Gonjang-ganjing Uang Virtual

Wanda Indana    •    30 Januari 2018 15:52 WIB
Gonjang-ganjing Uang Virtual
Ilustrasi: Medcom

Bank Indonesia (BI) keras menolak bitcoin. Melarang peredaran salah satu mata uang digital (cryptocurrency) paling populer itu sebagai alat transaksi.


Jakarta: “Bitcoin berisiko!” kata Gubernur BI Agus Martowardojo dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 23 Januari 2018.
 
Menurutnya, bitcoin di luar kontrol bank sentral; pula rawan menjadi instrumen pencucian uang dan pendanaan terorisme.
 
Siang itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang turut hadir, menegaskan kembali ihwal larangan penggunaan bitcoin - baik untuk transaksi maupun investasi.



Menkeu Sri Mulyani memberikan keterangan kepada awak media selepas Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, 22 Januari 2018. (KEMENKEU)
“Pemerintah secara tegas melarang penggunaan bitcoin sebagai alat pembayaran,” kata Sri. Pula sebagai instrumen investasi, dia memperingatkan bahwa bitcoin tidak memiliki dasar yang kuat.
 
Penegasan ini adalah sebuah pernyataan resmi. Sebelumnya, ihwal larangan uang virtual sebagai alat transaksi, sudah digaungkan pemerintah sejak Oktober 2017.
 
Saat wacana larangan itu beredar, BitBayar, platform pembayaran bitcoin yang beroperasi di Indonesia, tutup. Pula TokoBitcoin, semacam e-commerce yang melayani pembelian pulsa telepon dan token listrik menggunakan bitcoin, juga gulung tikar.

Tapi, larangan BI sama sekali tidak memengaruhi volume perdagangan uang virtual itu di VIP Bitcoin, salah satu bursa uang kripto terbesar di Indonesia.


Bahkan, jumlah investor terus bertambah hingga lebih dari 900 ribu orang. Padahal, pada 2013, jumlah investornya hanya berjumlah 50 ribu orang.
 
CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan tak mau ambil pusing soal larangan pemerintah. Justru, dia mendukung kebijakan BI. Sebab, jangankan bitcoin, dolar Amerika Serikat saja tidak berlaku sebagai alat pembayaran di wilayah teritorial Indonesia. Yang legal hanya Rupiah. 
 
Karena itu, Oscar ingin meluruskan pandangan publik soal uang virtual ini. Bitcoin atau yang lainnya, kata dia, jangan dipandang sebagai mata uang yang berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sebagai aset digital.
 
“Saya tidak pernah memandangnya sebagai mata uang. Bitcoin tidak ada skema investasinya. Cuma murni beli dan jual seperti emas,” ungkap Oscar kepada Medcom.id, Jumat, 19 Januari 2018.





Pro-kontra
 
Ramai kalangan terpecah menyikapi kehadiran bitcoin. Kalangan kontra menganggap investasi uang virtual itu adalah bisnis tipu-tipu yang tidak akan bertahan lama.
 
Pada sisi lain, kalangan pro menilai, bitcoin merupakan hasil kemajuan teknologi yang tak bisa dihindari.
 
Banyak negara yang masih asing dengan Bitcoin, tak sedikit yang menolak, seperti Malaysia dan Indonesia. Namun, sebagian besar negara maju menerima mata uang digital sebagai alat pembayaran.

Salah satunya Jepang, melegalkan bitcoin sebagai alat pembayaran. Beberapa toko dan pusat perbelanjaan di negeri Sakura itu sudah menerima pembayaran menggunakan Bitcoin.



Salah satu toko elektronik di Jepang menerima pembayaran menggunakan bitcoin. (Medcom/Gervin)


Sementara itu, Rusia berencana melegalkan bitcoin tahun ini. Dilaporakan Vedomosti,  harian bisnis asal Moskow, para pejabat dan kementerian sedang menyatukan pandangan terhadap status uang virtual dan menentukan bagaimana meregulasinya.
 
Pemerintah Tiongkok yang sebelumnya melarang uang virtual kini berubah sikap. Negeri Tirai Bambu sempat melarang peredaran uang digital. Belakangan, Bank Sentral Tiongkok malah mempertimbangkan untuk meluncurkan mata uang virtualnya dalam waktu dekat.
 

The People's Bank of China (PBoC) sudah mempelajari mata uang virtual sejak 2014 dan mempertimbangkan untuk mengadopsinya.


Analis Cryptocurrency  dari Crypto Indonesia Club (CIC) Sigit Putra Tanoko mengatakan, Tiongkok diam-diam mengambil keuntungan dari larangan mata uang digital.
 
Ketika pengumuman larangan, harga uang digital di pasar Tiongkok anjlok. Ketika harga turun, pemerintah Tiongkok membeli dengan harga sangat murah.
 
“China yang melarang bitcoin juga kemungkinan akan mengakumulasi. Dia sengaja banned, kemudian dia beli di harga murah dari rakyatnya. Apa yang China tidak bisa lakukan?,” ujar Sigit saat berbincang dengan Medcom.id di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Januari 2018.
 
Bitcoin tidak bisa dihentikan. Jika dihentikan, kata Sigit, transaksi bitcoin justru akan bergerak ke pasar gelap. Karena itu, pemerintah harus membuat regulasi buat mengatur sirkulasi uang virtual.
 
“Kenapa tidak dilokalisasi saja dan diregulasi. Jadi ketahuan siapa saja yang beli, yang jual,  jadi tidak dipakai untuk pencucian uang, lebih terbuka,” ujar Sigit.





Rawan pencucian uang
 
Sistem perdagangan uang virtual alias uang kripto yang tidak diatur otoritas, bisa menjadi sarang pencucian uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka mata lebar-lebar memantau bisnis uang kripto.
 
Wakil Ketua PPATK  Dian Ediana Rae mengatakan, pihaknya sudah membentuk satuan tugas khusus kejahatan siber. Satgas itu, kata Dian, sudah memantau geliat bisnis investasi uang virtual sejak setahun terakhir.
 
"Kami sudah memantau semua jenis cryptocurrency. Kami lihat titik rawan dari semua transaksi mereka, jadi jangan khawatir," kata Dian saat berbincangan dengan Medcom.id, di kantornya Jakarta Pusat, Senin, 15 Januari 2018.
 
PPATK sudah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sama-sama memantau penggunaan mata uang virtual. PPATK juga mengidentifikasi titik-titik rawan yang dapat disalahgunakan atas pemakaian uang kripto itu.
 
“Karena investasi ini berisiko dan tidak ada regulasinya," pungkas Dian.
 


Dian Ediana Rae, Wakil Ketua PPATK. (MI)


Kami pun menghubungi Direktur Tindak Pidana Sibes Mabes Polri Kombes Pol. Fadil Imran untuk mengonfirmasi; apakah sudah ada laporan dari masyarakat yang dirugikan dari investasi uang kripto?
 
“Belum ada kasus,” kata Fadil, Kamis, 18 Januari 2018.
 
Namun, meski belum ada laporan, dia mengimbau agar masyarakat berhati-hati dengan investasi uang kripto. Alasannya, bisa menjadi tempat pencucian uang. Salah-salah, orang yang tidak tahu apa-apa bisa terciduk karena dianggap penadah.
 
Menurut Oscar, jangankan bitcoin, bentuk aset lainnya seperti saham, tanah, bahkan rumah sekalipun bisa digunakan untuk mencuci uang hasil kejahatan.
 
Justru, transaksi uang kripto yang menggunakan teknologi blockchain (sistem basis data akuntansi digital) memiliki kelebihan. Transaksi mencurigakan bisa dilacak.
 
Karena itu, pemerintah harus meregulasi mata uang virtual untuk mempermudah pencegahan tindak pidana pencucian uang.



CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan.


“Kalau dilarang malah jadinya semua underground (transaksinya) atau diluar negeri. Bisa makin kacau. Kalau diatur dengan baik, tidak bisa digunakan untuk hal negatif,” kata Oscar.
 
Merespon pandangan negatif terhadap uang kripto, Oscar memberikan syarat administrasi kepada calon investor. Saat melakukan pendaftaran secara online, biodata diisi sesuai KTP, foto diri, dan validasi nomor ponsel.
 
Dengan begitu, upaya pencucian uang yang dikhawatirkan pemerintah, juga ekosistem pendanaan terorisme, bisa dicegah. “Kita ingin ekosistem Bitcoin di Indonesia yang bersih,” pungkasnya.


(COK)