PRRI, Perang Dingin, dan CIA

Coki Lubis    •    09 Agustus 2016 11:51 WIB
PRRI, Perang Dingin, dan CIA
Patung Soekarno di Tugu Proklamasi, Jakarta (MI/Ramdani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Situasi sosial-politik mencekam, konflik antar partai meruncing. Di tubuh militer, kekecewaan sejumlah perwira di daerah terhadap pusat memuncak, menentang Sukarno. Situasi ini melahirkan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Sumatera dan Sulawesi yang didukung penuh Amerika Serikat melalui operasi intelijen Central Intelligence Agency (CIA). Inilah potret Indonesia di tahun 1957.



Usai Perang Dunia II, siapapun tentu sadar bahwa kedua pemenang, yakni, Amerika Serikat dan Uni Soviet terlibat dalam persaingan memperebutkan pengaruh dalam penataan kembali dunia internasional. Keduanya saling membangun koalisi militer, ideologi, perang psikologi, propaganda, tilik sandi, persaingan industri hingga pengembangan teknologi pertahanan. Dunia terbelah dua, yang satu blok kapitalis, dipimpin Amerika Serikat (AS), atau kerap disebut Blok Barat, dan satu lagi blok komunis di bawah pengaruh Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina (RRC) atau Blok Timur. Suasana yang muncul hanyalah kawan atau lawan.

Di Eropa, AS dan sekutunya mengajak negara yang pro terhadapnya untuk mendirikan pakta pertahanan bersama. Pada 4 April 1949, North Atlantic Treaty Organization (NATO) resmi berdiri. Sementara di Asia Tenggara, buntut dari Perang Korea yang dibacking RRC,  Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) didirikan.

"Kian jelas, NATO dimaksudkan sebagai politik pembendungan terhadap Uni Soviet, sedangkan SEATO ditujukan sebagai politik pembendungan terhadap RRC," ungkap Soebadio, penulis buku Hubungan Indonesia Amerika Dasawarsa ke II Tahun 1955-1965.

Sejumlah pangkalan militer dibangun. Mulai Agustus 1951, berturut-turut AS membangun pangkalan militer di Okinawa-Jepang, Pangkalan Clark & Subic di Philipina, ANZUS (Australia, New Zealand, and United States), Korea Selatan, dan di Taiwan pada 1954.

Dalam perang dingin ini, CIA memiliki peranan penting bak playmaker dalam sebuah tim sepakbola. Berbagai operasi rahasia dimainkan untuk menumbangkan rezim di negara yang berafiliasi dengan blok musuh. Operasi itu dapat berupa propaganda, desain politik, hingga sokongan dana dan persenjataan kepada para oposisi.

Fakta ini diamini Rizal Darma Putra, pengamat intelijen yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia. Menurutnya, di masa Perang Dingin, tindakan subversi untuk menumbangkan rezim, khususnya di negara-negara dunia ketiga, saat itu menjadi hal yang umum.

"Bila ada suatu negara yang condong ke barat, maka Uni Soviet akan mencoba untuk mensubversi, menyokong gerakan-gerakan kiri yang melakukan pemberontakan. Sebaliknya, suatu negara berafiliasi dengan blok timur, AS melalui CIA dengan sekutunya akan mensubversi, biasanya menggunakan militer. Itu terjadi selama perang dingin, tak bisa dihindari. Ini suatu konsekuensi, terutama di negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, kawasan Maghribi, Amerika Selatan, itu silih berganti," ujar Rizal saat berbincang dengan metrotvnews.com, Rabu (3/8/2016).

Sukarno menjadi ancaman
Yang menarik di tengah situasi pelik internasional, pada 1950-an muncul gerakan alternatif dari negara-negara dunia ketiga di Asia dan Afrika yang baru merdeka, termasuk yang sedang dalam proses mendapatkan kemerdekaannya secara yuridis. Semangatnya adalah non-blok, tidak mau terlibat dalam pertikaian Blok Barat dan Blok Timur.

Salah satu tokoh yang mempelopori gerakan ini adalah Presiden RI Sukarno, bahkan ia disebut-sebut sebagai pemimpin negara-negara dunia ketiga. Konferensi negara-negara non-blok di Asia dan Afrika ini pun digelar di Bandung pada 1955, sikapnya menolak segala bentuk kolonialisme dan imperialisme, menuju tatanan dunia yang damai.

Namun, AS memiliki respon lain terhadap gerakan ini. "Politik AS bersifat global. Suatu negara harus memilih salah satu pihak. Aliran yang netral adalah immoral (tidak bermoral)," ucap Menteri Luar Negeri AS saat itu, John Fuster Dulles.

Ya, AS di bawah Jenderal Dwight D. Eisenhower dan Menteri Luar Negeri John Foster Dulles saat itu dikenal berhaluan keras, tidak boleh ada sikap abu-abu ketika harus memilih antara blok barat dengan blok timur. Hanya memberi dua pilihan, menjadi sekutu atau musuh Amerika.

Jadi, wajar bila AS dan sekutu kala itu membenci Sukarno. Bayangkan, Sukarno menolak ajakan masuk SEATO, gagalnya bantuan militer dengan AS saat kabinet PM Sukiman (1952), dan kini Sukarno mengorganisir negara-negara yang baru merdeka di Asia dan Afrika dalam satu gerakan non-blok.

"Negara-negara non blok itu kan rata-rata negara yg baru merdeka, atau dalam proses kemerdekaan secara yuridis. Koloninya saat itu negara-negara (blok) barat, Perancis, Inggris, dan lain-lain. Kalau bentuk blok sendiri, saat itu secara de facto memang condong ke arah timur," ujar Rizal.

Sementara negara seperti Inggris, sambungnya, di masa keruntuhan kolonialisme ini inginkan bekas jajahannya tetap berada di dalam naungannya, atau persemakmuran. "Ini juga bagian dari konteks perang dingin. Tentu negara-negara nonblok ini tidak berada di dalam garis politiknya AS. Artinya, sama-sama membahayakan, jadi harus dibendung,” kata Rizal.

PRRI/Permesta

Munculnya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI), yang merupakan puncak krisis politik parlementer disertai konflik internal AD, menjadi pintu masuk utama CIA untuk menggulingkan kekuasaan Sukarno. Usai Pemilu 1955, tokoh-tokoh politik dari kelompok Islam yang duduk di Masyumi bersama tokoh-tokoh sosialis liberal di PSI (Partai Sosialis Indonesia) menolak usul demokrasi terpimpin yang diusung Sukarno Cs melalui PNI yang didukung PKI di Konstituante.

Di sisi lain, kedekatan PKI dengan Sukarno dianggap mempengaruhi sikap politik Sukarno yang condong ke blok timur. Sebaliknya, tokoh-tokoh PSI, yang saat itu merupakan oposisi pemerintah, memiliki jaringan yang baik dengan negara-negara blok barat. Belum lagi kabar ketidakharmonisan antara pusat dengan daerah yang turut muncul, menyoal pembagian kue ekonomi dan pembangunan yang tidak ideal antara pusat (termasuk seluruh Jawa) dengan luar Jawa. Isu ini tentu menjadi kritik keras terhadap pemerintah pusat.

Sejumlah perwira militer yang anti PKI memanfaatkan isu ini untuk mendelegetimasi pemerintah pusat yang mesra dengan PKI. Dapat dimaklumi, ketidaksukaan kalangan militer terhadap PKI memang sudah muncul sejak peristiwa Madiun 1948.

Selain itu, konflik di tubuh Angkatan Darat pada 1952, yang merupakan buntut dari kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Re-Ra) internal militer pada 1948, turut membumbui kekecewaan sekelompok tentara. Puncaknya, muncul dewan-dewan militer di sejumlah daerah, dengan nama Dewan Perjuangan.

Pada 20 November 1956, berdirilah Dewan Banteng di Padang, Sumatera Barat, yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Achmad Husein. Mereka mengambil alih kekuasaan Gubernur Ruslan Mulyohardjo. Di Medan, Sumatera Utara, berdiri Dewan Gajah yang dipimpin oleh Kolonel Simbolon. Di Sumatera Selatan berdiri Dewan Garuda yang dipimpin oleh Kolonel Barlian.

Sementara di Indonesia Timur, di Manado, Sulawesi Utara berdiri Dewan Manguni yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Pergerakan Dewan Manguni ini cukup cepat, menuntut pemerintah pusat melaksanakan Repelita dan pembagian pendapatan daerah secara adil, yakni, daerah surplus mendapat 70 persen dari hasil ekspor. Gerakan ini dideklarasikan melalui piagam Perjuangan Semesta (Permesta) pada 2 Maret 1957, yang berujung pada pemutusan hubungan daerah dengan pusat.

Menurut Rizal, saat inilah terjadi persinggungan kepentingan antara tokoh politik sipil yang beroposisi dengan Sukarno dengan gerakan militer di daerah. “Terjadi persinggungan kesamaan kepentingan buat tokoh sipil dengan perwira militer (dewan perjuangan) itu, mereka tidak puas dengan kepemimpinan Mayjen AH. Nasution,” katanya.

Ultimatum

Sentimen negatif terhadap pemerintah pusat semakin tajam hingga Letkol Achmad Husein, pimpinan Dewan Banteng di Sumatera Barat mengultimatum Sukarno agar mencabut mandat Kabinet Djuanda dalam waktu 5x24 jam.

Ultimatum yang disuarakan pada 10 Februari 1958 itu didukung tokoh-tokoh oposisi, seperti, Sjafruddin Prawiranegara, politisi Masyumi, mantan Wakil Perdana Menteri RI yang juga mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia era kabinet Hatta, dan Sumitro Djojohadikusumo, politisi PSI yang juga mantan Menteri Perdagangan era kabinet Natsir.

Hasilnya, sidang Dewan Menteri pada 11 Februari menolak ultimatum tersebut dan memecat dengan tidak hormat para perwira yang terlibat dalam Dewan Perjuangan itu. Beberapa hari kemudian, 15 Februari 1958, Achmad Husein pun mengumumkan berdirinya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) sebagai tandingan kabinet Djuanda.

Sjafruddin Prawinegara, yang diangkat sebagai Perdana Menteri PRRI, dengan cepat menyatukan seluruh dewan-dewan militer yang sudah terbentuk, termasuk gerakan Permesta di Sulawesi. "Hubungan dengan Indonesia timur (Permesta) bukan sekadar gayung bersambut, tetapi memang sudah network, djalin antara para pimpinan di daerah (Dewan Perjuangan). Kemudian para perwira militer di daerah tersebut mempunyai hubungan yang cukup dekat dengan PSI dan juga Masyumi. Masyumi saat itu di Sumbar cukup kuat, PSI di sulawesi juga cukup kuat," kata Rizal.

Didukung AS

Karut marut politik dan keamanan inilah yang menjadi pintu masuk campur tangan blok barat yang dikomandoi AS. Kepentingannya sudah jelas, menggulingkan Sukarno, si pelopor gerakan non-blok yang dinilai tidak mau bekerjasama dengan blok barat untuk membendung komunis.

Penulis David Wise dan Thomas B. Ross, dalam bukunya Pemerintah ‘Bayangan’ Amerika Serikat, memaparkan keterlibatan CIA dalam PRRI/Permesta. Bahkan, dalam buku tersebut menceritakan peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Sukarno di Cikini, Jakarta pada November 1957.

Kala itu pemerintah mendeteksi jika tindakan makar tersebut didalangi oleh komplotan ektrem kanan yang dimotori Letkol Zulkifli Lubis, pendiri Badan Rahasia Negara Indonesia (BraNI) - lembaga intelijen pertama di Indonesia, dan didukung CIA.

Tudingan Sukarno terhadap CIA belakangan terbukti. Dalam pertemuan Komite Intelijen Senat AS yang diketuai Senator Frank Church dengan mantan wakil Direktur CIA bidang perencanaan operasi,

Richard Bissel Jr. - 22 tahun kemudian - terungkap, saat itu nama Sukarno memang sudah masuk dalam target operasi Direktur CIA, Allan Dulles, yang juga saudara kandung Menlu AS saat itu, John Foster Dulles.
Sejak itulah serangkaian usaha-usaha penggulingan Sukarno selalu diasosiasikan dengan operasi-operasi CIA. Asumsi tersebut pun terbukti dengan diketahuinya sokongan AS terhadap gerakan PRRI/Permesta.

Dukungan CIA terhadap PRRI/Permesta di masa itu masih seputar kepentingan AS untuk menjatuhkan Sukarno. Apalagi koalisi kuat pemerintah Sukarno didominasi PNI dan PKI, yang bagi negara-negara barat PNI dianggap nasionalis yang "ke-marxis-marxisan". Sementara PKI sudah jelas afiliasnya saat itu ke RRC.

"Oposisinya adalah PSI dan Masyumi. PSI memang partai kecil, namun memiliki kekuatan intelektual yang cukup besar dan sangat dekat dengan Eropa dan AS, kemudian Masyumi adalah kelompok islam, terdidik, juga memiliki pengaruh yang cukup kuat. Saat itu keduanya adalah sekutu terbaik (CIA) untuk membendung komunis," ucap Rizal.

Dalam operasi mendukung PRRI/Permesta ini AS memang jor-joran. CIA menjadikan Singapura, Filipina (Pangkalan AS Subic & Clark), Taiwan, dan Korea Selatan sebagai pos suplai dan pelatihan bagi Angkatan Perang Revolusioner (APREV), tentara PRRI.

Ribuan pucuk senjata api dan mesin diselundupkan, lengkap dengan amunisi dan granat. CIA juga mendrop sejumlah alat perang berat seperti meriam artileri, truk-truk pengangkut pasukan hingga meminjamkan pesawat tempur dan pembom.

Sebab itulah PRRI bisa memiliki angkatan udaranya sendiri yang dinamakan AUREV (AU Revolusioner). Bahkan, beberapa pesawat tempurnya dikendalikan sendiri oleh personil militer AS, Korea Selatan, Taiwan, dan juga Filipina.
"Adalah Sumitro Djojohadikusumo (Menteri Perhubungan dan Pelayaran PRRI), yang memiliki hubungan baik dengan AS sejak lama, yang memberikan jalan mudah bagi PRRI mendapatkan dukungan politik dan logistik," ucap Rizal.

Sejarawan Bonnie Triyana, dalam tulisannya yang berjudul Spionase Paman Sam, juga mengungkapkan soal hubungan CIA dengan Sumitro. "Agen CIA menjalin hubungan rahasia dengan Sumitro Djojohadikusumo yang bertugas sebagai penggalang dana. Allen Dulles, tokoh nomer wahid CIA langsung turun tangan untuk mengatur siasat operasi klandestin itu. Sejumlah perwira pembangkang seperti Simbolon, Ventje Sumual dan Ahmad Husein pun dijadikan partner dalam operasi subversif CIA untuk menumbangkan Sukarno," tulisnya.

Awalnya pemerintah AS membantah keterlibatannya. Namun, tidak sampai tiga pekan setelah Presiden Eisenhower menyatakan hal itu, pada 18 Mei 1958, sebuah pesawat pengebom B-26 Invader AUREV milik AS yang telah membombardir sebuah pasar dan landasan udara Ambon, ditembak jatuh oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Pilot pesawat B-26 Invader AUREV yang tertembak jatuh itu sempat menyelamatkan diri dengan parasut, namun berhasil ditangkap APRI. Sang pilot adalah Allen Lawrence Pope, pria berkebangsaan AS yang identitasnya terbongkar dan diketahui bahwa dirinya agen CIA.

Selain itu, Kolonel Achmad Yani, panglima operasi penumpasan PRRI di Sumatera juga menemukan langsung dukungan asing dalam APREV. "Telah terjadi 6 kali dropping senjata dengan pesawat terbang asing untuk pasukan pemberontak," ucap Yani seperti dikutip dari laporan Kantor Berita Antara pada 13 Mei 1958.

Mantan Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali, saat bincangan dengan Metrotvnews.com, Kamis (4/8/2016) lalu, mengungkapkan, keterlibatan AS melalui CIA-nya saat itu bukan operasi yang didesain sejak awal. Keterlibatannya memang murni kerjasama atas dasar kepentingan yang sama.

"Kalau ditanya campur tangan asing, ya, kita setengah mengundang sebenarnya. AS punya kepentingan, begitu juga PRRI. Ada irisan kepentingan, jatuhkan Sukarno," ucap As'ad.

Belakangan, mantan Dubes AS untuk Indonesia saat itu, Howard P. Jones, mengakui jika dirinya tahu jika CIA ada di belakang PRRI/Permesta. Hal ini diungkap Jones dalam memoarnya “Indonesia: The Possible Dream”.

Reaksi Blok Timur

Semakin terbukanya kabar keterlibatan AS dalam krisis politik dan keamanan dalam negeri Indonesia mengundang reaksi Uni Soviet dan RRC, yang merupakan rival AS. Moskow dan Beijing secara terang-terangan mengutuk tindakan AS.

Pada 15 Mei 1958, kantor berita Antara melaporkan bahwa pemerintah Uni Soviet telah mengeluarkan pernyataan resmi soal pertempuran fisik di Indonesia yang melibatkan AS. Di antara pernyataan itu berbunyi, "Pesawat-pesawat yang terbang dari pangkalannya (AS) di Taiwan dan Filipina, telah dikeudikan oleh penerbang-penerbang Amerika dan Ciang Kai Sek. Ini bukti Amerika Serikat langsung terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia yang sah."

Laporan itu juga menulis bahwa pihak AS tidak menyangkal berita-berita tentang bantuan senjata kepada PRRI/Permesta di Indonesia. John Dulles sendiri sempat mengatakan agar dibentuk suatu pemerintahan baru di Indonesia. Bagi Uni Soviet, fakta ini diartikan sebagai suatu hasutan untuk merobohkan pemerintahan RI yang sah.

"Pemerintah Uni Soviet menyatakan, bahwa semua ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip PBB dan bertentangan dengan dasar-dasar pokok hukum internasional. Pemerintah Uni Soviet tidak bisa membiarkan kejadian-kejadian yang timbul disekitar Indonesia, karena situasi itu merupakan ancaman bagi perdamaian," tulis Antara.

Senada, pemerintah RRC pun turut menuduh AS melakukan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dunia. "Baru-baru ini kaum imperialis AS melakukan lagi tindakan-tindakan yang terang-terangan memberikan bantuan kepada kaum pemberontak Indonesia, dan dengan demikian melakukan dan meluaskan intervensi mereka yang tidak sah dalam masalah-masalah dalam negeri Indonesia," bunyi pernyataan pemerintah RRC.
Dalam pernyataan resmi itu pula RRC menyampaikan pesan akan ikut ambil bagian dalam persoalan yang menurutnya mengancam perdamaian di Asia dan dunia.

Sukarno (Bettmann/CORBIS)

Bahkan, beberapa referensi sejarah menyatakan RRC telah menyiapkan skuadron udaranya serta ribuan tentara reguler untuk bergerak ke Indonesia untuk membantu Sukarno, namun Sukarno menolaknya. “Kekuatan angkatan perang kami masih mampu menghadapi itu,” ujarnya.

Operasi yang gagal

Terbukanya kedok CIA serta ancaman Uni Soviet dan RRC tidak mengurungkan niat AS untuk mendukung PRRI/Permesta. AS justru menggerakkan dua batayon US Marine dengan Armada ke-7nya ke perairan Riau, dengan dalih mengamankan instalasi minyak Caltex milik AS di lokasi tersebut.

Mendengar kabar ini, Sukarno justru balik mengancam AS soal keterlibatannya dalam masalah internal RI. “AS jangan sampai bermain api dengan Indonesia. Jangan biarkan kekurangpahaman Amerika menyebabkan meletusnya Perang Dunia Ketiga!”

Di lapangan, satu pasukan besar di bawah pimpinan Ahmad Yani sukses melibas PRRI di Sumatera. Hanya dalam hitungan jam setelah mendarat di Pekanbaru, Padang, serta Bukit Tinggi - pusat konsentrasi APREV - kota-kota penting itu pun berhasil direbut.

Bantuan senjata dan latihan tempur yang diberikan CIA kepada APREV dirasa sia-sia. Sejarawan Bonnie Triyana mengungkapkan, operasi bawah tanah CIA yang langsung dikontrol oleh kantor pusat CIA pun bubar.

"APREV tak sempat meledakkan instalasi minyak Caltex di Pekanbaru, Riau, sebagaimana direncanakan oleh CIA untuk digunakan sebagai dalih AS menyerang Indonesia," tulis Bonnie dalam Spionase Paman Sam.

Pasukan PRRI terus terpukul mundur oleh APRI, baik di Sumatera maupun Sulawesi. Nada ancaman dari Uni Soviet dan RRC dan gagalnya sejumlah operasi CIA tampaknya menjadi salah satu faktor mundurnya dukungan AS untuk PRRI/Permesta.

Pesan dari 1950-an

Dari rentetan fakta keterlibatan asing dalam krisis politik dan keamanan di Indonesia pada 1950-an, As'ad Said Ali mengatakan, ini adalah pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Militer yang profesional yang dimiliki Indonesia saat ini, yang tidak berpolitik, sepatutnya terus dijaga.

"Begitu pula perbedaan-perbedaan pandangan politik, kembalikan semua ingatan kita pada Bhinneka Tunggal Ika. Karena, hingga saat ini, pola-pola serupa masih ada, kepentingannya bisa jadi sama, soal ideologi atau ekonomi," ucapnya.

Pesan serupa juga pernah tertangkap oleh putri bungsu Wakil Presiden RI pertama Mohammad Hatta, yakni Halida Hatta. Kepada Metrotvnes.com, Halida menyampaikan bahwa Bung Hatta sempat sedih saat teman-teman seperjuangannya, satu kampung halaman, terlibat dalam gerakan yang mengarah pada separatisme.

"Saat itu (krisis politik dan PRRI/Permesta), meski Ayah saya tidak lagi menjadi Wakil Presiden, tetap sering dikunjungi para tokoh, ada juga tokoh politik yang menentang pemerintah dan mencoba mengajaknya untuk bergabung. Tapi Ayah selalu menolaknya, justru memberi nasihat. Nasihatnya, boleh kecewa, tapi selesaikanlah dengan jalan yang baik, yang tidak mengancam keutuhan Indonesia," ujar Halida mengulang ucapan Mohammad Hatta.
 


(ADM)