Kegalauan PNS dalam Pilkada

Coki Lubis    •    13 Desember 2016 11:43 WIB
Kegalauan PNS dalam Pilkada
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) didampingi Menteri Pandayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Asman Abnur hadir dalam rapat kerja yang membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak serta pengawasan terkait netralitas apar

Metrotvnews.com, Jakarta: Balas budi dan balas dendam menjadi kisah klasik yang hingga kini masih ditemui di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dipromosikan atau dimutasi ke wilayah yang jauh dari kediaman. Inilah dilema PNS saat Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tiba.



Namun, hukum sebab akibat juga berlaku di sini. Mengapa takut dimutasi ke wilayah terpencil atau jauh dari rumah? Karena kecilnya potensi pemasukan tambahan, atau mengancam karir? Apapun sangkaan negatif yang muncul, yang jelas inilah pintu masuk politisasi birokrasi di negeri ini. Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng, mengakuinya secara blak-blakan. Kata dia, birokrasi kita sulit untuk lepas dari politik karena hal tersebut. Itu sudah fakta umum.

"Bisa si politisi mempengaruhi birokrasi. Bisa juga birokrasi sendiri yang menyodorkan diri. Karena dia (PNS) harus membuat perhitungan, apalagi terkait posisinya," ujar Robert saat berbincang dengan metrotvnews.com, Jumat (9/12/2016).

Dalam kondisi ini, biasanya mereka yang dekat dengan masyarakat yang terlapor. Sebut saja Camat, Lurah, hingga Kepala Sekolah, menjadi tiga posisi yang banyak diadukan saat isu PNS tidak netral mencuat ke permukaan.

Fakta ini dibuktikan dengan laporan yang masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), lembaga non-struktural yang dibentuk sebagai pemantau profesionalisme ASN. Hingga saat ini, dari 50 laporan soal PNS yang tidak netral, sekitar 20-nya adalah jabatan yang memiliki hubungan dengan masyarakat secara langsung.

"Camat, Lurah dan Kepala Sekolah," ujar Ketua KASN Sofian Effendi kepada metrotvnews.com, Kamis (8/12/2016).

Dilema

Ketua Komisi II DPR RI, Rambe Kamarul Zaman, juga tidak menutup mata soal kondisi ini. Menurutnya, kegalauan ASN dalam Pilkada itu betul adanya.

Kata Rambe, kalau calon yang didukung seorang atau sekelompok PNS menang, tentu ada politik balas budi di sana. Hal ini sejak awal sudah diperbincangkan antara Calon Kepala Daerah, baik petahana maupun kandidat yang didukung petahana, dengan PNS di bawahnya.

Kalau tidak mendukung secara nyata, sambung Rambe, PNS yang itu akan terancam posisinya saat si calon Kepala Daerah menang. Kalau hasilnya si calon Kepala Daerah itu kalah, posisinya pun tetap terancam. Karena yang menang akan menandai PNS pendukung lawan politiknya. Satu sisi, takut ada pemutasian.

"Saya kira jelas, kalau dia Kepala Sekolah SD, itu pasti akan dipindahkan ke ujung jauh. Camat juga gitu," ujar Rambe kepada metrotvnews.com, Jumat (9/12/2016).

Sejalur dengan KASN, Ombudsman RI, lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, turut membuka temuannya terkait Pilkada kepada Telusur Metrotvnews.com. Ternyata, tidak sedikit restrukturisasi dalam Pemerintahan Daerah terjadi karena faktor Pilkada.

"Pasca terpilih pemimpin daerah, mereka mengubah jabatan, memindahkan, biasanya yang pendukung dikasih posisi. Nah, yang seperti ini banyak," ujar anggota Ombudsman RI, Ahmad Su'adi, Kamis (8/12/2016).

Su'adi menegaskan, masih banyak PNS yang berpersepsi bila tidak mendukung calon tertentu maka dia sulit mendapat perhatian Kepala Daerah yang ikut menjadi kontestan Pilkada. Pasalnya, persaingan karir di lingkungan PNS juga cukup kuat.



Sanksi

Dalam penjelasannya, Su'adi juga mengatakan, isu netralitas PNS muncul karena kontrol yang kurang kuat terhadap pelayan publik ini. Mengapa harus diawasi secara ketat? Karena dukung-mendukung dalam PNS akan berpengaruh pada profesionalismenya. Mereka berpotensi menjadi pelayan publik yang tidak adil.

Misalnya, kata Su'adi, saat seseorang diangkat karena kesetiaannya kepada kandidat, maka yang akan dia layani cenderung hanya para pendukung calon itu. Kedua, dia akan memperoleh keuntungan secara tidak profesional karena kesepakatan politik. Hal ini tentu merusak sistem yang seharusnya profesional.

"Sanksinya ada dalam Peraturan Pemerintah bila mereka berpihak. Tapi tidak ada pengawasan yang ketat," ujar Su'adi. Jadi, lanjutnya, mau tidak mau PNS berspekulasi. Kalau mereka tidak berpihak, apalagi berpihak kepada yang kalah, itu hampir pasti akan menjadi korban.

Hal yang sama diutarakan Rambe Kamarul Zaman. Baginya, peraturan sudah cukup sempurna. Ada Undang-undang, dipertegas oleh sejumlah Peraturan Pemerintah. "Sanksinya juga sudah cukup. Tapi masalahnya tidak dilaksanakan," katanya.

Pada sisi lain, Rambe mengatakan, menjatuhkan sanksi itu sulit bila yang memberikannya adalah orang yang satu profesi dengan pelanggar. "Lain soal bila pemberhentian politik kan. Itu berbeda," ujar Rambe.

Ya. Kesulitan itu juga diakui Robert. Alasannya, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang seharusnya menegakkan profesionalisme ANS, adalah Kepala Daerah. "Jadi, kalau dia (Kepala Daerah) yang berkepentingan, ya mungkin dibiarkan. Kecuali dia tidak maju lagi, mungkin akan ditindak (PNS yang tidak netral)," tuturnya.

Sementara itu, soal restrukturisasi PNS aturannya juga sudah ada, yakni, tidak diperbolehkan adanya promosi, mutasi maupun rotasi sebelum dan sesudah Pilkada. Namun, aturan ini diragukan efektifitasnya. Karena bisa saja restrukturisasi itu terjadi di luar waktu yang dilarang.

"Kalau peraturan yang melarang restrukturisasi enam bulan sebelum dan sesudah pemilu, untuk mencegah rotasi saja. Tapi tidak berarti politisasi birokrasi atau birokrasi yang berpolitik susah dicegah," ucap Robert.

Baik Robert maupun Su'adi berharap, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) dapat memperkuat pembinaan terhadap PNS. "Kemen-PANRB dapat memantau dalam jarak dekat dan memberikan penilaian, mana yang menyimpang dan mana yang tidak," ujar Robert.

"Ya. Kemen-PANRB. Karena pembinaan ada di sana," timpal Su'adi.

Birokrat berpolitik

Bila dirunut, dari hulu PNS itu sendiri sudah bermasalah. Kata Robert, selain politisasi birokrasi, birokrat berpolitik pun menjadi kesalahan yang diwajarkan.

Soal birokrat berpolitik, Robert mengajak kami untuk menyoroti posisi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Daerah yang ditunjuk saat Kepala Daerah menjadi kontestan Pilkada dan harus cuti. Terutama di Kabupaten/Kota.

Seorang PNS yang awalnya Kepala Dinas atau Eselon 2 di tingkat provinsi, ditunjuk menjadi Plt untuk Kabupaten/Kota. Dia, kata Robert, umumnya birokrat karir yang senior di tingkat provinsi.

"Biasanya, itu pasti punya hubungan politik dengan orang-orang di tingkat kabupaten/Kota," kata Robert.

Karena, sambungnya, dalam syarat penunjukan, PNS tersebut harus mengetahui kondisi daerah yang akan dipimpinnya. Sudah tentu yang ditunjuk adalah PNS provinsi yang berasal dari Kabupaten/Kota tersebut.

Berdasarkan temuan KPPOD, Robert mengatakan, Plt ini sering terlibat dalam kampanye salah satu Calon Kepala Daerah. Plt bisa berkampanye secara informal, bahkan formal, menggunakan kapasitasnya sebagai Plt Kepala Daerah.

"Informal, misalnya pesta resepsi pernikahan, diminta memberi sambutan, diselipkan pesan-pesan sponsor. Kemudian pada saat masa kampanye, dia hadir di arena kampanye. Sudah tentu kehadirannya itu memberikan pesan kepada publik bahwa si Plt sedang memberi angin ke seorang kandidat," kata Robert.

Apalagi di Pilkada 2017 ini, Plt memiliki bobot kewenangan yang sangat luas. Dia bisa mangalokasikan program, pendanaan, dsb, ke daerah modal. Daerah yang basis konstituennya cukup potensial untuk si kandidat tertentu.

"Jadi netralitas PNS itu dari hulunya sudah bermasalah," ujar Robert.
 


(ADM)