Kenapa Ada Pengampunan Pajak?

Surya Perkasa    •    28 Juni 2016 02:13 WIB
Kenapa Ada Pengampunan Pajak?
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro (kanan) bersama Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Ken Dwijugiasteadi (kedua kanan) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR mengenai RUU Pengampunan Pajak di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (ANTARA/Hafidz Mubara

Metrotvnews.com, Jakarta: Setelah melalui pembahasan dan perdebatan cukup panjang, Undang-Undang Pengampunan Pajak akhirnya rampung di tingkat komisi pada Senin 27 Juni 2016. Rapat kerja Komisi XI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang  Pengampunan Pajak untuk dibahas pada tingkat II di Sidang Paripurna pada Selasa 28 Juni 2016.
 
Wacana pembuatan aturan khusus untuk pengampunan pajak ini sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun, pembahasan aturan tak pernah berlanjut sampai tingkat UU.
 
Pengampunan pajak atau dikenal juga dengan tax amnesty sudah dikaji sejak lama oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun hal ini baru mulai kembali dibicarakan secara intensif pada era pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Prresiden Jusuf Kalla.
 
Ditengarai, rencana memberlakukan kebijakan ini terkait upaya awal dalam reformasi perpajakan.
 

 
Kepala Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugeastia di Jakarta, Jumat 10 Juni 2016, mengakui penurunan pendapatan pajak tahun per Mei 2016 lebih dari 3 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
 
Ken menyebut, hingga tanggal 31 Mei 2016 jumlah pajak yang berhasil dihimpun oleh Ditjen Pajak mencapai Rp 364,1 triliun, atau 26,8 persen dari target dalam APBN 2016 yang nilainya disepakati Pemerintah bersama DPR RI.
 
Namun Ken menambahkan, penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor minyak dan gas bumi (migas) yang dipengaruhi anjloknya harga minyak dunia.
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebut penerimaan pajak beberapa tahun belakangan, terutama 2014, dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan, pelemahan impor, dan penurunan harga minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) di pasar internasional.
 
Selain itu tingkat kepercayaan wajib pajak kepada Kantor Pajak belum tinggi. Hal ini akhirnya menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Keuangan yang terus menaikan target pajak. Apalagi, rasio pajak (tax ratio) Indonesia paling rendah dibanding negara-negara lain di kawasan.
 
Bank Dunia pernah merilis laporan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penerimaan negara yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia dan G20. Sampai saat ini Indonesia hanya mampu mengumpulkan kurang dari 50 persen potensi penerimaan negara. Hal itu tercermin dari rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) yang baru sekitar 15 persen. Demikian halnya dengan rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) yang hanya 11,3 persen dari PDB, jauh di bawah pencapaian Brazil, China, India, Malaysia, Mexico, Filipina, Thailand atau bahkan Vietnam.
 
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menilai tax ratio Indonesia yang hanya sekitar 11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) ini menunjukan ketidakwajaran pada sistem perpajakan nasional.
 
"Kalau ekonominya lambat wajar penerimaan pajaknya turun. Tapi kalau ekonomi tumbuh kencang tapi pajaknya rendah, ini tidak wajar," ujar Bambang saat melantik 37 pejabat eselon II Kemenkeu di Jakarta, Kamis (2/5/2016).
 
Ketidakpatuhan wajib pajak (WP) menjadi sorotan Bambang. Dari 255 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 19 ribu WP yang membayar kekurangan pajaknya. Ditambah lagi banyak aset-aset WP yang dibawa keluar negeri dan tidak tersentuh pajak.
 
Kaarena alasan itulah RUU Pengampunan Pajak dibahas dan dikebut pengerjaannya. Harapannya, tax amnesty ini dapat membuat dana-dana wajib pajak  (WP) yang menyimpan kekayaannya di luar negeri pulang kembali ke Tanah Air.
 
Direktorat Jenderal Pajak sendiri sebenarnya sudah mewacanakan pengampunan pajak akan mulai berlaku dari 1 Juli 2016 mendatang. Namun, muncul perdebatan-perdebatan selama sedang dalam pembahasan di dewan.
 
Perdebatan
 
Rancangan UU tentang ketentuan umum pembayaran pajak ini memiliki 27 pasal yang sebenarnya dapat disepakati secara umum oleh dewan dan pemerintah. Namun terdapat tiga perdebatan utama dalam pembahasan.
 
“Ada beberapa hal yang menjadi perdebatan dalam RUU Tax Amnesty ini. Pertama soal rate tebusan, lingkupyang terkena tax amnesty dan berapa lama waktu berjalan tax amnesty,” kata Anggota Komisi XI DPR RI Johnny G Plate kepada metrotvnews.com, Senin (27/6/2016).
 
Perdebatan soal waktu mengarah kepada masa efektif pelaksanaan pengampunan pajak dan waktu tenggang antar skema besar uang tebusan (rate) yang sudah diatur. Sementara itu soal lingkup berbicara soal siapa bisa menggunakan skema pengampunan pajak, atau warga negara yang berhak dan tidak.
 
Perdebatan ini pula yang sempat banyak dibicarakan di publik. Terutama seputar pernyataan warga negara yang sudah melarikan uang ke luar negeri seharusnya tidak diberi pengampunan pajak.
 
Perdebatan ini terjadi saat pembahasan RUU masih di tingkat Panitia Kerja (Panja). Beberapa kritikan juga dilayangkan politisi dan pakar perekonomian. Bahkan elemen pejabat pemerintahan sendiri.
 
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menilai amnesti pajak untuk penerimaan negara adalah kebijakan yang rapuh. "Menghitung penerimaan negara dengan memasukkan perolehan dari pengampunan pajak juga sebuah asumsi yang rapuh," kata SBY pada acara Partai Demokrat di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (10/6/2016) malam.
 
Senada dengan SBY, ekonom sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ikhsan Modjo menilai kebijakan pengampunan pajak ini juga akan berbenturan dengan beberapa UU lain, termasuk UU Perpajakan dan UU Perbankan. Pada titik ini, terobosan hukum diperlukan karena pemerintah dan DPR tak memiliki waktu cukup untuk merevisi pasal-pasal pada UU lain yang bertabrakan dengan UU Pengampunan Pajak. Dari sisi keadilan, ada rasa keadilan sosial yang  terkoyak ketika para pengemplang pajak bisa menghindari sanksi administrasi dan pidana dengan hanya membayar tarif tebusan 1-6 persen.
 
Perdebatan soal rate tebusan yang dibayarkan memang menjadi pembahasan yang sempat alot di tingkat Panitia Kerja. Namun, Johnny menyebut akhirnya sebagian besar fraksi menyepakati skema yang dibuat oleh pemerintah. Walaupun di akhir keputusan tingkat I (Komisi XI) ada tiga fraksi yang memberikan catatan. Yaitu Fraksi Partai Demokrat, PKS, dan PDIP.
 
“Dua perdebatan lain (lingkup dan lama tax amnesty berjalan) itu sudah selesai di Panja. Nah, yang jadi catatan itu soal kenapa tax amnesty yang hanya pendapatan sekali (windfall revenue) masuk APBN-P dan soal rate,” kata anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno kepada metrotvnews.com, Senin (27/6/2016).
 
Fraksi PDIP dan beberapa fraksi keberatan dengan rate tebusan untuk repatriasi dana karena dinilai tidak adil. Ketidakadilan terutama bagi dua kelompok, kelompok WP murni memasukkan dananya dari luar negeri dan kelompok WP yang memasukkan dananya yang tersimpan di dalam negeri. “Seharusnya rate-nya lebih ramah untuk kelompok pertama,” kata Hendrawan.
 
Sementara itu Direktur Kajian Ekonomi dan Bisnis Puspol dan Analis Ekonomi Politik Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Kusfiardi juga mengkritisi niatan pemerintah untuk menutupi pendapatan negara yang kurang dari target. “Pemerintah harus tetap fokus pada upaya utk meningkatkan kinerja penerimaan pajak. Bukan malah sebaliknya,” kata Kusfiardi.
 
Dalam konteks itu, RUU Pengampunan Pajak semestinya lebih tepat digunakan sebagai pengaturan tentang pelaporan dan repatriasi dana. Bukan fokus ke pengampunan pajaknya. “Dengan begitu nama RUU ini yang lebih pas adalah RUU tentang pelaporan dan repatriasi dana,” kata dia.
 
Dalam konteks itu pula, siapapun bisa mengajukan tetapi terbatas hanya utk kekayaan yg blm pernah dilaporkan dala SPT PPh (laporan penghasilan dan harta).
 
Skema
 
Ada dua skema pengampunan pajak yang dibuat. Repatriasi yakni untuk wajib pajak yang ingin membawa kembali uangnya ke tanah air. Atau deklarasi untuk wajib pajak yang bersedia menyatakan jumlah kekayaannya di luar negeri.
 
Besar rate yang telah disepakati di tingkat Panja Tax Amnesty untuk repatriasi disepakati sebesar 2 persen untuk yang melakukan di triwulan pertama, 3 persen untuk triwulan kedua, dan 5 persen untuk triwulan ketiga. Sedangkan rate untuk skema deklarasi sebesar 4 persen triwulan pertama, 6 persen untuk triwulan kedua, dan 10 persen untuk triwulan ketiga.
 
Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli justru malah pesimistis dengan besar nilai target tax amnesty yang disiapkan Kemenkeu. Rizal meragukan target pemerintah mendapatkan keuntungan dari penerapan kebijakan tersebut melalui uang tebusan dari hasil deklarasi dan repatriasi dana yang selama ini berada berada di luar negeri.
 
“Kita harus belajar pengalaman tax amnesty di negara lain. Ternyata penerimaan pajak dari tax amnesty di negara lain relatif kecil terhadap Produk Domestik Bruto," kata Rizal saat ditemui Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2016).
 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution sempat menyebut potensi yang bisa dikembalikan ke Indonesia sangat besar. Untuk repatriasi nilainya bisa mencapai Rp1.000 triliun dan potensi deklarasi mencapai Rp4.000 triliun.
 
Pemerintah rencananya juga membuat surga pajak (tax haven) untuk mendukung program tax amnesty ini. Darmin menjelaskan, ketika tax amnesty diterapkan maka akan ada dana-dana yang selama ini ditanamkan di luar negeri kembali ke Indonesia.
 
Menurut mantan Dirjen Pajak ini, ketika dana masuk itu dilepas begitu saja ke sektor keuangan tanpa ada tempat khusus, maka akan menimbulkan bubble (penggelembungan nilai uang) dalam perekonomian nasional.
 
Oleh karenanya, kata Darmin, perlu disiapkan wadah khusus untuk menampungnya. Tak hanya itu, area surga pajak ini pun disiapkan untuk membangun kepercayaan pemilik dana ketika mereka membawa dananya kembali, maka dana itu aman disimpan di dalam negeri.
 
"Pokoknya untuk memungkinkan dana-dana ini jelas taruhnya di mana dari tahun pertama hingga tahun ketiga," jelas Darmin.
 
Untuk apa?
 
Pelaksanaan tax amnesty ini diperkirakan dapat meningkatkan penerimaan negara bila tepat sasaran. Bahkan pemerintah meperkirakan jumlah uang yang bisa dibawa masuk ke Indonesia tidaklah sedikit. Pemerintah sendiri sudah melakukan beragam kajian dan penghitungan. Setidaknya jumlah uang yang dapat dimasukkan  ke pundi negara bisa mencapai Rp165 triliun.
 
Kementerian Keuangan memperkirakan setidaknya ada Rp1.000 triliun. Dengan asumsi rate tebusan mulai dari 2 persen. Minimal didapat sekitar Rp20 triliun.  
 
Untuk skema deklarasi ada sekitar Rp4.000 triliun kekayaan wajib pajak yang akan dinyatakan. Dengan asumsi rate tebusan 4 persen, negara mendapat ada Rp160 triliun.  “Totalnya itu ada Rp180 triliun. Ambil di batas bawahnya Rp165 triliun,” kata Johnny.  
 
Walau optimisme kepada tax amnesty ini banyak didukung, kritikan juga munul. Salah satunya pemerintah yang terlalu mengaharapkan tax amnesty untuk membatu cadangan fiskal negara dan menutupi defisit anggaran. “Walaupun sebenarnya defisit anggaran turun dari tahun lalu,” kata Johnny.
 
Meski demikian, manfaat tax amnesty tak hanya sekedar dapat memberikan jumlah pemasukan hanya satu kali masa pengampunan. Manfaat jangka panjang tax amnesty lebih besar. Mengumpulkan database kekayaan warga negara dan putaran uang yang lebih valid, serta mendorong perputaran uang di pasar domestik dan cadangan devisa.
 
Pemerintah hanya tinggal mensosialiasikan. Pemerintah harus menjelaskan, baik kepada calon pengguna undang-undang maupun masyarakat umum, agar tidak ada perbedaan penafsiran. Sebab diskursus pembahasan tax amnesty justru akan memperburuk iklim bisnis dan perekonomian nasional.
 
Sebab bisnis dan ekonomi memerlukan kejelasan, ketegasan, kepastian dan keamanaan.
 


(ADM)