Likuifaksi dan Kisah Nalodo si Tanah Pengisap

M Rodhi Aulia    •    08 Oktober 2018 20:23 WIB
Likuifaksi dan Kisah Nalodo si Tanah Pengisap
Ilustrasi: Medcom

Fenomena likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kota Palu dan Desa Jono Oge, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah (Sulteng) mengejutkan banyak orang. Bagaimana tidak, ribuan rumah dan bangunan lainnya diseret lumpur, lantas ambles dan tertimbun.



TERIAK takbir hingga memanggil-manggil nama sejumlah anggota keluarga terdengar. Wajah kaget disertai bingung muncul seketika. Gambaran duka itu tertampak dalam sejumlah video amatir yang tersebar di media sosial ketika peristiwa likuifaksi terjadi. Dalam sekejap, hanya hitungan menit, wajah permukaan tanah berubah drastis. Ribuan bangunan yang terpancang dari beton bergeser begitu saja.

Alhasil, sebanyak 2.050 bangunan rusak di atas area terdampak seluas 180 hektare di Petobo. Pula di Jono Oge, sekitar 366 unit bangunan rusak, dengan luas area yang terdampak sekitar 202 hektare.

Khusus di Petobo, dari ribuan korban yang diduga masih tertimbun, tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan telah mengevakuasi 119 jenazah hingga Jumat, 5 Oktober 2018. 

Ihwal likuifaksi, Kepala Tim Ekspedisi Palu-Koro Trinirmalaningrum mengatakan, peristiwa itu bukan terjadi kali ini saja. Pada gempa 2012, jangankan rumah, bukitpun ikut bergeser. Kejadiannya di Desa Saluki, Kabupaten Sigi.

Wanita yang akrab disapa Rini itu mengatakan, pergeseran terjadi perlahan-lahan. Setiap ada gempa, bukit itu bergeser.

"Bukitnya itu bergeser hingga 50 meter. Kemarin (saat ekspedisi) kita cek, pergeserannya itu sampai dengan 500 meter. Bisa dibayangkan dahsyatnya," kata Rini kepada Medcom Files di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu, 3 Oktober 2018.

 




Rini juga bertemu seorang warga yang pernah mengalami gempa Tambu pada 14 Agustus 1968. Kala itu gempa juga disertai tsunami hingga 10 meter. Dia menemuinya di kawasan Poso.

Berdasarkan cerita sang penyaksi, saat itu satu kampung dan sebuah pasar bernama Mamboro, hilang. Ambles dua meter.

Juga di Donggala, dahulu ada tiga pulau yang terlihat, kini menjadi tujuh pulau. "Jadi, ada empat pulau baru," terang Rini.

Dari penelitian dan kesaksian yang didapat Rini, dia menyimpulkan, masyarakat asli setempat telah mengenal fenomena likuifaksi tersebut. Masyarakat mengenalnya dengan istilah Nalodo.

"Nalodo itu tanah gembur. Tanah yang mengisap. Ada beberapa tempat, termasuk di Petobo. Kalau orang asli tidak ada yang mau tinggal di situ, dia tahu tanahnya gembur. Tanah isap buat mereka," ujarnya.
 

"Keberadaan bangunan di sana hanya persoalan investasi. Tanahnya diurug, kemudian dibangun rumah."


Bagi masyarakat asli, khususnya Suku Kaili, sudah mengetahui wilayah mana saja yang dianggap rawan Nalodo. Jika kawasan itu berawa-rawa, sudah pasti dijauhi dan mencari tempat yang lebih aman.

Saat ekspedisi, Rini dan timnya berusaha mencari keberadaan Suku Kaili. Sayangnya hingga ekspedisi berakhir Agustus 2018 lalu, Rini belum berhasil menemuinya.

"Memang salah satu misi kami kemarin menemui suku yang masih asli. Ternyata sulit," ucap dia.



Kepala Tim Ekspedisi Palu-Koro Trinirmalaningrum. (Medcom/Aul)


Ilmuwan Pusat Geoteknologi LIPI Adrin Tohari juga memperoleh informasi serupa. Dahulu Petobo adalah kawasan rawa-rawa.

"Kemudian ditimbun untuk pemukiman. Bisa jadi penduduk asli pindah dari lokasi tersebut, dan sekarang ditempati penduduk baru," kata Adrin saat berbincang dengan Medcom Files, Kamis, 4 Oktober 2018.

Jika transportasi pascabencana sudah mulai normal, dia berencana terbang ke Palu. Adrin mau memastikan kembali dan meneliti aspek pengetahuan masyarakat asli dan pendatang tentang ancaman likuifaksi di Petobo.

"Saya juga ingin mengambil sampel tanahnya," ucapnya.
 

Harus tahu

Ekspedisi Palu Koro yang dikepalai Rini merupakan upaya kreatif dalam Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Sulteng. Hal itu dilakoni karena adanya sesar aktif Palu Koro.

Kegiatan itu dimotori Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), lembaga nirlaba Perkumpulan Skala, juga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Ekspedisi ini berjalan selama 3 tahun, dan berakhir Agustus 2018 lalu.

Berdasarkan hasil ekspedisinya, Rini menegaskan, informasi seperti kawasan rawan bencana itu memang harus dibuka secara transparan. Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengemas informasi itu agar masyarakat paham, tidak khawatir dan takut.

"Misalnya kita punya hasil riset tentang ekspedisi ini. Kita sudah berikan kepada gubernur. Ini rekomendasinya. Perlu sosialisasi. Karena kita lihat sosialisasi itu sedikit banget," ujarnya.

Jika tersosialisasi dengan baik, ketika terjadi bencana masyarakat tidak panik dan tahu harus berbuat apa, berjalan ke arah mana, dan lain-lain.

"Penelitian di Jepang, 90 persen orang selamat karena dia menerima informasi yang benar, harus ngapain ketika bencana tiba," tegas Rini.

 


 


Peta yang terbengkalai

Sejatinya likuifaksi bukan hal yang baru. Peristiwanya sudah beberapakali terjadi. Kerawanan likuifaksi di beberapa lokasi juga sudah dipetakan oleh para peneliti yang fokus terhadap hal ini.

Peneliti Badan Geologi Kementerian ESDM Risna Widyaningrum mengungkap, pada 2012 pernah secara khusus melakukan riset mengenai potensi likuifaksi di Palu. Hasilnya, sejumlah daerah yang berpotensi terkena likuifaksi dengan berbagai tingkat kerentanan, sudah dipetakan.

Potensi sangat tinggi tercatat di kawasan dengan kode S-01 (Kalukubula), kode S-05 (Birobuli), kode S-06 (Tatura), S-12 (Sunju), S-17 (Tatura), S-20 (Lolu), S-24 (Kawatuna), S-25 (Kalukubala), S-28 (Lere), S-29 (Tatura) dan S-30 (Birobuli Selatan). 

"Kawasan itu berpotensi mengalami penurunan tanah lebih dari 5 sentimeter dan perpindahan lateral lebih dari 15 sentimeter," tulis Risna dalam hasil risetnya.

Kemudian potensi tinggi tercatat di kawasan dengan kode S-02 (Lolu), S-03 (Besusu), S-04 (Talise), S-13 (Bayaoge), S-19 (Talise), S-21 (Tanamodindi), S-23 (Lasoani), S-26 (Petobo). Sejumlah wilayah itu berpotensi mengalami penurunan tanah kurang dari 5 sentimeter dan perpindahan lateral lebih dari 10 sentimeter.

Sementara potensi sangat rendah, tercatat di kawasan S-07 (Besusu Tengah), S-08 (Kalukubala), S-09 (Dolo Kotarinau), S-10 (Kotapulu), S-11 (Baliase), S-14 (Tatura), S-15 (Lolu Selatan), S-16 (Besusu Barat), S-18 (Birobuli), S-22 (Birobuli Utara), S-27 (Kamoji). Wilayah-wilayah tersebut berpotensi mengalami penurunan tanah kurang dari 5 sentimeter dan perpindahan lateral lebih dari 10 sentimeter.

Saat itu Risna telah mengungkapkan, di atas tanah rawan likuifaksi itu adalah kawasan pemukiman, dan tentu persoalannya menjadi tambah berat. Prasarana fisik dan industri bisa hancur.



Hasil penyelidikan potensi likuifaksi di daerah Palu, Sulawesi Tengah. (Sumber: Pusat Sumber Daya Air Tanah dan Geologi Lingkungan)


Betul saja, 6 tahun kemudian - penghujung September 2018 kemarin, salah satu dari lokasi rawan likuifaksi itu luluh lantak seiring terjadinya gempa berkekuatan 7,4 SR. Kawasan itu adalah Petobo.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, penduduk Petobo yang selamat akan direlokasi ke tempat yang lebih aman.
 

Likuifaksi di luar Palu

Seperti di Palu, para peneliti juga melakukan riset di sejumlah daerah. Salah satunya Adrin Tohari, bersama timnya melakukan riset di Banda Aceh selama 3 tahun - pada 2006, 2007 dan 2013.

Dari hasil riset itu, zona kerentanan di wilayah Banda Aceh menjadi lima bagian. Antara lain, kerentanan tinggi, terutama terdapat di Kecamatan Kuta Alam dan Syah Kuala.

Di daerah itu, penurunan lapisan tanah akibat likuifaksi dapat mencapai lebih dari 40 sentimeter. Dua kecamatan itu, kini berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh 2009-2029, adalah kawasan hunian, perkantoran, perdagangan dan jasa, layanan umum, dan ruang terbuka hijau.

Padahal, untuk wilayah dengan tingkat kerentanan tersebut sebaiknya diperuntukan sebagai kawasan lindung, ruang terbuka hijau, pariwisata dan hutan bakau.

Menurut Adrin, untuk fungsi bangunan yang sudah terlanjur, relokasi bukan opsi utama. "Tapi rekayasa pondasi bangunan masih bisa digunakan untuk mitigasi."

Sementara kerentanan yang rendah di Kecamatan Banda Raya, dengan potensi penurunan tanah kurang dari 10 sentimeter. Zona ini relatif aman sebagai kawasan perumahan dan pelayanan umum.

Adrin dan tim juga melakukan riset di sejumlah daerah lainnya. Yakni, di Padang pada 2006-2008 dan 2010-2014, di Bengkulu (2007), Cilacap (2007) dan Bantul (2007 dan 2009).

Namun dari semua wilayah itu, hanya Kota Padang yang akhirnya menyesuaikan RTRW-nya berdasarkan hasil riset timnya. Pemkot Padang hanya butuh waktu empat tahun dari poses diseminasi tahun 2008 dan kemudian RTRW 2020-2030 disahkan pada 2012.

"Itu karena Pemkot Padang sudah melihat dampak dari fenomena likuifaksi saat gempa tahun 2009," kata Adrin saat melanjutkan perbincangannya bersama kami, Senin, 8 Oktober 2018.



Ilmuwan Pusat Geoteknologi LIPI Adrin Tohari. (Dok. pribadi)


Pemkot Padang mengakomodasi semua hasil risetnya ke dalam RTRW. Hal itu tampak dari Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang Tahun 2010-2030. Dalam Pasal 65 ayat (4) dan (5) diatur kawasan rawan bencana likuifikasi.

Dalam Perda tersebut, tertulis kerentanan tinggi terletak di Kecamatan Koto Tangah, Nanggalo, Padang Utara, dan Padang Barat. Pengembangan ruangnya diwajibkan bangunan intensitas rendah dan penguatan struktur pondasi pada bangunan-bangunan baru.

"Infonya salah satu bangunan kantor Pemprov Sumbar yang baru sudah mengadopsi konstruksi tahan gempa. Begitupun kantor Pemkot Padang yang baru, bangunan perkantoran dan hotel-hotel baru juga demikian," bebernya.

Ihwal implementasi hasil riset likuifaksi, masih banyak daerah yang belum menindaklanjutinya. Alasannya, hasil riset belum terdiseminasi secara langsung.

"Kami terkendala anggaran untuk diseminasi hasil penelitian tersebut," aku Adrin.

Padahal, sambungnya, anggaran diseminasi tidak besar. Minimal dengan biaya Rp15 juta peneliti sudah bisa melakukannya, satu hari di setiap daerah.

Angaran diseminasi kebencanaan sendiri bisa dimasukkan ke dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) instansi terkait. Misalnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pekerjaan Umum, Bappeda dan dinas lainnya sesuai aspek jenis ancaman serta dampak bencananya.
 

Abai

Sebagai peneliti, Adrin berharap Pemda menyadari langkah-langkah mitigasi dan mau mengubah RTRW-nya sebelum bencana tiba. Apalagi sejauh ini, soal implementasi hasil riset, kepuasan para peneliti di bawah 50 persen.

"Kami sebagai peneliti, selalu menginginkan hasil penelitian bisa dijadikan referensi dalam perumusan Perda RTRW berbasis mitigasi bencana. Juga dijadikan acuan untuk melakukan penelitian lebih detil oleh litbang-litbang dinas daerah," katanya.

Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko menambahkan, sangat disayangkan jika Pemda terus abai terhadap hasil riset. Apalagi ini untuk keselamatan masyarakat.



Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Sukmandaru Prihatmoko. (ANTARA)


Sukmandaru juga menyentil para peneliti. Dia menganggap sosialisasi hasil risetnya kurang tuntas dan tegas.

"Pendeknya, semua pihak harus introspeksi," kata Sukmandaru saat kami hubungi, Senin, 8 Oktober 2018.

Likuifaksi di Palu seharusnya membangun kesadaran semua pihak ihwal pentingnya pelaksanaan hasil riset. Jangan biarkan duka dan air mata korban sia-sia.

"Ini pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak," tegasnya.
 


(COK)