Seberapa Banyak Peminat Senjata Api Ilegal?

Coki Lubis    •    07 Juli 2017 00:00 WIB
Seberapa Banyak Peminat Senjata Api Ilegal?
ILUSTRASI: Senjata api jenis pistol. (MTVN/Mohammad Rizal)

Metrotvnews.com, Jakarta: Perjalanan mudik menjelang Idul Fitri kerap menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Sembari membawa buah tangan untuk keluarga dan kerabat, perjalanan yang melelahkan siap terbayar setibanya di kampung halaman.
 
Tapi, jangan sampai bernasib seperti Saharyati Planing Teba. Ibu berusia 46 tahun asal Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat itu malah membawa sepucuk senjata api (senpi) dalam perjalanan yang sudah memasuki masa puncak arus mudik. Alih-alih mudik dengan bahagia, yang muncul justru masalah besar.
 
Saharyati diamankan petugas Bandara Soekarno Hatta, Jakarta, saat transit dari Arab Saudi menuju Mataram, NTB. Kejadiannya sehari sebelum lebaran, Sabtu 24 Juni 2017. Dalam tas yang dibawanya, petugas Aviation Security (Avsec) mendapati sepucuk pistol beserta 21 butir peluru aktif.
 
"Senpi bukan rakitan, namun produk pabrikan," kata Manager Avsec Bandara Soekarno-Hatta Hastanto kepada Metro TV, Rabu, 28 Juni 2017.
 
Kabar ini tentu menambah kekhawatiran masyarakat akan peredaran senpi. Terlebih beberapa pekan lalu sempat heboh perampokan bersenjata api yang memakan korban jiwa.
 
Baca: Mewaspadai Peredaran Senjata Api
 
Fenomena ini, mengingatkan tim Telusur Metrotvnews.com pada wawancara dengan seorang pelaku bisnis senpi ilegal beberapa waktu lalu.
 
Dia adalah Gugun - bukan nama asli, pria yang sudah memulai aktivitas ilegal ini sejak 2008. Pelanggannya dari berbagai kalangan, mulai dari pemilik hobi berburu, pengoleksi, artis, elit politik, birokrat dan pengusaha.
 
"Kita nggak main rakitan atau modifikasi airsoft gun dan sebagainya. Karena, yang begitu itu kualitasnya jauh di bawah senpi pabrikan dan berbahaya untuk si pemakai saat digunakan," ucap pria tegap berusia 38 tahun itu.
 
Diakui Gugun, bisnis senpi sangat berisiko, tapi tetap menggiurkan. Karena, ada saja peminatnya. Ia mencermati orang-orang yang membeli senpi ilegal ini dilatarbelakangi alasan yang beragam. Namun, pada umumnya adalah lebih mudah didapat, tak repot mengurus perizinan, bisa dipegang sendiri tanpa harus dititipkan ke kepolisian (sesuai regulasi), dan soal harga tentu lebih miring.
 
Harga yang ditawarkan beragam. Kisarannya mulai dari Rp7 juta hingga Rp120 juta. Tergantung jenis dan pabrikannya. Penjualan satu pucuk senjata, menurut Gugun, bisa membuahkan untung seratus persen. Intensitas transaksinya pun tinggi, paling sedikit 100 pembeli setiap bulannya.
 
Gugun pun menilai peminat yang berorientasi hobi atau koleksi kini lebih sedikit dibanding yang berorientasi alat pertahanan diri.
 
Kerusuhan Mei 1998 di Indonesia, yang melibatkan isu SARA dan kesenjangan sosial, disinyalir menjadi faktor meningkatnya permintaan senpi ilegal. Sejak peristiwa itu, pencari senpi mulai marak. "Orang-orang panik dan trauma, keluarganya pernah jadi korban jiwa atau materil, harta dan usaha dijarah. Self defense menjadi penting. Kondisi politik juga berpengaruh, apalagi kalau ada isu kerusuhan," kata Gugun.




FOTO: Kerusuhan Mei 98 - Tampak sebuah mobil dibakar oleh massa (MI/Gino F Hadi
)
 
Masih soal pertahanan diri, peminat lainnya adalah pengusaha besar alias konglomerat. Biasanya pembeli memesan dalam jumlah besar untuk pribadi dan orang-orang yang dipekerjakannya, tentu untuk mengamankan usaha.
 
"Seperti bos perkebunan, tak hanya pistol, laras panjang juga dipesan. Ya untuk mengamankan bisnisnya. Atau bisa saja untuk menjaga kebunnya dari ancaman pengganggu, bisa binatang," kata Gugun.
 
Selain itu, ada pula pebisnis di bidang jasa keamanan non-formal atau bisnis peminjaman uang dan sejenisnya. Pekerjanya dibekali senpi jenis pistol. Namun, pistol ini tidak digunakan untuk menagih, melainkan untuk berjaga dari ancaman pesaing bisnis atau kelompok lainnya yang serupa.
 
"Seperti peristiwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dulu itu, bentrok dua kubu, saling tembak," ujarnya.
 

FOTO: Kerusuhan Ampera - Dua massa kerabat korban dan pelaku kasus Blowfish bentrok di depan Pengadilan Negeri, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Rabu 29 September 2010. (ANTARA/Yudhi Mahatma
)


Lain lagi kalangan elit politik, birokrat bahkan selebriti, selain untuk bela diri, mereka rata-rata juga hobi mengoleksi senpi. Tipe pelanggan yang seperti ini sangat disukai Gugun, karena cenderung aman, tidak sembarangan menggunakannya.
 
“Risiko pembeli adalah risiko kami. Misalnya, kalau digunakan untuk aksi kriminal, tentu kami bisa terseret dalam penyelidikan," ucapnya.
 
Pelanggan senpi ilegal lainnya adalah para pemilik hobi berburu. Biasanya mereka merupakan anggota sebuah perkumpulan yang resmi dan memiliki senpi yang resmi pula alias legal. Namun, aturan penyimpanan senpinya dianggap menyulitkan. Menurut Gugun, hal itulah yang membuat mereka juga membeli senpi ilegal.
 
Pasalnya, dalam ketentuan kepemilikan senjata api, pemilik harus menitipkan senpinya kepada Kepolisian. Senpi tidak boleh dibawa maupun disimpan di rumah atau tempat lain. Bila ingin menggunakannya, semisal untuk latihan atau berburu, pemilik harus mengajukan izin untuk mengeluarkannya dari Polda.
 
Banyak yang malas mengurus izin untuk mengeluarkan senpi. Setelah melayangkan izin, senpinya pun belum tentu bisa langsung keluar. Inilah yang menjadi alasan untuk memiliki senpi lain yang bisa langsung digunakan.
 
"Berburu itu persoalan mood. Masak ingin berburunya sekarang tetapi senpi baru bisa keluar dari Polda minggu depan, malahan ada yang bulan depan," kata Gugun.
 

ILUSTRASI: Kegiatan berburu di area hutan Cibancet, Kecamatan Cikidang, Sukabumi, Jawa Barat. (MI/Panca Syurkani
)

Inilah yang sering dijadikan alasan bagi para pemilik hak pemegang senjata untuk tetap membeli barang ilegal. Agar tersamarkan, jenis senpi ilegal yang dipesan biasanya sama dengan senpi yang disimpan di kepolisian. Biar lebih aman, nomor registrasinya pun dibuat sama.
 
"Bikin (registrasi) itu perkara mudah. Jadi punya dua senpi dengan jenis yang sama, satu di display, satu lagi dipegang," ucapnya.
 
Pemain lokal
 
Gugun juga bercerita soal pemain-pemain lokal bisnis senpi ilegal di Indonesia. Ia mengatakan bahwa para pemain primer, yang berskala besar, biasanya pebisnis multi-usaha. Bisnisnya di berbagai bidang.
 
Namun, Gugun menegaskan, dari para pemain besar yang ada saat ini tidak mengorientasikan pasarnya pada gerakan-gerakan makar atau pemberontakan. "Itu beda lagi, mereka ideologis, jaringan sendiri. Saya tidak tahu apakah penyuplainya sama atau tidak. Tapi, yang saya bicarakan ini orientasi murni bisnis dengan klien hobi, koleksi, atau sifatnya pribadi."
 
Meski pasarnya sama, masing-masing memiliki jaringan penyuplai dan jalur sendiri. Termasuk jaringan distribusi di bawahnya, masing-masing punya perantara dan terorganisir. Jaringan perantara inilah yang menjadi pemain-pemain kecil di lapangan.
 
"Ini serunya, risiko kami bukan pada aparat atau hukum, itu bisa dipegang. Risikonya adalah persaingan antar pemain, menguasai pasar. Lumayan kasar persaingannya," ucapnya.
 
Selain pedagang berskala besar, gugun juga mengatakan ada "pemain" individual yang independen, tidak melibatkan banyak orang dan skalanya kecil. "Senpinya didapat dari teman yang bekerja di pelayaran, yang sering mampir ke negara-negara yang tidak terlalu ketat soal kepemilikan senjata. Lalu dijual lagi ke orang yang berminat."
 
Membangun jaringan
 
Untuk melancarkan bisnis senpi ilegal, sudah tentu pedagang harus mengamankan jalur impor alias jalur penyeludupan. Umumnya, pemain untuk pasar komersil jarang melalui teluk-teluk kecil atau pelabuhan dan bandara yang tidak resmi, karena model pengirimannya kargo. Caranya, paket dikirim dari negara asalnya, dengan nama penerima dan alamat tujuan fiktif.
 
Kebanyakan, menurut Gugun, senpi dipesan dan dikirim dari Amerika Serikat. Tapia ada juga “barang” yang berasal dari Hongkong dan negara-negara Asia Tenggara, seperti Thailand dan Filipina.
 
Dengan pola seperti ini, membangun persahabatan dengan petugas di bandara maupun pelabuhan menjadi keharusan. "Kawan kita ya (oknum petugas) Bea Cukai. Saat barang datang, mereka (petugas) menghubungi orang kami yang bertugas mengambilnya," kata Gugun.
 
Bahkan, karena sudah banyak petugas yang dikenal, Gugun mengaku paket miliknya jarang sekali dibuka dan diperiksa. "Semua aman, termasuk petugas P2 (Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) yang mengawasinya," kata Gugun.
 
Jalur yang umum digunakan dalam penyelundupan ini adalah jalur barat, atau Indonesia bagian barat, yakni Sumatera. Ia menuturkan, perjalanan paket barangnya adalah dikirim dari luar negeri dengan penerbangan, mendarat di Pulau Batam, lantas diangkut ke Tanjung Pinang, selanjutnya baru dibawa ke Jakarta.
 
Ada pula yang melalui jalur laut, namun tetap melalui Batam. Jalur ini biasanya untuk senpi jenis hand gun (pistol). "Dari Tanjung Pinang sudah aman, banyak jalan ke Jakarta," ungkap Gugun.
 

ILUSTRASI: Pistol (MTVN/Mohammad Rizal
)

Jaringan berikutnya adalah perantara untuk operasi penjualannya. Perantara yang digunakan sudah tentu orang-orang yang bisa dipercaya, yang memang bekerja untuk dirinya. Selain itu, perantara lain di luar lingkaran Gugun adalah pelanggannya sendiri, yang sudah tentu bisa dipercaya.
 
"Banyak. Ada artis, pengusaha, anggota perbakin, komunitas berburu. Mereka tak saling kenal, tapi semua sudah saya percaya," ujarnya.
 
Soal proses transaksi, semua harus sesuai prosedur standar yang sudah ditentukan olehnya. Saat pembeli memesan, permintaannya tak langsung dipenuhi. Pihak Gugun akan menyelidiki profilnya terlebih dahulu hingga dipastikan aman.
 
"Tidak mau jual ke sembarang orang. Saya pun khawatir kalau barang saya dibuat tindak kejahatan. Seperti yang saya katakan, risiko pembeli adalah risiko saya," ucapnya.
 
Proses pemesanannya melalui perantara. Pemesan harus mengirimkan pembayarannya terlebih dahulu, tunai atau melalui transfer. "Bila pemesan tidak percaya, takut tertipu, lebih baik tidak usah. Ini SOP saya dan pembeli harus ikut," katanya.
 
Petugas nakal
 
Dari cerita yang diungkapkan Gugun, kami tertarik dengan jalur penyelundupan yang melibatkan oknum petugas Bea Cukai. Kami sempat menanyai nama petugas di Batam yang masuk ke dalam jaringannya. Sayang, ia enggan menyebutkannya. Alasannya, petugas yang terlibat bukan perorangan, melainkan grup.
 
Kami pun mencoba mengkonfirmasi ke Direktorat Jenderal Bea Cukai di Jakarta, perihal keterlibatan oknum Bea Cukai dalam penyelundupan senpi jalur Batam - Tanjung Pinang - Jakarta. Ternyata Kasubdit Komunikasi dan Publikasi Deni Surjantoro dan Kasubdit Penyuluhan dan Layanan Informasi Padmoyo Tri Wikanto bersedia memberikan keterangan.
 
Dani mengaku baru mengetahui informasi tersebut. Tetapi, baik Dani maupun Tri, keduanya tidak memungkiri kenyataan bahwa di lapangan banyak petugas Bea Cukai yang nakal atau menyimpang dari prosedur.


FOTO: Pelabuhan Batam Center (MI/Hendri Kremer Kemek
)
 
"Saya pribadi baru tahu cerita ini, tetapi sejauh yang bisa saya sampaikan pengawasan kita berlapis dan luar biasa. Nah, kalau ada info seperti ini malah saya suka, segera akan kami tindak lanjuti, kita memang sedang giat-giatnya (pembersihan internal)," ujar Dani.
 
Ihwal petugas lapangan yang "nakal", Dirjen Bea Cukai menanganinya telah membentuk unit kepatuhan internal. Unit ini biasa dikenal dengan sebutan Propam. Tugasnya mengawasi semua unit di Bea Cukai, termasuk P2.
 
Dani mengatakan sejauh ini sudah banyak petugas yang ditangkap Propam. "Kita tidak akan tolerir. Bila terbukti ada jalur penyelundupan yang diamankan, hukuman internalnya berjenjang, bisa sampai pemecatan," kata Dani.
 
Sementara itu, Tri mengaku pasar gelap senpi ilegal sulit disudahi, karena terkait hukum permintaan dan penawaran, dan bentuknya pun sindikat. "Mafia itu, sudah pasti dibungkus, bisa dengan mudah melibatkan anggota (aparat), berat, kita bisa bayangkan bila kita terlibat dalam sebuah sindikat," ucapnya.
 
Meski begitu ia mengatakan Dirjen Bea Cukap tetap fokus membersihkan internalnya untuk memotong jaringan penyelundupan senpi ini. Bea Cukai membuktikannya dengan membeberkan data tangkapan mereka atas kasus senpi ilegal di Indonesia.
 
Tercatat, pada 2015 ada 9 kasus tangkapan senjata dan bahan peledak. Sementara pada 2016 ada 81 penindakan. "Dari penangkapan ini kami memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, mulai dari siapa pengirim atau pembawanya, akan dibawa kemana, dan seterusnya. Setelah penyelidikan, berkas penyidikan dikirim ke Jaksa, atau P21, baru peradilan dan seterusnya," kata Dani.
 
Sejauh apa keseriusan negeri ini dalam penanganan peredaran senpi ilegal? Bukan kami yang mesti menjawabnya. Tapi, yang jelas menurut Gugun, senjata ilegal yang beredar di Jakarta dari kelompoknya telah mencapai lebih dari 1.000 pucuk.

 


(ADM)