PDI-P dan Langkah Politik Jenderal Polisi

Intan fauzi, Lis Pratiwi    •    03 Januari 2018 19:22 WIB
PDI-P dan Langkah Politik Jenderal Polisi
Ilustrasi: Medcom

Jakarta: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 sudah di depan mata. Yang mencolok, sejumlah nama perwira tinggi Polri mencuat dalam kontestasi ini. Lebih menarik lagi, mereka berduyun menuju satu partai yang sama, PDI Perjuangan.



Indonesia Police Watch (IPW) mencatat, setidaknya ada 12 jenderal polisi yang mau maju. Kebanyakan ingin bertarung sebagai calon gubernur. Namun Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebutkan, tak semuanya memiliki kepercayaan diri tinggi, sehingga banyak juga yang mundur di tengah jalan.
 
“Dalam perkembangannya sampai hari ini kita baru melihat ada tiga orang yang sudah fix, yaitu; Kalimantan Timur, Maluku, dan Cirebon. Yang lainnya ada yang belum mendapat restu partai politik, belum dapat perahu partai, sebagian lagi belum percaya diri, karena enggak ada sponsor yang memberikan modal untuk mereka,” jelas Neta kepada Medcom.id, Selasa, 26 Desember 2017.
 

Ini adalah perkembangan politik yang tidak biasa. Sebelumnya, para perwira polisi tidak terlalu berminat maju Pilkada. Adapun satu atau dua coba-coba tapi gagal.


Di Kalimantan Timur, nama Irjen Safaruddin mencuat menjadi figur yang potensial untuk memimpin provinsi tersebut. Sejak September 2015, dia menjabat sebagai Kapolda Kaltim.
 
Pria lulusan Akpol 1984 itu mendaftar ke PDI Perjuangan. Dia sempat mengungkapkan harapannya untuk diusung oleh partai berlambang banteng moncong putih itu.
 
Untuk mendapat rekomendasi dari PDI Perjuangan, Safaruddin bersaing dengan kader PDI Perjuangan Awang Ferdian Hidayat, putra dari Gubernur Kaltim saat ini Awang Faroek Ishak.
 
Kemudian di Maluku ada Kepala Korps Brimob Polri Irjen Murad Ismail. PDI Perjuangan sudah menyatakan untuk mencalonkan Murad menjadi Gubernur Maluku.
 
Baik Safaruddin maupun Murad, mengaku lebih mengetahui seluk beluk PDI Perjuangan dibandingkan partai lainnya. Karena itu keduanya mendaftar lewat partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri itu.
 
Meski begitu, ada pula yang namanya muncul dari Partai Golkar; Brigjen Siswandi, mantan Kapolres Cirebon dan petinggi Badan Narkotika Nasional (BNN) - menjadi calon Wali Kota Cirebon, yang boleh jadi akan mendapat dukungan juga dari PDIP.
Irjen Murad Ismail, Irjen Safaruddin, Irjen Anton Charliyan.


Magnet Budi Gunawan
 
Banyaknya perwira polisi yang berminat maju di Pilkada 2018 lewat PDI Perjuangan juga menjadi sorotan tersendiri. Mereka dikabarkan akan diusung, atau pun berharap diusung 'si banteng'.

Selain Safaruddin dan Murad, nama jenderal yang turut disebut-sebut akan maju dari PDI Perjuangan antara lain; Wakil Lemdiklat Polri Irjen Anton Charliyan dan Kepala BNN Komjen Budi Waseso.

Sejumlah kalangan sempat memprediksi; Anton dan Budi Waseso akan diusung PDI Perjuangan untuk merebut sisa Jawa, yakni, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Nama lainnya adalah Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpauw. Pria asal Papua itu sempat mendaftar di PDI Perjuangan untuk pilgub di tanah kelahirannya. Namun dia membatalkan minatnya karena masih dibutuhkan korps bhayangkara.


Komjen Budi Waseso. (MI)


Sejurus dengan munculnya nama-nama jenderal polisi di sekeliling PDI Perjuangan, kabar kedekatan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol. Budi Gunawan (BG) dengan 'si banteng' kembali menyeruak.

Kisah kedekatan BG dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri bukan rahasia lagi. Saat Megawati menjadi Presiden RI ke-5, BG adalah ajudannya. Kedekatan ini pula yang sering dikait-kaitkan dengan gemilangnya karier sang jenderal.
 

Kedekatan BG dengan Megawati diduga membuat para perwira tinggi lebih ‘pede’ maju dari PDI Perjuangan.


“Ada dua yang kita lihat ya, apa benar-benar PDI Perjuangan melihat polisi ini sudah punya kemampuan, kapabilitas? Atau faktor lain karena Budi Gunawan, jenderal senior yang punya kedekatan dengan PDI Perjuangan, sehingga jenderal-jenderal polisi ini lebih merapat ke PDI Perjuangan,” ucap Neta.
 
Kendati demikian Neta berharap posisi polisi dalam pilkada tetap independen. “Kita tentu tidak mau Budi Gunawan sebagai Kepala BIN terseret-seret untuk memihak. Begitu juga Kapolri, institusinya harus independen,” ujarnya.


Kepala BIN Jenderal Pol. Budi Gunawan. (ANTARA)


Namun semua anggapan soal BG dibantah Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Eriko Sotarduga.
 
Enggak lah. Yang jadi ajudan presiden itu kan pasti orang-orang terpilih, yang memiliki prestasi terbaik, jadi wajar kalau kariernya bagus,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Eriko Sotarduga.
 
Eriko juga tak mau publik menyimpulkan adanya pengaruh BG terhadap niat para perwira tinggi yang ingin merapat ke PDI Perjuagan.

“Kami tidak ingin mendikotomi antara sipil, militer, atau polisi. Kami memberikan kesempatan yang sama. Paling penting, siapapun yang dipilih bermanfaat bagi masyarakat,” tukas Eriko.

Medcom.id pun mencoba mengonfirmasi kabar tersebut kepada BG, namun hingga berita ini diturunkan, Kepala BIN itu belum merespon dan tidak bisa ditemui.

***

SEORANG sumber menyampaikan kabar kepada kami; sempat ada pertemuan antara petinggi PDI Perjuangan dengan BG dan perwira tinggi Polri, di sebuah hotel bintang lima di Jakarta, pertengahan Desember 2017 lalu.

Konon, pertemuan itu membahas mengenai strategi politik menghadapi Pilkada serentak 2018. Termasuk menghitung nama-nama yang mungkin akan dimunculkan dari kalangan bhayangkara.

Saat dikonfirmasi, sejumlah politisi PDI Perjuangan tidak merespon ihwal pertemuan tersebut. Tapi diakui, pengusungan jenderal polisi dalam pertarungan politik bukan tanpa maksud. Kemunculan para jenderal itu dianggap bisa menjadi tameng dalam menghadapi isu SARA.

PDI Perjuangan sangat yakin taktik SARA akan digunakan lawan politik untuk melemahkan partai nasionalis itu.

“Iya kita tahu itu kenyataan, hal-hal seperti ini sering dipakai menyudutkan lawan politik. Bagi PDI Perjuangan, kami menolak cara-cara seperti itu, bukan alasan taktis. Alasan kita ideologis dan prinsipil,” ucap politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko.
 

Isu SARA, inilah alasan khusus PDI Perjuangan melirik jenderal polisi. Mengapa? Karena polisi dinilai lihai mengatasi konflik horisontal di masyarakat.


“Kita ingin memanfaatkan ilmu Kamtibmas-nya mantan polisi, karena ada salah satu persoalan mengenai banyak isu konflik horisontal antar masyarakat, terutama dipicu SARA. Kita membutuhkan ilmu mereka,” tukas Budiman.
 
Di samping itu, menurut Eriko, nama-nama jenderal tersebut juga muncul dari hasil curah gagasan yang digelar PDI Perjuangan.





‘Mengamankan’ pilkada
 
Isu keamanan menjadi ‘mainan’ PDI Perjuangan dalam Pilkada 2018 nanti. Prediksi soal konflik SARA, kriminalitas, dan lain-lain, dijawab dengan pemunculan calon kepala daerah yang berlatarbelakang polisi.
 
Irjen Anton Charliyan, salah satu bakal calon gubernur Jabar yang digadang-gadang bakal diusung PDI Perjuangan, menyatakan, keamanan adalah yang utama dalam pembangunan sebuah daerah.
 
“Salah satu prasyarat untuk pembangunan itu aman, rasa tentram. Investor juga yang pertama kali ditanyakan itu bagaimana keamanan dan kepastian hukumnya,” ungkap Anton saat berbincang dengan Medcom.id, Jumat, 29 Desember 2017.
 
Dia cukup jumawa dengan menyatakan kalau dirinya bisa membuat tanah kelahirannya aman dan kondusif. Mahfum, pria kelahiran Tasikmalaya itu pernah menjadi Kapolwil Priangan Polda Jabar pada 2008 dan Kapolda Jabar pada 2016.
 
“Ini saya dengan banyaknya jaringan, bisa masuk ke mana saja, baik ke ulama, masyarakat adat, ke LSM, ke organisasi politik, karena ya dulu mereka juga kawan-kawan saya,” tuturnya.
 

Isu SARA dikhawatirkan bakal menjerat Jabar di tengah ajang Pilkada 2018.


Jabar, kata Anton, menjadi salah satu wilayah yang rawan gesekan antar kelompok masyarakat. Pendapat itu didasarkan pada sebuah hasil survei yang menyatakan Jabar adalah salah satu provinsi yang kurang toleran.
 
Anton mengklaim bahwa pandangannya soal keamanan ini sejalan dengan fokus PDI Perjuangan di Pilkada 2018. Dia pun mengaku sempat diamanatkan untuk mengamankan Jabar.
 
Pula soal banyaknya jenderal polisi yang ingin maju di Pilkada 2018 lewat PDI Perjuangan, Anton menilai hal itu bukan rancangan politik.
 
“Ini ya cuma kebetulan saja sekarang. Mungkin karena kesepahaman visi dan misi,” pungkasnya.


(COK)