Keuntungan Mantan Kapolda Ikut Pilkada

Lis Pratiwi    •    03 Januari 2018 16:28 WIB
Keuntungan Mantan Kapolda Ikut Pilkada
Irjen Pol. Murad Ismail, Irjen Pol. Safaruddin, Irjen Pol. Anton Charliyan.

Jakarta: Pilkada serentak 2018 sudah di depan mata. Sebelum 8 Januari 2017, partai politik sudah harus mengajukan calon-calonnya untuk bertarung di 171 daerah pemilihan. Yang menarik, sejumlah nama perwira tinggi (pati) Polri disebut-sebut akan ikut meramaikan gelanggang.



Di antaranya adalah Irjen Pol. Safaruddin yang akan bertarung di Pilgub Kalimantan Timur; Irjen Pol. Murad Ismail di Pilgub Maluku; Irjen Pol. Anton Charliyan di Pilgub Jawa Barat; Kombes Pol. Budi Waseso yang namanya muncul dalam pencalonan Pilgub Jawa Tengah; serta Irjen Pol. Paulus Waterpauw yang pernah mendaftar untuk Pilgub Papua, namun dibatalkan. Melenggangnya para jenderal polisi ke panggung politik sebenarnya bukan fenomena baru. Beberapa pensiunan polri pun sudah pernah jajal kemampuan di pilkada, baik pada 2015 maupun 2017. Namun, yang membuat kali ini berbeda adalah; daerah pemilihannya merupakan provinsi besar. Pula yang berniat maju hampir semua adalah perwira aktif.
 
Irjen Pol. Safaruddin, yang saat ini masih menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Timur, tampak santai menanggapinya.

“Orang punya hak sebagai warga negara, entah background-nya apa. Pengusaha banyak sekali (jadi kepala daerah), polisi baru empat terus ribut,” ujarnya sembari tertawa saat kami hubungi, Kamis, 28 Desember 2017.




Bermain pengaruh
 
Kelebihan para jenderal dalam kontestasi pilkada tentu tidak sedikit. Apalagi semua yang berniat maju pernah atau sedang menjabat sebagai kepala polisi di daerah atau wilayah terkait. Ini sudah tentu meningkatkan nilai jual.
 
Ya. Bukan hanya soal popularitas, namun penguasaan kawasan dan jaringan lokal boleh dikata sudah ditangan. Paling tidak, anggota polisi di daerah tersebut bisa memobilisasi keluarganya untuk memilih si mantan kapolda.
 
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini, di mata partai, mantan kapolda adalah aset yang sudah siap pakai. Pula mudah mencari sponsor.
 
“Itu kan branding luar biasa,” kata Titi.


Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. (Medcom)


Ya. Para jenderal polisi yang disebut-sebut ikut mencalonkan diri dalam pilkada rata-rata mantan atau sedang menjabat sebagai kapolda di daerah pemilihannya kelak. Kapolda Kaltim Irjen Safaruddin salah satunya, berniat maju sebagai calon gubernur Kaltim.
 
Pula Kepala Korps Brimob Irjen Pol. Murad Ismail, yang pernah menjadi Kapolda Maluku, akan tampil sebagai cagub dalam pilkada Maluku. Juga mantan Kapolda Jabar Irjen Pol. Anton Charliyan, yang santer akan maju sebagai cagub Jabar.
 
Kepada kami Anton mengakui ihwal keuntungannya sebagai mantan kapolda bila maju dalam pilkada. “Ini saya dengan banyaknya jaringan, bisa masuk kemana saja,” ucapnya, Jumat, 29 Desember 2017.
 
Namun, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Fritz Edward Siregar sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap calon kepala daerah dari TNI/Polri. Terlebih bila mantan kapolda daerah terkait. Kehadirannya bisa membuka celah penyalahgunaan wewenang.
 
Bila si calon menggunakan senioritas dan pengaruhnya kepada mantan anak buah di daerah tersebut, lantas memobilisasi keluarga anggota polisi, mungkin tidak soal. Namun menjadi masalah besar bila polisi aktif di daerah tersebut menjadi tim sukses bayangan.
 
Apalagi polisi adalah perangkat negara yang terlibat mengamankan pemilu; mengawal perjalanan suara, dan lain-lain. Ditambah, memiliki organisasi yang mapan hingga tingkat kelurahan atau desa, dengan kemampuan menjalankan operasi-operasi tertentu.
 
“Bentuk pengawasan jadinya harus diperketat,” tegas Fritz.


Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. (Medcom)


Sebaliknya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) tidak terlalu khawatir dengan kecenderungan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan para jenderal dalam kontestasi pilkada.
 
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemhan Kolonel Totok Sugiharto mengeaskan, sikap kementeriannya tetap mengacu kepada regulasi. “Bahwa ketentuan Undang-Undang sebelum melaksanakan pilkada kan harus berhenti. Itu saja pedomannya.”
 
Dengan begitu, saat bertarung dalam pilkada, para jenderal tadi sudah tidak lagi memiliki wewenang dalam institusi Polri maupun TNI.
 
Namun, bukan kah para perwira tinggi itu masih bisa mempengaruhi pejabat Polri di daerah terkait atas nama senioritas, dan faktor lainnya?
 
“Tidak (memberi pengaruh ke bawahannya). Tidak akan mereka mempengaruhi prajuritnya untuk harus memilih dia. Semuanya terbuka kok. Tidak ada paksaan apa pun, bebas, karena kita berdemokrasi ya. Nggak mungkin ke arah sana, dan sekarang masyarakat sudah pintar semua,” ucap Totok.
 
Demikian pula Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia justru memandang positif ihwal andil mantan kapolda atau kapolres dalam kontes pilkada. Menurutnya, mereka sudah memiliki pengalaman khusus di bidang birokrasi, teritorial, dan menghadapi masalah keamanan.
 
Tito meyakinkan, keberadaan mantan polisi tidak akan merugikan calon lain. “Teman-teman dari sipil justru harus menjadikan kompetisi yang lebih sehat, karena berhadapan dengan teman-teman dari TNI dan Polri, yang memiliki pengalaman-pengalaman khusus. Inilah keunggulan-keunggulan,” kata Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat 29 Desember 2017.


Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (ANTARA)


Pensiun dini
 
Pasal 28 ayat (1) UU nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan Polri harus netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam politik praktis. Dengan demikian, para jenderal tersebut seharusnya siap melakukan pensiun dini sebelum menggunakan hak politiknya.
 
“Sah-sah saja, akan tetapi harus segera mengundurkan diri dari polri agar tidak terjadi konflik kepentingan yang justru akan merusak citra polri,” jelas Komisioner Kompolnas Poengky Indarti kepada kami di hari yang sama.
 
Meski demikian Titi berpendapat pencalonan dan masa sosialisasi calon seharusnya boleh dilakukan setelah meletakan jabatan. Bila hal itu dilakukan saat masih berseragam, pelanggaran.
 
“Ketika mereka masih aktif, mereka masih memegang komando, masih mengakses jabatan, masih mengakses kewenangannya, dan masih mengelola pasukan, ini yang berbahaya,” tegasnya.


 


(COK)