Abdi Negara Tak Boleh 'Berwarna'

Surya Perkasa    •    13 Desember 2016 12:15 WIB
Abdi Negara Tak Boleh 'Berwarna'
Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) melakukan aktivitas di Gedung Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. (MI/Arya Manggala)

Metrotvnews.com, Jakarta: Mengabdi pada negara dan masyarakat menjadi sumpah mereka. Bekerja tanpa pamrih dan berpihak ke salah satu golongan menjadi sebuah keharusan.
 
“Apalagi sampai mendukung satu partai atau berat ke calon-calon yang ikut pemilihan umum,” kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi kepada Metrotvnews.com, Jakarta, Kamis (8/12/2016).
 
Menjaga netralitas pelayan masyarakat memang tak mudah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Politisasi kaum birokrat oleh petahana yang kembali maju dalam Pilkada masih acap terjadi. Calon penantang memanfaatkan sentimen anti petahan atau kedekatan identitas juga tak jarang terjadi.
 
Sofian menyebut temuan pelanggaran netralitas PNS pada tahun 2015 berjumlah puluhan. Walau laporan yang masuk per November 2016 ini berkurang setengahnya, jumlah ASN yang terungkap ini diyakini baru sebagian kecil.
 
Satu hal yang pasti, abdi negara seharusnya tidak berwarna karena bertentangan dengan semangat reformasi.
 
Harus netral
 
Banyak yang bertanya-tanya, “kenapa ASN harus netral?” atau “bukankah memaksa ASN menghilangkan hak politiknya sebagai warga negara?”. Pertanyaan ini pun dijawab oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur.
 
Asman menyebut keterlibatan PNS dalam politik praktis mengakibatkan PNS tak fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Secara tegas, tugas utama seorang ASN adalah melayani publik dengan profesional.
 
“Dengan terlibat politik praktis, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik karena ASN lebih disibukkan dengan urusan politik,” kata Asman kepada metrotvnews.com, Jakarta, Jumat (9/10/2016).
 
Berpolitik praktis akan membuat pegawai negeri akan terkotak-kotak untuk kepentingan kelompok tertentu. Akhirnya pelayanan ASN tidak akan maksimal.
 
Netralitas politik sebenarnya sudah menjadi bagian kode etik bagi aparatur sipil. Hal ini dituangkan di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 
Larangan keras bagi keberpihakan PNS pun dapat disanksi tegas. Mulai dari teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. Sanksi ini secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
 
Dalam PP 53/2010 itu juga telah diatur seluruh larangan bagi PNS untuk menjaga netralitasnya. Larangan tersebut mulai dari ikut serta dalam penyelenggaraan kampanye, mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, hingga sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.
 
“Aturannya itu sudah ada, dan jelas sanksinya. Sekarang kan tinggal PAN-RB yang membuat batasan yang lebih terang dan rigid,” kata Sofian.
 
 
Potensi besar
 
Selain perkara tugas utama, ASN juga acap kali menjadi sasaran politisasi demin mendulang dukungan. Baik partai politik atau calon kepala daerah. Pasalnya, tingkat pendidikan dan pengetahuan ASN relatif memadai, jumlah ASN yang signifikan, serta jaringannya tersebar di seluruh daerah.
 
Wajar, ASN memiliki fungsi strategis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah yang potensial disalahgunakan untuk membantu dan mempermudah pelaksanaan kampanye oleh petahan. Memanfaatkan fasilitas negara secara diskriminatif ke salah satu calon juga jadi alasan.
 
Namun, bukan berarti ASN tak hanya jadi objek politik. “Bisa si politisi mempengaruhi birokrasi. Bisa juga birokrasi sendiri yang menyodorkan diri. Karena dia (PNS) harus membuat perhitungan,” ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng kepada metrotvnews.com, Jumat (9/12/2016).
 
Takut dimutasi ke wilayah terpencil atau dicopot dari jabatan bila tak mendukung calon bisa jadi pendorong. Takut pemasukan tambahan berkurang bagi abdi negara nakal juga menjadi pemantik birokrat main politik.
 
Soal janji-janji surga atau ancaman dari calon menjadi alasan utama netralitas pegawai negeri acap tercemar.
 
“Belum lagi persoalan kemungkinan para orang-orang tua digeser orang muda yang lebih cekatan setelah UU ASN disahkan. Semuanya kan sekarang berdasarkan pencapaian, bukan ala susun paku seperti Orde Baru,” kata Sofian.
 
Antisipasi
 
Langkah antisipasi untuk menjaga netralitas memang harus terus dipertegas dan diawasi. Sosialisasi aturan dan imbauan untuk kepala daerah dan badan kepagawaian di pusat maupun daerah juga tak boleh berhenti.
 
Ada beberapa  peraturan yang mewajibkan PNS/ASN untuk menjaga netralitas, antara lain UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
 
Selain itu, PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS , serta SE Menteri PANRB No. 06/M.PANRB/11/2016 tanggal 28 November 2016 tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi ASN pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sevara serentak Tahun 2017.
 
Untuk mengingatkan kembali bahwa ASN wajib menjaga netralitas, Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 06/M.PANRB/11/2016 tentang  Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi ASN pada Pilkada 2017 juga sudah diterbitkan.
 
Sanksi menunggu jika ada ASN yang terlibat dalam kegiatan politik. “Kalau mau jadi calon atau berpolitik ya keluar dari PNS saja," ujar Menteri Asman.
 
Sanksi
 
Komisioner KASN Waluyo mengatakan setidaknya ada 30 pengaduan mengenai netralitas ASN dari Bawaslu yang sudah diproses. Sebanyak 20 diantaranya sudah dijatuhi sanksi.
 
“Hukuman sanksi paling berat diturunkan satu pangkat selama tiga tahun, lalu selama satu tahun. Ini tingkat hukuman sedang," kata dia.
 
Waluyo menuturkan, memang dari sebagia besar ASN yang dilaporkan hanya mendapat peringatan. Keputusan ini merupakan hasil telaah tim kepagawaian yang dibentuk dengan koordinasi bersama Bawaslu.
 
Menurun drastisnya laporan pelanggaran netralitas ASN ini cukup dipengaruhi oleh kewajiban petahana cuti selama berkampanye. Ditambah lagi aturan petahana yang tidak boleh melakukan rotasi dan mutasi jabatan enam bulan sebelum dan sesudah Pilkada.
 
Walau demikian, Ketua ASN Sofian Effedndi tak membantah kasus-kasus yang dilaporkan ini masih sebagian kecil dari kenyataan di lapangan. “Ini masih puncak gunung es. Kita yakin banyak juga dari mereka yang jabatannya rendah itu terpaksa ikut dan tutup mulut karena takut,” kata Sofian.
 
Sulit ditindak
 
Laporan tentang pelanggaran kode etik netralitas PNS dalam politik ini memang tidak habis-habis. Bukan tanpa sebab hal ini tidak berhenti terjadi.
 
Komisioner KASN Irham Dilmy menyebut aturan dalam UU Nomor 5/2014 tentang ASN dan PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin PNS masih lemah. KASN yang berwenang untuk menindak PNS nakal jadi tidak bisa bertindak selain memberi imbauan dan peringatan.
 
Contoh kasus yang sempat membuat publik bertanya-tanya yakni keterlibatan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Sylviana Murni. Saefullah dan Sylvi yang sempat digadang-gadang beberapa acara partai sebelum proses penetapan calon, tidak dapat diproses.
 
Dalam PP 53/2010, PNS baru bisa ditindak jika berpihak pada pasangan calon yang telah resmi ditetapkan sebagai calon. Jika calon belum resmi menjadi calon, PNS tidak bisa dijerat pasal pelanggaran tersebut. Hal ini merupakan celah untuk melakukan aktivitas politik.
 
“Jadi, hukum positif yang ada untuk asas netralitas PNS masih sangat lemah,” ujar Irham.
 
Baca: Sulit Tindak PNS tidak Netral karena UU Lemah
 
Menjawab lemahnya aturan, Kementerian PAN-RB yang dipimpin Asman mengaku telah memperkuat administrasi sanksi dan pengawasan. Mereka juga melakukan koordinasi lintas instansi yang sangat mempengaruhi pengawasan.
 
“Karena itu kami meminta para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk menciptakan iklim yang kondusif serta memberikan kesempatan kepada PNS untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas,” kata Asman.
 
Sementara itu, beberapa LSM melihat masalah sosial dan budaya di lingkungan PNS juga menjadi masalah tersendiri. Sikap tidak enak atau takut kepada atasan, serta masalah kedekatan kekeluargaan seringkali membuat netralitas PNS terkikis.
 
“Jadi bukan hanya pada saat momen Pilkada saja,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini kepada metrotvnews.com, Selasa (29/11/2016).
 
Baca: Lagu Usang tentang Netralitas PNS dalam Pilkada
 


(ADM)