolonel Ventje Sumual, Kolonel Simbolon, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Zulkifli Lubis. Sedangkan dari pihak sipil hadir antara lain adalah M Natsir, Sjarif Usman, Burhanuddin Harahap, dan Sjafruddin Prawinegara.
 
Beberapa literatur menyebut pihak sipil ikut serta mengkonsep pemerintahan tandingan yang mendelegitimasi Kabinet Djuanda. Beberap literatur menyebut hati kelompok sipil terbujuk karena kondisi daerah yang sudah sangat mengkhawatirkan.
 
Fauzie menyatakan, saat itu Natsir tak langsung setuju dengan ajakan kelompok anti Kabinet Djuanda. Namun, akhirnya ikut bergabung karena memikirkan nasib keluarga yang diteror di Jakarta dan satu alasan lain.
 
“Aba justru sebenarnya tidak ingin negara Indonesia terpecah. Aba ikut ajakan justru untuk memastikan mereka (dewan panglima) tidak memisahkan diri menjadi negara baru. Jadi bisa dibilang tokoh sipil tabaok rendong (terbawa arus-red),” kata Fauzie.
 
Pada tanggal 10 Februari 1958, diadakan rapat raksasa di Padang, Letnan Kolonel Achmad Husein dalam pidatonya di rapat raksasa itu memberi ultimatum kepada Pemerintah Pusat.
 
Tiga dewan ini kemudian melayangkan ultimatum atas Kabinet Djuanda yang dibentuk pemerintahan Sukarno. Mereka menilai Kabinet tersebut tidak dibentuk secara konstitusional sesuai dengan UUDS 1950. Ultimatum tersebut kemudian diberi nama Piagam Perjuangan Menyelamatkan Negara
 
Tuntutan dalam piagam yang ditandatangani Achmad Husein adalah: pertama, kabinet Djuanda menyerahkan mandat kepada presiden atau presiden mencabut mandat kabinet Djuanda. Kedua, presiden menugaskan Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubowono IX untuk membentuk zaken kabinet (kabinet ahli). Ketiga, meminta kepada Presiden supaya kembali kepada kedudukannya sebagai presiden konstitusional.
 
Sehari kemudian, 11 Februari 1958, sidang kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Djuanda menjawab ultimatum tersebut. Keputusannya, menolak memenuhi tuntutan dalam ultimatum tersebut dan memecat dengan tidak hormat Letnan Kolonel Achmad Husein, Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon. Komando Daerah Militer Sumatra Tengah kemudian dibekukan dan ditempatkan langsung di bawah KSAD.
 
Maka pada 15 Februari 1958, Achmad Husein pun mengumumkan berdirinya PRRI sebagai tandingan kabinet Djuanda. Dewan Perjuangan ini menyusun Kabinet sendiri dan memberikan tampuk kekuasaan kepada Syarifudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri.
 
Presiden Sukarno memutuskan untuk menghadapi Dewan PRRI dengan perang menggunakan senjata serta memerintahkan agar tokoh-tokoh PRRI. "Kita harus menghadapi penyelewengan tanggal 15 Februari 1958 di Padang dengan segala kekuatan yang ada pada kita,” kata Sukarno.
 
Deklarasi PRRI yang dilakukan dewan-dewan itu amat disesalkan oleh Hatta. “Ayah sempat bicara, kalaupun mau menyatakan pendapat kan tidak harus memisahkan diri. Masih banyak cara,” kata Halida.
 
Menurut Asvi, sebenarnya PRRI bukan gerakan separatis. Sebab, PRRI lebih layak disebut
kritik terhadap pemerintah. “PRRI saat itu tidak berusaha memisahkan diri. Namanya saja pemerintahaan, bukan negara. Jadi pada dasarnya mereka masih mengakui Sukarno sebagai presiden. Hanya tidak setuju dengan Djuanda,” kata Asvi.
 
Yusril menyatakan hal senada. Masyarakat diharapkan tidak gegabah memandang PRRI sebagai pemberontakan kelompok Islam (diwakilkan Masyumi dan ulama daerah) dan militer yang merongrong kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesian (NKRI. Karena, kenyataannya tidak seperti itu. “Ini kan tidak hanya Islam dan Masyumi. Ada PSI dan kelompok lainnya,” kata Yusril.
 
PRRI, ia melanjutkan, juga tidak bisa dikaitkan dengan gerakan pemberontakan suku Minangkabau. “Tidak hanya di Sumatera Tengah, tapi juga daerah lain ikut bergabung. Kebetulan saja memang pusat pemerintahannya di Sumatera Barat saat ini,” papar Yusril yang juga Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia tersebut.
 
Gerakan militer serupa juga terjadi di wilayah Indonesia bagian timur. Pada 2 Maret 1957 Letkol Ventje Sumual mendeklarasikan Perjuangan Rakyat Semesta disingkat Permesta yang berpusat di Makassar, ibu kota Sulawesi saat itu.
 
Selain itu, PRRI juga tidak lepas dari berbagai faktor yang menyebabkannya. Faktor politis dan ekonomis sangat berperan sebagai penyebab dari pergolakan ini. Posisi militer yang menentang pemerintah berusaha mengambil alih kekuasaan sipil setelah melihat berbagai kekurangan dalam berbagai kebijakannya
 
Kembali
 
Konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Sukarno membubarkan Konstituante melalui sebuah dekrit. Dekrit itu mengakhiri masa pemerintahan parlementer dan digunakan kembalinya UUD 1945. Dengan demikian, Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin.
 
Dekrit yang diterbitkan Sukarno ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat yang pada Waktu itu sangat mendambakan adanya stabilitas politik. Namun, dengan dikeluarkannya dekrit Presiden membawa dampak bagi partai politik di antaranya adalah kebebasan partai dibatasi dan pada saat itu Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.
 
Sukarno juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960. Keppres tersebut berisi pembubaran Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Namun pelaksanaan pembubaran itu harus dilakukan sendiri oleh Masyumi dan PSI. Jika tidak, mereka akan dicap sebagai bagian dari kelompok partai terlarang.
 
Operasi militer yang dilaksanakan menyebabkan PRRI tersudut. Ahmad Husein menyerah dan
melaporkan diri dengan pasukannya. Ia menyatakan pun bersumpah setia kepada Republik Indonesia pada tanggal 29 Mei 1961. Langkah ini disusul oleh tokoh PRRI yang lain, baik militer maupun sipil.
 
Pada 28 Agustus 1961, Syafruddin Prawiranegara melayangkan surat pernyataan bergabung dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Pernyataan ini dijawab oleh pemerintahan Sukarno lewat amnesti dan abolisi dengan Keputusan Presiden RI nomor 449 tahun 1961. Tokoh-tokoh penting lain seperti Natsir dan Sutan Syahrir yang bergabung belakangan ke PRRI turut kembali ke pemerintahan Indonesia. Seluruhnya menyatakan siap memberikan dan berkontribusi.
 
Namun, menurut Halida, ketika menyaksikan tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI seperti Natsir dan Syafruddin justru ditahan oleh pemerintahan Indonesia merupakan kenyataan yang paling mengusik batin ayahnya.
 
“Langkah ini membuat bapak Hatta sangat sedih,” kata Halida.
 


(ADM)