Sengkarut Film Indonesia

Coki Lubis    •    06 September 2016 03:59 WIB
Sengkarut Film Indonesia
Bioskop Grand dan Mulia Agung di kawasan Senen, Jakarta, kerap menampilkan film-film lawas. (MI/Ramdani).

Metrotvnews.com, Jakarta: Sejak pemerintah merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) untuk sektor perfilman pada Februari 2016 lalu, harapan dan opimisme tentang kemajuan industri ini pun turut berkembang. Dengan dikeluarkan dari DNI, maka peluang bagi pihak asing yang ingin menanamkan modalnya di industri perfilman Tanah Air kini terbuka lebar.



Sebelumnya, kepentingan DNI terkait industri film Indonesia adalah untuk melindungi industri film dalam negeri terhadap investasi langsung pemodal asing (Foreign Direct Investment/FDI). Secara umum, pertimbangannya adalah industri terkait masih kecil dan lemah, sehingga dikhawatirkan bila investasi asing masuk, maka akan mematikan kesempatan investasi lokal terhadap industri ini. Nah, begitu film dicabut dari DNI, tentu ruang gerak bagi investor luar negeri jadi lebih longgar. Termasuk misalnya, kemungkinan mendanai produksi film hingga 100 persen.

Jangan dulu kuatir investasi asing akan menyetir produksi film Indonesia. Jauh sebelum itu masih ada satu tantangan untuk menciptakan iklim yang kondusif di sektor perfilman. Karena, jika tanpa itu, sia-sia mengharapkan investor berbondong-bondong datang menanamkan modalnya.

Direktur Utama Perum Perusahaan Film Nasional (PFN), Abduh Aziz, menyatakan industri film nasional perlu evaluasi secara menyeluruh. Terutama soal bagaimana menyehatkan ekosistem bisnis.

Menilik dari aspek budaya, film lokal ditengarai belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kegelisahan pun bertambah dengan melihat kenyataan bahwa pertumbuhan jumlah bioskop yang dibarengi dengan peningkatan produksi film nasional yang berbanding terbalik dengan tren jumlah penonton. Baca: Film yang Kian Kehilangan Penonton

Menurut Abduh, penurunan penonton film di bioskop dalam negeri terkait dengan selama kurun lebih dari dua dekade terakhir pasar dibanjiri oleh film impor. Ini meyurutkan kegandrungan masyarakat Indonesia terhadap film produksi negerinya sendiri.

Oleh karena itu, Abduh mengharapkan upaya lebih gencar memperkenalkan film-film nasional kepada masyarakat. Bahkan, kalau perlu menghidupkan lagi kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk menayangkan film produksi sineas dalam negeri yang bertema pendidikan.

Pengenalan sastra Indonesia di sekolah-sekolah mampu membentuk karakter anak bangsa untuk mencintai sekaligus mengapresiasi karya-karya sastra nasional. Seharusnya, hal yang sama juga bisa diterapkan kepada film. Edukasi tentang film pun perlu ditanamkan sejak dini.

"Tidak diperkenalkan cara mengapresiasi film yang baik, lantas tiba-tiba diharapkan untuk menonton film Indonesia. Buat saya, ini sama saja omong kosong. Karena, sejak kecil yang mereka kenal adalah film-film asing," kata Abduh kepada metrotvnews.com, Jumat (2/9/2016).

Kondisi ini diperparah dengan ketidakberdayaan menandingi distribusi film asing. Perlu diingat, industri film Indonesia belum mapan lantaran tidak memiliki jaringan distribusi yang kuat. Jelas bisnis film Indonesia kalah mapan jika dibandingkan dengan film asing seperti Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan yang produktivitasnya tinggi ditunjang penyebaran layar bioskop mereka yang luas jangkauannya.

Dengan demikian, ini sumber persoalan distorsi pasar dan mandeknya perkembangan industri film Indonesia. Perluasan pasar dalam skala masif, dalam rangka mengimbangi ketimpangan kepemilikan layar, adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar lagi.

Produser sekaligus aktor, Tio Pakusadewo, meyakini bahwa film Indonesia bisa kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri apabila ekosistem industrinya dibenahi.

"Seperti india, Bollywood itu bisa hidup karena masyarakatnya," kata Tio saat berbincang dengan metrotvnews.com di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (31/8/2016).

Perkembangan jumlah penonton relatif paralel dengan penambahan jumlah layar. Dapat dipastikan bahwa faktor terbesar dalam dinamika industri film Indonesia adalah penambahan layar yang mengakibatkan perluasan pasar. Tetapi, perlu dipahami kegiatan distribusi erat hubungannya dengan modal. Untuk itu diharapkan adanya kerjasama dengan institusi finansial dalam negeri.

Selama ini, pencarian investasi untuk sebuah produksi film menjadi sangat kompetitif di kalangan produser film atau rumah produksi. kekuatan pasar lokal tidak mendorong terciptanya sumber investasi finansial melalui perbankan ataupun institusi finansial lokal lainnya. Perkiraan umum adalah karena tidak adanya ketersediaan data atau badan khusus di industri film yang memikirkan bagian struktur finansial ini.

Sejak berdirinya Cineplex 21 tahun 1986, para produser film Indonesia menggantungkan nasibnya pada satu grup ekshibisi dominan ini. Tidak adanya saingan usaha yang signifikan selama dua dekade telah meniadakan kompetisi yang sehat pada jenis usaha ekshibisi. Untuk itu, jelas dibutuhkan diversifikasi investasi lain untuk jenis usaha bioskop. Baca: Riwayat Jatuh Bangun Bioskop.



Tidak adanya persaingan bioskop, membuat profesi ini mati. Dan selama tidak ada ‘jaringan baru’ dalam jenis usaha bioskop, maka jenis usaha distribusi tidak akan berkembang. Oleh karena itu keputusan pembukaan jenis usaha distribusi sangat bergantung pada keputusan ekshibisi. Bila ekshibisi telah memiliki kepastian perluasan pasar, maka mempertimbangkan investasi asing untuk kegiatan distribusi menjadi relevan. Karena pada dasarnya, kegiatan distribusi adalah kegiatan jual beli konten film, maka kehadiran jaringan bioskop baru untuk keberadaan jenis usaha ini adalah harga mati.

Dengan begitu, rumah produksi atau produser-produser film Indonesia tidak perlu lagi disibukkan dengan urusan menjajakan karyanya secara langsung ke ekshibitor atau pemilik bioskop. "Bagaimana filmnya mau berkualitas kalau produsernya sendiri terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang non kreatif. Terlalu banyak meeting bisnis ketimbang meeting kreatifnya. Nah, ini kayak lingkaran setan," kata Abduh.

Menurut Abduh, soal ekosistem yang baik, Indonesia perlu belajar dari Korea Selatan. Pemerintahnya memiliki desain pengembangan indutri film yang jelas dan mampu dijalankan secara konsisten oleh para pemangku kepentingannya.

Dalam 10 tahun, Korsel membangun perfilmannya mulai dari pendidikan dan literasinya, sisi distribusi, hingga membangun bioskop, kemudian ekspansi mancanegara.  "Semua ditata. Mereka meyakini bahwa ini (perfilman) aset bangsa yang bisa kompetitif di dunia. Ada kepercayaan diri semacam itu," ucapnya.

Pemerintah Korsel juga menyediakan kebijakan yang mendukung, seperti kebijakan soal pinjaman lunak untuk film, dan penataan regulasi lain yang terkait. Salah satunya tentang screen quota system, sehingga film nasional tidak diturunkan begitu saja di tengah jalan oleh bioskop. Regulasi ini untuk menghindari keberpihakan bioskop terhadap film asing.

Termasuk pengenalan soal film nasional sejak dini, di Korsel pun apresiasi dan literasinya terintegrasi dalam kurikulum sekolah. "Target pasar utamanya itu dalam negeri. Hasilnya, angka box office di Korea itu empat kali jumlah populasinya. Artinya, satu orang bisa nonton dua sampai empat kali film yg sama. Jadi demand-nya itu dibangun," kata Abduh.

Sementara di Indonesia, yang populasinya kurang lebih 250 juta, hanya sekitar 10 persen yang memiliki akses bioskop. "Laskar Pelangi dan AADC (Ada Apa Dengan Cinta) 2, itu enggak sampai lima juta (penonton), kan? Nah, banyak daerah-daerah lain yang tidak punya akses terhadap tontonan seperti ini," ujarnya.

Pilar utama industri film di Indonesia adalah ekshibisi dan produksi. Sementara pilar distribusi tidak memiliki kontribusi sama sekali selama dua dekade terakhir.  Menurut Abduh, selain membentuk distributor film nasional, Indonesia juga perlu menghidupkan lembaga keuangan khusus untuk industri perfilman agar produser tidak terbebani dengan tetek bengek biaya produksi dalam berkreasi. Dengan begitu, kompetisi antar film Indonesia bisa semakin masif, beradu kualitas dan berkembang di tengah pasarnya sendiri.

Soal jumlah penonton yang merosot, menurut Tio, jumlah layar yang diperoleh film Indonesia ikut mempengaruhi. Indonesia pada era 80-an sudah memiliki jaringan 3.000 gedung bioskop, atau lebih dari 6.000 layar. Bisa dibayangkan perputaran dan permintaan filmnya. Industrinya pun bergairah, dan sudah tentu investornya mudah diyakini. Sekarang, kondisinya tidak sama lagi. Layar menyusut drastis, jumlah bioskop tak lebih dari 2.000, itupun terkonsentrasi di kota besar.

Kini, menurut Tio, semua produser mengejar Grup 21 sebagai satu-satunya pemilik bioskop terbanyak di Indonesia. "Bisa dapat 100 layar saja itu tidak mudah. Lucu, kan? Bagaimana industri mau berkembang?," kata Tio.

Artinya, bila memakai logika layar, jumlah penonton jelas terpengaruh. Produser meyakini bahwa masyarakat daerah lebih menyukai film nasional ketimbang film asing. Boleh jadi, bila film nasional disandingkan dengan Star Wars, masyarakat di daerah akan lebih memilih film nasional. Sementara di perkotaan akan dimenangkan Star Wars. Sedikit-banyak hal ini dipengaruhi kultur penonton.

Jadi, soal distribusi film yang tertumpuk di perkotaan saja sudah menjadi perkara tersendiri dalam rantai ekosistem perfilman. Dengan begitu, penonton Indonesia itu adalah penonton Jakarta dan kota-kota besar lainnya, yang kultur penontonnya minim literasi film nasional, terbiasa film asing sejak usia dini.

Komisi Film

Untuk mendorong jalannya ekosistem perfilman ini, kata Tio, yang dibutuhkan industri ini adalah komisi film, lembaga yang bisa mengoordinasikan antar sektor di ekosistem film maupun mengkomunikasikan masyarakat film dengan pemerintah serta industri lainnya.

Menurutnya, komisi film idealnya menjadi titik temu antara negara, bisnis dan produser film. Misalnya, pemerintah ada kebutuhan mempromosikan pariwisata, maka komisi film mengakomodasinya. Komisi film sebaiknya ada di daerah-daerah juga. "Itu sudah dipikirkan, blueprintnya ada, BPI (Badan Perfilman Indonesia) harusnya seperti itu, di Undang-undang ada, tapi tidak jalan," kata Tio.

Pakar perfilman yang juga dosen Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Arya Agni, jugamenyampaikan hal senada. Bahwa komisi film mutlak dibutuhkan sebagai difungsikan sebagai penjaga ekosistem sekaligus sebagai kurator. Juga menjadi penentu standar produksi film, mulai dari soal teknologi, sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya, hingga mengadvokasi kekayaan intelektual kreatornya.

"Semua film yang diproduksi sudah melewati regulasi komisi film. Di dalam komisi itu ya orang-orang film sendiri. Dengan begitu film akan tersaring dengan sendirinya, soal kualitas, standar produksi, dan lain-lain," kata Agni saat ditemui metrotvnews.com di Taman Ismail Marzuki, Kamis (1/9/2016).

Komisi film pula yang bakal membuat festival film mempunyai dasar penilaian objektif. "Ini kan salah satu komponen ekosistem. Bila tidak jalan, hasilnya seperti beberapa tahun silam. Pernah muncul kasus pengembalian Piala Citra (Festival Film Indonesia)," kata Agni.

Menurutnya lagi, bila bicara komisi film, sudah tentu fungsi itu diharapkan ada pada BPI. "Tapi BPI tidak kuat. BPI hanya menyelenggarakan festival," ucapnya.

Kondisi ideal adalah bila masyarakat film sudah mengevaluasi diri, rapi dalam mengorganisasi diri, distribusi berjalan, kualitas pekerja film meningkat, penelitian dan kajian-kajiannya mendalam, literasinya berkembang, tidak ada tumpang tindih sektor produksi, distribusi, dan ekshibisi, negara sudah menganggap industri perfilman adalah industri yang penting. Dengan demikian, secara keseluruhan ekosistem berjalan baik.

"Kesimpulannya, ekosistem sehat, investasi datang," kata Abduh.
 


(ADM)