Pengakuan Buzzer Politik

M Rodhi Aulia    •    07 September 2018 20:05 WIB
Pengakuan <i>Buzzer</i> Politik
Ilustrasi: Medcom

MALAM itu, di depan sebuah warung kopi di kawasan Jakarta Barat, pria yang kami nanti akhirnya datang. Dia seorang penggaung alias buzzer profesional di belantara media sosial. Tak hanya spesialis keperluan politik, tapi juga korporasi.



Meski sudah larut, pria itu tetap parlente, dengan kemeja lengan panjang yang menjadi gaya khasnya. Pembawaannya kalem dan ramah. Tak tampak kesan angkuh. Pekerjaan sebagai buzzer sudah dijalaninya sejak 2012. Sesuai nama profesinya, yang dia kerjakan adalah menggaungkan sebuah topik, dan mengelolanya hingga meluas atau viral.

Sebelum berbincang lebih jauh, pria itu berusaha memastikan kepada kami bahwa identitasnya tidak disebutkan dalam cerita ini.

"Ya, tugas buzzer menggaungkan atau mengamplifikasi topik tertentu di media sosial," katanya saat memulai perbincangan, Jumat, 31 Agustus 2018.

Syarat utama buzzer adalah jumlah pengikut akunnya. Paling tidak memiliki puluhan ribu pengikut.

Saat ini, diakuinya, banyak topik yang ramai (trending) memiliki muatan politis. Dan, hampir semua merupakan hasil kerja buzzer.
 

Bermain opini

"Pekerjaan buzzer itu untuk mengubah opini, menciptakan opini atau menantang opini," ungkap dia.

Seorang buzzer biasanya tergabung dalam sebuah tim. Minimal satu tim terdiri dari dua orang atau lebih.

Tim ini tidak melulu bekerja dalam satu ruangan. Bahkan di antara mereka bisa jadi tidak saling kenal. "Bekerja di mana saja. Masing-masing."

Meski begitu, di dalam tim selalu ada rapat arahan (briefing) secara berkala; harian, mingguan, atau dalam periode tertentu. Itupun tidak harus tatap muka.

"Kita bikin grup WA (WhatsApp). Misalnya buzzer A memainkan isu ini. Buzzer B memainkan isu yang lain. Buzzer C melakukan countering, dan buzzer lain memperbanyak kampanye tagar," bebernya.

Setiap buzzer diberikan keleluasaan membuat konten berdasarkan versinya masing-masing. Yang jelas, kerjanya dipantau dan dievaluasi.

"Karena setiap buzzer punya bahasa dan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Yang penting, bagi leader substansinya kena. Gambaran umumnya sampai," jelasnya.

Pria murah senyum ini mengklaim, pekerjaannya dalam mengamplifikasi topik, kerap berhasil. Ukurannya adalah menjadi trending topic di lini masa. Sayangnya, dia enggan membocorkan satu hasil kerjanya yang sempat menjadi trending.

Soal bayaran, setiap buzzer memiliki harga berbeda-beda, tergantung jumlah pengikut dan kemampuannya. Keaktifannya di media sosial juga menjadi ukuran.

Selain itu, harga buzzer juga tergantung durasi atau masa kerja yang diminta klien. Paling murah, kata dia, sekitar Rp25-30 juta.

"Paling harga segitu untuk dua orang dengan paket kerjaan selama sebulan. Tapi pernah juga saya menerima paket kerjaan senilai Rp300 juta. Itu biasanya harus ada DP terlebih dahulu," tuturnya.

Paket pekerjaan itu dimulai dari membentuk tim, menciptakan konten, amplifikasi, membalas alias countering isu, dan melaporkan perkembangan kepada klien. Kontennya bisa berupa teks, infografik, video, meme, foto-foto disertai keterangan dan artikel.

Selain itu, ada juga pekerjaan di luar paket. Cukup sederhana, seperti 'mencolek' (mention) akun dari pihak tertentu, dengan konten tertentu.

"Ada yang bayarannya per-tweet Rp100 ribu, Rp1 juta bahkan lebih," ungkap dia.

Sosok klien dari ranah politik biasanya adalah tim sukses (timses) kepentingan politik tertentu.

"Dan, bukan berarti orang partai. Tapi siapapun yang nyantol (di dalam timses tertentu) bisa mengorder pekerjaan," kata dia.

Pekerjaan buzzer tidak dalam waktu yang asal. Tapi biasanya terkait momentum yang disasar.

"Misalnya saat peresmian (tim kampanye nasional) kandidat Pilpres. Itu akan mulai ramai lagi. Momentum itu yang biasanya disiapkan," ujarnya.

Ihwal konten atau gambaran besar isu yang akan dimainkan ditentukan oleh klien atau elite timses. Koordinasi antara buzzer dengan timses harus kuat. Karena, koordinasi itu juga menentukan keberhasilan sebuah topik menjadi trending.

Soal penggunaan robot, dia mengaku sempat akrab menggunakannya. Namun, diakuinya, trend penggunaan robot tak lagi semenarik dulu.

"Karena (akun robot) terkesan cuma ganggu saja. Kontennya sama semua. Substansinya tidak ada. Kini orang beralih ke akun ogranik atau ada admin khusus di belakangnya," paparnya.

Meski akun robot dapat meningkatkan jumlah impresi, tapi tidak bisa memenuhi pencapaian opini yang ditarget.
 

Operasi medsos

Pengamat media sosial yang juga pendiri Drone Emprit - aplikasi intelijen media sosial, Ismail Fahmi, membenarkan adanya operasi di media sosial terkait isu politik tertentu. Operatornya berperan sebagai kepala tim buzzer yang sudah mengantogi arahan dan pemetaan.

Biasanya, operator dibantu oleh tim khusus yang memang bertugas menganalisa isu. Selanjutnya, tim teknis bekerja dengan memproduksi berbagai macam konten, seperti foto, meme, video, artikel dan lain-lain. Kemudian dipublikasi, diamplifikasi.

"Nah ini dengan menggunakan buzzer dan robot. Operasi ini dipantau dan dievaluasi terus-menerus demi tujuan tertentu," kata Ismail saat ditemui Medcom Files di kantornya, di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat, 24 Agustus 2018.

Seorang pegiat media sosial yang dikenal sebagai pendukung pemerintahan Joko Widodo, Permadi Arya alias Abu Janda mengamini ihwal operasi media sosial.

Menurutnya, operasi itu dijalankan oleh kelompok buzzer profesional, tidak memihak kepada satu kubu tetentu.

"Mereka (buzzer profesional) menjual (jasanya) kepada dua pihak. Kayak jasa konsultan. Aku dengar ada. Misalnya kita mau nge-buzzer. Ada fee-nya sekitar Rp4 juta atau Rp10 juta," kata Abu Janda kepada Medcom Files di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 29 Agustus 2018.

Namun, baginya, keberadaan buzzer bayaran merupakan hal yang biasa dan manusiawi. "Karena, di mana ada celah untuk mendapatkan uang, pasti ada yang mengkapitalisasi."

Abu sendiri mengaku dirinya sering dituduh sebagai buzzer bayaran terkait Pilpres 2019. Tapi dia tidak keberatan dengan tuduhan itu, karena belakangan ini cuitannya memang gencar membela Presiden Joko Widodo (Jokowi), calon petahana dalam Pilpres 2019 mendatang. Terkadang Abu juga terlibat dalam pertempuran opini dengan akun media sosial yang kotra-Jokowi.

"Tapi sampai detik ini, aku belum pernah menerima uang dari nge-buzzer. Penghasilanku sebagai influencer sudah cukup. Diundang menjadi narasumber di sana-sini," kata dia.

Hasil kerja tim buzzer profesional menurut Abu mudah diketahui, salah satunya muncul dengan isu yang seragam, atau paling tidak senada. Pula, bisa menangkis satu persatu tuduhan yang datang secara konsisten dan tertib.

Bahkah, sambung Abu, majikan atau penyandang dana buzzer itu mudah terlacak. "Pasti timses." Namun dia enggan merinci lebih lanjut siapa yang dimaksud timses tersebut.

"Itu rahasia dapur mereka (buzzer). Semua parpol pasti punya donatur," kata dia. Artinya, dana itu tidak secara langsung dari Parpol atau Capres/Cawapres, melainkan sponsor di luar keduanya.

Kendati dikenal sebagai Jokowi die hard, Abu mengaku belum ada ajakan kepada dirinya untuk bergabung menjadi buzzer profesional yang berbayar.

"Buzzer seperti itu punya kewajiban. Kalau aku sekarang bebas posting apapun yang intinya tidak ada ujaran kebencian dan hoaks," ucapnya.




(COK)