Simpang Siur Pembunuh Munir

Surya Perkasa    •    07 November 2016 20:16 WIB
Simpang Siur Pembunuh Munir
Pengunjung memegang topeng Munir saat mengikuti persidangan sengketa informasi Tim Pencari Fakta (TPF) kematian Munir di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Tim Pencari Fakta (TPF) kasus kematian Munir (TPF) Munir Brigjen (Purn) Marsudi Hanafi meyebut banyak fakta-fakta yang ditemukan oleh tim tidak diungkap dalam persidangan. Beberapa nama yang diduga terlibat juga masih belum tersentuh.
 
Menurut Hanafi, bukan tidak mungkin nama-nama tersebut dibawa ke pengadilan. Terkait desakan untuk membongkar aktor intelektual pembunuhan Munir, proses hukum masih bisa dilanjutkan demi menuntaskan perkara ini.
 
“Bila ada novum (bukti-bukti), baru bisa saja. Hubungan antara nama yang ada dalam laporan dengan Pollycarpus sebagai eksekutor yang telah dihukum pun masih belum didalami,” kata Marsudi kepada metrotvnews.com, Rabu (11/2/2016)
 
Kalangan masyarakat menilai kasus ini baru mengupas pelaku pembunuhan. Ibaratnya, setiap wayang tentu digerakkan oleh seorang dalang. Nah, siapa dalang tersebut hingga kini masih gaib. Misteri ketidakjelasan penuntasan proses hukum kasus ini ditengarai lantaran ada keterlibatan tokoh lembaga negara.
 
Mantan Deputi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muchdi PR sempat diproses secara hukum. Namun Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menvonis Muchdi PR bebas murni dari segala dakwaan pada 31 Desember 2008.
 



 
Salah satu poin kesimpulannya, TPF menduga pembunuhan Munir berhubungan dengan aktivitas yang bersangkutan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi. Termasuk kritik-kritik yang dilontarkannya berkaitan dengan peran BIN.
 
Direktur Setara Institute Hendardi yang ditemui metrotvnews.com di bilangan Kebayoran Baru, Jakarta, menuturkan proses hukum kasus Munir cenderung stagnan. Menurut dia, fakta-fakta yang didapat oleh TPF Munir masih banyak yang belum didalami. Hendardi diketahui merupakan anggota TPF.
 
“Dugaan dalang di balik pembunuhan terencana itu pun belum diproses,” kata Hendardi, Selasa (1/11/2016).
 
  Mantan Sekretaris TPF, Usman Hamid, menyebut kasus Munir ini nyaris tidak ada perkembangan sama sekali. Pemerintah terkesan berpuas diri telah melakukan segalanya. Padahal, penghukuman pelaku baru sebatas tiga orang dari maskapai Garuda yang terlibat dalam kasus Munir, yaitu Pollycarpus Budihari Priyanto, Rohainil Aini, dan Indra Setiawan.
 
“Petunjuk hakim dari  tiga berkas perkara ini menyiratkan operasi intelijen di balik perencanaan pembunuhan Munir, tapi tetap terlihat tidak berdaya menindak dalangnya,” kata Usman kepada metrotvnews.com.
 
Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh metrotvnews.com, TPF merekomendasikan sejumlah nama dari lembaga telik sandi negara perlu diperiksa. Nama-nama tersebut diduga terlibat atau mengetahui kasus wafatnya Munir. Beberapa nama yang direkomendasikan untuk diperiksa yakni Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Indra Setiawan, Mantan Wakil Direktur Pengamanan PT Garuda Indonesia Ramelgia Anwar, Mantan Kepala BIN AM Hendropriyono, Mantan Deputi Kepala BIN Muchdi PR, Mantan Anggota BIN Bambang Irawan.
 
 

Menurut Usman, upaya negara penegakan hukum terhadap dalang pembunuhan Munir masih amat lemah. Ada kesan pejabat-pejabat pemerintah saat itu, era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku pemimpin Kabinet Indonesia Bersatu, tak berani secara terbuka menjalankan otoritasnya, ketika perkembangan penyelidikan kasus ini menunjuk keterlibatan eks petinggi intelijen negara.
 
“Petunjuk ini bukan fiksi. Yang paling mencolok adalah amar putusan Pollycarpus. Hakim menyimpulkan bahwa dia bekerja tidak sendirian. Tindakannya tidak terpisah dari peran orang-orang yang lebih berkepentingan, dalam hal ini dari instansi lain seperti intelijen,” kata Usman.
 
Majelis hakim menunjukkan bukti "penugasan titipan" sampai kontak telepon rumah maupun ponsel miliknya dan telepon kantor maupun ponsel pejabat intel tersebut. “Baca saja putusan mereka selengkapnya beserta bukti-bukti pendasarannya,” imbuh Usman.
 
Ketika Munir tewas di atas pesawat, Hendropriyono menjabat sebagai Kepala BIN. Namun, beberapa kali Hendropriyono tak memenuhi panggilan TPF untuk dimintai keterangannya.
 
Menurut laporan TP, Hendropriyono justru meminta menggunakan jalur TPF-BIN untuk mencari informasi terkait. Pada sisi lain, Hendropriyono berulang kali membantah keterlibatannya dalam kasus kematian Munir.
 
Namun, kepada seorang wartawan asing Allan Nairn, Hendropriyono menyatakan bertanggung jawab secara komando atas pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib. Bahkan, ia menyatakan siap diadili untuk kasus itu.
 
“Jenderal Hendropriyono mengatakan kalau ia menerima tanggung jawab komando atas pembunuhan Munir," tulis Allan Nairn, jurnalis investigasi asal Amerika Serikat, dalam blognya allannairn.org. Baca: Hendropriyono Siap Diadili atas Kasus Munir
 
Isu mengenai keterlibatan Hendropriyono menjadi semakin simpang siur ketika mantan Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu, Sudi Silalahi, mengomentari rekomendasi TPF.  “Terhadap rekomendasi TPF yang menyebut kemungkinan keterlibatan Hendropriyono, dari hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap para saksi, dan para terdakwa yang telah dijatuhi hukuman serta barang bukti, waktu itu tidak ditemukan keterkaitannya dengan AM. Hendropriyono," ucap Sudi di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016). Baca: Hendropriyono Disebut tak Terlibat Pembunuhan Munir
 
Tetapi, Ketua TPF Marsudi Hanafi menilai pernyataan Sudi bahasa diplomatis semata. “Ingat, ada kalimat ‘waktu itu’. Kalau sekarang ada bukti baru, ya bisa saja kembali diselidik kan? Saya yakin kemampuan penyelidik dan penyidik dari penegak hukum kita bisa mencari cara untuk memprosesnya,” kata Hanafi.
 
Belum tuntas
 
Banyak fakta-fakta dari kasus Munir yang dinilai belum terungkap. Laporan akhir dari TPF Munir setebal 330 halaman banyak yang belum digali oleh penegak hukum.“Memang lebih tepatnya tidak dibuka dan didalami secara tuntas sepenuhnya. Ada beberapa orang yang masih tak tersentuh hukum,” kata Usman.
 
Hanafi dan Hendardi juga mengakui hal senada. Banyak fakta yang belum diungkap atau di persidangan ataupun ditindaklanjuti usai eksekutor lapangan divonis.
 
Menurut TPF, pelaku yang divonis terdahulu seperti Indra dan Rohainil dianggap hanya sebagian yang terperangkap operasi intelijen. Tindakan mereka bahkan diakui para hakim tidak berdiri sendiri. Karena tak masuk akal Garuda Indonesia berkeinginan dan memiliki motif menghilangkan nyawa penumpang yang memakai jasanya.
 
“BIN juga kan lembaga negara untuk melindungi bangsa. Logika sederhananya, tidak mungkin masyarakat Indonesia sendiri dibunuh. Ini ada yang menggunakan alat-alat di BIN untuk kepentingan pribadi. Abuse of power,” kata Hanafi.
 
 


(ADM)