Lagu Lama Aset HB Jassin

Surya Perkasa    •    13 September 2016 16:08 WIB
Lagu Lama Aset HB Jassin
Lukisan sketsa potret HB Jassin di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. (MTVN/Surya Perkasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Tak berlebihan jika Gubernur DKI Ali Sadikin berangan-angan untuk menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan yang berbudaya. Sejak masa pergerakan perjuangan kemerdekaan, Jakarta memang sudah menjadi sentra komunitas sastrawan, budayawan, dan seniman yang punya potensi memajukan peradaban masyarakat Ibukota.
 
Salah satu nama yang menjadi pusat gravitasi sastra di Jakarta adalah HB Jassin. Pria kelahiran Gorontalo pada 13 Juli 1917 ini dijuluki “Paus Sastra Indonesia” karena prestasinya diakui sangat besar dalam memajukan sastra sebagai bagian budaya Indonesia.
 
Jassin diriwiyatkan sudah menekuni sastra sejak usia muda. Ia diajak Sutan Takdir Alisjahbana menjadi redaktur di penerbitan milik Belanda, Balai Pustaka. Jassin juga dekat dengan tokoh sastra Armijn Pane, yang memperkenalkannya pada kritik dan dokumentasi sastra.
 
Pada pertengahan tahun 70-an, Jassin telah mendokumentasikan puluhan ribu buku, majalah sastra, guntingan koran, rekaman, naskah drama, hingga catatan-catatan pribadi pengarang. Lantaran ingin mewabahkan kecintaan pada sastra ke masyarakat Jakarta, Ia pun rela koleksi pustaka sastra yang dimilikinya dibuka ke publik.
 
Sastrawan Ajip Rosidi ketika itu menggaet Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin untuk melihat-lihat koleksi HB Jassin. Ali Sadikin mengapresiasi Jassin lantaran mampu mengumpulkan “harta karun intelektual” sebanyak itu.Terpukau dengan koleksi yang telah disimpan HB Jassin, Ali Sadikin pun meresmikan Yayasan Dokumentasi Sastra (YDS)  HB Jassin pada 28 Juni 1976.
 
Lantas dokumen-dokumen penting sastra Indonesia milik Jassin pun dipindahkan ke tempat yang lebih layak, di sebuah gedung di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pemda juga memberikan subsidi untuk pemeliharaan dan pengelolaan  (sejak tahun anggaran 1977/1978) dalam bentuk hibah, dan namanya berubah menjadi Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin.
 
Hingga tahun 2013, PDS HB Jassin tercatat memiliki koleksi 21.300 judul buku fiksi, 17.700 judul buku non fiksi, 475 judul buku referensi, 875 naskah drama, 870 biografi pengarang, 130.534 kliping, 690 foto pengarang, 742 rekaman suara, 25 kaset rekaman gambar, dan 789 skripsi/disertasi sastra. Karena ruangan tidak mencukupi, bahkan beberapa koleksi masih tersimpan di dalam kardus-kardus
 
“Saya sempat disuruh mengurus yayasan sendiri, tapi saya bilang ke Pak Ali Sadikin. Jangan saya sendirian,” ujar Ajip saat berbincang dengan metrotvnews.com di Jakarta, Kamis (8/9/2016).
 
Koleksi sastra tersebut sempat beberapa kali pindah tempat. Bermula dari gedung Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta (Institut Kesenian Jakarta kini-red), lalu ke Gedung Arsip Jayakarta, berakhir di lantai dua gedung seluas 972 meter persegi yang berlokasi di belakang planetarium Taman Ismail Marzuki.
 
Pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Ali Sadikin pun memberikan hibah dengan harapan YDS HB Jassin menjadi pusat acuan literatur sastra nasional. Dia pun berharap kepala pemerintah setelahnya tetap melakukan hal sama agar budaya tak hilang dimakan gemerlap Ibu kota
 
“Kalau ingin menjadi gubernur yang baik, masalah kebudayaan harus diurus. Dia harus membangunnya, meperkembangkannya, harus merperhatikannya, walau dia bukan budayawan,” begitu kata Ali Sadikin pada acara peresmian Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin pada 30 Mei 1977.




 
Rezim berganti, pemerintah tetap peduli, koleksi HB Jassin terus bertambah. Walau demikian, bertahannya YDS HB Jassin bukan tanpa hambatan. Persoalan biaya berulang kali jadi soal.
 
Ketua Pelaksana tugas YDS HB Jassin, Abrory Abdul Djabar, mengatakan gedung yang ditempati kini pusat dokumentasi ini sudah terasa sempit, tak lagi mampu menampung koleksi. Aset sastra yang ada jadi banyak tak tertata karena keterbatasan ruang. Ruangan koleksi yang seharusnya dalam suhu terjaga teraksa panas dan pengap. Bukan apa-apa, pengatur suhu ruangan mati. Pada beberapa titik atap bahkan berlubang atau bocor.
 
“Gedung ini memang sudah tua,” kata Abrory.
 
Masalah ini sebenarnya sudah kerap diadukan pihak yayasan kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, perubahan tak banyak dirasakan dalam perjalanan sejarah pengelolaan PDS HB Jassin. Tahun demi tahun, kondisinya tak kunjung membaik.
 
Sempat ada wacana untuk menyerahkan pengelolaan PDS HB Jassin ke Pemprov DKI Jakarta. Tetapi, pertentangan selalu muncul sehingga tak pernah tercapai kesepakatan untuk mewujudkan usulan ini. Sampai sekarang, isu ini masih sekedar wacana semata.
 
Pada 20 Mei 2015, pengurus Yayasan PDS HB Jassin yang diwakili Ajip Rosidi, almarhum Hasan Alwi dan Ariani Isnamurit bertemu dengan Sylviana Murni selaku Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata DKI Jakarta. Hadir pula Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta di dalam pertemuan.
 
Dalam pertemuan itu disepakati bahwa Yayasan PDS HB Jassin akan bergabung dengan lingkungan Pemerintah DKI Jakarta yang operasional-administratifnya berada di bawah BPAD DKI Jakarta.
 
Tapi, tata laksana seperti ini sebenarnya sudah pernah dilakukan sekitar 15 tahun lalu. Ujungnya berakhir buruk, karena kepengurusan dari kelompok PNS tak bertahan lama. Pihak yayasan berkata, mereka hanya fokus ke pengadaan. Bukan pembenahan koleksi yang ada. “Semuanya dibuat jadi proyek,” kata Ajip.
 

Ketua Dewan Pembina Ajip Rosidi dan Plt Ketua Yayasan Abrory Abdul Djabar sebagai pengelola Pusat Dokumen Sastra HB Jassin, Cikini, Jakarta (MTVN/Surya Perkasa)
  
Hal ini pun disampaikan Ajip dan perwakilan yayasan ke Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Ajip yang menyatakan tak percaya ke PNS pun diamini Ahok yang berpikir tak jauh berbeda.
 
Dari pembicaraan beberapa kali, muncul kesepakatan untuk tetap menyerahkan pengelolaan ke yayasan dan Pemprov DKI Jakarta bertanggung jawab atas anggaran. Tapi, lagi-lagi pembicaraan ini alot dalam tarik ulur.
 
Kemudian, entah dengan alasan apa, PDS HB Jassin tidak mendapat anggaran untuk operasional tahun 2016. Menurut Ajip, Pemprov DKI Jakarta tidak mengucurkan dana ke PDS HB Jassin sejak awal tahun. Yayasan benar-benar terdesak karena tidak mampu lagi membayar gaji karyawan.
 
PDS HB Jassin meminta pemerintah membayar gaji sebelas karyawan mulai bulan Juni sampai Desember 2016. Tanggapan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah adalah meminta agar permohonan itu disampaikan dalam sebuah surat kepada Gubernur DKI Jakarta. Maka, tak menunggu lama pengurus pun membuat surat yang berisi permohonan bantuan dana bantuan untuk gaji karyawan yang nilainya Rp188 juta.
 
Meski begitu, nasib PDS HB Jassin dan harta sastra yang dimilikinya masih tak jelas. Menurut Ajip, sebenarnya masalah ini bisa dibenahi bila pemerintah dan publik lebih peka. Terutama mengenai kesadaran bahwa yang aset dikelola PDS HB Jassin bukan sekedar kumpulan kertas-kertas tak berharga.
 
“Semua ini warisan kekayaan sastra dan budaya Indonesia,” kata Ajip.
 
 


(ADM)