Petaka PHK Jelang Hari Raya

Wanda Indana    •    26 Juli 2017 11:53 WIB
Petaka PHK Jelang Hari Raya
Sejumlah pekerja yang tergabung dalam Paguyuban Karyawan Koran Seputar Indonesia (PAKAR SINDO) Jatim menggelar aksi teatrikal di depan Patung Gubernur Suryo, Surabaya. (ANTARA FOTO/Moch Asim)

Metrotvnews.com, Jakarta: Sudah sepuluh tahun Tarmuji bekerja di Koran Sindo. Tapi, segala kiprahnya selama itu seakan-akan tidak ada artinya. Karena tepat sepekan jelang akhir bulan lalu ia merasa diperlakukan semena-mena.



Ia menuturkan bahwa malam itu, Jumat 23 Juni 2017, Tarmuji ditelepon mertuanya. Memberitahukan bahwa ada surat untuknya. Ketika ditanya siapa pengirimnya. Mertuanya hanya mengatakan, "dari kantormu."

Tarmuji pun heran. Menurut dia, ini sesuatu yang aneh. Sebab, dia jarang menerima surat dari kantor. Lagipula, kenapa dikirim ke alamat mertuanya?

Gusar. Firasat Tarmuji mendadak jadi tidak enak. Meski begitu, ia tetap berangkat ke rumah mertuanya untuk mengambil surat.

Ketika surat itu sudah ditangannya, Tarmuji mengamati sejenak amplopnya yang berwarna putih. Sempat ragu untuk membukanya, tapi ia akhirnya memberanikan diri. Degup jantungnya pun terasa makin kencang.

Ia ingat bahwa PT Media Nusantara Informasi, anak perusahaan PT Media Nusantara Citra alias MNC Group yang mengelola Koran Sindo, berniat melaksanakan program efisiensi. Termasuk di dalamnya rencana memangkas jumlah pekerja.

Namun, persoalan ini masih belum jelas. Perundingan antara pihak manajemen dengan karyawan yang diagendakan pada awal bulan Juni pun diputuskan untuk ditunda.

Walau demikian, beberapa teman sekantornya kemarin mengabarkan telah menerima surat pemutusan hubungan kerja melalui pos ke alamat rumah yang sudah ditinggal mudik, pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran.

Begitu membaca surat itu, Tarmuji terkejut. Bencana PHK itu juga menimpa dirinya. Meski sudah mengira isinya tentang PHK, tetap saja surat ini menyesakkan dada.

"Kagetlah. Padahal saya sudah menduga. Sebab, teman-teman saya sudah menerima surat sehari sebelumnya,” kata Tamuji kepada Metrotvnews.com, Jumat 21 Juli 2017.

Lebih menyedihkannya lagi, surat PHK ini diterbitkan H-3 perayaan Idul Fitri. Merusak segala suasana bahagia menyambut hari raya nan istimewa.

Menurut Tarmuji, pihak perusahaan membuat kebijakan secara sepihak. Ada 37 orang karyawan Koran Sindo biro Jawa Timur yang menerima surat PHK, lima  orang menerima surat mutasi, dan lima orang dipertahankan. Karyawan yang menerima surat PHK membentuk Paguyuban Koran Sindo Biro Jawa Timur. Tarmuji didapuk sebagai ketuanya.

Tarmuji menjelaskan, semula manajemen menawarkan pesangon sebesar tiga kali gaji pokok. Tawaran itu ditolak mentah-mentah pihak karyawan karena tidak sesuai dengan undang-undang.

Namun, tiba-tiba muncul surat PHK dari PT MNI yang tidak memberikan keadilan bagi karyawan untuk mendapatkan haknya. Ini merupakan suatu hal yang ironis. Mengingat Hary Tanoesoedibjo yang merupakan bos MNC Group punya reputasi sebagai raja media.

Baca: Kantong Kresek Hitam dan Raja Media

Selain itu, Hary juga berambisi pada cita-cita sebagai pemimpin di Tanah Air. Setidaknya, ambisi itu tercermin dari gencarnya iklan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) ditayangkan di semua media berpanji MNC Group. Perindo pun notabene merupakan partai politik yang didirikan dan dideklarasikan Hary sejak Februari 2015.

Ditambah lagi, Hary juga mengatakan secara tegas bahwa kelak ia menjadi pemimpin di negeri ini lewat pesan pendek atau short message service (SMS) yang disampaikan kepada Jaksa Yulianto. Meski belakangan, Yulianto yang merupakan Kepala Subdirektorat Penyidikan Tindak Pidana Korupsi pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung itu melaporkan SMS itu ke kepolisian sebagai suatu bentuk ancaman.


Berikut SMS Hary tersebut: "Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya masuk ke politik antara lain salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional yang suka abuse of power. Catat kata-kata saya di sini, saya pasti jadi pimpinan negeri ini. Di situlah saatnya Indonesia dibersihkan."

Namun, siapa yang profesional dan siapa yang preman itu kini juga jadi pertanyaan bagi Tarmuji. Ia menyesalkan apa yang telah dilakukan PT MNI yang justru terkesan menyalahgunakan kewenangan (abuse of power). Dengan kata lain, bertentangan dengan semangat dan visi Hary Tanoe sang pemilik MNC Group yang melalui Perindo menjanjikan "Indonesia sejahtera".

Tarmuji bersama rekan-rekannya yang senasib tak mau menyerah. Mereka berjuang menuntut haknya. “Kami tetap solid. Tapi, pemutusan hubungan kerja ini sangat disayangkan. Ada lho teman sedang cuti melahirkan juga mendapat surat PHK, seharusnya itu tidak boleh,” ungkap Tarmuji.

Lebih parah, PT MNI juga melayangkan surat PHK kepada Retno Palupi, jurnalis Koran Sindo di Palembang yang tengah terbaring lemah di rumah sakit lantaran mengidap Leukimia. Entah situasi ini menambah penderitaan Retno Palupi atau tidak, yang pasti Tarmuji berduka atas kepergian rekan sejawatnya itu. Retno Palupi meninggal dunia di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang pada Minggu 2 Juli 2017.

PT MNI memang melakukan penutupan kantor biro di beberapa daerah. Antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan.

Langkah ini berujung pada pemutusan hubungan kerja PT MNI kepada sekitar 60 pekerja media yang bekerja di masing-masing biro Koran Sindo tersebut.

PT MNI juga memutasi pekerja media Koran Sindo ke unit bisnis MNC Group lainnya. Selain itu, masih di bawah holding MNC Group, PT Media Nusantara Informasi Genie (PT MNIG) yang menaungi penerbitan Tabloid Genie dan Tabloid Mom and Kiddie, juga berhenti beroperasi per Juli 2017. Sedikitnya dari total hampir 100 karyawan, sebanyak 42 orang karyawan diputus hubungan kerjanya secara sepihak.

Ada pula pemutusan kontrak kerja yang dialami sebanyak 90 orang karyawan MNC Channel. Juga, delapan orang karyawan media InewsTV beberapa waktu lalu juga mengalami PHK dan sampai saat ini kasusnya masih bergulir di Kementerian Ketenagakerjaan.



Bipartit

Puluhan karyawan dan wartawan Koran Sindo Biro Jawa Timur berkumpul dan menggelar unjuk rasa di Surabaya, Selasa 4 Juli 2017. Mereka mengecam PT MNI dan MNC Group yang tidak kooperatif dan konsisten serta tidak beritikad baik dalam melakukan PHK. Karena tahapannya tidak sesuai UU Tenaga Kerja.

"Manajemen PT MNI dan MNC Grup bertindak sewenang-wenang atas adanya mutasi reporter, fotografer dan karyawan ke Jakarta yang sarat dengan unsur subyektif, intimidatif dan terkesan penghakiman dan penghukuman oleh atasan redaksi," ujar Arie Yoenianto, juru bicara peserta aksi.

Federasi Serikat Pekerja Media Independen, Aliansi Jurnalis Independen, dan LBH Pers juga turut mengecam tindakan PT MNI ini.

FSPMI, AJI, maupun LBH Pers mengimbau PT MNI untuk melakukan musyawarah hingga mencapai kesepakatan dengan para pekerja. "Karena kami menganggap bahwa PHK sepihak kepada pekerja media Koran Sindo adalah tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku," ucap Ketua FSPMI Sasmito.

Jika memutuskan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya, PT MNI juga harus membayarkan hak pesangon pekerja sebagai mana pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu, jika perusahaan hendak melakukan mutasi maka PT MNI harus memperhatikan hak-hak pekerja dalam melakukan mutasi dan harus dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

"PT MNI dan PT MNIG harus memenuhi tuntutan para karyawan sesuai undang-undang," ujar Ketua Divisi Ketenagakerjaan Aliasnsi Jurnalis Independen (AJI) Joni Aswira  kepada Metrotvnews.com, di Jakartra, Selasa 18 Juli 2017.

Menurut Joni,  Manajemen dan karyawan memiliki perbedaan persepsi dalam penentuan perhitungan pesangon. Perhitungan pesangon akibat adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) diatur di dalam Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta putusan MK nomor 19/PUU-IX/2011 dan 012/PUU-1/2003.
 
Dua  poin yang menjadi perdebatan antara menejmen dan karyawan adalah; Pertama, PHK akibat perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka buruh berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4).

PHK akibat perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pengusaha tidak bersedia menerima buruh di perusahaannya, maka buruh berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat (4).

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan John Daniel Saragih di Jakarta, Rabu 5 Juli 2017, menyatakan pihaknya memberi waktu hingga 30 hari bagi perusahaan MNC Group untuk melakukan perundingan bipartit dengan pegawainya yang mengalami PHK, sebelum dilakukan perundingan tripartit dengan difasilitasi pemerintah.


FOTO: Surat PHK karyawan Koran Sindo. (MTVN/Istimewa
)

Perubahan strategi

MNC Group membantah kabar bahwa telah terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran kepada para pegawainya. (klik tautan ini).

Corporate Secretary MNC Group Syafril Nasution menyatakan manajemen Koran Sindo memang mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan strategi. Dalam keterangannya pada Rabu 12 Juli 2017, ia menjelaskan bahwa hal ini demi pertumbuhan masa depan Koran Sindo, yang lebih kokoh dan adaptif dengan perkembangan pembaca yang terus berubah.

"Koran Sindo berubah menjadi koran nasional dari koran berbasis regional,” kata Syafril.

Direktur Utama PT Media Nusantara Informasi (MNI) Sururi Alfaruq pun menjelaskan, perubahan strategi manajemen tersebut mencakup sejumlah langkah yang harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan bijaksana.

Pertama, sebagian karyawan di setiap daerah ada yang tetap dipertahankan karena produksi konten dan bisnis di daerah tetap berjalan seperti biasa. Kedua, sebagian karyawan di setiap daerah ada yang ditarik ke Jakarta karena konsekuensi perubahan strategi yang menuntut tim Koran Sindo Nasional harus lebih kuat.

Ketiga, sebagian karyawan di setiap daerah dialihkan ke setiap unit bisnis MNC yang ada di daerah maupun di nasional sesuai dengan bidang serta kemampuannya.

Keempat, bagi karyawan di setiap daerah yang tidak masuk dalam daftar dipertahankan di daerahnya masing-masing, dan tidak masuk dalam daftar yang ditarik ke Jakarta, serta tidak masuk dalam daftar yang masuk ke unit-unit bisnis MNC, perlakuan manajemen adalah dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan dengan masing masing karyawan.

“Bahkan manajemen tetap mengupayakan mencarikan solusi bagi karyawan dengan mencarikan investor dalam format franchise. Alhamdulilah, Koran Sindo Makassar dan Koran Sindo Sumatra Selatan tetap eksis dan karyawan tetap bekerja seperti biasa. Biro-biro lain juga memiliki peluang yang sama dengan Sumsel dan Makassar,” ujar Sururi.

Terkait musyawarah yang sudah dilakukan, pihak manajemen, pekerja dan perwakilannya, yang difasilitasi Kementerian Ketenagakerjaan pada 10 Juli 2017 di Jakarta bersepakat, kedua belah pihak bersedia melakukan perundingan secara musyawarah mufakat sampai dengan 31 Juli 2017.

Tarmuji berharap PT MNI dan MNC Group menyelesaikan permasalahan ini dengan baik, sesuai ketentuan regulasi yang berlaku. Untuk itu, perundingan merupakan jalan terbaik bagi karyawan memperoleh keadilan. Apalagi, hak pekerja juga dilindungi oleh undang-undang. Maka, pihak perusahaan tidak bisa lagi semena-mena.

"Sekarang masih proses bipartit. Kementerian Ketenagakerjaan menunggu hasilnya sampai akhir bulan Juli,” kata dia.

 


(ADM)