Menengok PNS di Luar Negeri

Sobih AW Adnan    •    14 Maret 2016 21:13 WIB
Menengok PNS di Luar Negeri
U.S. Attorney General Loretta Lynch (C) announced the Justice Department will launch a probe into possible civil rights violations involving the Baltimore Police Department. (foto: AFP/Mark Wilson)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi sebuah profesi yang paling disorot di Indonesia. Ragam kesan dan peristiwa mengiringi sepanjang perjalanan sejarah mereka sebagai salah satu bagian penting dalam sistem birokrasi di Tanah Air. PNS pada mulanya digagas sebagai pemersatu kepentingan untuk kemajuan bangsa selepas meraih kemerdekaan, lalu bergeser pada keterkaitannya yang lekat dengan aktivitas dan praktik politik, dan berikutnya menjadi sasaran pembenahan sistem birokrasi pemerintahan.

Di samping hal itu, PNS juga mendapati banyak anggapan sebagai profesi paling ideal di tengah masyarakat. Namun jika dibandingkan pihak swasta, PNS justru meratap sebagai pekerjaan yang penuh keterbatasan dan serba pas-pasan. Lantas, seperti apa perhatian Pemerintah dalam membenahi PNS sebagai penggerak sistem birokrasi di Indonesia?, soal ini, bisa dibandingkan dengan profil singkat para pelayan sipil yang di berbagai negara maju. Berikut Tim Telusur Metrotvnews.com rangkum dari Inggris, Amerika Serikat (AS) dan Singapura:
 
Inggris Raya

Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Inggris tergabung dalam British Civil Service. Mereka adalah para pekerja yang direkrut dan dipromosikan berdasarkan keahlian akan tetapi tidak ditunjuk menduduki jabatan tertentu. Petugas layanan sipil Inggris dibentuk untuk membantu pemerintah dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan seefektif mungkin. Dalam situs resmi www.gov.uk, para petugas disebut bertanggung jawab atas layanan langsung masyarakat terkait pembayaran manfaat dan pensiun, layanan ketenagakerjaan, mengamankan lembaga pemasyarakatan (penjara), dan mengeluarkan izin mengemudi.
 
“Kami juga memiliki staf yang bekerja pada pengembangan kebijakan dan implementasi, temasuk analis, manajer proyek, pengacara, dan ekonom,” tulis situs tersebut.

Secara ketat, petugas layanan sipil Inggris tidak diperkenankan terlibat dalam aktivitas politik yang ada. Mereka ditempatkan langsung di pemerintah pusat, lembaga, dan badan-badan pemerintah non departemen. Kelompok pekerja ini berbeda dengan jabatan menteri yang memang diangkat secara politik, tentara, polisi, petugas dari pemerintah daerah, anggota parlemen, karyawan dinas kesehatan nasional, atau staf keluarga kerajaan.
 
“Kami terkoordinasi dan dikelola oleh Perdana Menteri dalam peranannya sebagai Menteri Pegawai Negeri Sipil. Pegawan negeri paling senior dalam departemen ini adalah sekretaris tetap," tulis gov.uk
 
Dengan menjalankan secara penuh prinsip integritas, yakni kewajiban pelayanan publik di atas kepentingan pribadi, kejujuran, objektvitas, dan ketidakberpihakan, maka sangat wajar jika pemerintah setempat berani membayar mahal dengan gaji yang cukup tinggi.
 
Sebagaimana dilansir dari laman Telegraph.co.uk, bahkan pemerintah memberikan gaji kepada para petugas layanan sipil melebihi jumlah yang diterima oleh perdana menteri. Sejak 2010 lalu, Menteri Keuangan Inggris telah menyetujui gaji PNS setempat hingga senilai 142.500 poundsterling atau setara 200 juta rupiah.
 
“Hal ini memungkinkan sekitar 200 PNS untuk memiliki gaji di atas jumlah yang diterima oleh Perdana Menteri,” ujar Kepala Sekretaris Departemen Keuangan Inggris, Danny Alexander.
 
Amerika Serikat

Di negeri Paman Sam, petugas layanan sipil sudah terbentuk sejak 1871. Mereka yang tergabung dalam The Federal Civil Service mencakup semua posisi hasil tunjuk lembaga ekskutif, yudikatif dan legislatif Amerika Serikat (AS). Terkecuali bagi yang menempati posisi uniformed services atau layanan berseragam.
 
Awal abad 19, posisi petugas layanan sipil dalam pemerintah federal bergantung penuh kepada Presiden, termasuk segala perombakan posisi yang bisa dilakukan dan disesuaikan di setiap saat. Namun tak lama kemudian, tepatnya sejak 1883, UU ini diamandemen untuk menghindari kepentingan politik yang turut bermain dalam penempatan posisi di jalur birokrasi.
 
Mulai 1909, pola penjaringan petugas layanan sipil diperketat. Pemerintah menerapkan sistem rekrut berdasarkan prestasi melalui kualifikasi yang diukur dengan pelaksanaan tes. Terkait keterlibatan dalam politik praktis, pada masa ini petugas layanan publik lebih mendapatkan penekanan.
 
Sejak Desember 2011, AS memiliki sebanyak 2,79 juta PNS. Peningkatan kompensasi menjadi isu utama dalam rangka memperhatikan kesejahteraan para pelayan publik.
 
Dilansir dari The Washington Post, Pemerintah AS tetap berkomitmen untuk mengedepankan peningkatan hidup para PNS. November 2015 lalu Presiden Barack Obama menegaskan keberlangsungan dan kemajuan AS bergantung pada kinerja para petugas pelayanan sipil.
 
“Saya beritahukan betapa pentingnya Anda, bukan hanya untuk saya, tapi untuk negara,”  ujar Obama dalam situs Washington Post.
 
Singapura

Pelayanan sipil di Singapura ditangani oleh gabungan sebanyak 15 kementerian. Selain mereka, kewenangan juga terletak pada Statutory Board alias lembaga pemerintah yang memiliki otonomi khusus untuk melaksanakan fungsi operasional. Secara teknis, pegawai negeri di negara ini diatur oleh dua lembaga sekaligus, yakni Public Service Commission (PSC) dan Civil Service Collage (CSC).
 
CSC menyatukan PNS dengan aneka ragam kompetensi dan memberi kesempatan untuk terjun ke berbagai jaringan untuk bertukar pandangan, membangun etos dan perspektif bersama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog, berbagi pengetahuan dan belajar.  Sebagaimana dilansir situs CSC College, Singapura mendasarkan kebijakan dalam pengelolaan PNS-nya pada tujuan dan filosofi yang jelas, yakni kompetisi terbuka dan meritokrasi dalam seleksi dan penempatan, keterbukaan dan objektivitas dalam penilaian, reward dan recognition berdasarkan performance, tidak memihak dan tidak dapat disuap, membayar dengan ‘gaji bersih’ yang fleksibel, dan transparansi dalam pemberian imbalan.
 
Selain menyalurkan pekerjaan sesuai pos yang diminati, PNS Singapura juga mendapatkan tempaan berkala dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM). Secara rutin mereka dibekali dengan pengembangan kapasitas strategis dalam pemerintahan, kepemimpinan, administrasi dan manajemen publik bagi pemerintah jaringan di Singapura.
 
Dilansir dari laman berita Singapura Terkini, awal Januari 2015 kemarin pemerintah Singapura telah memperpanjang usia pensiun PNS dari 65 menjadi 67 tahun. Keputusan ini disambut gembira oleh sebanyak 800 PNS yang hendak menginjak usia maksimal pada keputusan sebelumnya. Pemerintah pun menjamin kesehatan para PNS dengan mendirikan lembaga kesehatan sendiri yang bisa diakses selama mereka hidup.
 
“MediShield LIfe diusulkan mencakup semua pekerja dari segaa usia untuk hidup,” kata Divisi Pelayanan Publik PSD Mr. Lim.
 
Soal upah, PNS tingkat terendah di Singapura rata-rata mendapatkan gaji sebesar 16 juta rupiah. Sementara level tertinggi bisa mencapai 24 juta berbulan di luar tunjangan.
 
Lalu, apa kabar PNS Indonesia?
 
(ADM)