Mengendus Aroma Persaingan di Rembang

Mohammad Adam, Coki Lubis    •    04 April 2017 21:35 WIB
Mengendus Aroma Persaingan di Rembang
Aktivis lingkungan WALHI Riau melakukan aksi solidaritas peduli Kendeng dengan cara memasung kaki menggunakan semen di Pekanbaru, Riau. (ANTARA/Rony Muharrman)

Metrotvnews.com, Rembang: Ramah dan rukun. Kesan ini yang kami rasakan saat menemui masyarakat di Desa Timbrangan dan Desa Tegaldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah pada Jumat, 31 Maret 2017. Tidak ada konflik antara kubu masyarakat yang menolak dengan kubu yang mendukung kehadiran pabrik yang dibangun PT Semen Indonesia (SI) di situ, sebagaimana yang diisukan selama ini dan ramai dibahas di media sosial.
 
Terbayang, seandainya polemik ini tidak ada, tentu kerukunannya luar biasa. Inilah potret sosial kawasan pegunungan batu kapur di Rembang, yang berada di gugusan pegunungan Kendeng, yang terbentang di utara Jawa Tengah.
 
Kawasan ini sangat menggiurkan bagi pemburu kalsit. Mineral pembentuk batu kapur itu memang dibutuhkan untuk bahan baku konstruksi seperti semen dan beton. Kalsit juga digunakan untuk industri kimia, mulai dari cat, karet, plastik hingga kosmetik dan farmasi. Jadi tak heran bila banyak penambang batu kapur di sini.
 
Memasuki wilayah pegunungan, terlihat belasan pertambangan swasta saling berimpitan. Sudah sejak 1995 perusahaan-perusahaan itu beraktivitas di pegunungan Kendeng. Bekalnya adalah izin galian C dari pemerintah provinsi Jawa Tengah kala itu. Lahannya mereka dapat dari warga yang menjual tanah pertaniannya.
 
Tak jauh dari sana, setelah melintasi satu-dua bukit dan hamparan hutan jati, terlihat sebuah pabrik semen yang cukup megah. Instalasi pertambangan itu berdiri di atas lahan seluas 50 hektare milik SI. Pembangunannya baru rampung 2016 kemarin. Namun,  penambangannya belum boleh dilakukan.
 
Operasional pabrik ini terkendala oleh isu pelestarian lingkungan. Sejumlah masyarakat Kendeng melakukan aksi memasung kaki dengan semen sebagai bentuk protes sekaligus menolak kehadiran pabrik semen yang dianggap mengancam kelestarian alam pegunungan Kendeng yang menjadi sumber kehidupan mereka.
 
Unjuk rasa yang dilakukan oleh puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) itu mendapat sorotan setelah Patmi, salah seorang perempuan yang memasung kaki dengan semen, meninggal pada Selasa dini hari 21 Maret 2017. Patmi bergabung dalam aksi ini sejak Kamis 16 Maret.
 
Pada Senin petang 20 Maret 2017, sepulang dari aksi semen kaki di depan Istana Negara, Patmi mandi di  kantor YLBHI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Setelah itu, ia mengeluh kondisi badan tak nyaman. Lantaran Patmi kejang-kejang lalu muntah, staf YLBHI lantas membawanya ke Rumah Sakit St Carolus di Salemba. Pihak rumah sakit menyatakan Patmi meninggal pada Selasa 21 Maret 2017 sekira pukul 02.55 WIB karena sakit jantung.
 

Solidaritas terhadap petani Kendeng dan mendoakan atas meninggalnya Ibu Patmi yang menolak pembangunan pabrik Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. (ANTARA/Oky Lukmansyah)



Simpati dan ungkapan belasungkawa mengalir kepada kelompok pengunjuk rasa atas perjuangannya mengusir pabrik semen di Kendeng. Kematian Patmi pun turut menyedot perhatian pemerintah. Bahkan, tak kurang hingga Staf Kepresidenan Teten Masduki meminta Semen Indonesia menghentikan sementara proses penambangannya.
 
Pada sisi lain, pihak Istana pun mengimbau para demonstran untuk bersabar menunggu hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Ini sekalgius jawaban Istana atas tuntutan mereka agar izin lingkungan untuk pembangunan pabrik PT Semen Indonesia di Rembang, yang diterbitkan Pemda Jawa Tengah, segera dicabut.
 
JMPPK diinisiasi oleh seorang warga pati, Gunretno. Lembaga swadaya masyarakat ini meyakini pabrik semen Rembang dan kegiatan pertambangannya bakal merusak sistem sungai bawah tanah Pegunungan Kendeng yang menjadi penanda kawasan bentang alam karst (KBAK) di area cekungan air tanah (CAT) Watuputih.  
 
Adapun penetapan suatu wilayah sebagai KBAK diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 17 Tahun 2012. Regulasi itu menyatakan kawasan karst tidak boleh ditambang.
 
Penentangan bukan hal baru bagi PT Semen Indonesia. Sebelumnya, pada 2014, perusahaan plat merah ini juga sempat mengajukan izin pendirian pabrik dan penambangan di Kabupaten Pati, namun rencana itu dibatalkan. JMPPK berhasil merangkul warga Pati untuk menolaknya. Pembatalan itulah yang membuat BUMN ini melirik Rembang.
 
Di tahun yang sama, penolakan serupa dialami perusahaan semen lainnya, yakni PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang merupakan anak perusahaan PT Indocement. Namun belakangan, pada 2016, di tengah ramainya pro-kontra Semen Indonesia di Rembang, PT Asia Cement Pati (Semen Pati), yang juga anak perusahaan Indocement, berhasil mendapatkan izin kawasan tersebut. Saat ini Semen Pati tengah bersiap untuk melakukan investasi yang diperkirakan bernilai Rp7 triliun untuk pembangunan pabrik berkapasitas 4,4 juta ton di sana.
 
Kondisi inilah yang membuat sejumlah kalangan bertanya-tanya, mengapa JMPPK sangat masif menolak SI, sementara perusahaan lain dibiarkan melenggang. Baik perusahaan yang sudah dua puluhan tahun menambang di Rembang, maupun grup lain yang siap membangun pabriknya di Pati.
 
Seperti yang dipertanyakan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. "Pabrik yang di Rembang didemo, sementara yang di Pati dengan Indocement saya tidak melihat ada orang menentangnya. Ketika itu mulai saya pertanyakan kepada publik, kelompok kontra sinis lagi dan bilang bahwa kami juga menolak pabrik lain kok. Tapi, mana? Saya tanya, mana? Nggak pernah saya lihat itu muncul. kelompok penolak, yang orang-orang tahu, ya hanya ada di situ (Rembang),” kata Ganjar saat berbincang dengan Metrotvnews.com, Kamis 30 Maret 2017.
 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menerima sejumlah tokoh Sedulur Sikep yang menyatakan tidak menolak pembangunan pabrik semen di Kecamatan Sukolilo, Pati. (MI/Haryanto)


Terkait tudingan dan anggapan tersebut, Gunretno menepisnya. Ia menegaskan bahwa proses ia bersama kelompoknya menolak rencana pabrik semen telah dilakukan sejak 2006. "Jangankan di Rembang, saya konsisten mengawal penolakan pabrik semen di manapun di Jawa Tengah," kata Gunretno beberapa waktu lalu.
 
Kepada Najwa Shihab yang mewawancarainya saat menghadiri acara Mata Najwa di Studio Metro TV, Jakarta, Rabu 21 Desember 2016, pria yang akrab disapa Gun itu mengaku penolakan ini merupakan sikap yang lahir dari pengamatan terhadap dampak kehadiran pabrik semen di berbagai tempat. Ia menilai sepak terjang Semen Gresik alias Semen Indonesia patut dicemaskan lantaran selalu menambang kekayaan alam di pegunungan kapur tanpa mempedulikan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat petani.
 
Pada akhir 2006, Gun pernah menggalang warga masyarakat yang menganut ajaran sedulur sikep (kelompok petani Samin yang punya sejarah gerakan politik perlawanan sejak era pemerintahan kolonial Belanda) untuk aksi unjuk rasa menentang proyek Semen Gresik membangun pabrik semen ini di kecamatan Sukolilo, Pati.
 
“Kami sebagai sedulur sikep, kami punya pilihan hidup hanya sebagai petani. Jadi, untuk mencukupi kebutuhan hidup hanya sebagai petani. Nah, kami belajar dampaknya di tempat-tempat pabrik semen yang ada di Tuban, Jawa Barat, dan lain-lain,” kata dia.
 
Ia menambahkan, “kalau kami bicara yang ada di Sukolilo, kan belum berdiri, tapi kami tahu di tempat-tempat yang taruhlah Semen Gresik, awalnya kan pabrik di Gresik, setelah habis bahan bakunya pindah di Tuban. Lalu, Tuban bahan bakunya akan habis, mau (pindah) ke Rembang. Tapi, bagaimana di Gresik sekarang? Kan bisa dilihat.”
 
Hal senada diungkapkan oleh Suparmi, seorang petani jagung yang juga aktivis JMPPK di desa Tegoldowo, Kecamatan Gunem, Rembang, Jawa Tengah. Catatan kami saat menemuinya, Suparmi berulang-ulang menyebut pabrik semen harus ditolak. Alasannya, demi kelangsungan pertanian di pegunungan batu kapur itu. Bukan masalah air untuk sawah dan kebun, tapi dia mengkhawatirkan warga petani di desanya akan makin menyusut jumlahnya dan lama kelamaan tersingkir.
 
“Jawa Tengah itu katanya lumbung pangan, mengapa jadi ada pabrik semen. Pokoknya harus ditolak!” ucap ibu yang juga sempat mengecor kakinya di depan Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
 
Pertarungan gunung kapur
 
Sekretaris Perusahaan SI, Agung Wiharto, menduga pro-kontra pabrik semen di Rembang merupakan turunan dari persaingan bisnis industri semen di Indonesia. Dia menyiratkan bahwa BUMN sedang dikepung perusahaan semen asing, termasuk swasta nasional yang saham mayoritasnya dimiliki asing.
 
Bila ditotal, tahun 2017 ini kapasitas produksi Semen Indonesia (Semen Gresik, Semen Padang, dan Semen Tonasa) hanya 35%, sementara perusahaan semen asing maupun swasta sebesar 65%. Raksasanya adalah Indocement dan Holcim, sisanya pabrikan baru asal Tiongkok dan Thailand.
 
Indocement sendiri merupakan pemain lama, gabungan antara swasta nasional di bawah bendera Grup Salim dengan Heidelberg Cement Group, Jerman sebagai pemegang saham mayoritasnya. Sementara Holcim Indonesia, yang awalnya bernama Semen Cibinong, saham terbesarnya dimiliki Holcim Swiss.
 
Soal penguasaan pasar, Semen Indonesia kini memegang market share 42%. Angka yang menggiurkan untuk diincar dan diperebutkan, baik oleh pemain baru maupun pabrikan lama yang telah mapan. Artinya, dengan kapasitas produksi yang terkepung, pertarungan ini tentu tak ringan bagi Semen Indonesia.
 
Pada sisi lain, kondisi ini terbilang ironis ketika pemerintah sedang memperkuat infrastruktur dalam negeri. Semen, sebagai bahan utama konstruksi, tentu kehadirannya sangat diharapkan. Sementara BUMN-nya sedang 'digebuki'.
 

 
Holcim, misalnya, telah membangun dua pabrik di Kabupaten Tuban yang notabene markas besar Semen Indonesia. Di sana, Semen Indonesia memiliki empat pabrik dengan bendera Semen Gresik, yang kapasitas produksinya lebih dari 12 juta ton per tahun. Sementara Indocement bersiap membangun pabrik di Pati dengan kapasitas produksi 4 juta ton, di lokasi yang sama saat Semen Indonesia ditolak.
 
"Kami sendiri meski pabrik Rembang sudah jadi, utilisasi sudah mentok. Rembang dan Indarung penting bagi kami. Rembang karena Jawa ini dikelilingi pemain-pemain dunia. Di Jateng, meski dulu kami tidak punya pabrik, tapi kami menguasai 40 persen market share dan itu sampai sekarang. Dengan pabrik Tuban itu kami bisa menguasai Jateng. Jadi, kalau kami ada di Rembang, bayangkan daya dobrak kami di Jateng. Bisa habis semua, bung,” kata Agung kepada Metrotvnews.com di Jakarta, Jumat  31 Maret 2017.
 
Alasannya, ia melanjutkan, posisi Rembang dekat Semarang, Tegal, Pekalongan, Solo yang notabene merupakan pusat-pusat pertumbuhan. Dengan demikian biaya distribusi SI bisa efisien. “Kami bisa bersaing. Sementara, para kompetitor posisinya tidak strategis sehingga tidak efisien. Jadi, pabrik Rembang ini strategis sekali. Makanya, kalau banyak orang yang mengganggu kami, wajar,” kata Agung.
 
Boleh jadi, situasi inilah yang membuat Semen Indonesia ngotot melanjutkan pembangunan pabrik semen di Rembang kendati menghadapi gugatan hukum. Selain itu, investasi Rp5 triliun pun terlanjur diguyur demi berdirinya proyek Rembang. Alasannya, pabrik Rembang sangat strategis untuk menopang kekuatan Semen Indonesia. Kapasitas produksinya 3 juta ton per tahun.
 
Sejak awal SI optimistis proyeknya di Rembang bisa berjalan lancar. Tapak pabriknya berada di kawasan seluas 50 hektare, yang merupakan lahan tak produktif untuk pertanian. Selain itu, mereka juga berhasil membeli lahan warga seluas 250 hektare untuk cadangan bahan baku, dan 130 hektare untuk cadangan bahan baku tanah liat.
 
Dilema
 
Meski masyarakat desa pendukung pabrik semen di Rembang adalah mayoritas, namun, masifnya gerakan penolak berhasil membuat pemerintah dan Semen Indonesia menjadi aktor antagonisnya. Kondisi inilah yang disesali banyak kalangan. Salah satunya Bupati Rembang Abdul Hafidz.
 
Saat kami sambangi ke kediamannya, dia pun mencurahkan isi hatinya soal polemik di tengah warganya yang hingga hari ini ramai menjadi konsumsi nasional. Menurutnya, dahulu, rencana akan didirikannya pabrik semen sudah disosialisasikan.
 
Dari lima desa di wilayah lingkaran utama pabrik, dengan total 12 ribu warga, hanya 5% yang menolak. "Tapi saya tidak mau bicara mayoritas dan minoritas. Semua dihargai. Karenanya saya berkenan saja bila ada aksi-aksi, asal tetap saling menjaga, menghargai," kata Hafidz. Terbukti, situasinya cukup kondusif. "Pemberitaannya saja yang terkadang berlebihan, apalagi perbincangan di media sosial."
 
Dari sisi teknis dan perizinan, tentu dirinya berpihak kepada pemerintah selaku pemberi izin. Dia mengaku proses pemberian izin dari pemerintah itu tidak sembarangan, termasuk pelibatan pakar-pakar ekologi dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
 
Awalnya Semen Indonesia mengajukan izin 1.400 hektare. Setelah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), ternyata di sana ada 380 hektare yang difungsikan sebagai resapan. Akhirnya tinggal 1.100-an hektare.
 
Kemudian, dari hasil diskusi dengan pakar-pakar, direkomendasikan 900 hektare yang bisa digunakan. "Maka kami tarik lagi. Biar lebih aman, saya rekomendasikan hanya 800 hektare. Terus pascaputusan MA, kita tarik lagi hanya 300 hektare yang diizinkan. Jadi sudah diperas supaya aman betul," ucap Hafidz.
 
Perkara dampak lingkungan, Hafidz merasa kebingungan, apalagi bicara keberlanjutan air.  Pasalnya, sejak 1995 sudah ada 14 perusahaan penambang di lokasi yang kini berdekatan dengan Semen Indonesia, namun persoalan air tidak dikeluhkan. "Selama 20 tahun, air tidak ada kekurangan. Data SDA (Dinas Sumber Daya Air) kita, 2013 menurun, 2014 naik, terus sampai 2016 naik."
 
Malah tidak tanggung-tanggung, berdasarkan data yang ada, penambang-penambang kelas kakap di sana bisa membawa 4000-5000 ton kalsit ke luar daerah setiap harinya. Namun, warga dan LSM tidak mempersoalkannya. Apalagi gaya penambangannya boleh dikata kurang ramah lingkungan, tidak semutakhir rencana teknologi penambangan Semen Indonesia.
 
"Silakan dilihat, ada PT SAF, CCI, dan sebagainya. Kan tidak masuk akal, ada apa?" tanya Hafidz seraya menggeleng-gelengkan kepala.
 
Hafidz menyadari bahwa komentarnya rawan tuduhan negatif, namun dia tidak mempersoalkannya. Dia hanya memaparkan fakta dan merasa memiliki tanggung jawab secara moral ihwal investasi yang sudah dikucurkan negara. "Ini nasionalisme. Saya jelaskan lagi, yang mengeluarkan izin juga sudah benar."
 
Inilah yang terjadi. Pertarungan di sektor industri semen boleh dikata telah memobilisasi kontradiksi di tengah kelompok-kelompok masyarakat, khususnya warga desa, LSM dan perguruan tinggi. Ya. Persoalan ekologi memang penting. Tapi, apakah bijak bila sekadar dijadikan sampul pertarungan gunung kapur?
 
 
 


(ADM)