Ombang-ambing Warisan HB Jassin

Surya Perkasa    •    13 September 2016 16:24 WIB
Ombang-ambing Warisan HB Jassin
Seorang petugas menata buku sastra di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Jakarta. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Berjalan menyusuri rak demi rak di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, semerbak aroma khas kertas tua langsung menyergap indera penciuman. Ada sekitar 300 ribu koleksi sastra yang terdiri dari buku fiksi dan non fiksi, naskah dan buku drama, biografi pengarang sastra, kliping, rekaman suara, rekaman video, serta sejumlah dokumen lain tersimpan di tempat ini. Namun, sebagian besar kondisinya sudah sangat rapuh dan butuh perhatian. Tampak pada beberapa sudut sejumlah kardus berisi buku-buku, lembaran naskah, serta kliping yang dibiarkan menumpuk.
 
Amat memprihatinkan jika koleksi sastra yang berharga ini menjadi terbengkalai. Kepala Pelaksana PDS HB Jassin, Aryani Isnamurti, menjelaskan aset bersejarah yang tersimpan jumlahnya tidak sedikit. Pengelola PDS menghadapi kendala utama keterbatasan dana operasional. Antara lain meliputi biaya perawatan pustaka, penambahan koleksi baru, bahkan hingga beban upah karyawan.
 
Kegiatan fumigasi atau penyemprotan gas anti jamur dan serangga saja bisa menghabiskan biaya hingga Rp120 juta. Fumigasi ini termasuk langkah penting untuk melestarikan keutuhan koleksi yang dimiliki, agar terhindar dari kerusakan, atau setidaknya diperlambat proses kerusakannya. Tanpa ini, bakal banyak pustaka yang cepat lapuk, berwarna kuning dan berlubang-lubang teksturnya karena dikerat oleh serangga.
 
“Setiap tahun dibutuhkan dua kali fumigasi untuk menjaga karya yang tidak bisa dinilai harganya dari serangan hama perusak,” ujar Aryani kepada metrotvnews.com saat ditemui di PDS HB Jassin, kompleks Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (8/9/2016).
 
Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas Ketua Yayasan PDS HB Jassin, Abrory Abdul Djabar, mengeluhkan hal senada. Untuk upah sebelas karyawan, PDS HB Jassin memerlukan Rp322,8 juta per tahun. Belum lagi anggaran pengumpulan karya sastra hingga perawatan gedung. “Idealnya, setahun kami membutuhkan Rp3 miliar,” kata Abrory.
 

Ruang penyimpanan puluhan ribu karya Sastra berupa Buku, Naskah, serta Kliping di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin. (MI/Grandyos Zafna)



Terombang-ambing
 
Tidak sekali dua kali kendala finansial membuat PDS HB Jassin kesulitan. Sebab, subsidi tahunan dalam bentuk hibah dari Pemprov DKI belum mencukupi kebutuhan. Anggarannya pun tak selalu sama. Kadang naik, kadang turun. Jika beruntung, PDS HB Jassin menerima santunan dari pihak swasta yang peduli. Tetapi, bantuan ini boleh dibilang tak menentu datangnya. Terkadang donasi itu cukup menambal keuangan, selebihnya tidak.
 
Pernah PDS HB Jassin mengalami krisis keuangan sampai tak mampu bayar tagihan listrik. Sehingga, arus listrik sempat dicabut oleh PLN pada 1983. Kondisi ini menjadi perhatian media massa dan diangkat dalam pemberitaan. Polemik ini ramai dipergunjingkan dan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat, sampai akhirnya isu ini berhasil menyita perhatian pemerintah Orde Baru. Wakil Presiden Adam Malik yang merasa terpanggil kemudian memberikan dukungan dana saat menyambangi PDS HB Jassin.
 
Ketua Dewan Pembina Yayasan HB Jassin, Ajip Rosidi, menyatakan Adam Malik
menyumbang untuk keberlangsungan nasib pelestarian kekayaan pustaka sastra milik Indonesia ini. Sebagai tokoh yang punya pengalaman panjang berkiprah sebagai insan pers, Adam Malik tentu paham PDS HB Jassin merupakan perpustakaan sastra terlengkap di Tanah Air. Sayangnya, tidak semua tokoh maupun pejabat tinggi di pemerintahan punya pemahaman yang sama dengan Adam Malik.
 
Pasang surut hubungan dengan kepala pemerintahan pun turut mewarnai perjalanan nasib PDS HB Jassin. Ajip menyebutnya sebagai nasib terombang-ambing. “Apalagi sejak Orde Baru tumbang, pihak yang benar-benar peduli dengan kami itu susah dicari,” kata Ajip.

 
Masalah kesehatan keuangan ini pun tak kunjung membaik di era reformasi. Kondisi PDS HB Jassin yang juga menjadi tempat rujukan para pemerhati sastra Indonesia dari mancanegara ini seolah diujung tanduk. Sejak 2011 nasib PDS HB Jassin semakin tak jelas karena hibah dari Pemda dipangkas hingga Rp50 juta setahun. Jangankan untuk memperbanyak simpanan karya sastra, biaya operasional saja tidak bisa ditutupi.
 
“Apalagi, kami itu pemasukannya kan hanya bersumber dana sukarela dari yayasan, penyumbang, dan pemerintah. Tidak ada skema pemasukan lain,” kata Abrory.
 
Artinya, yayasan dan pihak pengelola tidak punya unit kegiatan bisnis atau usaha lain untuk menopang operasionalisasi PDS HB Jassin.
 
Hal yang cukup melegakan adalah ketika Joko Widodo selaku Gubernur DKI Jakarta menaikkan anggaran untuk dikucurkan ke PDS HB Jassin. Subsidi itu mencapai Rp1,2 miliar di tahun 2012, bantuan dana terbesar yang pernah diterima dalam sejarah PDS HB Jassin. Pada tahun berikutnya, subsidi diberikan Rp1,1 miliar.
 
“Tapi hibah itu turun drastis di tahun berikutnya,” kata Aryani.
 
Pihak yayasan mencatat, kunjungan Gubernur Jokowi melihat koleksi HB Jassin adalah  menyoroti bahwa semua ini sangat bernilai tetapi disimpan di tempat yang kurang baik.
Metode pengarsipan pustaka masih bergaya lama dan belum digitalisasi.
 
Baru sebentar keluar dari himpitan keuangan, masalah kembali mendera. Pemda DKI Jakarta harus membatasi penyaluran bantuan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial keluar.
 
Aturan itu melarang pemberian hibah pemerintah daerah kepada suatu lembaga atau badan hukum lebih dari tiga kali. Dampaknya, belakangan ini pihak pengelola PDS HB Jassin mengaku subsidi itu tidak mengalir lagi. Pemda DKI Jakarta pun dianggap abai pada tanggung jawabnya.
 
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memang mengakui terpaksa menghentikan subsidi tersebut. Namun, gubernur yang akrab disapa Ahok ini mengusulkan PDS HB Jassin masuk dalam pengelolaan Pemerintah Provinsi, melalui Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI Jakarta. Dengan begini, menurut Ahok, PDS HB Jassin bisa tetap terbiayai.
 
Tawaran itu disambut setengah hati. Pengelola PDS  HB Jassin masih tarik ulur menyerahkan aset ke Pemprov DKI. Alasannya, khawatir koleksi pustaka tidak tertangani dengan baik dan Pemprov menyerahkannya pada pihak ketiga (outsource), kemudian memutuskan hubungan kerja dengan para pemelihara saat ini.
 
Maka, kontan saja alasan ini membuat Ahok geram, hingga blak-blakan soal hibah ini yang berasal dari dana operasional gubernur. Ahok kecewa karena hibah Rp1 miliar tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Baca: Ahok Pakai Dana Pribadi Biayai Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin

Dukungan swasta
 
PDS HB Jassin mengharapkan dukungan dan kepedulian pihak swasta setelah menyadari peliknya masalah mendasar dalam pengelolaan yayasan ini selama puluhan tahun. Dengan demikian, pengelolaan koleksi PDS HB Jassin tidak perlu ditanggung dan diambil alih oleh pemerintah.
 
Menurut Ajip, sebenarnya masalah ini bisa dibenahi bila pemerintah dan publik lebih peka. Terutama mengenai kesadaran bahwa yang dikelola PDS HB Jassin bukan sekedar kumpulan kertas-kertas tak berharga. Tapi, warisan kekayaan sastra dan budaya Indonesia.
 
“Bangsa yang lupa dengan budaya dan sastranya adalah bangsa yang tidak beradab,” kata Ajip.
 
Mengutip penggalan bait puisi bernuansa satir karya Taufik Ismail yang berjudul Kupu-kupu dalam Buku menjadi relevan dalam menggambarkan suasana keprihatinan PDS HB Jassin mengenai masa depan budaya dan sastra Indonesia.
 
Ketika berjalan sepanjang gang antara rak-rak panjang di perpustakaan,
kulihat anak-anak dan remaja sibuk membaca dan menulis catatan,
dan aku bertanya
di negeri mana gerangan aku berada
 



 


(ADM)