Lahan Terbatas Makam Jakarta

Surya Perkasa    •    20 Juni 2016 17:42 WIB
Lahan Terbatas Makam Jakarta
Seorang petugas membersihkan makam di TPU Tanah Kusir, Jakarta. (FOTO ANTARA/Nailin In Saroh)

Metrotvews.com, Jakarta: Kehidupan bagi warga DKI Jakarta tak mudah. Setiap hari merupakan tantangan yang harus dilalui. Beragam hal soal perkara ekonomi hingga masalah sosial harus dipikirkan warga Jakarta. Sebagian bertahan, sebagian terpaksa mengalah ke kerasnya kehidupan Ibukota. Wajar jargon “Ibukota lebih kejam ketimbang ibu tiri” muncul.
 
Bahkan masalah itu tak selesai saat seorang warga kota yang tengah dipimpin Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama ini menghembuskan nafas terakhir. Benar. Hingga mencari rumah peristirahatan terakhir pun jadi persoalaan bagi warga Ibukota.
 
Warga asli sekitar Jakarta mungkin masih bisa membawa jenazah orang tercintanya untuk dikuburkan di kampung halamannya. Warga yang memiliki rezeki berlebih pun akan rela mengeluarkan anggaran puluhan juta rupiah untuk menggunakan jasa angkut peti mati dari maskapai penerbangan.
 
Namun untuk masyarakat golongan kelas menengah ke bawah yang memiliki pendapatan rendah, opsi tersebut tidak bisa menjadi pilihan. Persoalan seputar makam di Jakarta ini pun sebenarnya sudah menjadi cerita lama. Adalah persoalan pungutan liar (pungli) dan keterbatasan aset makam yang seringkali jadi persoalan.
 
Akhir-akhir ini, Dinas Pertamanan dan Pemakaman (Distamkam) Provinsi DKI Jakarta juga menjadi sorotan publik karena Gubernur Ahok meradang perihal penemuan makam fiktif. Buntutnya, Kepala Distamkam yang lama pun dicopot.
 
Banyaknya persoalan di tata kelola liang lahat Ibukota ini pun diakui oleh Kepala Distamkam DKI Jakarta yang baru, Djafar Muchlisin.



“Pungli ini kita sudah sama-sama tahu terjadi di lapangan. Akan berusaha bisa kita pangkas segera dam kembali ke aturan. Masalah makam fiktif juga sudah diperitahkan untuk diselesaikan. Kita sudah bentuk tim,” kata Djafar usai dilantik di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (17/6/2016).
 
Jajaran pegawai negeri sipil (PNS) Distamkam DKI Jakarta pun mau tak mau harus bekerja ekstra karena tengah menjadi perhatian publik. Bahkan pejabat Distamkam DKI Jakarta tak segan-segan akan menindak PNS dan pekerja harian lepas (PHL) pemakaman yang bermain.
 
“Kita akan segera tindak sesuai prosedur. Kita sudah copot dan mutasi beberapa oknum yang terbukti melakukan permainan di lapangan,” kata Kepala Bidang Pemakaman Distamkam DKI Jakarta, Siti Hasni kepada Metrotvnews.com pada pekan lalu.
 
Ini jadi bukti ranah sakral masih saja jadi bahan permainan uang. Benarkah masih ada manusia yang punya hati memeras ahli waris yang tengah dilanda duka? Cari untung di tengah duka?
 
Rasa was-was berkecamuk saat motor memutar arah ke gerbang TPU Rawamangun. Di bagian atas gerbang, tergantung sebuah spanduk ukuran 3x1,5 meter. Spanduk berwarna kuning dengan huruf hitam dan merah menyala tersebut mengumumkan harga retribusi makam yang resmi.
                                                  
Blok AAI Rp100 ribu, Blok AAII Rp 80 ribu, Blok AI Rp 60 ribu, Blok AII Rp40 ribu, dan Blok AIII tidak ada retribusi. Retribusi berlaku untuk 3 tahun. Pengurusan izin dilakukan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kelurahan. Pembayaran lewat Bank DKI.
 
Warga miskin dapat menggunakan makam tanpa retribusi dengan melampirkan surat keterangan. Demikian isi pengumuman. Kendaraan yang sempat terhenti pun kembali dihidupkan.
 
Memasuki gerbang dan meniti jalan pemakaman, di kiri dan kanan terlihat kuburan berumput hijau dengan nisan-nisan dari batu berplakat hitam terhampar rapi. Makam-makam yang basah habis diguyur hujan, jauh dari kesan kumuh dan tak terurus.
 
Metrotvnews.com memarkirkan kendaraan tepat di depan Kantor Pengelola Makam. Suasana kantor terlihat sepi. Hanya terlihat satu dua orang keluar masuk. Di teras kantor, terlihat seorang pria berkaos putih tengah mengutak-atik gulungan kabel. Ia memperkenalkan dirinya dengan nama Yusuf dan menawarkan bantuan mengurusi keperluan pemakaman.
 
Kami pun berkisah tengah berniat untuk mencari informasi seputar makam. Terutama soal biaya.
 
“Abang ada keluarga di sini? Karena enggak ada lagi yang kosong bang. Di sini (TPU Rawamangun), ato empat TPU lain di sekitar sini juga sudah penuh. Tinggal sistem tumpang,” terang pria bersungut tipis yang kira-kira sudah memasuki usia kepala empat tersebut.
 
Yusuf menjelaskan beragam syarat administrasi untuk makam sistem tumpang. Mulai dari surat keterangan kematian yang dikeluarkan rumah sakit atau puskesmas, surat keterangan dari kelurahan, surat kesediaan dari keluarga dan sertifikat yang makamnya ditumpangkan, hingga bukti pembayaran untuk nantinya dijadikan sertifikat baru.
 
“Tapi ya itu tadi. Cuma bisa tumpang di sini bang. Kalau mau tanam (buat makam-red) baru, agak susah. Apalagi kalau enggak ada keluarga yang dikubur di sini,” kata Yusuf.

“Maksudnya bagaimana bang? Kalau bayar bisa masuk? Memangnya berapa?”
 
Yusuf yang tengah memotong dan mengupas kabel pun terdiam sejenak. Jawabannya pun menjadi sedikit gagap.
 
“Yang biasanya aja gimana bang? Biar bisa jadi patokan,” kami memancing jawabannya.
 
“Aa, em. Biasanya sih 600 ribu per makam yang kerusak waktu ngubur. Hm, gimana ya. Aduh saya takut salah jawab bang. Nanti dibilang kemahalan,” ucap Yusuf gelapan.
 
“Ah. Nah itu Bang Pri. Koordinator makam di sini. Abang bisa tanya ke dia. Mungkin bisa tolong,” sambung Yusuf langsung berdiri dan memanggil pria gempal berkemeja hitam yang tengah berjalan ke arah gerbang.
 
“Bang Pri koordinator penggali makam di sini,” pungkas Yusuf sembari mengenalkan Bang Pri yang datang menghampiri.
 
*****
 
Bang Pri mengajak berjalan ke tengah pemakaman. Pria yang masih berbadan tegap walau wajahnya sudah mulai terlihat dimakan usia pun buka bicara.
 
“Kita bisa bantu. Tapi yang enggak bisa pakai prosedur lewat kantor. Istilahnya kita selesaikan di lapangan,” kata dia.
 
“Biayanya juga biasa, cuma Rp2,5 juta. Itu untuk makam saja. Kalau pakai tenda ya tambah lagi sekitar Rp300 ribu. Yah, perlu disiapkan Rp3 juta untuk jaga-jaga aja,” lanjut Bang Pri.
 
Dahi pun mengernyit mendengar harga gali makam yang dimintanya. Sangat jauh berbeda denga harga yang tertulis di spanduk.
 
Melihat perubahan raut muka metrotvnews.com yang terdiam, Bang Pri buru-buru menambahkan, “Oh, itu sudah kita kasih nisan berplakat dan rumput juga kayak yang di semua makam. Abang tinggal tunjuk dimana mau dimakamin keluarganya,” ucap dia panjang lebar.
 
“Itu ada bulanan lagi?”
 
“Kalau bulanan itu sih sebenarnya seikhlas ahli waris. Tidak ada patokan. Kalau memang mau dirawat penjaga makam, ya tinggal diomongin ke kita,” kata Bang Pri.
 
Hal mengejutkan yang masih terjadi di lapangan ini coba dibandingkan dengan beberapa TPU lain di sekitar Rawamangun. Memang beberapa ada yang terang-terangan mematok harga, beberapa lewat cara menarik simpati ahli waris.
 
“Kasihan teman-teman penggali kubur. Duit dari sini (bisnis galian makam) kan tidak menentu. Masa kita berharap orang mati bang,” kata penggali kubur yang mengaku bernama Mamat di TPU Pasar Rebo.
 
Apa yang ditemukan di lapangan ini sangat aneh. Gubernur Ahok yang sudah geram dengan pungli sekitar pemakaman ini Ahok meminta jajarannya ikut mensosialisasikan retribusi milik pemerintah. Selama ini ia menilai, pengelolaan makam masih saja belum transparan.

Baca: Ini Daftar Retribusi Makam di Jakarta, Paling Mahal Rp100 Ribu
 
Dalam sebuah sosialisasi di salah satu sosial media, Ahok menegaskan jasa gali tutup lubang, tenda, sound system, sewa kursi dan perawatan makam gratis dan ditanggung pemerintah. Jika menemukan pungutan liar, warga diminta melapor ke 0215481037/0215484544.
 
Hal senada pun disampaikan oleh Kabid Pemakaman Distamkam DKI Jakarta Siti Hasni. Siti menyebut pembenahan dilakukan oleh jajaran di Dinas. Mulai dari sosialisasi hingga penindakan oknum nakal dilakukan.
 
Selain itu, dia juga meminta setiap masyarakat untuk mengikuti prosedur resmi yang bisa di akses di situ Distamkam DKI Jakarta. Apalagi kini pengurusan makam bisa dilakukan secara daring (online).
 
Prosedur bisa dilihat di tautan ini.
 
“Cuma memang, kita agak kesulitan juga kalau tidak dibantu masyarakat. Di TPU itu PNS cuma ada sekitar 1 orang. Sisanya PHL. Belum lagi soal yang tidak resmi. Jadi tidak ada yang namanya pangkat koordinator penggali makam. Itu cuma modus untuk memotong jatah atau cari uang secara haram,” terang Siti.
 
Soal rendahnya kesejahteraan PHL pun sebenarnya tidak bisa dijadikan alasan lagi. Sebab, PHL tidak lagi diberi upah dengan sistem harian.
 
“PHL itu sudah digaji dan ada standarnya. Pendapatan mereka sudah Rp3,1 juta. Sesuai UMP,” tegas Djafar.
 
Selama ini mungkin pungli ada karena pendapatan penggali makam yang tak menentu. Penggali makam pun terpaksa mencari nafkah tambah dari cara menyimpang.
 
“Tapi tidak ada lagi. Kalau merasa tidak cukup gaji segitu, semuanya akan merasa tidak cukup. Kalau ada yang tetap begitu karena merasa enak menerima uang banyak, akan kita berantas,” tutur dia dengan nada tegas.
 
Lahan terbatas
 
Ada saja cara oknum tak bertanggung jawab mengumpulkan pungli di pemakaman. Mulai dari cara halus hingga memaksa ahli waris.
 
Pihak Distamkam DKI Jakarta mengaku persoalan di lapangan menjadi masalah besar karena kekurangan sumber daya. Tapi hal ini tengah dicarikan solusinya oleh Djafar yang baru menjadi Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta.
 
“Kami berkomitmen benahi ini. Tim dari orang lama dan orang baru yang terpilih tengah dibentuk. Karena saya belum bisa banyak bicara karena baru dilantik, tapi akan kita susun strategi,” Djafar berjanji.
 
Banyaknya pemakaman yang mulai penuh, prosedur pengurusan makam yang ribet, ditambah lagi ketidaktahuan dan keengganan masyarakat bermasalah karena dilanda duka jadi beberapa faktor penentu.
 
Secara prosedur, sebenarnya proses pengurusan makam sudah lebih mudah ketimbang dulu. Apalagi dengan adanya pusat pelayanan di kelurahan yang baru dibentuk. Seharusnya, faktor pendorong pungli dari sis ini dapat ditekan. Masalah pengetahuan dan emosi ahli waris pun sebenarnya tidak bisa diubah kecuali lewat jalan persuasif dan sosialisasi.
 
“Kalau penggali makam diberi uang secara ikhlas dari ahli waris pun kita tidak mungkin larang. Tapi sejauh itu diberi ya, bukan diminta penggali makam atau PNS,” tegas Siti.
 
Faktor lain yang bisa dikendalikan secara penuh oleh Distamkam DKI Jakarta adalah persoalan lahan. Sebab, banyak warga yang khawatir keluarganya tidak ada tempat untuk dikubur. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Distamkam DKI Jakarta, angka mortalitas (kematian) berada kisaran 40 ribu pertahun. Kira-kira sekitar 111 makam, baik baru atau tumpang, dibutuhkan tiap tahunnya.
 
Jumlah lahan pemakaman yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini sudah mencapai 596,68 hektare. Sekitar 385,5 hektare sudah terpakai untuk 734.285 makam.
 
Masih tersisa lahan sekitar 213 hektare dengan proyeksi kapasitas makam 405.713 unit. “Yang sudah siap pakai itu 48 hektare. Itu kita perkirakan bisa untuk daya tampung 2 tahun ke depan,” ungkap Siti.
 
Walau tidak ada anggaran khusus untuk menguruk 165 hektare lahan yang belum siap dipakai, beberapa Dinas dan BUMD turut membantu proses pengurukan lahan.
 
“Contohnya proyek MRT. Itu membantu kita untuk pengurukan karena tanahnya dibuang ke lahan kita yang belum siap pakai,” kata Siti.
 
Selain itu, Pemprov DKI juga menganggarkan ratusan miliar rupiah untuk pembebasan lahan pemakaman baru. Tahun 2016 ini, Pemerintah menganggarkan Rp330 miliar untuk mengangsur pembelian lahan yang ditargetkan sampai 198,15 haktare lagi.
 
Makam kosong
 
Ahok sempat geram karena masalah pemakaman dengan modus baru. Makam fiktif yang kosong. Mantan Bupati Belitung Timur ini menemukan modus permainan di TPU dengan cara membuat makam fiktif. Makam kosong di posisi strategis tersebut kemudia nantinya akan dijual mahal.
 
"Belum pasti itu ada isinya. Kalau ada yang nyogok (untuk memakamkan), itu ditaruh di depan," jelas Ahok, (9/6/2016).
 
Ahok kemudian juga sempat memperdengarkan rekaman jual beli makam ini di tengah rapat. Kepala Dinas Distamkam yang lama Diah, Ratna, menjadi sasaran amukan Ahok.
 
Ahok mengatakan, seharusnya sejak dulu semua hal terkait pemakaman disosialisasikan. Dia menilai perlu evaluasi kepada Kepala Dinas Pertamanan Pemakaman DKI Ratna Diah.
 
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Ratna Diah Kurniati mengakui sempat banyak makam fiktif. Namun, Ratna mengklaim makam fiktif sudah tidak ada setelah ia menginspeksi langsung keberadaan makam di Jakarta. Oknum UPT Makam yang ketahuan terlibat pungutan liar pun telah dipecat.
 
Sementara itu, Siti mengklain makam modus fiktif tersebut cepat diproses oleh Distamkam DKI Jakarta. Dia menilai, ada oknum yang sengaja melakukan ini karena cara lama sudah riskan untuk dimainkan.
 
“Untuk itu kita sudah proses. Arahan ke Kepala Suku Dinas di wilayah administrasi sudah diberikan sejak Bu Ratna. Pak Djafar juga sudah mengeluarkan perintah,” kata Siti.
 
Laporan dari beberapa wilayah pun masih ditunggu. Sebab menurut dia, mengecek makam fiktif ini tidak bisa sembarangan. Salah-salah justru ahli waris yang mengamuk. “Kan tidak mungkin dibongkar satu-satu. Tapi ada cara yang sudah disiapkan. Kita tunggu tim melaporkan hasil,” tutup Siti.
 


(ADM)