Ahok: Kami Banyak Ambil Orang Pintar

Mohammad Adam    •    14 Maret 2016 20:26 WIB
Ahok: Kami Banyak Ambil Orang Pintar
Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama. (foto: MI/Arya Manggala)

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkali-kali merombak pejabat jajaran Pemda. Pejabat yang tidak becus dalam kinerjanya segera dicopot, kemudian diisi oleh pengganti yang dinilai lebih profesional. Pembenahan dilakukan di berbagai bidang. Lelang jabatan dilakukan untuk menjaring para profesional yang bersedia mengabdikan dirinya untuk bekerja di pemerintahan. Semua itu dilakukan Ahok dalam upayanya mewujudkan reformasi birokrasi. 



Situasi ini menarik untuk dicermati. Apalagi, mengingat apabila berbicara tentang birokrasi di Indonesia, kesan yang muncul selalu berkonotasi negatif. Orang-orang selalu mempersepsikan birokrasi itu lamban, berbelit-belit, menghalangi kemajuan, cenderung memperhatikan prosedur dibandingkan substansi, dan tidak efisien. Birokrasi di Indonesia terlanjur mendapat reputasi buruk. Ini merupakan beban warisan masa lalu, terutama pemerintahan Orde Baru. Baik di tingkat pusat maupun daerah, birokrasi mendapat sorotan dan kritik yang tajam karena perilakunya yang tidak sesuai dengan tugas yang diembannya sebagai pelayan masyarakat. 

Birokrasi di Indonesia tidak berkembang menjadi lebih efisien, tetapi justru sebaliknya inefisiensi, berbelit-belit dan banyak aturan formal yang tidak ditaati. Birokrasi di Indonesia ditandai pula dengan tingginya pertumbuhan pegawai dan pemekaran struktur organisasi dan menjadikan birokrasi semakin besar dan membesar. 

Cap birokrasi Indonesia seperti itu ternyata bukan sampai di situ saja, tetapi melalui pendekatan budaya birokrasi Indonesia masuk dalam kategori birokrasi patrimonial. Ada empat ciri yang mengindikasikannya. Pertama, para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi. Kedua, jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. Ketiga, para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi. Keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.

Munculnya birokrasi patrimonial di Indonesia merupakan kelanjutan dan warisan dari sistem nilai tradisional yang tumbuh di masa kerajaan-kerajaan masa lampau dan bercampur dengan birokrasi gaya kolonial. Jadi, selain tumbuh birokrasi modern tetapi warisan birokrasi tradisional juga mewarnai dalam perkembangan birokrasi di Indonesia. Sama seperti halnya  abdi dalem dan priayi yang juga berlapis-lapis, pegawai negeri pun terdiri dari berbagai pangkat, golongan dan eselon. Semboyan pegawai negeri adalah abdi negara mengandung makna berorientasi ke atas, sehingga mirip dengan birokrasi kerajaan, ambtenaar. Birokrasi lebih menekankan pada mengabdi ke atas dari pada ke bawah sebagai pelayanan kepada masyarakat.

Kini, apakah model atau cap birokrasi seperti diungkapkan di atas masih tetap melekat dalam birokrasi di Indonesia? Menurut, Ahok, Seharusnya tidak lagi seperti itu. Mengapa? Karena zaman telah berubah dengan adanya era reformasi dan otonomi daerah. Seharusnya birokrasi mengalami perubahan paradigma di mana birokrasi harus memposisikan diri sebagai abdi masyarakat, efisien, efektif, dan mengutamakan profesionalisme.

Ahok menuangkan pandangannya mengenai reformasi birokrasi dalam semangat penegakan prinsip good governance sebagai isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik. Berikut petikan wawancara dengan Ahok saat menerima metrotvnews.com di kantornya, Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Kamis 3 Maret 2016.

Dengan menyatakan siap mengikuti Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Anda telah menegaskan ingin kembali memimpin Ibu Kota. Masalahnya, sehebat apapun pemimpin tak akan berhasil jika tidak didukung pelaksana teknisnya. Bagaimana Anda menyiapkan 'kabinet' untuk Pemprov DKI ke depan?

Tidak usah disiapkan. Kabinet saya sudah jalan kok. 

Saya ingatkan tentang gaji mereka sudah lebih baik. Jadi, kalau mereka tidak bekerja dengan baik, saya bisa tarik orang dari orang dari luar seperti kementerian lho untuk masuk sini (pemprov). Siapa yang tidak mau kerja di Pemprov DKI? Apalagi saya sudah pakai kontrak individual. Coba lihat mereka yang level atas bekerja, bukan PNS, saya bayar lebih murah. Dengan gaji Rp7 juta sampai Rp8 juta mereka mau kerja. Saya bisa rekrut para profesional. 

Jadi Anda bisa rekrut orang yang profesional dari luar seperti misalnya mantan direktur BUMN, begitu?

Ya. Kalau profesional itu mau, bisa. 

Sudah ada profesional itu yang Anda rekrut?

Belum. Itu kan harus lewat fit and proper test. Tapi, menurut saya, situasi di DKI ini sekarang sudah cukup baik. Mereka yang bekerja sementara ini sudah relatif oke. 

Anda bisa lihat, kami di DKI ini menjadi kota terbesar di dunia yang pernah pasang LED. Belum pernah ada kota besar lain yang pesan LED sebanyak kita. Ini serius. Nilainya saja sampai Rp1,2 triliun. LED ini membuat kota kita hemat listrik dan terang benderang 24 jam. Saya bisa hemat listrik hingga Rp400 miliar untuk satu tahun. Dengan begitu selama tiga tahun saya sudah bisa balik modal. Ini menguntungkan. 

Tahun ini juga kami menjadi pengembang terbesar di Jakarta. Pemprov DKI bangun 57 tower setinggi 16 lantai dan 35 blok. Ini ekuivalen dengan apartemen 20.188 unit ukuran 36 meter persegi. Ini kami kerjakan dalam tempo satu setengah tahun. Tidak ada developer yang mengalahkan kami. 

Lahan saja kami beli tanah sampai Rp3 triliun. Mana ada developer yang berani begitu?

Bagimana dengan kedisiplinan PNS?

Saya lagi membuat KPI (key performance index). Kami sedang siapkan TKD (tunjangan kinerja daerah) dengan standarnya. Sebentar lagi mereka (Pegawai Negeri Sipil) akan minta pindah kerja dekat rumahnya. Sudah ketakutan semua.

Kenapa?

Karena bakal ketahuan nanti kalau mereka tidak bekerja. Karena kelebihan pegawai. Dengan adanya KPI dan TKD, maka ada standar kinerja mereka. Saya mau semua tercatat dalam bentuk angka. Ini sedang disiapkan.

Apa yang membuat Anda percaya diri mengatakan kabinet Anda sekarang sudah cukup baik?

Sudah berjalan. Kamu tahu yang masuk ke sini tuh sebenarnya banyak yang pintar lho.Saya punya tiga jebolan McKinsey (perusahaan konsultan asal AS). Di sini juga ada yang pernah di BCG (Boston Consulting Group). Kita juga punya pegawai bekas UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, sebuah unit kerja yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan tugas-tugas khusus sehubungan dengan kelancaran pemenuhan program kerja Kabinet Indonesia Bersatu II). Jadi sebenarnya tim kita ini solid lho, saya sampai tidak pernah ada di ruangan, kerja bareng mereka.

Makanya, kita bisa tahu KJP, operasi Food Station oke, bahkan kerja sama dengan Bank DKI. Orang Jakarta tidak pernah sadar kan bahwa dalam sejarah Jakarta pasca reformasi ini di kala harga beras naik kita tetap stabil lho. Bahkan kota produsen beras menaikkan harga beras, kita bisa tidak naik lho. Kenapa? Karena Food Station kami kerja sama dengan pengecer. Saya bajak satu set orang-orang mantan Hero. Saya ganti orang-orang di Food Station, BUMD kami yang di Cipinang itu, mulai dari jajaran komisaris sampai direkturnya. Sekarang Food Station produksi beras lho. Ada beras Rojolele, Pandan Wangi, dan merek beras bagus lainnya dengan harga murah. Kalau di supermarket jual Rp16 ribu, kami jual Rp12 ribu saja. Kami bisa jamin sekarang satu liter beras di harga Rp6.500 per liter. 

Kemudian untuk daging. Anda bisa cek 20 pasar BUMD bisa jual daging segar dengan harga di bawah Rp100.000 per kilogram. Ini karena kita punya PD Dharma Jaya. 

Jadi kami punya kombinasi Food Station, Dharma Jaya, dan PD Pasar Jaya. Saya mau masuk juga untuk komoditas lain seperti gula, bawang, dan lain-lain. Jadi tidak akan ada lagi nanti yang mainkan harga lagi dengan dengan menahan stok. 

Sekarang mana ada pedagang beras sama saya? Lu mau menahan stok tiga bulan? Gue punya stok 200 ribu ton lho. Nah, lu enggak berani kan. 

Apakah sudah ada yang memberi apresiasi pada langkah-langkah Anda?

Bank Indonesia sudah memuji kami. Saya mau wujudkan Jakarta One, saya mau bikin alat pembayaran bagi warga Jakarta semacam kartu kredit visa atau master. Kita punya captive market seperti penumpang bus dan lain sebagainya. Saya mau bank dukung ini. Kami akan bikin Jakarta Cashless Society. Misalnya, lu kalau enggak bawa kartu itu ya enggak bakal bisa makan di PKL (pedagang kaki lima), enggak bisa belanja, enggak bisa bayar parkir, dan sebagainya. Ini sedang kami atur. Kami mampu dan saya ingin BI membantu. Ini menarik. Apalagi nanti untuk sektor bus, kira-kira Juni hingga Agustus nanti Trans Jakarta bakal berubah total. Kalian jangan kaget.

Seperti apa itu?

Bagaimana caranya bikin Metro Mini bangkrut? Saya bilang, selama ini Trans Jakarta bodoh. Lu cuma ngurusin rute lu, koridor busway lu, si Metro Mini bahkan Kopaja nyerempet jalur lu, tapi lu gak nyerempet jalur dia. Enggak fair dong. Lu serempet dong semua jalur dia sekarang. Jadi Metro Mini ada jalur ke mana, lu ikutin aja. Tapi bus lu pakai yang tipe lebih bagus, lebih besar, seat-nya lebih longgar, tarifnya Rp3.500. Kira-kira kalau begitu bangkrut enggak tuh Metro Mini dan Kopaja? Siapa yang mau naik bus dia kalau kita bisa berikan angkutan yang lebih nyaman? Saya sudah pesan bus-bus itu. Perkiraan Juni nanti bus itu tiba di sini. 
 


(ADM)