Minuman Beralkohol, Dari Stigma Hingga Kewajaran

Wanda Indana    •    20 September 2017 21:18 WIB
Minuman Beralkohol, Dari Stigma Hingga Kewajaran
ILUSTRASI: Memilah produk minuman beralkohol. (ANTARA/M Agung Rajasa)

Metrotvnews.com, Jakarta: Masyarakat di seluruh dunia mengenal minuman beralkohol dalam tradisinya masing-masing. Dengan demikian, mengonsumsi minuman beralkohol tidak hanya menjadi budaya yang lumrah di Eropa. Tetapi juga di benua lain seperti Amerika, Australia, bahkan Asia.
 
Meski minuman beralkohol sudah lazim dan diperbolehkan oleh hukum di Inggris, tapi penikmat produk fermentasi itu tidak menenggaknya di sembarang tempat. Ruas-ruas jalan berbagai kota di Inggris terdapat rambu yang menandai wilayah mana saja yang masuk daerah bebas alkohol (Alcohol Restricted Areas/ARA).



Rambu itu juga memberitahukan sanksi dan besaran denda jika ada yang melanggar. Bentuk sanksinya bisa berupa dikenakan penalti, penyitaan, hingga penahanan. Wilayah penetapan ARA bisa diajukan masyarakat setempat. Masyarakat bisa mengusulkan wilayah yang akan dijadikan wilayah ARA dengan mengurus perizinan di Komite Perizinan dan Proteksi Publik. Di Indonesia, aturan mengonsumsi minuman beralkohol masih belum jelas. Posisi minuman beralkohol mendapatkan stereotip negatif. Seorang yang mengonsumsi alkohol bisa mendapat stigma jelek dari masyarakat. Meskipun, fenomena tentang minuman beralkohol telah menjadi bagian budaya dan kehidupan dari masyarakat Indonesia tidak dapat diingkari.

Baca: Menyorot Kelaziman Minuman Beralkohol

Pemerintah pun dinilai amat tidak bersahabat karena menggalakkan penertiban aturan yang membatasi penjualan minuman keras. Padahal, pemerintah menerima ratusan triliun rupiah dari cukai produk minuman beralkohol.

Pada 2016, cukai minuman beralkohol berkontribusi Rp178,72 triliun ke kas penerimaan negara. Sebagaimana diketahui Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 132/PMK.010/2015 merupakan upaya pemerintah menggenjot penerimaan yang lebih besar dari bea dan cukai minuman beralkohol.
 
Lewat PMK tersebut, pemerintah menaikkan tarif bea impor sebesar 150 persen untuk produk seperti brandy, wiski, rum, gin, arak, dan minuman alkohol manis lainnya. Selain itu, tarif bea masuk cukup tinggi, yakni 90 persen juga dikenakan pada fermentasi buah apel, sake, dan minuman fermentasi beras lainnya. Tarif ini jauh lebih mahal ketimbang negara-negara Asia Tenggara, yang mematok tarif bea sejenis di kisaran 35-50 persen.

Baca: Tarif Meningkat, Penyelundupan Mengganas
 
Pun begitu, untuk mencapai target penerimaan bea dan cukai tahun 2017, pemerintah menaikkan kuota impor minuman beralkohol menjadi 584.970 karton. Target ini lebih besar dari kuota tahun sebelumnya sebesar 430.000 karton.
 
Namun, kalangan pengusaha malah bingung dengan langkah kontraproduktif pemerintah yang memperketat peredaran minuman beralkohol. Mengingat pemerintah mengharap penerimaan cukai yang meningkat dari perdagangan minuman beralkohol, sementara produknya mengalami kelangkaan di pasar.
 
Konsumen pun cemas ditangkap aparat berwenang lantaran regulasi yang diterbitkan Kementerian Perdagangan membuat pembelian minuman beralkohol tidak lagi bebas. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 membuat minuman beralkohol hanya bisa dibeli di tempat-tempat tertentu. Seperti restoran, hotel, kafe, dan tempat lain yang sudah mendapat izin dari pemerintah daerah. Pembelinya pun mesti berusia minimal 21 tahun, yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada pihak penjual.
 
Kebijakan membatasi peredaran minuman beralkohol tampaknya juga membuat produsen lokal terpukul. Antara lain PT Multi Bintang Indonesia Tbk, produsen bir dengan merek dagang Bir Bintang, yang menderita kerugian setelah Permendag 06/M-DAG/PER/1/2015 diberlakukan.
 
Laporan keuangan Multi Bintang Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015 perusahaan hanya berhasil membukukan laba bersih Rp794,7 miliar, atau anjlok 37,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.146 miliar.

Demikian pula yang dialami PT Delta Jakarta Tbk, produsen bir dengan merek dagang Anker Bir,  mengalami penurunan pendapatan lebih dari 30 persen pada 2015. Bila dicermati, sejak aturan tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol itu diberlakukan, penjualan kedua pabrik bir lokal ini terlihat tren penurunan rata-rata 30 persen.
 
Pengalaman buruk negara lain terkait pembatasan yang terlalu ketat dalam peredaran minuman beralkohol bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Salah satunya terkait fenomena meningkatnya kasus kejahatan jalanan di Amerika Serikat.
 
Seperti diungkapkan The History Channel, pada awal tahun 1920 pemerintah AS melalui Amandemen Konstitusi ke-18 menerapkan aturan yang melarang penjualan minuman beralkohol. Namun, pelarangan ini hanya efektif bertahan hingga 1933.
 
Aturan tersebut dianggap sebagai bentuk kegagalan pemerintah AS. Karena, pelarangan bisnis minuman keras justru meningkatkan kasus penyelundupan. Kebijakan yang tidak melegalkan perdagangan minuman beralkohol itu dimanfaatkan para gembong organisasi pelaku kriminal, salah satunya Al Capone.
 
Pemimpin gangster di Chicago ini meraup keuntungan yang berlimpah dari hasil menguasai pasokan  minuman beralkohol di pasar gelap selama era pelarangan bisnis minuman keras. Ia terkenal dalam sejarah kriminalitas di AS sebagai bandit paling bengis. Capone tak segan membantai para pesaingnya demi ambisi merajai jalur penyelundupan minuman beralkohol.
 
Capone sukses dan menikmati kekayaan secara ilegal dari kegiatannya mengendalikan sebagian besar penjualan minuman keras di Chicago dari bawah tanah dengan pendapatan kotor diperkirakan mencapai US$100 juta per tahun. Ia makin menggurita kala membuka bisnis minuman keras meski pada saat itu dilarang oleh pemerintah negara bagian setempat.
 
Ia menyogok penegak hukum dan orang-orang kalangan politik, termasuk menyuap Walikota Chicago. Melalui korupsi yang terorganisasi inilah kegiatan bisnis haram dan operasi geng Capone bebas dari gangguan hamba hukum.
 
Dengan segala ulahnya yang selalu berani tampil glamor dan bergaya hidup mewah, Capone pun menyedot perhatian media massa. Ia kemudian menjadi pesohor. Tapi juga sekaligus sasaran tembak bagi rival-rivalnya yang telah dipaksa gulung tikar, ingin membalas dendam. Beberapa kali terjadi perang antar geng dan kekisruhan terkait upaya pembunuhan terhadap Capone yang membuat pemerintah AS kewalahan mengatasinya.
 
Boleh dibilang, pemerintah AS menanggung biaya besar atas penerapan larangan itu sekaligus kehilangan pendapatan dari sektor pajak minuman keras. Nah, di tengah meningkatnya kriminalitas dan masalah sosial lain, Amandemen ke-18 itu menjadi kian tidak populer.
 
Kandidat presiden dari Partai Demokrat saat itu, Franklin D Roosevelt, berjanji akan menghapus peraturan yang melarang peredaran dan penjualan minuman keras. Janji Roosevelt itu didukung oleh sejumlah tokoh terkemuka, seperti miliarder John D. Rockefeller.
 
Setelah menang pemilu dan menjadi presiden AS, pada Desember 1933, Roosevelt mencabut Amandemen ke-18 yang melarang penjualan dan peredaran minuman keras dengan menghadirkan Amandemen ke-21 yang kemudian langsung diratifikasi Kongres. Hingga kini, Amandemen ke-18 merupakan satu-satunya peraturan dalam Konstitusi AS yang dicabut seluruhnya.
 
Kewajaran

Banyak negara telah menerapkan aturan tentang batas kadar alkohol dalam darah atau Blood Alcohol Content (BAC). Aturan ini dapat menentukan seseorang mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan atau tidak.
 
Antara lain pemberlakuan BAC yang jamak diterapkan di negara persemakmuran Inggris. Tujuannya, untuk meningkatkan kesadaran individu untuk mengonsumsi alkohol dengan bijak. Kebijakan ini dinilai membuat angka kriminalitas di suatu negara tetap rendah, walaupun memiliki tradisi meminum alkohol yang tinggi.
 
Standar BAC setiap negara berbeda-beda. Rata-rata negara yang memberlakukan BAC, menerapkan batas kadar alkohol sebesar 0,05 persen per 100 mililiter dalam darah.
 
Di negeri jiran Singapura dan Malaysia, batas kadar alkohol ditetapkan sebesar 0,08 persen. Di kedua negeri itu, minum minuman beralkohol tidak dilarang. Namun, konsumsi minuman beralkohol tetap mendapat pengawasan ketat pemerintah.
 

 
Tak hanya itu, standar BAC juga juga menjadi acuan untuk para pengemudi angkutan bermotor. Pengemudi yang menyalahi aturan BAC akan diberi hukuman sesuai aturan masing-masing negara. Aturan ini untuk menekan kasus kecelakaan lalu lintas akibat pengaruh alkohol.
 
Indonesia belum menerapkan aturan tentang batas kadar alkohol dalam darah atau BAC ini. Bisa jadi masalah ketiadaan aturan yang membatasi konsumsi minuman beralkohol ini menjadi penyebab terjadinya penyalagunaan minuman beralkohol dan konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan.
 
Karena tak ada standar dalam dalam mengonsumsi alkohol, perilaku konsumen minuman beralkohol di Indonesia pun jadi sulit dikontrol. Dalam hal ini, pendidikan tentang alkohol dan aturan yang jelas tentang penggunaan alkohol penting untuk menghindari pengaruh buruk alkohol yang berlebihan.
 
Adalah enzim bernama Alkohol dehidrogenase 4 (ADH4) yang berfungsi berfungsi untuk memecah etanol menjadi aldehid atau keton. Adapun keton merupakan senyawa yang berperan penting dalam metabolisme tubuh.

Enzim tersebut secara alami berada di saluran pencernaan manusia sebagai pelindung dari ancaman keracunan yang disebabkan kelebihan kadar alkohol di dalam darah. Keberadaan enzim pencerna alkohol ini membuat manusia bisa mengonsumsi zat memabukkan itu dalam batas wajar.

Itulah sebabnya siapapun bisa menikmati manisnya alkohol yang terkandung dalam durian, tape, atau brem tanpa mengalami efek samping berbahaya. Kuncinya, mengonsumsi dengan sewajarnya saja.


(ADM)