Ngeri Utang, Luka Batin Pasca Krisis Ekonomi 1997

Coki Lubis    •    04 Agustus 2017 10:37 WIB
Ngeri Utang, Luka Batin Pasca Krisis Ekonomi 1997
Logo IMF terlihat di luar markas Dana Moneter Internasional di Washington, DC, Amerika Serikat. (AFP/Brendan Smialowski)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ingatan publik Tanah Air tentang dampak hantaman kemelut ekonomi tahun 1997 masih belum pudar. Betapa ulah spekulan menjatuhkan mata uang Bath Thailand waktu itu telah menyeret beberapa negara di Asia ikut terjerembap dalam kubangan krisis moneter. Indonesia terkena imbas yang paling buruk.
 
Pukulan krisis tersebut membuat wajah perekonomian Indonesia babak belur. Padahal, sebelumnya Indonesia merupakan negara yang percaya diri menatap kemakmuran di masa depan tatkala pemerintah Orde Baru mencanangkan pembangunan lima tahun (Pelita) dalam tahapan era tinggal landas.
 
Sepak terjang lembaga pendonor maupun pemberi pinjaman seperti Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund), Bank Dunia (World Bank), serta Asian Development Bank yang diharapkan membantu keluar dari krisis, justru memperparah penderitaan Indonesia yang kondisi keuangannya sedang tidak sehat.
 
Rezim Orde Baru dipaksa memperbaiki permasalahan finansial yang ditimbulkan oleh krisis moneter ini dengan melakukan sejumlah syarat dari IMF. Antara lain menawarkan paket kebijakan yang meliputi aspek menstabilkan nilai tukar, menekan defisit anggaran, dan membangun iklim kondusif untuk investasi. Tergiur oleh tawaran IMF dengan pinjaman bersyaratnya itu, pemerintah menyanggupinya.
 
Namun, alih-alih pinjaman yang diberikan IMF itu berdampak pemulihan kesehatan keuangan negara, yang terjadi malah sebaliknya. Kerja sama dengan IMF itu memicu angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia meningkat tajam. Dalih IMF mengenai kegagalan mendorong pertumbuhan dan stagnasi investasi ini adalah hambatan terkait instabilitas politik.
 
Hingga kini, banyak orang yang merasa Indonesia masih belum mampu keluar dari jeratan keterpurukan itu dan masih sangat jauh dari kondisi stabil seperti pada masa sebelum krisis.
 
Maka, wajar jika kengerian ini menjadikan masyarakat jera terhadap persoalan terhadap utang yang diambil pemerintah. Dengan kata lain, publik kapok dan ogah mengingat luka batin yang ditorehkan IMF dan kroni-kroninya.
 
Apalagi, di zaman yang sudah serba terbuka dengan kemajuan teknologi informasi seperti sekarang ini, masyarakat bisa lebih cepat bereaksi atas kebijakan pemerintah. Dengan mengakses sumber-sumber informasi, masyakarakat bisa mengetahui bahwa sepintas lembaga pendonor semacam IMF memang bak malaikat penolong. Rajin memberikan pinjaman kepada negara-negara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Namun, mereka datang dengan segudang syarat. Banyak kalangan menganggap syarat yang diajukan bersifat eksploitatif.
 
Kritik terhadap IMF terutama menyangkut persyaratannya kerap menimbulkan beban, tidak adil untuk negara penerima pinjaman, bahkan berujung dikte terhadap kebijakan nasional suatu negara. Sementara diktenya belum tentu menguntungkan penduduk negara tersebut.
 
Satu lagi yang paling menonjol, IMF biasanya mensyaratkan program Structural Adjustment - memaksa penerima bantuan untuk membuka perdagangan bebas, disertai syarat yang tidak menguntungkan.
 
Tapi, negara yang dipukul krisis pun tidak bisa mengelak dari syarat-syarat tersebut. Mahfum, tidak ada pilihan lain selain berutang untuk penyembuhan. Sementara IMF sanggup meminjamkan dana besar.
 
Ambil misal kepada Indonesia, kala itu IMF mau membantu, tapi subsidi harus dihapus. Alasannya, subsidi tidak mendorong produktifitas ekonomi secara masif dan cepat.
 
IMF mau meminjamkan dana, tapi tujuh perguruan tinggi negeri yang selama ini disuntik negara harus menjadi BUMN. Kemudian, Bulog harus dikeluarkan, karena membebani anggaran. Lantas Bank Indonesia harus otonom. Lalu hilangkan sentralisasi dengan otonomi daerah. Ini semua dibundel dalam satu kesepakatan - yang dikenal dengan sebutan LoI (Letter of Intent) IMF.
 
Tak hanya kepada Indonesia, IMF juga melakukan itu ke negara lain yang bernasib serupa.
 
Penilaian miring semacam ini melekat pula kepada lembaga keuangan internasional lainnya, yakni Bank Dunia. Karena, dalam kegiatan operasionalnya, IMF bekerja erat dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan itu. Bank Dunia pun kerap memberikan klausul-klausul bagi negara yang hendak meminjam uang darinya.
 
Boleh jadi rasa kapok ini yang kemudian membawa Indonesia ke era penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Sebisa mungkin utang yang bersumber dari lembaga internasional ditekan. Penambalan defisit dan modal pembangunan ekonomi lebih banyak ditopang dari SUN.
 
Promosi yang menggambarkan betapa potensialnya ekonomi Indonesia gencar dilakoni. Harapannya, para konglomerat dunia maupun lokal yang nongkrong di pasar modal melirik dan tertarik mengambil surat utang yang diterbitkan. Apalagi kalau bunga yang ditawarkan tinggi.
 
Pola ini sudah diwacanakan sejak awal reformasi, lantas dilegalkan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
 


Tetap waspada
 
Dukungan terhadap SUN juga kami dapat dari pakar ekonomi Firmanzah. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga Rektor Universitas Paramadina itu merasa lebih nyaman dengan pola utang melalui obligasi pemerintah ini.
 
Dalam perbincangan kami, Firmanzah merasa lega ketika pemerintah - dari presiden ke presiden, konsisten menjadikan SUN sebagai tulang punggung pinjamannya.
 
"Mungkin beberapa masih pinjam ke Bank Dunia, misalnya melalui proyek Bappenas. Tapi backbone utang negara kita tetap SUN," kata Firmanzah saat ditemui Metrotvnews.com di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu 19 Juli 2017.
 
Kelemahan SUN, secara ekonomi pembayaran utangnya lebih berat, sebab bunga yang dibayarkan tinggi. Bunga tinggi itu terpaksa ditawarkan agar terlihat menarik bagi investor.
 
Sebagai perbandingan, bila kita meminjam Bank Dunia, bunganya cukup rendah, dikisaran 0,9 sampai 3 persen. Sementara SUN, bila jangkanya 10 tahun, bunganya bisa 6 sampai 7 persen.
 
"Diskursus yang berkembang, pilih kedaulatan atau economic cost. Dan kita sudah menentukannya," kata Firmanzah.
 
SUN diterbitkan melalui Kementerian Keuangan, tentu berkoordinasi pula dengan DPR. Obligasi ini bisa ditawari di pasar global, seperti di Jepang, Eropa, Amerika Serikat, atau bisa juga dilelang di dalam negeri.
 
"Sekarang yang beli obligasi kita 40 persen asing," ucap Firmanzah.
 
Dengan kondisi ini, sambung dia, pemerintah harus pandai menjaga stabilitas ekonomi. Pasalnya, pasar modal cukup sensitif. Kalau ekonomi tidak baik, para investor bisa saja melepasnya. Saat mereka menarik uangnya, apalagi secara massal, sistem keuangan bisa bergejolak.
 
Hal ini pula yang dikhawatirkan pakar geopolitik Suryo AB Berdasarkan pengamatannya, kegaduhan di tingkat masyarakat dan elite politik belakangan ini berpotensi menarik Indonesia ke arah kekacauan.
 
"Minimal terjadi kepanikan. Saat panik, bisa saja pasar melihat dan merespon (negatif). Sementara ketergantungan kita dengan pasar begitu besar," tutur Suryo saat berbincang dengan kami di bilangan Buncit, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Juli 2017.
 
Gaduh vs reputasi
 
SUN, yang notabene banyak dipegang asing, bisa ditempatkan ke gelanggang isu kedaulatan. Ya. Sama seperti bila kita meminjam dengan IMF atau Bank Dunia, bahkan lebih parah.
 
Apa sebab? Menurut Suryo, surat obligasi kekayaan negara itu dapat dianalogikan dengan; menggadaikan kedaulatan ekonomi ke para bankir dan pemain pasar uang.
 
Isu kedaulatan ini tentu tampak seksi bila bersanding dengan persoalan sosial dan politik belakangan ini.
 
Ambil contoh, jauh di belakang ada isu SARA yang cukup kuat sejak Pilkada DKI Jakarta. Belum lagi kontroversi tentang Peratutan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk pembubaran organisasi kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang diolah sebagai ancaman otoritarianisme, lantas persoalan ambang batas calon presiden dalam UU Pemilu.
 
Semuanya, bila dibungkus menjadi satu bersama isu utang dan defisit yang menyerempet batas 3 persen, tampaknya sudah cukup untuk membangun kepanikan, lantas kekacauan - seperti yang diutarakan Suryo.
 
Saat para pemegang surat utang menarik diri, ditambah ancaman jatuh tempo pembayaran utang obligasi sejumlah BUMN, maka yang diharapkan pun terjadi, "manajemennya bisa kolaps," tutur Suryo sambil menggelengkan kepala.
 
Sudah terbayang, mimpi buruk selanjutnya adalah krisis moneter dan kita kembali menjadi pasien IMF. Baca: Ilusi Pertumbuhan dan Perusak Ekonomi
 
Tapi tunggu dulu. Firmanzah punya pandangan menarik soal kekhawatiran akan gejolak tadi. Bagi dia, pemerintah telah berhasil membentenginya, dengan tetap fokus pada pertumbuhan ekonomi.
 
Alhasil, kesuksesan menumbuhkan ekonomi di tengah kelesuan global, telah membuahkan reputasi baik dalam pemeringkatan investasi.
 
Terlebih, Indonesia menjadi anggota G-20 - kelompok negara dengan PDB terbesar di dunia.Reputasi ini, bagi Firmanzah, bisa membuat investor merasa aman, pembangunan tetap berjalan, dan pertumbuhan ekonomi bisa dimaksimalkan.
 
"Kesimpulan saya, sejauh ini ekonomi kita aman. Bahwa ada beberapa hal yg mesti kita waspadai, iya. Tapi secara keseluruhan oke," tandas Firmanzah.
 
Sementara Suryo tetap berharap agar pemerintah lebih jelih melihat situasi. Meski pertumbuhan ekonomi dikejar, namun jangan terlalu mengandalkan pasar modal.
 
"Orang-orang itu (investor) harus didorong juga berinvestasi di sektor ril, jangan hanya pasar uang," pungkas Suryo.
 
(ADM)